“APBN punya daya batas, ada sustainabilitas,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara utama pada Webinar Tax Reform in The Digital Age: Challenges and Opportunities yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (08/07) tadi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Dalam webinar yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Pajak 2021 tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa reformasi perpajakan dilakukan untuk menghadapi transformasi digital. Sisi positif dengan adanya teknologi digital yaitu banyak kegiatan masyarakat dan ekonomi yang memanfaatkan dan beralih dari manual ke digital.

“Dengan teknologi digital, maka transaksi atau hubungan, baik dalam perekonomian bahkan juga dalam sosial semuanya bisa terekam, apa yang disebut footprint dan itu merupakan satu plus poin untuk DJP,” jelas Menkeu.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan ekonomi global. Semua negara melindungi hak perpajakannya karena transaksi ekonomi saat ini borderless dengan adanya teknologi digital.

“Saat ini seluruh dunia juga melakukan reformasi perpajakan dan mereka melihat masing-masing jurisdikasi bahwa tidak mungkin dilakukan rezim pajak global tanpa koordinasi, kolaborasi dan kerja sama,” kata Menkeu.

DJP akan menggunakan momentum global ini sekaligus juga mengakselerasi reformasi perpajakan. Sehingga komitmen pajak merupakan pondasi bernegara terwujud. “Pajak adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Dalam era digital ini, teknologi digital membantu kita untuk membangun dan mewujudkan sebuah tulang punggung dan tanggung jawab negara yang bisa dipercaya publik,” tutur Menkeu. (hms/keu/aye)

“Spektakuler ini untuk kembali mengingatkan masyarakat akan kewajiban SPT tahunan dan pembayaran sekaligus memasyarakatkan e filing e billing. Karena e filing dan e billing memudahkan Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban perpajakannya,” terang Kepala Kanwil DJP Jatim II, Neilmaldrin Noor kepada Memo X, Minggu (18/03/2018) di sela-sela acara Spectaxcular. Menurut pria yang akrab dipanggil Neil ini menguraikan saat ini SPT Tahunan bisa dilaksanakan dimana saja. Begitu juga dengan program e filing dan e billing yang sudah diberlakukan selama 2 tahun terakhir ini.

“Target kami lewat 2 program baru itu memicu kesadaran dan kepatuhan WP. Karena targetnya sekarang diberi target besar. Mulai tahun lalu Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan laporan SPT tajunan lewat e filing dan pembayarannya lewat e billing di tahun kedua ini sasaranbya masyarakat umum, UKM, pribadi, karyawan dan pengusaha yang potensi pajaknya cukup besar,” imbuhnya.

Bagi Neil kepatuhan WP yang merata maka dapat memperluas kesadaran WP untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini membuat pajak untuk pembangunan bakal bisa lebih adil dan merata dirasakan seluruh masyarakat. Tujuannya akhirnya pembangunan bakal lebih ringan.

“Sanksinya kalau tidak melapirkan SPT tahunan bermacam-macam bergantung jenis pajaknya. Ada yang disanksi Rp 100.000 hingga Rp 500.000 per bulan jika telat melapor. Lewat e filing dan e billing semua laporan bisa dilaksanakan lebih awal dan lebih tertib,” pungkasnya. (wan/yan)