Pasalnya keberadaan Raperda tersebut dinilainya sangat berperan penting untuk Dinas Pengairan dalam menindak sejumlah pembangunan liar atau tidak berizin yang berdiri di sempadan jaringan irigasi.

“Tentu kita sangat mengapresiasi. Jika raperda ini disahkan menjadi perda jelas akan membatu kita (Dinas Pengairan) khususnya dalam menindak pelanggaran-pelanggaran, seperti bangunan liar di sempadan jaringan irigasi,” kata Kabid Bina Manfaat dan Kemitraan Dinas PU Pengairan, Doni Arsilo Sofyan, Kamis (5/12/2019) pagi.

Menurut Doni, sebenarnya memang sudah ada regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan sempadan jaringan irigasi. Yakni, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi. Hanya saja, karena regulasi tersebut belum memiliki aturan turunannya di daerah, implementasinya cukup sulit dilaksanakan.

Sebab itulah, ketika raperda yang diusulkan DPRD Banyuwangi ini disahkan, tentu akan menumbuhkan taring dan memperkuat Dinas Pengairan, khususnya dalam menindak bangunan liar di sempadan jaringan irigasi.

“Tentu yang bisa kita tindak ialah saluran irigasi yang mengairi areal persawahan di bawah 1000 hektare. Untuk di atas 1000 hektar dan seterusnya, tetap menjadi kewenangan Provinsi dan pusat,” ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, DPRD Banyuwangi segera mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dua diantaranya merupakan inisiatif dewan, yakni Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Raperda tentang Sempadan Jaringan Irigasi. (ras/tut/oso)

Selain menggelar acara halal bihalal Kepala Dinas PU Pengairan, Guntur Priambodo meresmikan kantor baru Korsda Singojuruh, Desa Alasmalang, Kecamatan Singojuruh pasca diterjang banjir bandang, sekaligus menyerahkan ekskavator baru.

“Selain menggelar acara halal bihalal kami juga meresmikan kantor baru Korsda Singojuruh,” kata Guntur Priambodo.

Bangunan ini, lanjut Guntur Priambodo didesain seperti rumah adat Using, nantinya 10 Korsda yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini, akan dibangun seperti bangunan Korsda Singojuruh ini.

“Secara bertahap, kami akan membangun 10 kantor Korsda, bergaya rumah adat Using, seperti kantor Korsda Singojuruh ini,” ujarnya.

Harapan Kadis Pengairan, dengan dibangunnya kantor baru ini, diharapkan diharapkan seluruh pelayanan masyarakat di Korsda tersebut juga akan terus terpacu untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Disamping itu, Korsda harus nonstop 24 jam memantau debit air di wilayahnya.

Tidak hanya meresmikan kantor baru, Kadis Pengairan Guntur Priambodo juga menyerahkan alat berat ekskavator ke Korsda Singojuruh. Menurutnya, alat berat ini bertujuan untuk melakukan normalisasi saluran sungai yang terjadi penumpukan sedimen di Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Ekskavator stand by 24 jam di kantor ini, jika terjadi aliran sungai naik, atau ada batang kayu yang melintang yang menyebabkan menyumbat aliran air, langsung bisa diatasi dengan eskavator ini,” paparnya.

Masih menurut Guntur Priambodo, rencananya pihaknya akan menambah alat berat (ekskavator) di beberapa Korsda, dengan tujuan untuk mengeruk sedimen disekitar DAS. Menurutnya, kalau alat berat itu milik sendiri, tidak lagi memerlukan biaya pengerukan, bahkan lebih hemat.

“Target kami ada empat alat berat lagi, yang akan saya taruh di beberapa titik, yang berfungsi melakukan pengerukan sedimentasi tanah di sekitar DAS. Sehingga tidak terjadi pendangkalan DAS,” ungkapnya.

Dalam acara halal bihalal hari raya Idul Fitri 1440 Hijrah, selain di isi santapan rohani, dan doa bersama, juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Dan diakhiri dengan saling maaf memaafkan antar sesama karyawan PU Pengairan. (ras/oso)