“Alhamdulillah, harga daun tanaman tembakau saat ini sedang melonjak naik, yaitu di kisaran harga Rp. 15 ribu per kilogram hingga Rp. 24 ribu untuk harga kering rajang. Sedangkan, harga daun bawah yang jatuh sendiri dari pohon juga masih bisa laku untuk di jual dengan kisaran harga Rp. 12 ribu, walaupun sebelumnya sempat tidak laku,” jelasanya.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Sedangkan, Kata Suryo, untuk masalah harga Pemerintah Pusat maupun Daerah tidak melakukan pematokan harga khusus daun tembakau kering ketika masa panen raya. 

“Dimasa panen tanaman tembakau kali ini, dinas TPHP Kabupaten Lamongan tidak melakukan tindakan dan persiapan khusus untuk mengantisipasi anjloknya harga daun tembakau, kendati saat ini harga daun tembakau lumayan bagus dan masih bisa BAP,” ujarnya.

“Namun, apabila petani tembakau mengalami penurunan harga secara signifikan, pihaknya siap menampung aspirasi petani guna membantu dan memberikan solusi terhadap petani tembakau,” ucapnya.

Lebih jauh Suryo Putro mengatakan tidak menyarankan melakukan penjualan daun tembakau ketika masih basah. Sebab, jika hal tersebut terjadi maka yang akan mengalami kerugian adalah pihak perajang tembakau. 

“Sedangkan, Untuk kenaikan pajak bea cukai pada rokok yang telah di lakukan Pemerintah dengan target-target tertentu, hal tersebut tidak akan memberikan dampak pengaruh terhadap harga jual daun tembakau,” bebernya.

Dalam masa panen tembakau yang telah di lakukan petani saat ini Suryo berharap agar harga daun tembakau tetap terus meroket naik sesuai dengan apa yang di harapkan para petani. “Walaupun di Kabupaten Lamongan harganya minimal Rp.15 ribu dan maksimal Rp. 45 ribu per kilogram,” katanya. (zud/zen/ed2)

Hartiwi Sistri Utami yang sapaan karibnya Tiwi, menuturkan dalam menjaga kesetabilan harga gabah, pihaknya akan melakukan beberapa tindakan untuk menghindari dan menjaga agar tidak terjadi penurunan harga gabah, yang tidak terkendali saat musim panen raya sehingga petani padi tidak merugi.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

“Adapun beberapa tindakan yang sudah kami lakukan sampai saat ini diantaranya, melakukan kordinasi dengan Bulog untuk kegiatan penyerapan gabah, mempercepat pola kerjasama antara kelompok tani (Gapoktan) dengan pihak Bulog serta PERPADI dan mendorong para petani, untuk bekerjasama dengan Hules-Huler terdekat agar kegiatan pengeringan gabah dapat di lakukan dengan secara optimal,” jelasnya.

Dalam hal ini kata Tiwi, pemerintah juga sudah mematok harga gabah dengan kisaran HPP Rp 4.200 per Kilo gramnya untuk harga gabah kering giling (GKG).

“Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas TPHP juga sudah mengadakan kordinasi intensif agar Kabupaten Lamongan, mendapatkan bantuan bangunan pengering padi Vertical, Bed Dryer, ataupun serbaguna dengan kapasitas 10 ton dan bantuan kegiatan berupa pembangunan Lantai Jemur,” bebernya menegaskan.

Dengan apa yang telah di lakukan oleh Pemkab Lamongan, Tiwi berharap, para petani mendapatkan kualitas gabah yang bagus, sehingga mendapatkan harga jual yang sesuai dengan apa yang di harapkan dan sesuai cita-cita Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang ingin menuju Pertanian maju, mandiri dan modern cepat tercapai. “Tentunya dukungan berupa  ALSINTAN  Pra Tanam dan Pasca Panen bisa dipenuhi baik Pemerintah Pusat maupun Kabupaten, utamanya untuk perbaikan kualitas Gabah,” ujarnya. (zud/zen/ed2)

“Adapun tanaman yang mengalami peningkatan perkembangannya di beberapa bulan ini adalah perkebunan tebu. Tanaman tebu dibilang meningkat dikarenakan petani tebu lagi masa tebang,” ujarnya.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Namun, kata Suryo biasa ia disapa, di tengah perjalanan penebangan tanaman tebu tidak dapat berjalan seperti rencana disebabkan adanya hambatan yang menghalangi para penebang saat melakukan kegiatan penebangan.

“Penyebab terjadinya hambatan yang di dapati para penebang di karenakan musim yang kurang mendukung bagi penebang dan petani tebu yakni musim kemarau basah,” bebernya.

Melihat kejadian itu, Suryo menegaskan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikutura Dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Lamongan turut serta membantu mengarahkan kepada para petani tebu agar melakukan penebangan di pinggir jalan terdahulu.

“Arahan tersebut di harapkan bisa memberikan solusi bagi para petani tanaman tebu, sehingga para petani dapat meminimalisir beban biaya yang di keluarkan saat melakukan penebangan, ucapnya.

Selain itu, Suryo Putro berkata, hingga saat ini, tanaman tebu yang berada di kawasan Kabupaten Lamongan siap panen seluas 3.200 hektar. Bahkan, Ia menyebut pasca panen penebangan tebu para petani melakukan penjualan kepada beberapa pabrikan bukan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Lamongan.

“Para petani tebu siap panen menjual hasilnya ke beberapa pabrikan diantaranya ada PT Kebun Tebu Mas (KTM) Ngimbang dan pabrik gula Gempolkerep kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.

Tak hanya itu, Suryo menjelaskan, para petani tebu melakukan penjualan hasil panen di lakukan secara langsung bekerjasama dengan pihak pabrikan. Sehingga Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan (DTPHP) tidak mengetahui jumlah penjualan hasil tanaman perkebunan tebu tersebut.

“Terus terang kami juga tidak mangatur apalagi mengetahui hasil panen dan penjualan oleh petani tebu . Karena penjualan di lakukan para petani secara langsung bekerjasama dengan pabrikan. Bahkan kami juga merasa kebingungan, tatkala terdapat konflik bagi para petani tebu,” ungkapnya.

Adapun metode pembayaran hasil penjualan penebangan tanaman tebu, menurut Suryo dilakukan dengan cara diangsur antara lain PT KTM melakukan pembayaran kepada para petani dengan pembayaran dua kali per minggu.

“Sedangkan dari Gempolkrep melakukannya dengan mengangsur sepulu hari sekali,” jelasnya.

Suryo juga menuturkan saat ini para petani perkebunan cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan yang lainnya. Pernyataan tersebut berdasarkan perbedaan harga maupun jenis tanaman, selain itu di sebabkan karena tidak semua wilayah bisa menanam perkebunan seperti tebu dan jenis lainnya. “Sedangkan para petani perkebunan sudah berjalan di jalannya masing-masing, semua petani sudah memilih jalannya apa yang harus di tanam dalam berkebun, dan komoditi sendiri sudah berjalan dengan cukup bagus,” kata Kasi Tanaman dan Perkebunan Dinas TPHP Lamongan. (zud/zen/ed2)