Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa kejadian tiga bocah meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang Tirta Jwalita, diharapkan tidak akan terulang lagi kedepannya. Oleh karenanya, pihaknya meminta Inspektorat untuk melakukan audit kinerja ke Disparbud Trenggalek.

“Hari ini kami memanggil dari Inspektorat dan juga Disparbud untuk membahas kejadian yang terjadi pada Minggu (04/06/2023) lalu. Intinya, kami tidak ingin kejadian itu kembali terjadi. Maka, kami dari DPRD meminta Inspektorat untuk melakukan audit kinerja di seluruh OPD tidak hanya di Disparbud yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (08/06/2023) siang.

Dari keterangan yang disampaikan Disparbud, Obeng-sapaan akrabnya, menilai ada indikasi kelalaian pihak petugas pengelola hingga mengakibatkan meninggalnya tiga bocah yang berenang di kolam renang tersebut. “Dalam hal ini, kami meminta Pemerintah Daerah untuk lebih serius dan profesional dalam mengelola semua aset Pemda yang didistribusikan tidak setengah-setengah. Karena keselamatan dan perlindungan konsumen, harus menjadi skala prioritas,” papar Obeng.

Menurutnya, kolam renang Tirta Jwalita dikenal berkelas yang jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kolam renang Tirta Jwalita menyumbang PAD Sebesar Rp 100 juta pertahun. Namun, jika melihat fasilitas serta pelayanan yang diberikan tentu tidak berbanding lurus.

“Disparbud khususnya dalam memberikan fasilitas dari segi apapun tidak maksimal, pelayanan, peralatan termasuk keselamatan,” imbuhnya.

Baca juga :

Diketahui jika Kabupaten Trenggalek ini memiliki banyak sektor pariwisata. Oleh karena itu, pihaknya menyarankan kepada dinas terkait jangan hanya memburu hasil yang besar namun juga harus melihat sisi keamanan dan kenyamanan.

“Lebih baik kehilangan Rp 100 juta, dari pada kehilangan nyawa, jangan hanya memburu profit tapi justru membawa korban,” tegas Politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Sunyoto, menyampaikan bahwa dirinya akan menerima semua saran dan masukan dari para wakil rakyat. “Untuk itu, soal penerapan Standar Operasional yang layak akan kami tingkatkan,” tuturnya.

Dengan adanya audit di segala aspek oleh inspektorat sesuai permintaan DPRD, tentu akan menjadi bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di segala sektor pariwisata yang ada di Trenggalek. Sementara terkait kejadian tenggelam, disampaikan bahwa itu karena faktor pengawasan. Mengingat, ada keterbatasan personil yang bertugas di kolam renang tersebut.

“Ke depan pariwisata, akan lebih mengutamakan keselamatan dari pada mengejar pendapatan,” ujar Sunyoto. (mil/sit)

“Hari ini kita memanggil pihak Rumah Sakit Panggul, dalam kaitannya dengan akan dibukanya pelayanan di sana. Sebelumnya, Komisi IV sudah melakukan sidak dan ternyata gedung yang dibangun masih perlu adanya pembenahan. Contohnya, Ruang Poli Umum yang menurut pandangan kita tidak layak,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin.

Tidak hanya itu, Komisi IV juga meminta adanya pembenahan untuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RS Panggul. Diharapkan, beberapa ruangan-ruangan tersebut dibenahi agar dalam memberikan pelayanan kesehatan, nanti akan lebih maksimal dari segi sarana prasarana.

Kemudian, tambahnya, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), dari laporan Direktur rumah sakit mengatakan masih sangat kurang. Meski demikian, dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, menyampaikan jika dirasa cukup untuk dua dokter spesialis.

“Dua dokter spesialis ini adalah spesialis anak dan spesialis dalam. Dan keinginan kita (Komisi IV), sedikitnya ada empat dokter spesialis di rumah sakit itu,” imbuhnya.

Baca juga :

Harapannya, dengan adanya SDM yang mumpuni dalam fasilitas kesehatan, tentu akan memberikan kesan baik bagi masyarakat yang datang. Namun, jika tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni, dibukanya rumah sakit Panggul ini akan terkesan dipaksakan.

“Tadi kita meminta kepada Dinas Kesehatan, Bakeuda dan OPD lain untuk melihat langsung di sana. Apakah rumah sakit Panggul ini benar-benar bisa dibuka pada Agustus mendatang. Pada prinsipnya, kita ingin sebelum dibuka, rumah sakit itu sudah cukup memadai dari segi apapun. Kalaupun membutuhkan biaya, bisa dianggarkan pada perubahan anggaran tahun ini,” tambah Sukarudin.

Sebenarnya, tambahnya, untuk progres anggaran yang direncanakan sudah terpenuhi 100 persen. Tetapi, tidak untuk sarana prasarananya. Maka untuk anggaran di tahun 2023, masih berproses.

“Intinya, jika rumah sakit Panggul siap dibuka, Komisi IV meminta agar bekerjasama dengan BPJS. Mengingat 70 persen pasien itu dipastikan menggunakan BPJS,” tegas politisi PKB ini.

Terkait tercukupinya kebutuhan dokter spesialis, Sukarudin meminta sedikitnya harus ada empat dokter. Banyak tidaknya dokter spesialis, itu juga tergantung pada anggaran yang ada. Jika memang dibutuhkan, rumah sakit Panggul bisa menggunakan pinjaman BLUD. Hanya saja, apakah itu dirasa perlu akan ada jawabannya usai sidak bersama eksekutif dalam waktu dekat.

“Jadi nanti akan kita ketahui, apakah rumah sakit ini bisa dibuka hanya dengan dua dokter spesialis saja atau tidak,” ujarnya. (mil/sit)

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin, mengatakan bahwa pihaknya sengaja mengundang eksekutif dalam rangka menanyakan kelanjutan pengisian jabatan yang masih kosong setelah kemarin sudah terisi untuk pejabat Eselon II dilantik sebanyak tujuh jabatan. Sedangkan, ada empat lainnya masih kosong.

“Kemarin Bupati Trenggalek baru melantik tujuh pejabat Eselon II dan masih menyisakan empat jabatan yang belum terisi. Empat jabatan itu adalah Kepala Dinas Dukcapil, Satpol PP, Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan SDM serta Dinsos P3A,” ungkap Alwi saat dikonfirmasi, Rabu (07/06/2023) siang.

Dikatakan Politisi PKS ini, terkait pengisian jabatan Kepala Dinas di Dukcapil saat ini masih menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sedang untuk kantor Satpol PP, Kepala Dinasnya harus mempunyai sertifikat penyidik PNS.

Bacanjuga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Sambil menyiapkan sesuatunya kemungkinan Dinas Dukcapil dan Dinas Satpol PP yang akan terisi terlebih dahulu karena tinggal menunggu rekomendasi,” imbuhnya.

Pihaknya menyebut, jika dua jabatan Eselon II, yakni Dinas Dukcapil dan Dinas Satpol PP sudah terisi. Maka eselon dibawahnya akan mengikuti. Jika rekomendasinya pada Juni mendatang turun, maka eselon lainnya akan segera diisi.

Alwi mendorong, agar kekosongan jabatan tersebut segera diisi agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. “Kalau ada kekosongan dibeberapa titik, tentu ada yang tidak berfungsi. Sementara dengan terisinya kekosongan jabatan tersebut, tentu saja pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Sedangkan kalau mau dirampingkan, ya dirampingkan saja.Tapi jangan jabatannya yang dikosongkan,” sambungnya.

Selanjutnya, dirinua menegaskan tentang gaji PNS yang dianggarkan di tahun 2023 dihitung semua jabatan terisi. Padahal prakteknya, masih ada jabatan-jabatan yang kosong. Sehingga, tunjangan itu tentunya berbeda.

“Kita minta untuk dihitung dari kekosongan tersebut berapa silpa-nya. Sehingga, bisa dialihkan ke pos yang lebih penting,” terangnya. (mil/sit)

Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa dalam kesempatan itu pihaknya melakukan evaluasi beberapa kegiatan yang salah satunya membahas mengenai sejumlah aset yang belum termanfaatkan dengan baik. “Dalam rapat tadi, kita (Komisi II) mempertanyakan belum termanfaatkannya bangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang ada di Kecamatan Watulimo. Seperti yang diketahui, jika rusunawa itu sudah dibangun sejak tahun 2016 lalu dan sampai saat ini belum termanfaatkan dengan baik,” ungkapnya, Senin (22/05/2023) siang.

Obeng-sapaan akrabnya menyampaikan, jika bangunan Rusunawa itu bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat. Meski demikian, lahan Rusunawa itu milik Pemerintah Daerah.

“Itu memang bangunan dari pemerintah pusat dan peruntukannya untuk para nelayan yang ada di Pantai Prigi. Sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik,” tegas Obeng.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Oleh sebab itu, ini salah satu tugas Pemerintah Daerah agar supaya memfasilitasi penduduk daerah Prigi, bagaimana mereka mau menempati Rusunawa itu atau memanfaatkan bangunannya dengan baik. Seperti yang disampaikan dalam rapat kali ini, Bagian Aset belum bisa menyampaikan kendala belum termanfaatkan bangunan Rusunawa tersebut. Karena dalam rapat itu, baru ada klarifikasi ke beberapa Asisten dan juga Bagian Aset.

“Terkait kendala mengapa masyarakat masih belum mau menempati, kita masih mencari tahu atau mengklarifikasi Bagian Aset Pemkab Trenggalek,” kata Obeng.

Pada intinya, bangunan sebesar itu dengan biaya yang tidak sedikit, harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, jelas mubazir bangunan yang sudah dibantu oleh Pemerintah Pusat.

“Makanya ini kita ingatkan kembali, karena sudah sekian lama belum ada yang menempati Rusunawa ini. Dan jika bangunan itu dibiarkan, maka akan rusak parah dan nanti tidak bisa dimanfaatkan dengan baik,” imbuhnya.

Saat ini, pihaknya hanya mendorong Pemerintah Daerah untuk sesegera mungkin mengambil teknis bagaimana aset itu termanfaatkan dengan baik. “Jadi, kalau ingin aset tersebut tidak terbengkalai maka jika plan A belum sukses, maka harus melakukan plan B,” terangnya.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, agar para nelayan yang mau menempati Rusunawa tersebut bukan khusus yang para nelayan yang menempati tanah aset itu. “Pada dasarnya kami sudah sering mengingatkan, tapi Pemkab bersikukuh pada orang-orang yang menempati tanah aset daerah. Padahal mereka susah untuk dipindah ke Rusunawa itu,” papar Obeng.

Masih terang Mugiyanto, tidak hanya menyoroti soal belum termanfaatkannya Rusunawa di Kecamatan Watulimo. Pihaknya juga menyoal bangunan yang ada di Dinas Kesehatan, yang dibangun sejak tahun 2018-2019. Informasinya, sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dengan baik karena belum tahap finishing dan tinggal kesempurnaan.

“Jadi kami mengingatkan, perencanaan pada Pemerintah Daerah itu harus berkelanjutan. Sehingga bangunan-bangunan itu bisa dimanfaatkan segera dari pada rusak dan sia-sia,” paparnya. (mil/sit)

“Kami menyambut baik sinergitas yang sudah terbangun dengan baik selama ini, dengan tujuan generasi penerus bangsa jangan sampai terkontaminasi Narkoba,” kata Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, saat menerima kunjungan dari BNNK Trenggalek, Kamis (18/05/2023) pagi.

Selain silaturahmi, Kepala BNNK yang baru, juga menyampaikan beberapa poin kepada wakil rakyat. Diantaranya, soal pemberantasan peredaran gelap Narkoba.

Dirinya menegaskan, jika saat ini legislatif tengah berkomitmen dan mempertajam pemberantasan Narkoba melalui Perda P4GN itu. “Selain kita (DPRD) mempertajam Perda P4GN itu, sesuai kondisi perkembangan zaman dalam pertemuan khusus nantinya juga akan membahas beberapa aspek,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Diantaranya, terkait pembentukan relawan desa hingga sekolah sebagai upaya mencegah generasi penerus terkontaminasi Narkoba. “Tadi ada perbincangan membentuk relawan di desa, kami mengusulkan ada relawan juga dalam setiap sekolah. Dengan demikian kami mendorong dinas pendidikan untuk mengupayakan anggaran,” kata Samsul.

Selain di lingkungan pendidikan, sambungnya, dukungan anggaran pencegahan peredaran Narkoba juga penting dimasukkan dalam list kegiatan yang dibiayai dana desa. Pencegahan itu, diharapkan dapat lebih maksimal mengingat betapa bahayanya narkoba jika sampai merangsek terhadap generasi penerus.

“Pencegahan itu menjadi suatu komitmen bersama. Ini penting bagi kami sebagai wakil rakyat untuk mendorong Trenggalek bebas dari narkoba,” papar Politisi PKB. (mil/sit)

Dalam kesempatan itu, Komisi I berharap kekosongan pimpinan definitif di sejumlah OPD, bisa segera terisi. “Harapannya, ini agar indeks pelayanan oleh masing-masing OPD terhadap masyarakat akan maksimal,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto, saat dikonfirmasi Rabu (10/05/2023) siang.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, bahwa penyebab belum terisinya beberapa jabatan tersebut lantaran terkendala regulasi yang ada.

“Kalau untuk faktor penyebab, sampai sejauh ini belum terisinya jabatan Kepala Dinas, karena terkendala regulasi yang begitu rumit. Sampai saat ini, pun sesuai janji BKD dimana dalam pertemuan sebelumnya mengatakan pada Maret 2023 jabatan Kepala Dinas (Kadin) di sembilan OPD sudah terisi semua. Namun kenyataannya, belum ada satupun yang terisi,” jelasnya.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sekalipun rumit regulasinya, kata Guswanto, BKD bersama tim telah mengantongi 27 nama orang terbaik. Dimana, mereka telah lulus asesmen untuk menduduki jabatan Kepala Dinas di sembilan OPD yang masih kosong.

Lebih lanjut Guswanto menjelaskan, dari 27 nama itu, masing-masing OPD sudah ada tiga nama yang layak menduduki jabatan Kepala Dinas tersebut. “Tiga nama tersebut, satu diantaranya akan dipilih dan dilantik. Namun, siapa mereka semua ada di bupati,” kata Guswanto.

Dirinya menambahkan, Komisi I berharap di tahun 2023 ini, bupati hendaknya segera melantik agar tidak ada lagi OPD yang dipimpin oleh ASN yang notabennya Plt. “Kami berhadap, sembilan OPD tersebut sudah harus diisi Kadis yang definitif,” tegas Guswanto.

Pihaknya menekankan, agar semua kekosongan jabatan tersebut bisa segera diisi. Tujuannya, agar tidak ada kesenjangan visi misi bupati dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jika tidak segera terealisasi, tentu saja akan berpengaruh kepada indek kepuasan masyarakat. Karena, kegiatan akan nge-down (menurun) dan tidak bisa dieksekusi,” paparnya. (mil/sit)

“Hari ini kita panggil OPD mitra Komisi I dan membahas pelaksanaan kegiatan. Baik yang sudah dilaksanakan di tahun 2022, maupun yang akan dilaksanakan tahun ini. Kita tidak ingin Silpa di tahun 2023 tinggi, seperti yang terjadi di tahun kemarin. Karena, masih banyak infrastruktur kita yang rusak serta masyarakat banyak yang mengeluhkan,” ucap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, Rabu (03/05/2023) tadi.

Dikatakan Alwi, pembahasan ini merupakan langkah awal agar kedepannya perencanaan dan pelaksanaan bisa sejalan. Sehingga, tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap nantinya.

“Kalau ditanya penyebab dari Silpa tinggi adalah belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Belanja modal di beberapa OPD. Namun, OPD yang dimaksud bukan leading sektor Komisi I, tapi kita meminta perencanaannya untuk diperbaiki sehingga perencanaannya bisa direalisasikan,” imbuhnya.

Dirinya menegaskan, siapa yang bertanggungjawab terkait tingginya Silpa. Apakah Bappeda atau Pemerintah Daerah. Pihaknya menekankan kepada Bapeda, agar dalam membuat perencanaan bisa direalisasikan. Dan jangan membuat perencanaan yang justru tidak bisa direalisasikan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Untuk prioritas perencanaan tahun 2023, sesuai penjelasan dari Bapeda tadi. Bupati Trenggalek running memprioritaskan pada infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Akan tetapi kita lihat saja nanti di lapangan apakah penanganan infrastruktur bisa tertangani lebih cepat,” terang Alwi.

Untuk prioritas insfrastruktur, sambungnya, peningkatan jalan Ngampon-Sukosari, jembatan Plengkung Bendo. Serta pelebaran jalan lintas selatan (JLS) menuju pelabuhan niaga, karena rencananya ada kapal kapal besar yang singgah sehingga membutuhkan akses jalan lebar tapi anggarannya dari APBN.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, menyoroti tentang tambang galian C karena dinilai sangat memberikan kontribusi penyebab kerusakan jalan yang sangat signifikan.

“Kita ingin sesuai metrik volume. Jangan sampai, tonasenya besar tapi tidak sesuai laporannya. Karena dia sistemnya melaporkan sendiri, menambang berapa dan membayar berapa. Kita ingin, laporannya sesuai jangan sampai mereka menambang 100 kubik yang dilaporkan 10 kubik, jangan sampai itu terjadi,” ujarnya.

Terkait target PAD Kabupaten Trenggalek, Politisi PKS ini menyebut dari minerba sebesar Rp 1,4 miliar. “PAD kita dari minerba sekitar Rp 1,4 miliar. Tetapi di tahun 2022 kemarin, masih mencapai Rp 1,1 miliar. Ke depan kita akan melakukan sidak ke lokasi tambang agar PAD itu bisa tercapai,” papar Alwi. (mil/sit)

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Bapemperda DPRD Trenggalek, Amin Tohari, mengatakan rapat kerja hari ini membahas evaluasi adanya rencana penyusunan Perda tahun 2023. Khususnya, terkait dengan Perda usulan Bupati.

“Hari ini kita melakukan rapat evaluasi penyusunan Perda tahun 2023. Dan kesimpulannya, ada beberapa hal yang diusulkan oleh Bupati agar segera ditindaklanjuti,” ungkapnya, Rabu (03/05/2023) sore.

Dikatakan Amin, Perda-perda baru diharapkan akan segera diselesaikan. Targetnya, Perda usulan bupati ini bisa selesai sebelum perubahan APBD. Dengan demikian, Perda tersebut bisa dimasukkan dan dinotakan di DPRD.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pihaknya juga menjelaskan, akan mempercepat pembahasan Ranperda di tahun 2023. Sedikitnya, ada 29 Raperda yang masuk dalam Propemperda tahun ini. 

“29 Raperda itu merupakan usulan dari eksekutif serta inisiatif dari DPRD Kabupaten Trenggalek. Diantaranya, 10 Raperda usulan bupati, 16 inisiatif dari DPRD dan 3 Raperda lainnya adalah Raperda komulatif terbuka,” terang Amin

Kemudian, imbuhnya, Perda-perda yang saat ini sedang dalam tahap fasilitasi dan harmonisasi di Kemekumham dan juga fasilitasi di Gubernur akan didorong agar segera muncul nomor registrasinya. “Kita akan dorong agar eksekutif dan bupati siap. Kalau biasanya Raperda perubahan ini disampaikan pada bulan Agustus atau bulan September, tetapi untuk tahun ini kita mengawali dengan yang baik dengan memajukan jadwal,” jelasnya.

Dengan begitu, sambungnya, waktu untuk penyusunan-penyusunan dan pembahasan Raperda ini agar semakin lama. Serta tidak terbebani tatkala bersamaan dengan pembahasan Perda APBD tahun 2024. “Kami berharap, untuk penyusunan Raperda ditahun ini atau tahun seterusnya akan lebih baik dan ada peningkatan yang signifikan,” papar politisi PKB ini. (mil/sit)

Dalam pembahasan ini, DPRD Trenggalek menitikberatkan pada pembahasan Peraturan Daerah (Perda), dalam pembahasan awal yaitu mulai dari Perda inisiatif pokok-pokok pikiran DPRD Trenggalek, mulai dari Raperda sampai pengesahan Perda. “Rapim hari ini kita titik tekannya yaitu pembahasan Perda. Yakni, tentang Raperda inisiatif DPRD Trenggalek, sebanyak lima Raperda mulai dari pokok-pokok pikiran DPRD Trenggalek, yang harus segera diawali dalam pembahasannya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono saat dikonfirmasi, Selasa (02/05/2023) sore.

Dirinya menambahkan, selanjutnya DPRD juga menunggu beberapa Perda, yang saat ini belum turun. Karena masih difasilitasi oleh Kemenkumham perwakilan Jawa Timur.

Kemudian proses penyusunan Raperda inisiatif DPRD, tambahnya, sebelum di notakan memang harus melalui dari pokok-pokok pikiran, hearing dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi untuk penyusunan naskah akademik. “Setelah naskah akademik, jadi baru kita kirim ke Kemenkum untuk mendapatkan usulan, sharing, baru dikembalikan ke DPRD. Baru kemudian, ditindaklanjuti catatan-catatan baru kita kirim ke Bupati untuk di notakan,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain Perda, dalam Rapim kali ini juga membahas evaluasi penyerapan anggaran yang dinilai rendah serta ada beberapa anggaran yang belum terserap dan tidak urgent. Sehingga, akan dibahas pada APBD Perubahan di internal DPRD.

Masih menurut Politisi PKS ini, kemudian terkait dengan absensi kehadiran anggota DPRD Trenggalek. Menurutnya, tidak ada permasalahan karena pada semester awal sudah dilaporkan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD.

“Saya mencermati dari fraksi PKS ada yang sedang, baik bahkan terbaik dari absensi kehadiran, kalau fraksi yang lain saya kurang tahu,” terang Agus.

Selain itu, sambungnya, terkait progres pelaksanaan pembentukan perda. Banmus DPRD menyebut masih ada beberapa kegiatan rapat-rapat yang lain, seperti rapat komisi jingga agenda kegiatan kunjungan kerja (Kunker).

“Untuk kegiatan kunjungan kerja tidak banyak, cuma sekali atau dua kali. Karena memang anggaran kita untuk kunjungan kerja sudah habis,” urainya. (mil/sit)