Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejari Kota Batu, Supriyanto kepada wartawan, Kamis (23/09/2021). Pihaknya telah mengumpulkan alat bukti hingga menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN

“Kami tim penyidik sudah bekerja keras dan tidak main-main menindaklanjuti kasus ini. Setelah mengumpulkan alat bukti cukup dan barang bukti sudah terang, keduanya kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita amankan,” jelasnya.

Atas perbuatan keduanya, negara merugi hingga Rp 4,080 miliar. Tersangka ES merupakan mantan PPTK saat menjabat sebagai Kasubid Aset di BPKAD Kota Batu saat itu. Sedangkan NIS merupakan dari pihak swasta dan keduanya saat ini langsung ditahan di Lapas kelas I Malang.

Sebelumnya, dalam pendalaman perkara ini penyidik Kejari Batu juga melibatkan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), untuk menghitung besaran kerugian negara. Sebab, penilaian BPKP merujuk dari penilaian MAPPI dengan dasar nilai harga wajar saat itu.

Bahkan penyidik Kejari Batu telah menggeledah enam kantor OPD yang berada di Balai Kota Among Tani pada 25 November 2020. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti yang digunakan guna memperkuat proses penyidikan.

Dalam penanganan TPK mark up lahan SMAN 3 ini, Kejari Batu juga melakukan pemanggilan kepada sekitar 50 saksi. Adapun saksi yang dipanggil berasal dari pihak swasta, eksekutif dan legislatif, baik mereka yang masih aktif maupun non aktif. Pengadaan lahan SMAN 3 Batu dianggarkan dalam APBD Kota Batu tahun 2014, dengan alokasi dana sekitar Rp 8,8 miliar. Adapun luas lahan yang dibeli untuk pembangunan sekolah ini memiliki luas 8.152 meter persegi. (bir/gie)

Eddy Murtono yang menjabat pada waktu itu saat diwawancarai media melalui ponselnya membenarkan panggilan Kejaksaan dan mengatakan telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Batu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk sekolah pada APBD Kota Batu Tahun 2014. Tanah yang dimaksud adalah lahan yang saat ini berdiri gedung SMA N 3 Batu di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

“Iya, sudah dipanggil,” ujar Eddy singkat melalui sambungan telefon, Kamis (9/7/2020).

Namun Eddy tidak menjelaskan isi pemeriksaan terhadap dirinya. Eddy hanya mengaku menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Lahan yang berada di Desa Sumbergondo itu dibeli oleh Pemkot Batu senilai Rp 8 M.

“Kami (Pemkot) beli sekitar Rp 8 M dengan ukuran sekitar 8000 meter lebih,” ujar Eddy.

Sementara itu, Sekretaris Desa Sumbergondo, Sutrisno saat ditemui di Kantor Desa Sumbergondo menjelaskan bahwa ia juga telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Batu. Pihak Kejaksaan Negeri Batu mempertanyakan tugas pokok dan fungsi jabatannya pada 2014 lalu, tentunya terkait rencana pembelian lahan untuk dibangun SMA N 3 Batu.

“Dua minggu lalu dimintai keterangan oleh Kejari Batu. Ya sebatas menunjukkan lokasi dan kebenaran sosialisasi,” katanya.

Diceritakan Sutrisno, tanah itu milik warga, leluhur dari Trisno dan Haji Sueb. Kemudian sempat dibeli beberapa warga tapi akhirnya bermuara ke satu orang, yakni juragannya Trisno.

“Namanya Maria Sigit. Lahan itu ada tujuh bidang. Nah kalau belinya berapa, itu yang saya tidak tahu,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada saat itu (2014 ) harganya kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Dikatakannya, saat itu pihak desa tidak tahu menahu proses transaksi. Hanya ada satu kali sosialisasi dari Pemkot Batu terkait rencana pembangunan SMA N 3 Batu.

“Prosesnya kami tidak tahu. Pastinya, saat itu pihak desa senang karena akan ada sekolah. Pihak desa hanya diajak sosialisasi sekali saja, kalau transaksi tidak tahu,” ujarnya.

Sutrisno mengaku tidak tahu menahu terkait adanya dugaan mark up harga tanah di sana. Sejauh yang ia tahu, tidak ada makelar yang bermain karena yang membeli adalah negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemkot Batu.
“Kalau dibeli oleh negara tidak ada makelarnya setahu saya,” ujarnya.

Siswoyo, seorang warga Desa Sumbergondo yang menurut informasi berperan sebagai perantara mengatakan kalau harga tanah di lahan yang saat ini ditempati SMA N 3 Batu berkisar Rp 500 ribu hingga RP 700 ribu pada 2014 lalu.

Maksimal harga termahalnya Rp 1 juta. Berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, Siswoyo tidak mendapatkan reward sesuai harapan sehingga menimbulkan kekecewaan padanya. Saat dikonfirmasi tentang hal tersebut, Siswoyo enggan menjelaskan.

“Sudahlah, itu sudah berlalu,” katanya.

Siswoyo juga mengaku telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Batu. Dikatakannya, awalnya warga tidak mengetahui kalau lahan yang dibeli diperuntukkan pembangunan SMA N 3 Batu. Warga baru mengetahui setelah ada sosialisasi.

“Kalau dulu ditawarkan Rp 700 ribu sampai sejuta per meternya. Luasnya 8000 meter persegi. Awalnya warga tidak tahu kalau mau dibuat SMA. Paling mahal di sini Rp 1 juta. Kalau untuk warga Rp 500 sampai Rp 700 saja,” ujarnya. (bir/yan)

“Kami sangat yakin akan profesionalisme kejaksaan dalam menangani dugaan mark up pengadaan lahan di SMAN 3 Kota Batu, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk mempertanyakan kinerja kawan-kawan dari kejaksaan, ” terangnya.

Namun sebagai bagian dari partisipasi publik, GGAA akan selalu memonitor sampai tuntas proses tersebut.

“Apakah kemudian bisa dilimpahkan (dugaan mark up lahan) kepengadilan atau tidak. Bila dilimpahkan hal-hal apa yang bisa menjeratnya dan bila tidak dilimpahkan apa reasoning /pemikirannya. Hal ini penting sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi atas kinerja, ” bebernya.

Sebab, dugaan mark up pengadaan lahan yang sedang di tangani ini, merupakan salah satu upaya menjaga kewibawaan negara. Dan masyarakat memiliki keinginan agar keuangan negara jangan sampai digerogoti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Sehingga negara bisa mengalami kerugian, dimana masyarakat sebagai penerima manfaat atas layanan publik dari pemerintah dapat memperoleh layanan yang prima, hal ini tentunya akan berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat,” harapnya.

Tujuan kedatangannya GGAA agar penanganan dugaan pengadaan lahan SMAN 3 Kota Batu bisa dilakukan sekomprehensif mungkin agar tidak ada celah untuk menghindari tuntutan pidana apabila mark up pengadaan lahan terbukti.

“Tentunya tujuan kami akan berbanding lurus dengan semangat dari Kejari Batu ini dan kita yakin hal tersebut. Tentang pengadaan apabila itu benar sangat menciderai dunia pendidikan di Kota Batu. Dimana pendidikan adalah tempat untuk membangun karakter, peradaban bangsa ini, akan tercoreng sehingga kami berharap dugaan tersebut tidak terjadi,” jelasnya.

Sebelumnya, dugaan mark up pengadaan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 3 di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji mencuat usai adanya surat pemanggilan dari tim penyidik Pidsus Kejari Kota Batu merujuk Surat Perintah Penyelidikan Kajari Kota Batu Nomor:Print– 02.a/M.5.44.Fd1/06/2020/ tanggal 22Juni 2020.

Sementara itu Kejari Batu Sri Heny Alamsari menjelaskan, pemanggilan itu bertujuan untuk mendalami serta melakukan pemeriksaan lebih dalam. Ia pun enggan menjelaskan lebih dalam siapa saja yang dipanggil.

“Ya saya belum bisa menjelaskan lebih jauh, karena khawatir orang-orangnya itu nanti melarikan diri atau kabur. Proses ini terus berjalan kok. Sekarang masih menggali dan mengumpulkan informasi,” terang Sri Heny, Selasa (7/7/2020).

Kasi Pidsus Kejari Kota Batu, Endro Rizki Irlazuardi juga membenarkan masalah itu. Tahapan penyidik masih menggelar penyelidikan dugaan pembelian tanah senilai Rp 15 miliar yang sumber anggarannya dari APBD Kota Batu tahun 2014.

Sekadar informasi, Gedung SMA Negeri 3 Kota Batu yang berada di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, diresmikan pada tahun 2017 lalu. Gedung ini berdiri di lahan seluas 8.152 meter persegi dan diresmikan langsung Wali Kota Batu saat itu, Eddy Rumpoko. (bir/yan)

Perlakuan itu tidak saja kepada LSM selaku pengontrol kebijakan pemerintah, kepada anggota DPRD Sidoarjo juga demikian. Ketua Panitia Kerja (Panja) Penanggulangan Covid-19 DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat menduga jika belanja pengadaan paket sembako itu ada dugaan penggelembungan harga.

KOMPAK – Anggota LSM Seven Gab Sidoarjo menggelar pertemuan menyikapi selisih harga bantuan sembako warga pra sejahtera terdampak covid -19 .(ari)

Anggota Panja Penanganan Covid-19 DPRD Sidoarjo sudah menghitung nilainya tidak lebih dari Rp 125.000 per paket. “Makanya kemarin pihak Dinas Sosial (Dinsos) sudah diundang untuk diminta klarifikasi ke dewan. Tapi tidak datang. Kami menduga ada penggelembungan harga itu,” ungkapnya, Selasa (21/4/2020).

Tindakan yang dilakakukan oknum Dinas Sosial in menjadi tanda tanya mengapa mereka tak mau diklarifikasi. Menyikapai hal itu Koordinator LSM Seven Gab Achmad Sugito didampingi juru bicara Suryanto akan berkomunikasi dengan pihak lain untuk membuktikan dugaan penggelembungan harga bantuan sembako untuk warga pra sejahtera.

“ Setelah kami hitung satu persatu, dari paket sembako senilai Rp 150.000/ paket, nilai riilnya tak lebih dari Rp 120.000/paket. Ini berarti ada selisish Rp 30.000/per paket. Selisih inilah sedang kami dalami. Ini perbuatan pidana korupsi atau kesalahan administrasi,” ungkapnya.

Dari selisih harga Rp 30.000/paket itu jika dikalikan 135.572 maka ketemu angka Rp 4.067.160.000. “Selisih nilai inilah yang kami telusuri. Langkah awal kami melakukan konfirmasi ke Dinsos Pemkab Sidoarjo sebagai pelaksana penyaluran bantuan pra sejahtera,” katanya.

Namun karena tak kunjung mendapat jawaban, LSM Seven Gab akan menempuh langkah hukum untuk mebuktikan dugaan terjadinya penggelembungan harga sembako kepada warga pra sejahtera. “ Kami akan bersurat kepada Pj Bupati Sidoarjo,” katanya.

Sambil menunggu jawaban dari Bupati, pihaknya juga mengirim surat kepada Kabulog untuk menanyakan harga Sembilan Kebutuhan Pokok (Sembako ). Hal ini dilakukan kerena Bulog merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengontrol harga Sembako.

Patokan harga sembako dari Bulog itu, lanjut Suryanto nantinya akan dibuat sebagai patokan untuk menghitung harga paket sembako yang diestimasi hanya Rp 120.000/paket.

BACA :

• Seven Gab Sidoarjo Bongkar Mark Up Sembako Covid -19 Rp 4 M, Harusnya Diterima 135.572 Keluarga Pra Sejahtera (1/bersambung)
• Seven Gab Sidoarjo Bongkar Mark Up Sembako Covid-19 Rp 4 M, Pelototi Nilai Selisih Harga Sembako (2/bersambung)

Suryanto menyebut selisih harga sembako yang dibagikan kepada warga pra sejahtera itu tidak wajar. Mestinya jika merujuk Perpres tentang pengadaan barang dan jasa selisih harga itu tidak boleh lebih dari 10 persen dari nilai paket .

”Kami berfikir realistis, karena proyek itu dikerjakan oleh rekanan mereka ini harus mendapat keuntungan. Tetapi kalau keuntungan itu diatas nilai kewajaran akan bersinggungan dengan parat penegak hukum,” tuturnya. (ari/fan/yan)

Dugaan penggelembungan harga itu setelah 135.572 paket dibagikan mulai Senin (20/04/2020) dan dihitung ulang anggota LSM Seven Gab . Pembagian paket sembako ini merupakan bagian dari program Pemkab Sidoarjo dalam mengurangi dampak sosial akibat pandemi Covid-19.

DIRINCI – Paket sembako pra sejahtera terdampak covid-19 diobongkar pengurus LSM Seven Gab Sidoarjo untuk mengetahui harga yang sebenarnya. (ari)

“Tahap pertama ini kami bagikan sebanyak 135. 572 paket sembako kepada keluarga pra

sejahtera. Data kami berikan kepada desa. Kemudian desa memverifikasi disaksikan Babinsa dan Babinkamtabmas. Hasil verifikasi desa kemudian di SK an oleh Pemkab Sidoarjo,” terang Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin usai melepas 5 truk pengangkut sembako di Pendopo Delta Wibawa, Senin (20/4/2020) sore.

Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini memaparkan sembako yang dibagikan terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 2 kilogram dan mie instan 10 bungkus. Setiiap paket sembako dianggarankan rata-rata Rp 150.000. “Hari ini sembako akan dibagikan di tiga kecamatan. Yang menyerahkan nanti dilakukan perangkat desa dibantu Babinsa dan Babinkamtibmas,” tegasnya.

Menindak lanjuti data yang dipaparkar Cak Nur Koordinator LSM Seven Gab Achmad Sugito didampingi juru bicara Suryanto menyatakan, anggotanya disebar ke sejumalh RT dan melihat isi peket sembako yang diterima keluarga pra sejahtera.

Sebagian anggota yang lain, juga ditugaskan ke Bulog untuk mencari informasi harga sembako. “ Kami terkejut ketika mendapatkan data jika sekarang ini harga beras turun. Hal ini disebabkan karena stok pangan mencukupi dengan ratusn ribu ton beras yang tersimpan di gudang Bulog,” terang Suryanto diamini Abdulaah yang akrab disapa Cak Dulah.

Dengan mendapatkan harga pembading dari Bulog paket sembako warga pra sejahtera dihitung satu persatu. Estimasinya harga beras Rp 10.300/Kg kalau dikalikan 5 Kg ketemu Rp 51. 500. Harga gula untuk Operasi Pasar Rp 12.500, karena sekarang harga gula di pasaran naik dihitung per kilo Rp 15.000 atau ketemu Rp 30.000. Kemudian 10 pak mie instan Rp 25.000 dan minyak goreng 12.500.

BACA : Seven Gab Sidoarjo Bongkar Mark Up Sembako Covid -19 Rp 4 M, Harusnya Diterima 135.572 Keluarga Pra Sejahtera (1/bersambung)

“ Setelah kami hitung satu persatu, dari paket sembako senilai Rp 150.000/ paket, nilai riilnya tak lebih dari Rp 120.000/paket. Ini berarti ada selisish Rp 30.000/per paket. Selisih inilah sedang kami dalami. Ini perbuatan pidana korupsi atau kesalahan administrasi,” ungkapnya.

Dari selisih harga Rp 30.000/paket itu jika dikalikan 135.572 maka ketemu angka Rp 4.067.160.000. “ Nilai inilah yang kami telusuri akan dikemanakan. Langkah awal kami melakukan konfirmasi ke Dinsos Pemkab Sidoarjo sebagai pelaksana penyaluran bantuan pra sejahtera. (ari/fan/yan)

Sejumlah anggota LSM Seven Gab (Gabungan 7 LSM ) Sidoarjo terhenyak ketika membuka paket sembako bagi keluarga pra sejahtera Sidoarjo yang terkena dampak Covid-19 . Setelah dipelototi satu per satu, ternyata harga per item itu dinaikan. Dari paket sembako senilai Rp 150.000 paket, ketika dihitung niai riilnya tak lebih dari Rp 120.000/paket. Lalu dikemanakan sisanya ? Simak hasil investigasi, Moh Irfan dan Ari Medianto wartawan Biro Sidoarjo yang ditulis secara bersambung ————–

Sebelumnya Pemkab Sidoarjo menganggarkan Rp 40,5 miliar untuk sembako bagi keluarga pra sejahtera se Sidoarjo. Alokasi APBD Pemkab Sidoarjo ini bakal dibagikan kepada keluarga pra sejahtera berupa paket sembako seharga Rp 150.000 per paket.

DISTRIBUSI – Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin memberangkatkan truk distribusi sembako bagi warga terdampak Covid-19 senilai Rp 40,5 miliar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (20/04/2020). (wan)

Pembagian paket sembako ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 135.572 paket dibagikan mulai Senin (20/04/2020). Kemudian untuk tahap kedua akan dibagikan pada Mei 2020 mendatang. Jumlah keluarga pra sejahtera se Sidoarjo diperkirakan mencapai 270.000 Kepala Keluarga (KK).

Pembagian paket sembako ini merupakan bagian dari program Pemkab Sidoarjo dalam mengurangi dampak sosial akibat pandemi Covid-19.

“Tahap pertama ini kami bagikan sebanyak 135. 572 paket sembako kepada keluarga pra

sejahtera. Data kami berikan kepada desa. Kemudian desa memverifikasi disaksikan Babinsa dan Babinkamtabmas. Hasil verifikasi desa kemudian di SK an oleh Pemkab Sidoarjo,” terang Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin usai melepas 5 truk pengangkut sembako di Pendopo Delta Wibawa, Senin (20/04/2020) sore.

Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini memaparkan sembako yang dibagikan terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 2 kilogram dan mie instan 10 bungkus. Setiiap paket sembako dianggarankan rata-rata Rp 150.000. “Hari ini sembako akan dibagikan di tiga kecamatan. Yang menyerahkan nanti dilakukan perangkat desa dibantu Babinsa dan Babinkamtibmas,” tegasnya.

Membatu pengawasan agar distribusi sembako tepat sasaran sejumlah anggota LSM Seven Gab terjun ke lapangan. Koordinator LSM Seven Gab Achmad Sugito didampingi juru bicara Suryanto menyatakan anggotanya disebar ke RT dan melihat isi peket sembako yang diterima keluarga pra sejahtera.

“ Setelah kami hitung satu persatu, dari paket sembako senilai Rp 150.000/ paket, niai riilnya tak lebih dari Rp 120.000/paket. Ini berarti ada selisish Rp 30.000/per paket. Selisih inilah sedang kami dalami. Ini perbuatan pidana korupsi atau kesalahan administrasi,”ungkapnya. (ari/fan/yan)

Seperti disampaikan oleh Didik Machmud ketua fraksi Golkar bahwa kursi yang diberikan ke ruang fraksi tidak sesuai dengan harapan, ” Ya kami fraksi Golkar memang menolak kursi yang di berikan oleh sekwan karena menurut kami barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi, kalaupun menurut sekwan bahwa barang tersebut sudah sesuai dengan e – katalog tapi kami tetap menolaknya, ”

Ditambahkan pula oleh Didik bahwa pengadaan meja kursi memang sudah ditawarkan sebelumnya, akan tetapi kami masih belum menyetujuinya, karena masih diperlukan pembandingnya apalagi dengan harga yang kami anggap terlalu tinggi yakni rp 11 juta lebih dengan kondisi barang yang seperti itu. Tapi meja kursi tiba-tiba sudah di datangkan.

Senada disampaikan oleh Hari Danah Wahyono, ketua komisi B, bahwa di fraksi Gerindra juga melakukan penolakan.

” Fraksi Gerindra juga menolak meja kursi dari sekwan karena menurut kami kualitasnya masih bagus kursi yang lama, meski masih di dalam ruang fraksi, sebab tidak ada tempat untuk di taruh di luar,”

Sementara itu, Balok Yudhono selaku sekwan membenarkan perihal pembelian meja kursi untuk ruang masing-masing fraksi, menurutnya wajar apabila ada yang kurang cocok dan tidak bisa memenuhi semua harapan dewan.

” Ya, memang kami tidak bisa memenuhi tuntutan dari 30 anggota dewan yang ada, masak harus kami tanyai satu-satu, tetapi barang yang kami pesan itu sudah sesuai dengan e-katalog,”

Bahkan Balok berani menjamin bahwa barang yang dipesan sudah sesuai dengan permintaan serta contohnya, ” memang warnanya seragam hanya satu warna karena menyesuaikan dengan stok yang ada, dan kalau tidak cocok ya gak papa, bisa di manfaatkan untuk lobby, tahun depan bisa nanti dianggarkan lagi,” begitu pungkasnya. (bir/yan)

Menurut informasi, pengadaan bersifat penunjukan langsung (PL) ini dianggarkan menjelang lebaran 2017 silam dan masuk APBD 2017. Total anggaran mencapai Rp 432 juta yang dipecah menjadi beberapa PL.
Seperti yang diungkapkan oleh Moch. Eko Purwanto salah satu rekanan yang ikut diperiksa.

“Ya mas saya memenuhi pemanggilan, sudah beberapa kali saya dipanggil sekitar dua kali. Tadi diperiksa di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batu. Untuk pertanyaan ya meliputi itu, kapan pengadaan tersebut dan sudah terealisasi apa belum. Ya saya jawab apa adanya,” jelas Eko.

Kala itu, paket pekerjaan pengadaan sarung lewat penunjukan langsung (PL) paska safari Ramadhan tahun 2017 silam. Eko mendapat paket pengadaan sarung sebanyak 2000 buah merk Gajah Duduk senilai Rp 150 juta. Eko mengaku jika pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Saya sudah mempertanggungjawabkan semua itu. Saya yakini tidak ada permasalahan. Dokumennya sudah saya siapkan dan pekerjaan itu tidak fiktif,” tambah dia.

Terpisah, Diah pemilik CV Dua Berlian juga mengaku jika dimintai keterangan oleh penyidik. Bahkan Diah mendapat 3 paket pengadaan sarung dari Kesra di tahun 2017. Totalnya 2000 sarung merk Gajah Duduk senilai Rp 150 jutaan, kemudian 1500 dengan nilai Rp 90 juta dan 700 sarung total Rp 42 juta merk Wadimor.

“Ya memenuhi panggilan mas, saya yakin sesuai prosedur. Heran kenapa saya anggap tidak ada masalah tapi kok dinilai tidak beres dan bermasalah,” keluh Diah kepada Memontum.com.

“Ada masalah apa dengan pekerjaan saya,” sambung Diah bertanya kembali.

Menanggapi hal ini, Kejari Kota Batu Nur Chusniah dan Fariman Siregar Kasi Pidsus Kejari Batu belum bisa dikonfirmasi. Bahkan, Diah L selaku Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Pemkot Batu, pun juga belum bisa dikonfirmasi melalui telepon dan pesan singkat. (bir/yan)

Dari data yang diperoleh, DLH mengalokasikan harga sebesar Rp 135 juta, untuk pengadaan 1500 unit bak sampah. Artinya, per satu unit bak sampah karet, dihargai dengan nilai sebesar Rp 90 ribu.

Sementara harga bak sampah dipasaran, nilainya hanya sekitar Rp 50 ribu. Sehingga, ada kelebihan alokasi atau selisih harga hingga Rp 40 ribu, dari harga sebenarnya. Sedangkan waktu pelaksanaan, dalam rencana umum pengerjaan berlangsung pada Februari 2018 kemarin.

“Benar, bentuk dari bak sampah karet tersebut seperti itu (bak sampah karet pada umumnya). Tidak ada pembeda dengan bak sampah karet lainnya,” kata Kepala DLH Kabupaten Malang, Budi Iswoyo.

Disinggung mengenai dugaan mark up, mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Malang, mengaku akan mengcros cek ke kepala bidang di DLH. Dengan alasan, sisa anggaran untuk kebutuhan apa-apa saja. Sehingga, alokasi dana yang diberikan sampai hampir dua kali lipat harga bak sampah.

“Bisa jadi, anggaran sebesar itu untuk kebutuhan rapat selama pengadaan bak sampah karet. Sehingga, alokasi harganya sampai sebesar itu,” ujar Budi saat ditemui.

Ditanya mengenai keberadaan bak sampah yang telah rampung dikerjakan pada Februari lalu itu, Budi mengatakan, bahwa barang sebagian telah didistribusi pada pelaksaan bina desa dan safari. Sehingga, sebagian barang sudah tersebar.

“Sejumlah bak sampah itu didistribusikan saat bina desa dan safari ramadan. Bahkan, saat ada pengajuan bantuan bak sampah, juga diberikan,” ungkapnya ringan. (sit/yan)