Ketua ARB, Mujiono mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Plt Kadis Koperasi dan UMKM bertentangan dengan UU RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, pasal 8 ayat 2, ayat 3. Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2.

Bukti tanda terima laporan. (ist)

“Di UU No.30 tahun 2014 itu sudah gamblang tata aturan seorang pejabat itu dalam menerapkan kebijakannya, baik untuk mengangkat maupun untuk memberhentikan pegawai, diatur dalam UU tersebut,” jelas Mujiono kepada Memontum.com.

Menurut Mujiono jika mengacu UU No.30 tahun 2014 tersebut, seharusnya saat Plt mengeluarkan kebijakan harus mengetahui pejabat di atasnya.

“Dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan Plt Diskop dan UMKM itu harusnya mengetahui Sekretaris Daerah (Sekda). SPK pengangkatan THL sebagai tenaga administrasi Pasar daerah diduga cacat hukum,” ujar Muji panggilan akrab Mujiono.

Anehnya kata Muji perekrutan THL tenaga administrasi Pasar Daerah tersebut diduga sarat KKN. Pasalnya dari THL rekrutmen baru tersebut ada beberapa nama masih anak atau kerabat dari koordinator (kepala) pasar dan pejabat Pemkab Banyuwangi.

“Saat saya mencermati SPK pengangkatan THL Diskop dan UMKM ternyata yang diperkerjakan itu masih ada hubungan keluarga dengan koordinator pasar atau kepala pasar, antara lain, Solikhin kepala pasar Gendoh, anaknya diangkat jadi THL di pasar Gendoh, Slamet Budiono koordinator pasar Glenmore anaknya diangkat jadi THL pasar Kalibaru, Wiyono koordinator pasar anaknya diangkat jadi THL pasar,” bebernya.

Di samping itu lanjut Muji pengangkatan THL di lingkungan Diskop dan UMKM tersebut sangat tidak tepat. Menurutnya beberapa tahun ini APBD Kabupaten Banyuwangi sering mengalami devisit. Bahkan ada salah satu instansi yang merumahkan pegawainya.

“Kalau tidak salah, pada tahun 2019 dinas lingkungan hidup merumahkan puluhan pesapon. Lho ini dinas koperasi dan UMKM kok malah ngangkat THL puluhan orang,” terangnya.

Muji mengungkapkan, penambahan THL untuk tenaga administrasi Pasar Daerah itu masih kurang tepat. Pasalnya, ada beberapa pasar yang tidak berfungsi atau pendapatannya cuma Rp 20 ribu perhari ditambah pegawai.

“Salah satunya Pasar Daerah Kecamatan Gambiran, disana tokonya cuma 5, setiap toko perhari hanya membayar restribusi sebesar Rp 4 ribu. Perolehan restribusi dari 5 toko sebesar Rp 20 ribu. Sedangkan jumlah pegawainya ada 4 orang. Pendapat perbulan untuk bayar 1 THL saja gak cukup. Jelas jomplang mas, ya tekor uang rakyat,” bebernya.

Masih menurut Mujiono pihaknya melaporkan kasus dugaan KKN yang diduga dilakukan oleh Kadis Koperasi dan UMKM ini, sebagai wujud kepedulian rakyat Banyuwangi terhadap birokrasi yang mengeluarkan kebijakan tanpa melihat keadaan atau menyalahgunakan wewenang.

“Sebelum mengeluarkan kebijakan, lihat dulu situasi dan kondisinya. Apalagi ini menyangkut masalah anggaran dan ada indikasi adanya dugaan merugikan uang negara,” pungkasnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Rr Nanin Oktaviantie saat dikonfirmasi di kantornya yang bersangkutan tidak ada di tempat.

“Ibu sedang keluar mas,” ujar salah satu staf dinas Koperasi dan UMKM. (ras/tim)

Suberi salah satu anggota DPRD Gresik mengakui adanya unsur KKN terkait perekrutan karyawan di PDAM Gresik ini. Ia bahkan mengatakan, kekacauan manajemen distribusi air yang tidak pernah tuntas akibat perekrutan karyawan yang tidak profesional.

“Kekacauan distribusi air yang tidak pernah tuntas ini akibat buntut persoalan ini toh mas. Perekrutan karyawan yang tidak profesional. Sehingga tidak mendapatkan karyawan dengan SDM yang memadahi, karena mengedapankan KKN. Misalnya seperti anak dirum sendiri. Ini kan tidak mungkin kalau tidak terjadi unsur KKN,” ungkap Suberi melalui ponselnya, Rabu (1/5).

Anggota DPRD Gresik dari Fraksi Demokrat ini bahkan menyebut anak seorang pejabat Pemkab Gresik yang baru saja pensiun. Pengangkatan pegawainya juga tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Baca : Apel Pagi, PDAM Mendadak Mutasi

“Kami teman-teman dari DPRD meminta silahkan PDAM melakukan perekrutan karyawan dari insur manapun tetapo harus tetap mengedepankan aturan dan mekanisme yang berlaku,” katanya.

Terkait kasus perekrutan pegawai dan amburadulnya distribusi air, pihaknya akan segera mengkomunikasikan dengan Komisi 1 agar segera ada tindak lanjutnya. Karena jika ini dibiarkan berlarut-larut pelayanan PDAM akan semakin terpuruk. “Kita akan melakukan rapat lintas komisi. Selanjutnya Dirut PDAM yang paling bertanggungjawab kita panggil,” tandasnya.