Memontum Surabaya – Sebanyak 18 terdakwa dugaan tindak pidana korupsi (TPK) jual beli jabatan yang terjadi di Pemkab Probolinggo, akhirnya di bawa ke Surabaya. Pemindahan penahanan tersebut, karena tim jaksa KPK melimpahkan berkas perkara sejumlah terdakwa yang disangka sebagai pemberi TPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (08/11/2021). 

“Hari ini (08/11/2021), tim jaksa melimpahkan satu berkas perkara beserta surat dakwaan dengan terdakwa Sumarto dkk (18 terdakwa, red), ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Penahanan terdakwa Sumarto tersebut, telah menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

Selanjutnya, tambahnya, tim JPU (jaksa penuntut umum) akan menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut. Pertama, Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau, kedua adalah Pasal 13 UU Tipkor Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP,” paparnya.

Untuk terdakwa lain atau selaku penerima dugaan TPK jual beli jabatan, yakni Bupati Probolinggo non aktif, Puput Tantriana Sari (PTS) bersama suami, tambahnya, akan segera dilimpahkan. Berkas perkara juga akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Disamping itu, tim Jaksa KPK juga melakukan pemindahan penahanan para terdakwa Samsudin dkk, dalam rangka persiapan untuk melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Proses pemindahanan para tahanan tersebut, dilaksanakan menggunakan 1 unit bus dengan waktu pemberangkatan dari Jakarta sekitar pukul 21.00 dan tiba di Surabaya sekitar pukul 07.00. selama proses perjalanan dilakukan pengawalan ketat oleh petugas pengawal tahanan KPK bersama dengan aparat kepolisian,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 22 orang terjerat dalam dugaan jual beli jabatan. Dari total tersangka itu, 18 diduga sebagai pemberi dan empat orang diantaranya sebagai penerima. (sit)

18 terdakwa tahanan KPK yang dilimpahkan.

Rutan Kejaksaan Tinggi Surabaya.

1. Sumarto

2. Maliha

3. Sugito

4. Ali Wafa

5. Mawardi

6. Mashudi

7. Ko’im

8. Abdul Wafi

9. Masruhen

10. M Bambang

11. Ahmad Saifulloh

12. Nurul Hadi

13. Jaelani

14. Uhar

Rutan Medaeng

1. Samsudin

2. Hasan

3. Nurul Huda

4. Sahir

Memontum Probolinggo – Berkas perkara dugaan pemberi dalam tindak pidana korupsi (TPK) jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Probolinggo, akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan oleh tim penyidik KPK. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 18 berkas nama tersangka terduga pemberi, dilimpahkan secara keseluruhan oleh tim anti rasuah.

Sebagaimana diberitakan, dalam sangkaan yang menyeret 22 tersangka, di mana KPK menetapkan empat orang diantaranya Bupati Probolinggo non aktif, PTS alias Puput Tantriana Sari bersama suami, Hasan Aminuddin alias HA, sebagai tersangka dan diduga sebagai penerima. Sementara 18 orang atau diantaranya SO alias Sumarto, Kades Karangren nonaktif, ditetapkan terduga tersangka sebagai pemberi.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

SO bersama 17 nama lain, sebagaimana keterangan KPK, disangkakan dengan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Ini, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Berkas perkara tersangka SO (Sumarto) dkk sebagai pihak pemberi dalam perkara dugaan TPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, dinyatakan lengkap. Hari ini (29/10/2021), tim Jaksa menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Tim Penyidik, karena berkas perkara perkara tersangka SO dkk telah dinyatakan lengkap,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

Ditambahkannya, untuk penahanan 18 tersangka, akan dilanjutkan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU), untuk waktu selama 20 hari ke depan. “Terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2021 sampai 17 November 2021,” terangnya.

Untuk penahanan sejumlah tersangka, diperoleh keterangan, jika beberapa nama ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Baik itu untuk tersangka So, AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MU (Mashudi), MB (Mohammad Bambang), MH (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im), AS (Ahkmad Saifullah), JL (Jaelani), UR (Uhar) dan NH (Nurul Hadi). Beberapa nama lain, ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, seperti NUH (Nurul Huda) dan HS (Hasan). Lalu, beberapa tersangka ditahan di Rutan Salemba, atas nama SO (Sugito) dan ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat, atas nama SR (Sahir). Kemudian, ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, yaitu SD (Samsuddin) dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, MI (Maliha).

“Persidangan diagendakan berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya,” ujarnya. (sit)

“Hari ini, bertempat di Balai Kota Pemkot Batu, Tim Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara dugaan TPK terkait gratifikasi di Pemerintah Kota Batu tahun 2011-2017,” kata Plt Jubir (juru bicara) KPK, Ali Fikri.

Baca Juga : Tiga Pejabat Aktif Pemkot Batu Diperiksa KPK, Berikut Satu Pihak Swasta

Disinggung nama-nama atau pihak yang dipanggil, Ali Fikri menjelaskan, dari lingkungan swasta.
“Saksi yang diperiksa diantaranya ada Nofan Eko Prasetyo, Direktur PT Gunadharma Anugerah Jaya. Pratama Gempur, Direktur Operasional Pupuk Bawang Cafe and Dining. Selain itu, Riali, wiraswasta, Ronny Sendjojo sebagai staf Ahli Pengembangan pada Jatim Park 2 dan Jatim Park 3 (Jatim Park group),” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, terkait dugaan TPK gratifikasi 2011 sampai 2017, penyidik KPK terus melakukan pengembangan. Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kantor-kantor dinas di Pemkot Batu. Termasuk, menyita sejumlah dokumen dan meminta keterangan kepada pejabat dan swasta di Polres Kota Batu. (bir/sit)