Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Mohammad Iqbal, ia menyebut perkara ini masih terus dilanjutkan dan memanggil saksi yang terkait. Hingga saat ini, total seluruh saksi yang dipanggil oleh Kejari sebanyak 12 orang.

“Terbaru kemarin kita sudah panggil enam orang dari pihak sekolah, ada empat sekolah. Masing-masing kepala sekolah dan bendahara, ada juga yang membawa staff administrasinya,”ucapnya.

Dikatakan, nantinya jika diperlukan Kepala Dinas di tahun tersebut juga akan dipanggil. Namun pihaknya akan mempertimbangkan hal itu dengan timnya apakah memang perlu atau tidak.

“Masih fifty-fifty kalau untuk memanggil Kepala Dinas terkait, namun jika diperlukan akan kami panggil juga sebagai saksi,” tambahnya.

Sebelumnya, ia telah melakukan koordinasi bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan dugaan rekayasa SPJ tersebut. Namun, hasilnya BPK belum mendapat temuan adanya rekayasa.

“Kalau hasil pemeriksaan BPK waktu itu, menurut Kadis yang sekarang ini belum ada temuan,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari, Putu Arya Wijaya yang membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia mengaku, sebelumnya mendapat laporan masyarakat tentang dugaan tersebut. Dalam pemanggilan ini, Bambang dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik.

“Ya betul, ada pemanggilan Kepala Disdik Bangkalan, terkait dugaan rekayasa SPJ dana Bos dari tahun 2016 hingga 2018. Ya termasuk pengadaan buku itu juga, ” ucapnya.

Sebelumnya, Kejari juga telah melakukan pemanggilan pada Kepala Bidang SD dan SMP Disdik Bangkalan dengan hal serupa. Meski begitu, pihaknya belum dapat menyimpulkan kebenaran rekayasa SPJ tersebut.

“Makanya kita minta semua keterangan pihak terkait untuk menentukan rekayasa itu betul atau tidak,kami masih kumpulkan data dan keterangan ” Jelasnya.

Saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk menyelidiki adanya penyelewengan anggaran tersebut. Selain itu sekaligus untuk menghitung kerugian negara akibat dari rekayasa tersebut.

“Belum kita ketahui untuk kerugiannya berapa, masih kami koordinasi dengan BPK, ” Singkatnya.

Diketahui, Kepala Dinas Pendidikan tahun 2016 Mohni yang saat ini menjabat sebagai wakil bupati Bangkalan. Namun, pihak kejari mengaku belum menentukan Mohni akan turut dipanggil atau tidak.

“Sementara masih belum, untuk indikasi kesana kami perlu bahas lagi dengan tim,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika enggan berkomentar saat ditemui usai menjalani pemeriksaan di Kejari. (isn/nhs/yan)