Dalam pelaksanaan peremian tersebut, selain diikuti OPD terkait, Muspika Bangsalsari beserta perangkat desa Badean, juga hadir Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hasan Abud dan Anggota DPR RI Komisi X, Muhammad Nur Purnamasidi.

Menurut Plt Bupati Jember, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di suatu desa akan mampu mewujudkan kebijakan yang memiliki terobosan besar. “Seperti yang disampaikan kemaren waktu audensi dengan Ummuh dan sekarang dibuktikan, wisata Puncak Badean ini digagas oleh kepala desa,” ujar Kyai Muqit- sapaan akrab Plt Bupati Jember.

Apresiasi juga diberikan Kyai Muqit, kepada pemerintahan Desa Badean, yang telah menginisiasi destinasi wisata yang menarik dan mendapat perhatian dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Sebagai permulaan ini cukup bagus. Bahkan, informasi yang kami terima, bahwa jumlah pengunjungnya sampai 2 ribu-an,” katanya.

Masih menurut Kyai Muqit, masyarakatnya harus menjadi masyarakat wisata. Artinya, masyarakatnya harus ramah, bersih, sopan dan menjamin keamanan. Sehingga, wisatawan baik mancaranegara ataupun lokal, akan tertarik datang kemari.

“Tentunya, karena sekarang masa pandemi Covid -19, harus tetap sesuai dengan prinsip standart protokol kesehatan,” ujarnya

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hasan Abud, mengharap agar kemajuan wisata kedepannya bisa dan mampu sebagai penopang pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. Tentunya juga, sebagai penopang pendapat Asli Daerah (PAD).

“Caranya dengan mengkaryakan pedagang, pelaku seni pertunjukan, seni musik serta pusat belanja oleh-oleh di masyarakat. Nanti kalau sudah maju, juga dibangun home stay bagi pengunjung yang mau menginap dan ingin menikmati suasana alam di sini,” terangnya.

Sementara itu, Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Punomosidi, mengatakan destinasi wisata Puncak Badean, merupakan wisata yang masih original. Sehingga, banyak yang harus di tata sehingga akan menarik para wisatawan untuk berkunjung.

“Badean ini masih rintisan dan baru, makanya kita bisa mengarahkan, sekaligus bisa menyesuaiankan dengan regulasi yang ada di Pusat. Sehingga, mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” paparnya. (bud/sit)

“Kami sangat tertarik dengan tawaran Unmuh. Sebab, pengembangan sumber daya manusia merupakan kunci utama untuk pembangunan desa,” terang Plt. Bupati Jember.

Pengembangan SDM, tambahnya, bisa dilakukan melalui program kuliah bagi praktisi. Termasuk aparatur pemerintah desa. “Jadi, kalau aparatur desanya mumpuni, saya sangat yakin pembangunan di desa semakin cepat perkembangannya,” ujarnya.

Tawaran dari Unmuh Jember, akan menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Jember, untuk bisa ditindak-lanjuti pada masa mendatang.

“Semoga kedepannya, kami bisa melakukan sesuatu untuk mendukung tawaran dari Unmuh,” imbuhnya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Maheni Ika Sari, S.E, M.M., menjelaskan bahwa salah satu program yang ditawarkan adalah dengan proses pembelajaran reguler sore untuk para praktisi.

“Kelas sore ini sangat terbuka lebar bagi praktisi. Baik untuk BUMN, pemerintahan hingga perusahaan swasta. Salah satunya, tentu seperti aparatur desa dan BUMDES, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” kata Maheni.

Ditambahkannya, kami sebagai perguruan tinggi berharap bisa berkontribusi untuk turut serta meningkatkan kualitas SDM di perdesaan. Karena, desa merupakan penopang suatu negara,” pungkasnya. (hms/sit)

Dalam kesempatan itu, Plt juga menjelaskan bahwa ada lima orang penerima manfaat PKH dan 20 penerima KKS warga dari Kecamatan Bangsalsari, yang diserahkan secara luring.

“Penyerahan bantuan ini juga diikuti secara daring oleh 31 kecamatan se-Kabupaten Jember. Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran negara pada masyarakat yang terkena dampak dari Pandemi Covid 19,” katanya.

Ditambahkannya, bantuan Agustus dan September, telah selesai dilaksanakan dan 100 persen telah tersalurkan. Saat ini, hanya menyisakan penyaluran pada Oktober yaitu bantuan disalurkan ke seluruh penerima manfaat di 248 desa/ kelurahan.

Masih menurut Kyai Muqit, selain bantuan beras, pemerintah juga memberikan bantuan berupa BPNT dan KKS. “Kartu KKS ini dapat dimanfaatkan penerima sebagai belanja ke e-warung yang besaran nominalnya Rp.200 ribu. Namun, belanjanya tidak di sembarang warung. Karena, hanya warung-warung yang melayani Eletronik,” terangnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember, Wahyu. S Handayani, menyampaikan bahwa jumlah keseluruhan penerima Bantuan sosial (Bansos) beras di Kabupaten Jember, saat ini terdapat 1.111.211 penerima dan akan disalurkan selama 7 hari.”Untuk di Kecamatan Bangsalsari, penerima manfaat PKH sendiri ada 111. 211 penerima,” katanya.

Sedangkan untuk program BNPT, imbuh Wahyu, sebanyak 264.825 penerima serta untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 6000 penerima. Sementara dalam penyalurannya, Kemensos menggandeng Himbara Bank Mandiri.

“Harapan kami, setelah hasil monitoring, setidaknya kartu yang sudah diterima, tidak diberikan kepada siapa-siapa. Kalau pun penerima tidak bisa membaca, agar meminta bantuan ke anaknya atau keluarganya. Sekali lagi, kartu jangan berikan ke siapapun,” ungkapnya.

Wahyu menambahkan, bahwa pihaknya dalam kegiatan penyerahan Bansos, juga mengajak 348 pendamping PKH Se Kabupaten Jember. Serta, bantuan pendamping BPNT Kabupaten dan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Bangsalsari. (bud/sit)

“Tujuannya, tentu membangun sinergitas dan komunikasi serta menerima masukan dari berbagai pihak. Seperti tadi, saya menerima masukan masukan dari BI (Bank Indonesia), OJK (orientasi jasa keuangan), kejaksaan, pengadilan agama hingga Komandan Brigadir (Danbrig),” kata Plt Bupati.

Terkait masukan dari Pengadilan Agama (PA), dirinya menjelaskan, itu mengenai persoalan perbedaan administrasi kependudukan. Karenanya, sebagai tindak lanjut masukan itu, akan mengkomunikasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

“Nah, ini salah satu gunanya koordinasi. Kalau kita tidak pernah berkoordinasi, kita tidak akan mengetahui dan faham apa yang menjadi pikiran dan permasalahan.  Berbeda, ketika sudah mengetahui dan faham, maka akan dapat melangkah dan bekerja bersama-sama,” tutur Plt Bupati yang juga pengasuh Ponpes Al Falah di Kecamatan Silo ini. (bud/sit)

“Jika di kalangan tokoh sudah rukun, harusnya ini ditularkan kepada generasi muda juga. Sehingga, jika sudah dimulai, maka kedepan akan lebih terwujud keharmonisan dan kerukunan kian erat di Jember,” kata Plt Bupati.

Terkait peran FKUB yang cukup berat, Plt yang akrab disapa Kyai Muqit menambahkan, akan lebih memperhatikan peran untuk kedepannya. Sehingga, peran besar dalam merajut kerukunan umat bisa kian optimal.

Ketua FKUB Jember, Abdul Muis Sonhaji, dalam kesempatan silaturahminya, menyampaikan jika upaya forum dalam merajut kerukunan, senantiasa telah dilakukan. Bahkan, tidak hanya pada tokoh-tokoh. Namun, generasi muda juga di libatkan, hingga pada tingkatan anak-anak.

Ditambahkan Muis, kedatangan FKUB bersama pengurus, selain silatuhrahmi kepada Plt Bupati Jember, juga untuk memberikan dorongan moril. Sehingga, selama masa kerjanya di Jember, bisa tetap otpimal. Termasuk, dalam menyelesaikan pembahasan APBD. “Paling tidak, pembahasan APBD tahun 2021, bisa selesai,” ungkapnya. (bud/sit)