Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menjelaskan bahwa ada 19 galur yang dilakukan uji coba di lahan Balai Penyuluhan Pertanian Kapongan, pada Selasa (11/1/2022). Penanaman itu, bekerjasama dengan Balai Besar Tanaman Padi Badan Penelitian Pengembangan Tanaman Kementerian Pertanian.

“Alhamdulillah, hari ini saya menanam 19 galur yang diproyeksikan untuk menjadi varietas unggul baru, yang akan kita beri nama BK Situbondo,” ujar Bupati Karna.

Pengujian ini, tambahnya, diharapkan memiliki hasil produksi tinggi. Lalu, tahan terhadap hama dan penyakit, berasnya punel dan cocok untuk dikembangkan. Sehingga, menjadi varietas unggul Situbondo untuk Indonesia.

“Kita harapkan, uji coba ini bisa menghasilkan varietas unggul yang mampu meningkatkan produksi padi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Pemuliaan Padi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian, Dr.Nafisah, menjelaskan jika keunggulan benih padi ini, yaitu punya ketahanan terhadap organisme pengganggu tanaman.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Benih ini punya keunggulan ketahanan organisme pengganggu tanaman dan potensi produksinya di atas 9 ton dalam satu hektar,” katanya.

Dirinya menyebut, dari 19 galur yang diuji coba, ditambah lima varietas cek pembanding. Diantaranya, Inpari 48 dan Cakrabuana. Diharapkan, ini bisa menghasilkan varietas yang lebih baik dari varietas cek pembanding.

“Varietas cek pembanding ini varietas yang lagi bagus-bagusnya dan sudah beredar di masyarakat luas,” terangnya.

Dengan begitu, tambahnya, nantinya 19 galur ini akan dipilih yang terbaik dan akan kembali diuji coba di 10 lokasi. Hasilnya, akan menjadi benih unggulan varietas baru yang diharapkan bisa menjadi varietas unggulan Situbondo.

“Tahapannya panjang untuk mendapatkan varietas baru. Ini masih ada satu tahapan lagi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Horticultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo, Haryadi Tedjo Laksono, mengatakan dalam RPJMD ada program prioritas bupati, yakni varietas bibit padi unggul. Menindaklanjuti program tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Balitbangtan yang bergerak dipenelitian padi, yaitu Balai Besar Pemuliaan Padi, Subang.

“Di sana sudah banyak pemulia-pemulia padi yang menghasilkan bermacam varietas padi unggul,” kata Haryadi.

Untuk memiliki bibit varietas Situbondo, maka tahapan-tahapan harus dilakukan. Salah satunya, uji coba galur unggul yang sudah diketahui memiliki banyak keunggulan.

“Tapi ini masih galur dan bukan varietas, serta belum memiliki nama,” terangnya.

Dengan uji coba galur padi ini, pihakya akan mencari padi yang mempunyai hasil produksi tinggi, tahan berbagai hama dan penyakit serta usianya tanamannya yang tidak terlalu lama. “Tanaman ini sebenarya sudah masuk kategori galur harapan,” ujarnya.

Saat ditanyakan bibit unggul BK 700 dan BK 90, mantan Kadis Pendapatan Daerah ini mengatakan, sebenarnya varitas bibit BK itu belum dilepas dan memiliki nama paten. “Makanya, kami melalui lembaga resmi, sekarang supaya mengawal galur ini yang nantinya menjadi varietas unggul Situbondo,” kata Hariadi. (her/sit)

Hal tersebut akhirnya para petani mengadu pada wakil rakyat di Kantor DPRD Situbondo. Saat mendapatkan laporan dari para petani, Anggota Komisi II DPRD Situbondo langsung mengumpulkan distributor pupuk di seluruh Kabupaten Situbondo.

“Banyak petani mengeluh dengan adanya kewajiban membeli paket pupuk (subsidi dan non subsidi) jika ingin memperoleh jatah pembelian pupuk bersubsidi. Jadi, kalau petani mau beli pupuk bersubsidi harus membeli pupuk paketan, ” ujar H Suprapto, Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Kamis (2/7/2020).

Menurut politisi dari partai Gerindra itu, paket pupuk yang dijual dalam kemasan lima kilogram tersebut dijual Rp 10 ribu per kilogram. Bila petani tidak membeli pupuk dengan sistem paket, maka mereka tidak diberikan jatah membeli pupuk bersubsidi.

“Namun, setelah dilakukan klarifikasi ke sejumlah distributor di Kabupaten Situbondo, mereka justru membantah untuk mewajibkan pemilik kios untuk menjual pupuk dengan sistem paket kepada para petani,” bebernya.

Ditambahkan H Suprapto, karena para distributor membantah instruksi penjualan pupuk dengan sistem paket, Komisi II DPRD Situbondo mendesak dan bersepakat dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) untuk segera membuat surat edaran (SE) terkait tidak ada kewajiban mengenai pembelian pupuk bersubsidi dalam bentuk paket.

“Dinas TPHP berjanji kepada kami untuk segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke seluruh agen atau kios-kios pupuk dan itu wajib dipampang di kios, bahwa kewajiban membeli pupuk sistem paket dengan non subsidi memang tidak ada, ” pungkasnya. Harga pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) untuk Kabupaten Situbondo sudah ditetapkan, jenis Urea dijual Rp.180.000 per kuintal, ZA Rp.140.000 per kuintal dan Ponska Rp.220.000 per kuintal. (her/im/yan)

Memasuki era New Normal, semua sektor akan kembali beraktifitas dengan tetap menjalani protokol pencegahan Covid-19, termasuk sektor pertanian. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Perkebunan (DTPHP) mengajak semua kelompok tani dan penyuluh untuk siap menghadapi tatanan new normal, namun tetap produktif dan terus genjot produktifitas dan aman Covid-19.

Kepala DTPHP Kabupaten Situbondo Ir Sentot Sugiyono M Si . (her)

Untuk itu, Kepala DTPHP Kabupaten Situbondo Ir Sentot Sugiyono M Si mengatakan, pihaknya merangkul 1000 kelompok tani (Poktan) yang ada di masing-masing Kecamatan dan Desa diseluruh Kabupaten Situbondo.

” Untuk ekonomi kebersamaan yang mandiri (partisipatif dari petani), salah satunya kelompok tani yang berada di dusun Karangmalang, Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, yaitu kelompok tani ” Muja “,kata Ir Sentot Sugiyono, Selasa (09/06/2020).

Menurutnya, dengan hamparan yang sudah terlaksana dan posisinya sudah berumur antara 60 sampai 75 hari itu ada sekitar 40 hektar dan 95% bagus dengan varietas yang ditanam jenis ciherang dan IR 64 dengan perlakuan kualitas yang bagus dengan menerapkan penggunaan bokhasi, pakai agenci hayati dan mengurangi pemakaian pupuk kimia sesuai SOP atau juklak penanamannya sudah mengikuti juknis.

” Jadi sudah hampir 90% dengan hasil yang lebih bagus, artinya produk itu sudah aman karena pemakaian pestisida hampir praktis tidak dilakukan. Pada penerapan ekonomi kebersamaan sudah non pestisida, “ujarnya.

Kata dia, dalam hal ini kami berharap kegiatan ekonomi kebersamaan tambah luas. Bahkan kelompok tani banyak yang ingin bergabung melihat dari petani yang sudah menerapkan ekonomi kebersamaan dan hasilnya sangat menguntungkan sehingga ada kepedulian untuk bergabung.

” Sedangkan Untuk pengembangan ekonomi kebersamaan di Kabupaten Situbondo, pada penanaman kedua ini di alokasikan 1000 hektar dengan ploting di masing-masing Kecamatan dan Desa, sesuai jangkauan kemampuan para petugas penyuluh pertanian, “jelasnya.

Lebih lanjut, Ir Sentot Sugiyono berharap support penyuluh lapangan kepada semua kelompok yang melaksanakan ekonomi kebersamaan 1000 hektar ini. Bisa terlaksana dengan baik atas partisipasi dan dukungan OPD yang lain.

” Khususnya Dinas Peternakan, mulai mempersiapkan lahan dan menggunakan kesuburan lahan yang menggunakan bokhasi dengan ramah lingkungan untuk mencapai target 10 ribu hektar atas permintaan Bupati Situbondo, “pungkasnya. (her/yan)

Wakil Ketua Komisi II, Hadi Priyanto mengatakan, dalam kesempatan itu, Komisi II meminta keterangan dari DTPHP secara detail program tersebut.

“Kita evaluasi semua bagaimana realisasinya,” ujarnya.

Dari pertemuan kemarin, Hadi mengaku, Komisi II belum berani memastikan adanya kejanggalan dari program pengadaan pupuk organik. Sebab, secara teknis administratif, DTPHP melaporkan sudah dijalankan dengan baik.

“Mungkin kami akan melakukan kunjungan lapangan untuk mempertegas apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak,” tambahnya.

(baca juga : Kadis DTPHP Situbondo Yakini Pengadaan Pupuk Organik Sesuai Regulasi )

Yang pasti, terang Hadi, program pengadaan pupuk organik merupakan bagian dari program pengembangan padi unggul yang dianggarkan sebesar Rp.2 miliar lebih.

“Program ini terbagi dalam tiga kegiatan. Salah satunya, pengadaan pupuk,” jelasnya.

“Kami sudah memanggil pelaksana atau kontraktor pengadaan bokashi dan organisme lokal (MOL), dan mereka menyampaikan sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan yang telah disepakati, yang artinya tidak ada indikasi “mark up” harga pupuk,” katanya, saat ditemui Memontum.com di kantornya, Senin (30/4/2018).

Ir.Farid Kuntadi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.(im)

Ia menegaskan, tidak ada indikasi “mark up” atau penggelembungan harga pembelian pupuk organik atau bokashi dan MOL karena harga satuan atau HPS dalam kontrak kerja juga sudah sesuai regulasi.

Selain itu, katanya, terkait dengan kualitas pupuk organik juga sudah teruji di laboratorium dan hasilnya memenuhi standar, dan standar kualitas pupuk sesuai yang dikeluarkan oleh rekomendasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 70.

“Jadi jika sudah tidak menyimpang dari rekomendasi yang diatur di dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 70, kualitas bokashi dan MOL tidak ada masalah,” ucapnya.

Namun demikian, lanjut Farid, kualitas pupuk organik tersebut harus dipertahankan selama beberapa tahun ke depan dan kemudian dilakukan uji laboratorium lagi untuk konsistensi pada uji laboratorium awal atau sebelumnya.