Kepala Dinsos Kota Batu, Ririk Mashuri, mengatakan bahwa dinasnya telah melakukan pendataan kembali kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan belum tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari yang awalnya sebanyak 4.174 KPM penerima BLT inflasi, setelah verifikasi lapangan, dilakukan pencoretan hingga hanya menjadi 3.239 KPM. Dalam artian, data 3.239 KPM ini belum menerima bantuan sosial lainnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Pencoretan KPM itu kami lakukan, dikarenakan penerima telah meninggal dunia, warga bersangkutan sudah mulai mandiri secara ekonomi, hingga mutasi dokumen kependudukan atau pindah,” terangnya, saat berada di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Senin (08/05/2023) tadi.

Untuk itu, tegas Ririk, kedepannya dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak inflasi, akan diputuskan di rapat pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara nasional.

“Penyaluran BLT Inflasi kali ini merupakan tahap kedua. Jumlahnya Rp 600 ribu dan telah diberikan di tahap 1 sebesar Rp 400 ribu. Kemudian, pada penyaluran tahap 2 ini yang diberikan adalah sebesar Rp 200 ribu,” jelasnya. (put/gie)

Kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan usaha produktif alternatif dan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan tersebut, diikuti sekitar 45 peserta dari warga desa Rejowinangun dan Tuliskriyo.

Kepala Bidang (Kabid) Budidaya Peternakan Disnakkan Kabupaten Blitar, Indriawan Wicaksono, mengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan peserta dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial. Dengan tujuan, mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan.

Baca Juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Kegiatan ini dibiayai DBHCHT. Salah satunya, bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan,” kata Indriawan Wicaksono.

Indriawan menambahkan, selain pelatihan, peserta juga diberikan bantuan produktif berupa ternak Menthok dan Jangkrik. Dan setiap peserta diberikan modal awal untuk mengembangkan usahanya.

“Jangan sampai bantuan dari pemerintah tidak ada hasilnya. Kami akan selalu monitor dengan melakukan pendampingan sampai benar-benar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan maksimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut Indriawan menyampaikan, kegiatan tersebut, digelar selama dua hari. Dimana untuk hari pertama materi motivasi, sedangkan hari kedua pelatihan teknis.

“Kami berpesan kepada peserta untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh,” paparnya. (jar/sit/adv)

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Hernina Agustin Arifin, menyampaikan bahwa sampai dengan 1 Januari 2022 sudah 73,53 persen penduduk Kabupaten Kediri yang sudah tercover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Harapannya, seluruh penduduk terdaftar peserta JKN.

“Terkait dengan PBI-JK yang dinonaktifkan, karena memang sesuai dengan regulasi Kementerian Sosial bahwa yang terdaftar dalam PBI-JK atau yang iurannya dibayar melalui APBN ini harus terdaftar dalam DTKS,” katanya seusai melakukan audiensi dengan bupati, Jumat (04/02/2020).

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Adanya regulasi itu, secara bertahap mulai tahun 2021 Kementerian Sosial menonaktifkan PBI-JK yang belum masuk DTKS. Adapun jumlahnya sebanyak 116 ribu penduduk Kabupaten Kediri yang dinonaktifkan kepesertaannya.

Tidak hanya itu, hasil pemadanan data DTKS dari Dinas Sosial dengan BPJS Kesehatan dari PBI-JK di Kabupaten Kediri yang aktif, sampai dengan 1 Januari 2022 masih ada 6.013 jiwa belum masuk dalam DTKS. Jumlah itu pun berpotensi akan dinonaktifkan.

“Sehingga, ini kami mohon dukungan Pemkab Kediri agar proses verifikasi data DTKS yang belum ber JKN ini bisa segera diusulkan untuk menutupi masyarakat yang dinonaktifkan,” ungkapnya.

Jika data penduduk yang kepesertaannya dinonaktifkan tersebut masuk dalam kategori masyarakat miskin, menurut Hernina, masih berpeluang untuk mendapat PBI-JK dari Kementerian Sosial. Asalkan mereka masuk dalam DTKS.

Selain PBI-JK yang iurannya dibayar melalui APBN, ada pula JKN yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Bukan Pekerja (BP). Dari PBI-JKN yang iurannya ditanggung provinsi, sebanyak 22.207 yang dinonaktifkan. Pun begitu, untuk bulan Februari sampai Maret iuran masih ditanggung pemerintah provinsi.

“Ini sekaligus memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi apakah masuk DTKS sehingga diusulkan masuk dalam PBI-JK atau ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai anggaran pemerintah daerah,” bebernya.

Sementara itu, dari PBI-JK yang ditanggung pemerintah provinsi yang dinonaktifkan hasil verifikasi Dinsos sebanyak 10 ribu masuk dalam DTKS.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Slamet Turmudi, mengungkapkan bahwa terkait DTKS Kementerian Sosial, yang diserahkan ke Kabupaten Kediri ada lebih dari 700 ribu jiwa yang terdaftar. Data itu pun masih ada proses pengecekan lanjutan by name by adress untuk dipadankan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Pemadanan data itu meliputi data meninggal, pindah alamat, kemudian pindah status seperti yang sebelumnya kerja swasta sekarang menjadi PNS. Dari hasil pemadanan data itu, lanjut Slamet, dipastikan ada data yang berkurang. Dia mencontohkan, dari data 700 ribu lebih itu, ada 116 ribu yang belum menerima kartu KIS artinya belum menjadi peserta JKN.

“Setelah kita padankan tinggal 113 ribu. Berarti ada 3 ribu lebih yang meninggal, pindah alamat dan lain-lain,” ungkapnya.

Dari hasil pemadanan data itu, 113 ribu jiwa yang belum menjadi peserta PBI-JK itu akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dicover iurannya dari APBN. Kemudian, terkait data PBI-JK dari pemerintah provinsi sebanyak 22.207 jiwa, pihaknya mencoba memadankan dengan data Dukcapil. Hasilnya, sebanyak 12.916 masuk data DTKS. Sisanya yang tidak masuk sebanyak 9.291 jiwa.

Dari hasil pemadanan data itu, nantinya penduduk yang masuk DTKS dan belum mendapat PBI-JK sebanyak 113 ribu dari Kementerian Sosial dan 12.916 dari provinsi akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk diusulkan kepesertaannya PBI-JK yang iurannya dari APBN.

“Untuk sisanya yang dinonaktifkan diverifikasi ulang untuk dicover dari APBD,” paparnya.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Dhito, setelah mendengar penjelasan dari BPJS Kesehatan meminta kepada Dinas Sosial terus melakukan update dan verifikasi DTKS Kementerian Sosial. Termasuk data PBI-JK sebanyak 6.013 jiwa yang tidak masuk DTKS dan terancam tercoret dari kepesertaan PBI-JK Kementerian Sosial.

“Tolong ini dicek apakah 6.013 ini kalau tidak dapat jaminan kesehatan apakah betul yang bersangkutan bisa mengcover biaya kesehatannya sendiri atau bagaimana,” tuturnya.

Dikatakannya, bilamana 6.013 orang itu berhak mendapatkan jaminan kesehatan tapi tercoret karena tidak masuk DTKS maka perlu menjadi perhatian bersama terutama Dinas Sosial. Pihaknya berharap seluruh warga Kabupaten Kediri yang masuk DTKS tercover jaminan kesehatan.

“Saya minta yang 6.013 ini terus dicek bagaimana perkembangan update data DTKS untuk terus diupdate DTKS ini, karena idealnya per triwulan dilakukan update,” terangnya.

Kemudian untuk mengcover warga yang tidak menerima PBI-JK, Mas Dhito meminta untuk dilakukan perubahan anggaran untuk memenuhi pembiayaan iuran PBPU Kabupaten Kediri.

Sebagaimana diketahui, anggaran untuk mengcover program jaminan kesehatan itu sebesar 37,5 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok. Selain itu, sumner anggaran kesehatan juga dapat berasal dari DBH Cukai Hasil Tembakau.(pan/sit)

Bantuan sembako diperuntukkan bagi warga yang tidak pernah mendapatkan bantuan sosial, baik program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), bantuan sosial tunai (BST), atau bantuan pemerintah lainnya. Penyaluran bantuan tersebut akan disalurkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso kepada warga di desa-desa.

Amir Hidayat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso (dul memontum)

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso, Amir Hidayat mengatakan, dari jatah 10 ribu rumah tangga di sejumlah desa yang ada di Bondowoso, masing -masing mendapatkan jatah sekitar 45 orang.

“Data penerima ini kita serahkan kepada Desa sepenuhnya, karena yang lebih tahu itu dari desa. Untuk kriteria sasaran sampai detik ini tidak ada ketentuan, hanya saja yang diluar DTKS dan tidak mendapatkan bantuan apapun,” kata Amir Hidayat Rabu (6/5/2020).

Pihaknya mengaku telah menyampaikan kepada pihak Desa, Ia mengaku sudah disampaikan agar segera mendata nama-nama calon penerima bantuan.

“Secepatnya harus disetor ke tim Dinsos. Target pengumpulan sesuai surat edaran dari Dinsos terakhir besok Kamis (7/5/2020) pukul 12.00 WIB,” katanya.

Pihaknya menargetkan Minggu depan sudah ada penyaluran kepada para penerima. Dengan catatan jika dana bantuan dari provinsi sudah di transfer kepada Dinsos Bondowoso.

Bantuan sembako non DTKS ini menurut Amir, sesuai instruksi akan disalurkan berupa beras, minyak dan telur.

“Hanya saja nantinya kami mau mengusulkan kepada bupati, apakah telur bisa diganti dengan yang lainnya. Karena telur ini resiko pecah,” ucapnya.

Amir berharap pemerintah desa untuk lebih aktif dan segera memproses data yang diminta dari Dinas Sosial.

“Agar bantuan sembako kepada warga terdampak non DTKS bisa cepat diproses,” pungkasnya. (dul/yan)