“Para petani di Lamongan banyak mengeluh akibat serangan hama tikus , saya minta DTPHP proaktif langsung turun ke masyarakat mengatasi hama tikus,” tegas Bupati Lamongan Fadeli saat memimpin gerakan pengendalian hama tikus bersama Wabup Kartika Hidayati, Kapolres AKBP Harun, Dandim Kolonel Inf. Sidik Wiyono, Kepala OPD, dan sejumlah pejabat Pemkab Lamongan berlokasi di Desa Kebet, Rabu (8/7/2020).

Sementara itu Kepala Dinas TPHP Kabupaten Lamongan Rudjito menyebutkan lahan padi di Lamongan yang mengalami puso mencapai 426 hektare yakni di Kecamatan Maduran seluas 49,7 hektar dan Kecamatan Tikung 377 hektare.

Selain itu, Rudjito mengatakan, Dinas TPHP Lamongan juga telah melakukan berbagai upaya penanggulangan hama tikus untuk mencegah puso.

“Di antaranya melakukan penyediaan umpan racun, pengasapan, dan gropyokan di lahan padi bersama petani,” ucapnya menegaskan.

Selain itu, Bupati Fadeli memberikan pengarahan dan berdiskusi dengan para petani sebelum kegiatan dimulai. Dalam kegiatan tersebut para petani memberikan obat pembasmi tikus sebanyak 60 kg dan melakukan proses aplikasi rodentisida.

“Adapun pengertian dari rodentisida yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat misalnya tikus,” ujarnya.

Lebih jauh, Bupati Lamongan menghimbau kepada para petani agar selalu berdoa, agar hama dapat terkendali dan hasil panen memuaskan. (Fjr/zen/yan)

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Lamongan, Rudjito menyatakan, wilayah Lamongan dengan lahan terluas yang mengikuti AUTP berdasarkan rekap data yang diupdate pada tanggal 17 Desember 2019 lalu.

”Luas lahan yang mengikuti AUTP sekitar 98.441, 86 Hektar, kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit atau Organisme Penggangu Tumbuhan atau (OPT) yang menjadi sebab kerugian usaha petani,” Ujar Rudjito.

Dia mengatakan, mengenai dengan kerusakan tanaman yang diakibatkan karena serangan hama tikus, bisa di klaim kan AUTP dengan syarat kerusakannya mencapai 75 persen. Dengan ketentuan yang berlaku dan harus sudah terdaftar sebagai peserta AUTP.

”Dari jaminan perlindungan tersebut, maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya. Tujuan AUTP adalah memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan hama,” Bebernya. Rabu (15/1/2020).

Rudjito menjelaskan, sasaran penyelenggaraan AUTP adalah terlindunginya petani dengan memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen. Hama pada tanaman padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus dan ulat grayak.

”Penyakit pada tanaman padi antara lain, tungro, penyakit blas, busuk batang, kerdil rumput, dan kerdil hampa. Serangan hama dan penyakit ini akan mengakibatkan kerusakan yang dapat mengakibatkan gagal panen sehingga petani akan mengalami kerugian,” Ungkapnya.

Tak hanya itu, untuk waktu pendaftaran, kata dia, dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai. Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan.

Dia mengungkapkan, Premi Asuransi Usaha Tani Padi saat ini 3 persen berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar Rp 6 juta rupiah per hektar permusim tanam, yaitu sebesar Rp180 ribu rupiah perhektar permusim tanam.

”Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80 persen yaitu sebesar Rp 144 ribu rupiah perhektar permusim tanam, petani hanya membayar premi swadaya 20 persen proporsional, sebesar Rp 36 ribu rupiah per hektar permusim tanam,” Kata Rudjito.

Selain itu, Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, sambungnya, klaim AUTP akan diproses jika memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pihak perusahaan asuransi akan membayarkan klaim asuransi melalui transfer bank terhadap rekening kelompok tani.

”Pembayaran ganti rugi atas klaim dilakukan paling lambat 14 hari, sejak berita acara hasil pemeriksaan, kerusakan. pembayaran ganti rugi dilakukan melalui pemindah bukuan ke rekening,” Tandasnya. (aju/zen/yan)

Kepala DTPHP Lamongan, Aris Setiadi menerangkan tanaman padi yang memperoleh klaim AUTP seluas 127,23 hektare itu tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Modo, Lamongan, Kedungpring, Tikung, Paciran, Babat, Turi dan Karangbinangun.

“Ada 8 Kecamatan dengan luas 192,34 hektare yang diusulkan untuk mendapatkan klaim kerugian, tetapi yang lolos proses verifikasi lapangan oleh PT Jasa Asuransi Indonesia yaitu seluas 127,23 hektare dengan nilai Rp. 523.800 ribu,” terangnya, Kamis (26/7/2018).

Dikatakan Aris, berdasarkan dengan ketentuan yang ada, tanaman padi yang bisa memperoleh klaim AUTP yang besarannya Rp 6 juta/hektare, dengan membayar premi Rp36.000/hektare, apabila tingkat kerusakannya cukup parah.

“Program AUTP merupakan hak petani, kini sudah ada yang mendapatkan klaim tersebut, sebagaian lainya masih dalam proses pencairan,” pungkas Aris yang menyebutkan luas tanaman padi yang masuk program AUTP terutama di daerah langganan banjir dan di sejumlah kecamatan terus meningkat, selain tanaman padi di daerah yang rawan mengalami kekeringan.

Seperti diberitakan sebelumnya, petani di sejumlah desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan saat ini mengalami gagal panen akibat kurangnya pasokan air di musim kemarau tahun ini. Diantaranya terjadi di wilayah Kecamatan Pucuk, Sarirejo, Tikung dan Mantup.

“Kita berharap, Pemerintah daerah Lamongan mencarikan solusi terkait gagal panen akibat kekurangan air ini, sehingga di tahun-tahun mendatang tidak berulang lagi,” ucap seorang petani, Mustahal warga Kecamatan Pucuk beberapa waktu yang lalu. (ifa/zen/yan)