Merespons PP tersebut, guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Prof Umi Supraptiningsih, menyambut baik atas langkah tepat yang telah diambil oleh pemerintah. Tujuannya, agar tayangan yang ditonton anak dibatasi.

“Saya menanggapi positif sekali, karena memang sejak lama kami berharap bagaimana tayangan-tayang digital yang dikonsumsi anak-anak di bawah umur itu bisa dilakukan pembatasan,” katanya, Senin (30/03/2026) tadi.

Dirinya menjelaskan, bukan tanpa alasan mengapa PP Tunas harus diberlakukan. Hal ini melihat, kondisi di lapangan tentang persoalan anak, baik yang menjadi korban atau pelaku banyak dilatarbelakangi karena penggunaan media sosial (Medsos).

“Jadi mereka dipengaruhi oleh tayangan-tayangan yang ada di Medsos, baik itu tayangan yang dia peroleh dari Youtube, Tiktok atau Facebook,” jelasnya.

Baca juga :

Koordinator Divisi Hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA dan KB Kabupaten Pamekasan ini juga mengatakan, bahwa akhir-akhir ini dikejutkan dengan kasus anak yang membunuh ibunya lantaran tayangan yang telah ditonton. “Kenapa melakukan itu, karena banyak tayangan yang seringkali dia tonton. Banyak juga tayangan video yang tidak memberikan edukasi kepada anak-anak,” tambahnya.

Prof Umi juga mengatakan, bila atas tayangan tersebut, perilaku anak kini melewati batas kewajaran. Seperti halnya berani membunuh, berani kepada orang tua hingga perilaku bullying.

“Sehingga perilaku anak di luar kewajaran, berani kepada orang tua, kemudian melakukan bullying kepada temannya. Itu karena, banyak tayangan yang dia tonton sehari-hari tanpa ada pembatasan disitu,” ungkapnya.

Dirinya berharap, atas pemberlakuan PP ini, pemilik platform media digital juga mematuhi aturan dengan melakukan tindakan pembatasan tayangan pada anak. “Dan mohon maaf, orang tua juga tidak selektif, tidak bisa mendampingi 100 persen tentang tayangan yang di tonton oleh anak-anak kita. Jadi dengan adanya PP Tunas, saya sangat berharap sekali ini harus sukses,” paparnya.

Ditambahkannya, di balik aturan dan pemilik platform yang harus mematuhi tersebut, orang tua juga harus memastikan tayangan yang ditonton oleh anak sangatlah layak. “Karena disitu orang tua harus betul-betul memastikan bahwa tayangan yang ada ditonton anak itu layak,” imbuhnya.

Dirinya berharap, dengan pemberlakuan PP Tunas, maka dapat menekan angka peristiwa yang dilakukan oleh anak hingga melampaui batas kewajaran. “Semoga ini sukses dan saya terus terang sangat mendukung sekali karena kekerasan terhadap anak maupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak ini melampaui batas kewajaran,” tambahnya. (azm/gie)

Kapolsek Gedangan Polresta Sidoarjo, Kompol Anak Agung GPW, bersama Bhabinkamtinmas, Babinsa Desa Karangbong, Kepala Desa Karangbong, H Bambang Asmuni, serta Tim BPBD Kabupaten Sidoarjo, pun langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat dan membantu warga terdampak. Tidak hanya memastikan evakuasi dan perbaikan berjalan lancar, tetapi juga memberikan dukungan moril kepada pemilik rumah.

Baca juga :

Kapolsek bersama tim juga menurunkan dan memberikan trauma healing, agar korban tetap tabah dan kuat menghadapi musibah di Bulan Suci Ramadan. Selain pendampingan psikologis, pihaknya juga menyalurkan bantuan sosial untuk meringankan beban korban.

“Musibah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan tetap semangat. Alhamdulillah dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya satu rumah yang mengalami kerusakan pada bagian atap,” ujar Kompol Anak Agung GPW.

Menyikapi kejadian ini, Kompol Anak Agung GPW mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Hujan deras disertai angin kencang belakangan ini, kerap terjadi di wilayah Sidoarjo, meski saat ini tengah berlangsung Bulan Suci Ramadan. (hms/puj/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan strategi untuk mencari alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Ini menjadi salah satu strategi kami di tengah keterbatasan anggaran daerah. Karena itu bersama Ketua DPRD dan Komisi B DPRD Kota Malang kami melakukan audiensi sekaligus paparan terkait Pasar Besar Malang kepada Kementerian Keuangan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Malang juga menerima sejumlah masukan terkait kemungkinan pembiayaan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Baca juga :

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR, Heri Setiawan menjelaskan bahwa skema KPBU dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan Pasar Besar Malang. “Melalui skema KPBU, proyek akan melalui tahapan hingga diperoleh Badan Usaha Pelaksana yang nantinya bermitra dengan pemerintah daerah,” jelas Heri.

Kemudian, dikatakannya bahwa pemerintah daerah didorong segera mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan agar proses penilaian proyek dapat dilakukan lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kesiapan proyek dan kondisi fiskal daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga membuka peluang dukungan pembiayaan melalui berbagai skema, termasuk Viability Gap Fund (VGF) untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Daerah juga dapat memulai dengan pengajuan Pra Project Development Facility untuk mendapatkan pendampingan awal dalam menyiapkan dokumen dasar dan studi kelayakan proyek,” tambahnya.

Melalui konsultasi tersebut, Pemkot Malang berharap penanganan Pasar Besar Malang segera menemukan formulasi pembiayaan yang tepat, sehingga pasar rakyat tersebut dapat ditata kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi yang lebih aman dan modern. (rsy/sit/adv)

Atas dukungan itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak gereja yang telah membuka fasilitasnya untuk membantu para jemaah. “Saya bersama Pak Kapolresta menyampaikan terima kasih. Beberapa gereja, termasuk di Katedral ini, telah menyiapkan tempat istirahat, toilet, tempat wudu, tempat salat, bahkan menyediakan makanan dan minuman seperti snack dan kopi,” ujar Wali Kota Wahyu, seusai melakukan kunjungan ke Gereja Katedral Jalan Ijen, Jumat (06/02/2026) tadi.

Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa fasilitas yang disediakan gereja sangat membantu pemerintah daerah. Terlebih, lokasi gereja-gereja tersebut berdekatan langsung dengan Stadion Gajayana, pusat kegiatan Mujahadah Kubro.

“Ini bantuan yang sangat membantu kami. Gereja-gereja ini posisinya dekat stadion, sehingga jemaah bisa memanfaatkannya dengan baik,” katanya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, sejumlah gereja juga mengizinkan pemanfaatan videotron untuk menyiarkan secara langsung Mujahadah Kubro dari Stadion Gajayana. Hal ini dilakukan, untuk memfasilitasi jamaah yang berada di luar stadion atau di ruas jalan yang ditutup sementara, seperti Jalan Basuki Rahmat.

“Kami menyiapkan videotron, termasuk yang ada di Katedral ini nanti juga bisa dikoneksikan untuk streaming langsung dari Stadion Gajayana,” tambahnya.

Menurutnya, keberadaan gereja-gereja di sekitar stadion juga menjadi solusi alternatif bagi jemaah apabila kapasitas stadion sudah tidak memungkinkan menampung seluruh peserta. Disebutkannya, bahwa ada sekitar tujuh hingga delapan gereja di sekitar Stadion Gajayana yang telah menyatakan kesiapan membantu jemaah Mujahadah Kubro. “Beberapa gereja tersebut juga menyiapkan fasilitas dengan pengaturan yang rapi, termasuk tempat wudu laki-laki dan perempuan dibedakan, tempat salatnya juga sudah disiapkan, bahkan arah kiblatnya sudah ditentukan. Ini luar biasa,” jelasnya.

Wali Kota Wahyu juga memastikan, jamaah sudah dapat memanfaatkan fasilitas gereja mulai Sabtu malam, seiring kedatangan rombongan-rombongan dari berbagai daerah. Pengaturan jam masuk dan keluar jamaah juga telah dikoordinasikan dengan kepolisian untuk menghindari penumpukan.

“Kami belajar dari evaluasi kegiatan serupa di daerah lain. Jam masuk dan keluar jemaah sudah diatur supaya tidak bersamaan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Hal ini disampaikannya, dalam agenda Launching 365 Desa dan Kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas, yang digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Rabu (12/11/2025) tadi. Menurutnya, pernikahan dini berpotensi mencegah terbentuknya keluarga berkualitas.

Wabup Pasuruan menjelaskan, bahwa pasangan yang menikah dini sering kali belum siap secara fisik, mental dan ekonomi sehingga sangat rentan menghadapi berbagai masalah. Semisal kemiskinan, kesulitan membesarkan anak atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Saya mohon kepala desa memberikan masukan kepada warganya agar sadar tentang pernikahan dini terkait UU Nomor 16 tahun 2019. Terlebih, Kabupaten Pasuruan yang dispensasi pernikahan tertinggi se-Jawa Timur sehingga berdampak pada lemahnya pondasi pernikahan,” kata Gus Shobih-sapaan Wabup Pasuruan.

Dirinya juga menekankan tentang urgensitas pencegahan pernikahan dini di masyarakat. Terutama, di kalangan pedesaan yang notabene masih banyak dijumpai praktek pernikahan di bawah umur. Oleh karenanya, kepala desa memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada warganya.   

“Anak yang sehat, cerdas, kuat, tentunya banyak berhubungan dengan beberapa hal. Soal stunting, vitamin, makan, pendidikannya dan lainnya. Kalau anak cerdas, tentunya orang tua akan hidup bahagia, rukun dan raharja. Keluarga tidak akan berkualitas kalau pernikahannya dini,” ujarnya.

Di sisi lain, Gus Shobih mengacungi jempol puluhan pemerintah desa yang telah membuat payung hukum terkait perlindungan perempuan dan anak. “Makanya saya apresiasi kepada 32 desa yang sudah membuat Perdes Ramah Perempuan dan Perdes Ramah Anak yang mengacu pada UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Khususnya, Pasal 80-82,” ungkapnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, Kampung Berkualitas ini adalah kampung yang mampu mengintegritaskan program pemberdayaan dan program penguatan keluarga secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KP), terus mengoptimalkannya dengan kualifikasi yang tinggi dari hulu sampai hilir.

“Mari kita bersama-sama menciptakan Kampung Berkualitas. Tentunya kesehatan salah satu komponen yang menjadi penguatan keluarga berkualitas. Membangun pondasi menjadi kabupaten yang kuat, maju, sejahtera dan berkeadilan. Bersama kita bisa,” imbuhnya.

Masih di momen yang sama, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan apresiasi kepada 27 Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan. Secara simbolis, Piagam Penghargaan diserahkan oleh Wabup Gus Shobih kepada kepala desa yang tersebar di 17 kecamatan.

Diantaranya, ditujukan kepada Desa Dawuhansengon dan Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Desa Ngadirejo dan Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur, Desa Pohgedang dan Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Oro-oro Puleh, Kecamatan Kejayan dan Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo.

Sebelumnya, dalam laporan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Diano Vela Fery Santoso, menyebutkan tujuan dibentuknya Kampung Keluarga Berkualitas untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat. Hal itu dilakukan, melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia.

“Penguatan terhadap 60 desa dan kelurahan dilakukan mulai Mei sampai Agustus 2025. Dari 60 desa yang sudah dilakukan penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Klasifikasi Dasar sebanyak 11 desa, Klasifikasi Berkembang sebanyak 25 desa, Kualifikasi Mandiri sebanyak 3 desa dan Kualifikasi Berkelanjutan sebanyak 21 desa,” jelasnya.

Sedangkan dari 365 desa dan kelurahan, Klasifikasi Dasar ada 265, Berkembang 62, Mandiri 11 dan Klasifikasi Berkelanjutan 27. “Kami ucapkan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya kepada desa/kelurahan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas Klasifikasi Berkelanjutan. Kami berharap ada tindaklanjut di tahun 2026 dan ada perubahan dari Klasifikasi Dasar menjadi Berkembang, Berkembang menjadi Mandiri. Dari Mandiri menjadi Berkelanjutan,” ungkapnya. (kom/pas/gie)

Menariknya, dukungan tersebut tidak hanya sebatas deklarasi internal, tetapi juga telah disampaikan langsung kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tingkat I Jawa Timur. Di sana, rombongan ditemui oleh Wakil Kepala Bidang Aset dan Ex Officio Kepala Rumah Tangga DPD Golkar Jatim, Meulila Osman di ruang DPD.

Ketua PK Golkar, Senduro Rohmad Wahyu Efendi, menjelaskan alasan belasan PK menyerahkan langsung dukungan terhadap Pudoli ke pengurus provinsi, karena tidak ingin aspirasinya hilang di pengurus kabupaten. Itu karena, kompetitor Pudoli dalam Musda Golkar Lumajang, adalah merupakan petahana yang saat ini menjabat sebagai Ketua Golkar Lumajang.

Menurut Efendi, selama ini pengurus PK untuk gerakannya dibatasi. Sehingga, dirinya khawatir aspirasi belasan PK tidak akan diteruskan ke pengurus Jawa Timur, apabila hal itu disampaikan ke pengurus DPD Golkar Lumajang.

Baca juga :

“Jadi kalau kita tidak ke DPD Provinsi dan hanya ke kabupaten saja, kami yakin tidak akan diteruskan ke provinsi. Jadi, tujuannya supaya DPD Provinsi ini tahu kalau di Lumajang ini benar-benar menginginkan perubahan kepemimpinan,” ujar Efendi, Selasa (16/09/2025) tadi.

Senada dengan itu, Ketua PK Rowokangkung, Bambang Karyadi, mengungkapkan kedatangan 15 ketua PK se-Kabupaten Lumajang ke DPD Golkar Jatim, ini sebagai bentuk keseriusan pengurus jika diperlukan pergantian kepemimpinan di Partai Golkar Lumajang. “Musda ini adalah momen yang tepat untuk memperkuat soliditas dan membesarkan partai. Di bawah kepemimpinan Pak Pudoli Sandra, kami yakin Golkar Lumajang akan kembali berjaya,” tegasnya.

Adapun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar dan Juklak 2025 menerangkan, PK merupakan peserta aktif dalam Musda yang memiliki hak bicara dan hak suara. “Kami ini mayoritas. Insyaallah yang lain juga akan bersama-sama dengan kami juga, menginginkan ada perbaikan ditubuh Golkar Lumajang,” ujar Bambang.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Aset dan Ex Officio Kepala Rumah Tangga DPD Golkar Jatim, Meulila Osman, menyambut baik kedatangan rombongan PK dari Kabupaten Lumajang. Menurutnya, aspirasi yang dibawa oleh kader-kader Golkar Lumajang akan dibahas dalam rapat pleno, Rabu (17/09/2025) besok.

“Sebagai Kepala Kantor DPD I Jatim, aspirasi ini kami terima dan akan segera kami sampaikan untuk dibahas. Karena kebetulan besok Rabu ini kita memang ada pleno disini,” ujar Osman kepada PK Golkar Lumajang. (adi/gie)

Penegasan itu, disampaikan langsung Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam audiensi bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Lumajang di Ruang Mahameru, Kamis (07/08/2025) tadi. “Upaya eliminasi TBC tidak cukup hanya pada aspek medis. Kita perlu menggugah kesadaran masyarakat dari hulu, membangun edukasi yang berkelanjutan hingga ke desa-desa dan komunitas berbasis agama seperti pesantren,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Bunda Indah menyatakan, bahwa Pemkab Lumajang mendukung penuh kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan informasi, memperkuat pelayanan primer di fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta membangun gerakan bersama berbasis partisipasi masyarakat.

Baca juga :

Ketua Lakpesdam PCNU Lumajang, Ahmad Hafidz Lubis, mengapresiasi komitmen tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya telah bersinergi dengan NGO Wiratama untuk mendistribusikan 150 oxygen concentrator ke 50 fasilitas layanan kesehatan di Jawa Timur, termasuk Lumajang. Salah satu unit, telah diserahkan ke Klinik Husada Mulia.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan P2KB Lumajang, untuk menyusun agenda sosialisasi pencegahan TBC dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan pesantren. “Pesantren menjadi simpul penting dalam membangun literasi kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih minim informasi. Kami ingin menguatkan pendekatan berbasis komunitas,” kata Hafidz.

Langkah ini, selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan TBC 2020–2024 yang menargetkan Indonesia bebas TBC pada tahun 2030. Pelibatan multisektor dan pemanfaatan jejaring sosial masyarakat, menjadi bagian penting dalam strategi nasional tersebut.

Dengan sinergi yang diperkuat antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan dan masyarakat sipil, Lumajang menargetkan kontribusi nyata dalam upaya nasional membebaskan Indonesia dari TBC secara menyeluruh dan berkelanjutan. (kom/adi/gie)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan apresiasi atas pelantikan BNPM, yang dinilainya sebagai awal dari gerakan strategis pemuda Madura. Wali Kota Wahyu menilai, BNPM dapat menjadi mitra penting dalam membangun karakter generasi muda di tengah kehidupan masyarakat yang multikultural.

“Kehadiran BNPM sangat penting, khususnya di Kota Malang yang multikultural. Madura juga punya sejarah panjang terkait urusan kolaborasi budaya,” kata Wali Kota Wahyu.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Menurutnya, kehadiran BNPM menjadi ruang baru bagi pemuda Madura untuk menunjukkan citra positif di tingkat nasional.

“BNPM harus bisa mengenalkan siapa pemuda Madura yang sesungguhnya. Saya percaya, organisasi ini mampu membangun citra positif yang dikenal lewat prestasi, bukan stereotip masa lalu,” ucap Mia-sapaan Ketua DPRD.

Baca juga :

Dalam pelantikan itu, menetapkan Sahid, SH sebagai Ketua Umum DPP BNPM periode 2025-2030. Turut dilantik dalam kesempatan itu, Abd Manab sebagai Wakil Ketua, Fahmi Katili sebagai Sekjen dan H Sujianto sebagai Bendahara Umum. Kemudian, M Imron sebagai Wakil 1 Sekretaris, Tatik Wahyunigtyas srbagai Wakil 2 Sekretaris, Jecky Susanto sebagai Wakil Bendahara, H Munir sebagai Ketua Bidang Eksternal, Ach Robig sebagai Sekretaris Bidang Eksternal, M Syahid sebagai Ketua Bidang Hukum, Syamsul Arifin sebagai Sekretaris Bidang Hukum, Nur Faisal sebagai Ketua Bidang OKK, Abd Karim sebagai Sekretaris Bidang OKK, Indah Wati sebatai Ketua Bidang Internal, Ika Chairani sebagai Sekretaris Bidang Internal, Rokhman sebagai Ketua Bidang Agama Sosbud dan Abdul Hannan sebagai Sekretaris Bidang Agama Sosbud.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP BNPM periode 2025-2030, Sahid, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas anggota, khususnya di bidang teknologi. Tak hanya itu, dirinya juga menekankan pentingnya sinergi antara BNPM dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Kami siap bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Hingga saat ini, BNPM telah memiliki dua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yakni di Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Untuk tingkat daerah, BNPM sudah terbentuk di 13 kabupaten/kota di Jatim. Ke depan, pengurus DPP menargetkan pembentukan hingga 38 DPW secara bertahap selama dua tahun ke depan.

“Kami mohon dukungan semua pihak agar dapat membentuk DPW di luar Jawa dan Kalimantan,” imbuh Sahid. (rsy/sit)

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut, ungkap Bupati Fawait, sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah terhadap sektor tembakau. Kebijakan ini, tertuang dalam Surat Keputusan Bupati tanggal 26 Juni 2025, yaitu sebanyak 40.300 orang buruh tani tembakau dan pekerja rentan di Kabupaten Jember, menerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Jenis jaminan yang diberikan itu, meliputi Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Program ini, didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

Proses verifikasi dan validasi data sendiri, telah dilaksanakan sejak Maret hingga Mei 2025, melalui petugas desa dan kelurahan se-Kabupaten Jember. Masa perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, dimulai sejak 26 Juni 2025 selama 7 bulan, ditambah masa tenggang selama 3 bulan pada awal tahun 2026. Pemerintah desa dan kecamatan, diminta untuk aktif melaporkan kejadian kematian atau kecelakaan kerja ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember agar proses klaim asuransi JKK atau JKM bisa segera dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan Jember.

Baca juga :

Bupati Fawait juga menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Jember, untuk terus memberikan perlindungan dan dukungan terbaik kepada para petani tembakau, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk panitia pelaksana dan komunitas budaya. “Saya mengapresiasi atas terselenggaranya festival ini. Kami akan terus bersinergi dengan JKCI. Tradisi kami adalah melibatkan semua elemen. Dan saya percaya, dengan semangat gotong royong, JKCI akan tumbuh menjadi event nasional yang tidak hanya dikenal, tetapi juga dicintai,” ujarnya.

Bupati Fawait menyebut, Event JKCI ini sangat berarti bagi Kabupaten Jember. Daerah yang pariwisatanya maju, akan diikuti dengan kemajuan di sektor-sektor lainnya.

“JKCI bukan sekadar festival, tetapi juga menjadi panggung yang mengorbitkan pertembakuan, sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat desa, khususnya para petani tembakau,” tambahnya.

Diketahui, bahwa Event JKCI adalah sebuah acara tahunan berskala nasional yang telah memasuki tahun ke-7. Mengusung tema ‘Savoring Tradition, Embracing the Future’, festival ini berlangsung sepanjang Juli 2025 dan puncaknya Sabtu ini.

Festival JKCI ini, tidak hanya menjadi wadah promosi produk cerutu unggulan khas Jember, tetapi juga menampilkan kekayaan budaya lokal dan menggerakkan roda ekonomi kreatif melalui partisipasi aktif pelaku UMKM. Acara ini mempertegas posisi Kabupaten Jember sebagai salah satu pusat produksi cerutu terbaik di Indonesia. (kom/rio/gie)