Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menjelaskan bahwa penanganan banjir dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengacu pada masterplan drainase Kota Malang. Untuk langkah utama yang dilakukan tahun ini meliputi normalisasi saluran, peningkatan kapasitas drainase, serta pemeliharaan rutin infrastruktur pengendali banjir.

“Penanganan pertama kita lakukan normalisasi, yaitu pengerukan sedimen. Kedua peningkatan saluran yang ada, kemudian pemeliharaan secara rutin,” jelas Dandung, Selasa (07/04/2026) tadi.

Dandung menilai penerapan masterplan drainase mulai menunjukkan hasil positif. Meski genangan masih terjadi di beberapa titik saat hujan deras, dampaknya kini jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau saya katakan penerapan masterplan drainase ini efektif. Memang masih ada titik banjir, tapi ketinggian air sudah berkurang dan durasi surutnya jauh lebih cepat,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk saat ini apabila terjadi genangan, air surut dalam waktu 20 hingga 30 menit setelah hujan reda. Kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya, ketika genangan bisa bertahan hingga dua sampai tiga jam.

“Sekarang setelah hujan reda sekitar 20 sampai 30 menit sudah surut. Dulu bisa sampai dua jam bahkan tiga jam,” tambahnya.

Selain itu, DPUPRPKP Kota Malang juga melakukan normalisasi sedimen secara rutin. Karena hampir setiap harinya dilakukan di berbagai titik yang terpantau mengalami sedimentasi dan penumpukan sampah. Salah satu lokasi yang rutin ditangani adalah kawasan Langsep yang memerlukan pembersihan berkala setiap dua minggu sekali.

“Tidak bisa dihitung per titik karena satu lokasi bisa kita normalisasi berkali-kali dalam setahun, bisa enam sampai delapan kali tergantung kondisinya,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk memperkuat gerakan tersebut, DPUPRPKP juga menggagas program Jumat Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS). Program itu melibatkan satuan tugas DPUPRPKP bersama perangkat daerah lain, kecamatan, hingga kelurahan.

“Satgas DPU setiap hari melakukan normalisasi, dan setiap Jumat kita kolaborasi melalui Gerakan Jumat GASS,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menginventarisasi berbagai faktor yang memicu banjir di kawasan tersebut. “Memang kita sedang menginventarisir permasalahan apa saja yang menjadi penyebab banjir. Alhamdulillah tadi beberapa persoalan sudah bisa kita selesaikan satu per satu,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir adalah tumpukan sampah yang menghambat aliran air menuju saluran drainase yang telah dibangun sebelumnya. Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan pengaturan pintu air yang sebelumnya sempat terbuka sehingga air tidak masuk ke saluran drainase dan justru meluap ke jalan.

“Kalau pintu air terbuka, air tidak masuk ke saluran dan akhirnya meluap ke bawah. Ini sudah kita atur agar ketika terjadi potensi banjir pintu air bisa ditutup sehingga aliran air masuk ke saluran yang sudah dipersiapkan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, menyebut terdapat empat poin utama yang menjadi perhatian dalam penanganan banjir di kawasan Jalan Soekarno Hatta. Pertama, adanya tumpukan sampah berukuran besar yang terbawa aliran air dan menyumbat saluran drainase. Bahkan, menurutnya, sejumlah benda besar seperti bantal, ban, hingga kayu sempat ditemukan menghambat aliran air.

“Kita sudah lakukan modifikasi agar sampah besar tetap tertahan, tetapi air dan sampah kecil masih bisa mengalir sehingga tidak membentuk tembok sampah yang menyebabkan air meluap ke jalan,” katanya.

Kedua, kondisi sediment trap atau penangkap endapan yang masih dipenuhi sisa material konstruksi saat pengerjaan drainase sebelumnya. Hal tersebut kini tengah dibersihkan, agar aliran air dapat berjalan lebih lancar.

Baca juga :

Kemudian, ketiga yaitu pengaturan pintu air di bagian hilir saluran. wagub Emil menegaskan, bahwa pintu air tersebut idealnya selalu dalam kondisi tertutup agar air tidak mengalir ke sungai di kawasan permukiman yang sebelumnya terdampak banjir.

“Kalau pintu ini terbuka saat debit air besar, air akan mengalir ke sungai di wilayah Ciliwung dan Kedawung yang kemarin mengalami banjir,” ucapnya.

Namun, Wagub Emil juga mengungkapkan, terdapat sejumlah warga yang tinggal di bantaran sungai yang sempat meminta agar pintu air tidak ditutup karena khawatir rumah mereka terdampak genangan. Meski begitu, pemerintah memutuskan bahwa kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas.

“Kesepakatannya pintu air ini tetap ditutup untuk mengurangi potensi banjir di wilayah yang lebih luas. Namun kami juga akan mencari solusi bagi warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut,” tambahnya.

Poin keempat, berkaitan dengan penataan trotoar di sepanjang kawasan Jalan Soekarno Hatta. Wagub Emil menjelaskan, bahwa pekerjaan yang dilakukan saat ini masih fokus pada pembangunan saluran drainase, sementara penataan trotoar dan estetika kawasan akan dilanjutkan pada tahun 2026.

“Sehingga, itu yang harus dibahas dengan Pak Wali. Karena dari sisi estetika, kenyamanan, Pak Wali tentu yang paling punya grand design bagaimana Kota Malang ini akan semakin nyaman, apalagi ini jalan protokol Kota Malang supaya indah,” imbuh Wagub Emil. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa sejak awal perencanaan, Pemkot Malang telah menekankan pentingnya pengembalian fungsi hijau di kawasan Suhat. “Iya, sesuai dengan konsep awal. Karena memang ada beberapa pohon yang terpotong, dan sejak awal pekerjaan kami sudah sampaikan dalam perencanaan bahwa pohon-pohon itu harus tetap ada. Itu juga sudah menjadi kesepakatan kami dengan pihak provinsi,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (28/01/2026) tadi.

Menurutnya, meski secara fisik pekerjaan drainase telah selesai, Pemkot Malang masih terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu dilakukan, untuk mencari solusi terbaik terkait area yang kini tertutup saluran drainase serta pengembalian vegetasi peneduh.

“Kita cek lagi. Yang jelas nanti akan ada solusi, baik terkait saluran yang tertutup maupun pohon-pohon yang kemarin terdampak. Sekarang kami sedang berkoordinasi dengan provinsi untuk mencari alternatif solusi tersebut,” tambahnya.

Pihaknya optimis, bahwa Pemkot Malang akan mengembalikan kawasan Suhat menjadi hijau dan teduh. Namun, karena proyek tersebut merupakan kewenangan provinsi dari sisi teknis dan konstruksi, maka setiap langkah harus melalui koordinasi dan konsultasi bersama.

Baca juga :

“Kita ini posisinya hanya ketempatan tempat. Secara teknik dan konstruksi ditangani provinsi. Tapi sejak awal kami sudah memberi masukan. Sekarang kita duduk bersama lagi, mencari solusi agar kawasan ini bisa kembali hijau,” katanya.

Salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan, adalah pemanfaatan sempadan jalan. Wali Kota Wahyu menyebut, sempadan jalan yang merupakan area dari as jalan hingga batas pagar atau tembok, dapat dimanfaatkan untuk penanaman pohon.

“Karena ini jalan provinsi, izin-izinnya juga milik provinsi. Nah, nanti sempadan jalan itu yang akan kita manfaatkan. Di area tersebut memang tidak boleh ada bangunan, tapi untuk tanaman peneduh sangat memungkinkan,” ucapnya.

Selain itu, Pemkot Malang juga membuka kemungkinan adanya pendekatan kepada masyarakat di sepanjang Jalan Soekarno Hatta, apabila dibutuhkan ruang tambahan untuk penghijauan.

“Salah satu opsinya memang itu. Tapi kita hitung dulu sempadan jalannya sampai berapa meter. Dari situ nanti kita berikan pemahaman kepada masyarakat untuk menanam pohon, demi mendukung fungsi jalan dan lingkungan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan bahwa dalam program NUFReP mencakup pembangunan drainase dan mini bozem di kawasan Bondowoso–Tidar. Bozem tersebut, berfungsi sebagai kolam tampung sementara untuk menahan aliran air sebelum masuk ke saluran utama yang baru.

“Di Bondowoso nanti ada mini bozem. Air ditampung dulu sebagai antrean sebelum masuk ke saluran Bondowoso yang baru,” ujar Dandung, Selasa (13/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa pendanaan proyek tersebut berasal dari program NUFReP yang didanai lembaga internasional melalui pemerintah pusat, dengan total nilai bantuan sekitar Rp 145 miliar. Pengerjaan proyek tersebut, akan dilakukan pada tahun 2026 ini.

“Kalau sesuai jadwal, penandatanganan kontrak dilakukan antara akhir Februari sampai awal Maret 2026. Setelah Lebaran, pekerjaan konstruksi sudah bisa dimulai,” jelasnya.

Baca juga :

Kemudian, untuk target rampung proyek tersebut yakni pada awal tahun 2027. Durasi pengerjaan yang cukup panjang itu disebabkan karena panjang saluran, dimensi konstruksi yang besar, serta metode pengerjaan yang dilakukan di tengah badan jalan.

“Pekerjaannya menggunakan box culvert dengan ukuran sekitar dua sampai tiga meter. Pengerjaan juga dilakukan di tengah jalan, sehingga membutuhkan tahapan dan pengaturan lalu lintas yang cermat,” katanya.

Selain kawasan Bondowoso–Tidar, proyek NUFReP juga mencakup pembangunan drainase di Jalan Jaksa Agung Suprapto, dengan outlet saluran menuju kawasan Metro di Tidar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa program NUFReP merupakan bagian dari upaya konsisten pemerintah dalam meningkatkan ketahanan banjir, seiring penetapan Malang Raya sebagai kawasan metropolitan prioritas nasional.

“Ini adalah konsistensi kita untuk terus membenahi. Tidak semua langkah sempurna, tapi ini komitmen untuk mengurangi kerawanan banjir di Malang Raya,” imbuh Wagub Emil. (rsy/sit)

“Kalau soal teknis keterlambatan dan kewajiban pihak ketiga, itu nanti diproses sesuai aturan oleh Dinas PU SDA. Sekarang kita fokus secara strategis memastikan semuanya dibenahi,” kata Wagub Emil, seusai meninjau proyek drainase Suhat bersama Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, Selasa (13/01/2026) tadi.

Dijelaskan Wagub Emil, bahwa sejumlah catatan pemeliharaan masih ditemukan di lapangan, meskipun pekerjaan utama telah dinyatakan selesai. Seluruh pembenahan tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pelaksana selama masa pemeliharaan proyek.

Dirinya juga menegaskan, tata kelola proyek harus tetap berjalan dengan baik dan sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Timur. Karenanya, dirinya juga meminta agar iktikad baik dari pihak yang telah bekerja keras tetap dihargai.

Baca juga :

“Aturan harus dijalankan, tetapi kita juga melihat ada iktikad baik. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ada pengaturan lalu lintas, ada dampak ke aktivitas masyarakat,” jelasnya.

Menurut Wagub Emil, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemkot Malang juga berupaya agar keterlambatan proyek tidak menimbulkan beban berulang bagi pelaku usaha di sekitar lokasi. Karena itu, tahapan pekerjaan lanjutan yang akan dilakukan tahun ini, seperti pengerjaan lantai pedestrian diminta agar dijadwalkan dengan matang.

“Jangan sampai pedagang sengsara dua kali. Kemarin sudah terdampak penggalian, nanti jangan sampai terdampak lagi karena pengerjaan lanjutan,” tegas Wagub Emil.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa masukan dan pengawasan dari masyarakat sangat penting dalam memastikan kualitas proyek. Bahkan, dirinya juga meminta agar laporan yang disampaikan ke pemerintah tidak hanya hal-hal positif, tetapi juga kekurangan di lapangan.

“Kalau ada masukan, termasuk yang jelek-jelek, laporkan saja. Itu bagian dari pengawasan publik yang sehat,” imbuh Wagub Emil. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Emil, itu mengatakan bahwa pengerjaan proyek telah selesai dikerjakan. Namun, meskipun pengerjaan sudah selesai, namun masih ada sejumlah catatan yang perlu dibenahi.

“Alhamdulillah, pekerjaan sudah selesai. Namun, kita terbuka dan berterima kasih atas masukan (kekurangan, red) dari masyarakat,” kata Wagub Emil.

Dikatakannya, bahwa seluruh catatan (masukan, red) tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga, selama masa pemeliharaan proyek. Untuk masanya, yaitu enam bulan sejak berakhirnya masa kontrak. Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemkot Malang, akan mengawal proses pemeliharaan itu.

“Kewajiban pembenahan itu masuk dalam masa pemeliharaan. Kita akan kawal agar semuanya dibenahi,” tegasnya.

Diuraikannya, beberapa pemeliharaan yang dimaksud, yakni seperti masih ada tutup saluran dan manhole yang belum sejajar dengan permukaan jalan. Sehingga, agar dilakukan perbaikan untuk menjamin fungsi drainase dan keselamatan para pengguna jalan.

Baca juga :

“Nah, itu yang kemudian nanti diperbaiki. Jadi jaraknya sekitar 5 meter dari satu box ke box yang lain,” tambahnya.

Meski demikian, Wagub Emil tetap mengapresiasi kinerja Dinas PU Sumber Daya Air (PU SDA), karena proyek dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat. Percepatan tersebut, dinilai penting untuk meminimalkan dampak terhadap aktivitas lalu lintas dan kegiatan usaha di kawasan tersebut.

“Tentu sekali lagi mohon dukungan dari masyarakat dan doa restunya. Semoga ini bisa terawat dengan baik ya,” tuturnya.

Sementara itu, Wawali Ali Muthohirin mengimbau kepada masyarakat agar tetap bersabar dan menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun. Selain itu, juga mengapresiasi dukungan masyarakat selama proses pengerjaan berlangsung.

“Kepada masyarakat, mohon kesabarannya dan terima kasih dukungannya untuk menjaga semua fasilitas yang ada,” ucap Wawali Ali.

Terlebih, menurutnya Pemkot Malang akan menertibkan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut agar tetap berfungsi sebagai fasilitas umum. Dalam hal ini, pihaknya akan mengintruksikan Satpol PP dan Camat Lowokwaru.

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub, terkait dengan pesan terutama pedagang di sekitar sini, untuk menjaga bersama. Karena ini untuk kepentingan bersama. Saya sudah minta ke Pak Camat dan Satpol untuk menertibkan banner, parkir, semuanya harus steril dan menjadi fasilitas umum sehingga kota kita semakin cantik dan bagus untuk dilihat,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Menurut pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, penanganan banjir saat ini sedang berada dalam fase pembangunan di sejumlah titik prioritas. Tentunya, itu dikerjakan secara bertahap hingga tahun 2028.

“Strategi penanganan banjir banyak. Kita saat ini dalam proses melaksanakan masterplan drainase. Tahapannya sudah berjalan,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, kondisi banjir yang terjadi akhir-akhir ini dipengaruhi intensitas hujan tinggi serta posisi geografis Kota Malang yang menerima limpasan air dari wilayah atas, terutama Kota Batu. Meski demikian, Wahyu memastikan bahwa seluruh titik rawan kini sudah masuk dalam perencanaan teknis.

Baca juga :

“Intensitas hujan sangat tinggi dan volume drainase sudah dibuat sesuai rata-rata hujan tahunan. Tapi ketika ada hujan ekstrem tentu berdampak. Kita di dataran tinggi dan menerima limpahan, itu juga mempengaruhi,” ujarnya.

Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa sejumlah kawasan seperti Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Bondowoso dan Letjen Sutoyo sedang dalam proses realisasi sesuai masterplan 2028. “Di Suhat, titik-titik banjir sedang kita tangani semua. Bozem juga sudah kita manfaatkan. Ini contoh tahapan menuju target bebas genangan 2028,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa masyarakat juga harus dapat memahami bahwa penyelesaian banjir tidak bisa diselesaikan secara instan. “Banjir tidak bisa simsalabim. Saya masuk jadi wali kota terus langsung selesai, tidak seperti itu. Tapi tahapan menuju ke sana sudah kita lakukan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa beberapa titik tersebut, diantaranya di kawasan Ki Ageng Gribig dan Jalan I R Rais. “Drainase yang dari APBD, ada puluhan titik. Sekarang yang sedang berjalan tinggal lima, yang lain sudah selesai. Di Ki Ageng Gribig dan I R Rais itu yang masih proses,” ujar Dandung, Senin (28/10/2025) tadi.

Selain dua titik tersebut, pengerjaan drainase di Jalan LA Sucipto hari ini memasuki tahap pengecoran. Meski panjang pengerjaan hanya sekitar 20 meter, proyek tersebut sempat menyita perhatian warga karena lokasinya tepat di depan rumah Ketua RW.

Baca juga :

“Itu cuma 20 meter, posisinya di depan RW. Saya kira ratusan meter, ternyata hanya segitu. Hari ini saya perintahkan untuk dicor,” tambahnya.

Lebih lanjut Dandung menegaskan, bahwa pihaknya menargetkan semua pekerjaan drainase yang tersisa bisa rampung sebelum kontrak berakhir pada 28 November 2025. Dandung optimis, target tersebut nantinya bisa tercapai.

“Target kami akhir November sudah selesai semua, paling lambat tanggal 28 sesuai kontrak. Kami terus pantau agar tidak ada keterlambatan,” imbuh Dandung.

Sebagai informasi, proyek drainase yang ada di Kawasan LA Sucipto sempat menjadi sorotan warga di media sosial. Warga mengeluhkan, karena pengerjaan tidak kunjung jelas penyelesaiannya. Berdasarkan informasi yang beredar, sosialiasi pada warga dilakukan pada 12 Agustus 2025, kemudian 7 September 2025 disebut material pertama datang dan penggalian dilakukan pada 24 September 2025. Namun, hingga kini pekerjaan tersebut belum rampung sepenuhnya. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan direncanakan mulai Februari 2026. Proyek senilai Rp 143 miliar tersebut, saat ini masih dalam proses Rapat Persiapan Pengadaan (RPB) di tingkat pusat.

“Sekarang masih proses RPB di pusat. Kalau lancar, pelaksanaan antara Februari hingga Maret tahun depan,” ujar Dandung, Jumat (10/10/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa pengerjaan meliputi pembangunan saluran dan long storage di dua titik utama. Masing-masing sepanjang sekitar 1,3 kilometer. Selain itu, juga akan dilakukan pembangunan saluran dari Jalan Letjen Sutoyo hingga ke Sungai Brantas.

“Pemkot Malang memastikan kesiapan lokasi dan koordinasi dengan instansi terkait, terutama yang berkaitan dengan utilitas. Supaya saat pelaksanaan bisa dilakukan pemindahan utilitas, seperti di kawasan Suhat,” ucapnya.

Lebih lanjut diubgkapkan, menurutnya seluruh pengerjaan nantinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara, untuk anggaran masih menunggu pencairan setelah proses lelang selesai.

“Karena ini kan didanai oleh Bank Dunia, maka pengerjaan ya dari pusat semua. Saat ini di pusat masih proses lelang, masih Rapat Persiapan Pengadaan,” imbuh Dandung. (rsy/sit)