“Dari hasil peninjauan bersama Satpol PP dan DPUPRPKP Kota Malang, pembangunan tersebut belum dapat dipastikan memiliki izin yang lengkap. Proses perizinan memang bisa saja berjalan, tetapi suatu bangunan baru bisa dikerjakan ketika seluruh izin yang dibutuhkan sudah terbit. Karena itu kami sepakat dengan langkah DPUPRPKP untuk menghentikan sementara pembangunan ini,” ujar Arief, Senin (01/06/2026) tadi.

Ditambahkan Arief, bahwa penghentian sementara diperlukan, agar pemerintah memiliki waktu untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen perizinan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat terkait legalitas bangunan tersebut. Dirinya menilai, persoalan ini tidak hanya berdampak pada satu lokasi pembangunan, apabila jika tidak ditangani secara tegas. Karena, bangunan tersebut berpotensi menjadi preseden yang memicu munculnya permohonan serupa di lokasi lain.

“Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi kampung baru. Nanti masyarakat akan beranggapan bangunan yang di depan boleh, kenapa yang di belakang tidak boleh. Dampaknya tidak hanya di sini, tetapi bisa memicu permohonan serupa di tempat lain,” katanya.

Baca juga :

Karena itu, Arief meminta Pemkot Malang berhati-hati dalam menerbitkan perizinan, terutama pada tahap awal pengajuan. Tak hanya itu, DPRD juga berencana melakukan komunikasi dengan instansi yang menangani perizinan untuk mengevaluasi proses yang telah berjalan.

Terkait peluang izin pembangunan diterbitkan, Arief menegaskan, bahwa hal itu sepenuhnya bergantung pada hasil kajian teknis dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. “Kalau dari kajian teknis memang diperbolehkan dan memenuhi seluruh regulasi, tentu bisa diproses. Tetapi kalau aturan tidak memperbolehkan adanya bangunan selain sarana penunjang sungai di atas aliran sungai, ya tidak perlu diberikan izin,” tegasnya.

Arief meyakini, Pemkot Malang tidak akan mengambil risiko dengan menerbitkan izin yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, DPRD meminta seluruh proses evaluasi dilakukan secara cermat dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dampak lingkungan di kemudian hari.

“Kami akan mengevaluasi perizinan awal yang sudah diajukan. Nanti hasilnya bisa saja dilanjutkan apabila memenuhi ketentuan, atau bahkan dibatalkan jika ternyata bertentangan dengan aturan. Prinsipnya, kalau memang tidak boleh menurut regulasi, ya tidak usah diizinkan,” imbuh Arief. (rsy/sit)

Desa Genengan sendiri, memiliki potensi pertanian yang beragam. Warga setempat bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengembangkan budidaya melon premium varietas Golden Inthanon dan Golden Alisha, dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern melalui sistem greenhouse maupun open field.

Selain menghasilkan buah berkualitas tinggi, perkebunan melon tersebut juga menjadi destinasi agrowisata yang menarik minat masyarakat, untuk menikmati pengalaman memetik buah langsung dari pohonnya. Bahkan, tidak hanya melon premium, masyarakat Desa Genengan juga mengembangkan budidaya berbagai jenis selada, seperti selada hijau, selada merah keriting, dan selada romaine. Sebagian besar budidaya itu, dilakukan melalui sistem pekarangan dengan metode hidroponik yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memanfaatkan lahan secara optimal.

Melihat potensi tersebut, BRI Regional 13 Malang melalui Unit Pakisaji Branch Office Malang Martadinata, hadir memberikan dukungan dan pendampingan kepada para pelaku usaha pertanian. Dukungan tersebut, tidak hanya berupa layanan simpanan, tetapi juga akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang membantu petani mengembangkan usaha mereka.

Regional Micro Business Head BRI Regional 13 Malang, Tito Witarnawan, mengatakan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama penyaluran pembiayaan BRI, karena memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. “BRI berkomitmen untuk terus mendampingi para pelaku usaha di sektor pertanian agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Kami tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan agar usaha yang dijalankan semakin produktif dan memiliki daya saing yang lebih baik. Potensi pertanian modern yang berkembang di Desa Genengan menjadi salah satu contoh bagaimana kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga keuangan dapat menciptakan nilai ekonomi yang besar bagi masyarakat,” ujar Tito Witarnawan, Sabtu (30/05/2026) tadi.

Baca juga :

Kepala Desa Genengan, Zaenal Arifin, dalam kesempatan itu mengapresiasi dukungan yang diberikan BRI kepada masyarakat desa dalam mengembangkan usaha pertanian. “Dukungan BRI sangat membantu masyarakat Desa Genengan, khususnya para petani dan pelaku UMKM. Dengan adanya akses permodalan yang mudah dan pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat semakin percaya diri untuk mengembangkan usaha pertanian modern yang memiliki nilai tambah tinggi. Kami berharap sinergi ini dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Zaenal Arifin.

Salah satu penerima manfaat KUR BRI adalah Windarining Astutik, pelaku usaha budidaya selada hidroponik yang memperoleh fasilitas KUR sebesar Rp 100 juta. Pembiayaan tersebut, dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha budidaya selada yang dikelolanya.

“Proses pengajuan KUR di BRI sangat mudah dan pendampingannya sangat baik. Saya merasa terbantu, karena tidak hanya mendapatkan modal usaha, tetapi juga arahan dan pendampingan dari Mantri BRI. Sehingga, usaha yang saya jalankan bisa terus berkembang, pendampingan mbak Girly mantri sangat membantu” tutur Windarining Astutik.

Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap sektor produktif, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Regional 13 Malang hingga Maret 2026, didominasi oleh sektor pertanian dengan total mencapai Rp 1,6 triliun. Capaian tersebut, menunjukkan besarnya komitmen BRI dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Melalui dukungan pembiayaan, layanan perbankan, serta pendampingan yang berkelanjutan, BRI optimistis dapat terus menjadi mitra strategis bagi para pelaku UMKM pertanian dalam meningkatkan produktivitas. Termasuk, memperluas akses pasar, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (hms/sit)

Kegiatan Tanam Perdana Program Bongkar Ratoon bersama Gubernur Jawa Timur tersebut, dilaksanakan secara serentak di 15 titik yang tersebar di 11 kabupaten se-Jawa Timur. Pusat kegiatan, terpusat di Kebun TR Pabrik Gula Ngadiredjo, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri dan diikuti oleh seluruh daerah lain melalui pertemuan daring.

Baca juga :

“Program Bongkar Ratoon atau peremajaan tanaman tebu tua menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengembalikan produktivitas tanaman tebu yang mengalami penurunan hasil produksi akibat usia tanaman yang sudah tidak optimal. Melalui program ini, diharapkan produktivitas tebu dapat meningkat. Sehingga, mampu mendukung percepatan Swasembada Gula Nasional,” kata Bupati Sanusi.

Program Bongkar Ratoon 2026 di Kabupaten Malang sendiri, tambahnya, ditargetkan mencakup area seluas 7.500 hektare, sebagai upaya meningkatkan produktivitas tebu sekaligus memperkuat sektor perkebunan daerah. Selain pelaksanaan tanam tebu perdana, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih tebu bersertifikat serta dukungan biaya tanam kepada kelompok tani. Langkah ini, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu di daerah.

Bupati Sanusi juga menyampaikan, bahwa Program Bongkar Ratoon menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas tebu di Kabupaten Malang. “Melalui peremajaan tanaman tebu, kami berharap hasil produksi petani dapat meningkat sehingga mampu mendukung target Swasembada Gula Nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani tebu. Pemerintah Kabupaten Malang akan terus mendukung penguatan sektor perkebunan melalui sinergi bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh stakeholder terkait,” terang Bupati Sanusi. (pro/gie)

Menurutnya, penertiban memang diperlukan karena kawasan tersebut selama bertahun-tahun menjadi titik kemacetan dan mengganggu fungsi jalan utama. Meski begitu, pendekatan kepada pedagang dinilai belum maksimal.

“Sekali lagi saya sepakat dengan penertiban di Pasar Kebalen, tetapi komunikasi itu harus dijalankan dengan baik supaya tidak muncul image pemerintah ini sak karepe dewe atau semaunya sendiri,” ujar politisi PKB tersebut, Kamis (14/05/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa informasi yang diterima pedagang hanya berupa surat pengaturan jam operasional tanpa adanya dialog langsung sebelumnya. Padahal, menurutnya, komunikasi yang intens dapat meminimalkan resistensi di lapangan.

Baca juga :

“Kalau dikomunikasikan dengan baik, saya yakin hasilnya bisa lebih baik,” tambahnya.

Di sisi lain, Komisi C DPRD Kota Malang menilai penertiban tersebut membawa dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas. Akses jalan di kawasan Pasar Kebalen kini kembali berfungsi sebagai jalur utama menuju wilayah timur Kota Malang.

Arief menegaskan, bahwa kawasan tersebut merupakan akses strategis menuju Kecamatan Kedungkandang dan wilayah Madyopuro serta sekitarnya. Selama ini, aktivitas perdagangan yang meluber ke badan jalan membuat masyarakat enggan melintas.

“Penertiban jalan di Pasar Kebalen sangat kami dukung. Itu akses utama ke wilayah timur. Kalau jalannya macet terus, pengembangan kawasan timur juga ikut terhambat,” imbuh Arief. (rsy/sit)

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, mengatakan bahwa penataan PKL merupakan langkah penting. Karena untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai sarana lalu lintas dan konektivitas antarwilayah.

“Intinya bagaimana konektivitas wilayah dan lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Artinya memang harus ada upaya mengembalikan fungsi jalan, baik di Pasar Gadang, Kebalen, maupun di lokasi lain,” ujar Anas, Kamis (07/05/2026) tadi.

Baca juga :

Meski begitu, Anas menekankan penataan pedagang harus dilakukan secara humanis, agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Menurutnya, kawasan Pasar Kebalen sebenarnya telah memiliki fasilitas pasar yang dapat dimanfaatkan pedagang. Karena itu, revitalisasi dan penataan pasar dinilai menjadi solusi agar pedagang tetap bisa berjualan tanpa mengganggu arus kendaraan.

“Bagaimana pasar itu direvitalisasi dan pedagang diarahkan masuk ke dalam. Kalau pengaturannya sudah baik, otomatis pembeli juga akan datang ke dalam pasar,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran pedagang atas potensi penurunan pendapatan akibat pembatasan jam berjualan, DPRD menilai diperlukan skema pengaturan yang matang dari Pemkot Malang. “Nanti detailnya kita juga akan mendengar secara langsung bagaimana rencana dan skema dari Pemerintah Kota Malang terkait dengan Pasar Kebalen,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Pemkab mengeluarkan kebijakan, semua pedagang pasar dibebaskan dari retribusi setiap Sabtu dan Minggu. Ini untuk mengurangi beban pedagang pasar rakyat,” kata Bupati Ipuk, saat sosialisasi program ke pedagang di Pasar Srono Banyuwangi, Minggu (03/05/2026) tadi.

Bupati Ipuk menjelaskan, pembebasan retribusi pedagang atau sewa los dan kios, berlaku bagi 6.500 lebih pedagang yang tersebar di 20 pasar daerah. Pemkab juga telah menerbitkan aturan tersebut, yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2026.

“Semoga dengan adanya relaksasi bagi pedagang, kegiatan ekonomi di pasar rakyat terus bergeliat. Sehingga, nantinya juga akan menggerakkan perekonomian daerah,” tambah Bupati Banyuwangi.

Mengenai kabar tersebut, sejumlah pedagang pasar menyambut baik kebijakan relaksasi itu. Salah satunya, pedagang sayur, Suwarso (60), yang mengaku sangat senang dengan kebijakan pembebasan retribusi di hari Sabtu dan Minggu.

Baca juga :

Bagi Suwarso, kebijakan ini meringankan beban pengeluarannya sehari-hari. Mengingat, selama sehari keuntungan jualan berkisar antara Rp 70 ribu hingga 100 ribu perhari.

“Alhamdulillah, bisa mengurangi pengeluaran. Apalagi, sekarang harga kresek (plastik) juga naik dan saya juga masih harus beli bensin buat motor. Ini meringankan sekali,” ujar Suwarso.

Ditambahkan Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Budi Santoso, mengatakan bahwa estimasi nilai relaksasi ini mencapai sekitar Rp 3,2 miliar pertahun dari total potensi retribusi pasar daerah yang sebelumnya berkisar Rp 9 miliar. Pemkab juga memastikan, tidak ada kenaikan tarif retribusi bagi pedagang, sebagaimana diatur oleh Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dirinya juga menjelaskan, tarif retribusi terbagi dalam tiga kelas, yakni kelas 1, 2 dan 3. Untuk fasilitas toko, kios dan los daging atau ikan, tarif harian kelas 1 sebesar Rp 900 permeter persegi, kelas 2 Rp 700 permeter persegi dan kelas 3 Rp 500 permeter persegi.

Untuk penggunaan los, dikenakan Rp 700 permeter persegi untuk kelas 1, Rp 500 permeter persegi kelas 2 dan Rp 400 permeter persegi kelas 3. Sedangkan pelataran,  Rp 600 permeter persegi, Rp 400 permeter persegi dan Rp 300 permeter persegi.

Adapun tarif toko menghadap keluar, Rp 1.200 permeter persegi kelas 1, Rp 900 permeter persegi kelas 2, Rp 700 permeter persegu kelas 3 dan menghadap ke dalam Rp1.100 permeter persegi, Rp 800 permeter persegi, Rp 700 permeter persegi. Sementara retribusi pasar hewan, sebesar Rp 7 ribu untuk ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda, serta Rp 3.500 untuk ternak kecil. (bwi/gie)

Bantuan ambulans tersebut, diserahkan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian BRI terhadap kebutuhan layanan kesehatan, khususnya bagi para santri di lingkungan pondok pesantren (Ponpes). Sekedar diketahui, di Ponpes ini terdapat sekitar 1.200 orang santri.

Baca juga :

Pemimpin Cabang BRI Kepanjen, Herwansyah, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung fasilitas kesehatan. “Kami berharap, bantuan ambulans ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang layanan kesehatan bagi 1.200 santri di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2. BRI akan terus berkomitmen untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program sosial,” ujar Herwansyah, Selasa (28/04/2026) tadi.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2, KH M Hamim Kholili, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh BRI. “Kami mengucapkan terima kasih kepada BRI atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ambulans ini tentu akan sangat membantu dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat dan optimal bagi para santri,” ungkapnya.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI secara konsisten terus berupaya memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. (hms/sit)

Dalam penyaluran itu, ada sebanyak 50 kepala keluarga yang menerima bantuan pipanisasi air bersih, yang diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan air layak konsumsi. Penyerahan bantuan tersebut, dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono.

General Manager PLN UIP JBTB, Hendro Prasetyawan, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN yang difokuskan pada penguatan desa, termasuk Desa Siaga Bencana di Kebondalem. “Total anggaran yang digelontorkan untuk Desa Kebondalem ini sekitar Rp 200 juta, mencakup pembangunan 50 sambungan rumah dengan panjang jaringan kurang lebih 1,3 kilometer,” ujarnya.

Baca juga :

Diuraikan Hendro, Program TJSL ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih. “Kami berharap, bantuan ini bisa memberikan manfaat nyata serta turut mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menyampaikan apresiasi atas dukungan PT PLN (Persero) yang selama ini turut bersinergi dengan Pemkab Banyuwangi, diantaranya dalam memperluas akses air bersih hingga program listrik gratis bagi warga kurang mampu. “Terima kasih kepada PLN atas kontribusinya selama ini,” ujar Wabup Mujiono.

Untuk Program SR Air Bersih, kata Wabup, Pemkab Banyuwangi selama ini telah memasang ribuan sambungan air bersih gratis bagi warga di berbagai desa. Program sambungan rumah air bersih ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan air minum sekaligus meningkatkan kualitas sanitasi melalui sambungan-sambungan rumah.

“Selain APBD telah menganggarkan ribuan sambungan air bersih ke rumah warga, Pemkab juga didukung CSR dari berbagai pihak. Kolaborasi bersama untuk meningkatkan derajat kualitas kehidupan warga,” kata Mujiono. (kom/bwi/gie)

Seperti 18 Maret 2026, layanan terbatas akan dibuka di Branch Office Banyuwangi, Probolinggo, Malang Sutoyo, Blitar, Madiun dan Pasuruan. Selanjutnya 20 Maret 2026, layanan operasional akan tersedia di Branch Office Malang Marthadinata dan Kediri.

Sementara 23 Maret 2026, layanan akan dibuka di Branch Office Banyuwangi, Malang Kawi dan Madiun, serta pada 24 Maret 2026 di Branch Office Probolinggo, Malang Soekarno Hatta, Pasuruan dan Jember.

Adapun layanan yang tersedia dalam operasional terbatas Rafi 2026 itu, meliputi berbagai transaksi finansial maupun non finansial bagi nasabah umum. Antara lain, pembukaan rekening, tarik dan setor tunai, layanan kartu debit, layanan e-banking, serta penanganan pengaduan nasabah. Layanan tersebut, akan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat.

Baca juga :

Regional Business Support Head BRI Regional 13 Malang, Ivan Andrea, menyampaikan bahwa kesiapan layanan ini merupakan bagian dari upaya BRI dalam memastikan kebutuhan transaksi masyarakat tetap terlayani dengan baik selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri. “BRI Regional 13 Malang berkomitmen untuk terus memberikan layanan optimal kepada nasabah, khususnya pada periode Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya diikuti dengan peningkatan aktivitas transaksi masyarakat. Melalui penyediaan layanan operasional terbatas ini, kami berharap kebutuhan layanan perbankan masyarakat tetap dapat terpenuhi dengan baik,” kata Ivan, Jumat (13/03/2026) tadi.

Selain melalui layanan kantor cabang, BRI juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital banking melalui aplikasi BRImo, untuk berbagai kebutuhan transaksi secara lebih praktis. Melalui BRImo, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan top up, hingga berbagai transaksi digital lainnya secara mudah, cepat, dan aman tanpa harus datang ke kantor cabang.

Untuk mendukung kelancaran transaksi masyarakat selama periode Rafi, BRI Regional 13 Malang juga didukung oleh jaringan 691 unit ATM dan 639 unit CRM yang tersebar di berbagai wilayah kerja. Selain itu, BRI juga memiliki 113.982 AgenBRILink yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga masyarakat tetap dapat melakukan berbagai kebutuhan transaksi perbankan dengan mudah dan dekat dari tempat tinggal mereka.

Dengan kesiapan jaringan layanan tersebut, BRI berharap masyarakat dapat tetap bertransaksi secara aman, nyaman dan lancar selama menjalankan aktivitas di bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. (hms/sit)