Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa pembelanjaan e-Katalog produk lokal yang dilakukan oleh Pemkot Batu, ini merupakan upaya langkah jemput bola bagi produk lokal yang selama ini belum mendaftar di e-Katalog. Sehingga, bagi OPD yang punya program, juga harus memanfaatkan e-Katalog lokal.

“Kami akan memberikan reward bagi OPD Pemkot Batu yang nilai belanjanya tertinggi dengan menggunakan E-katalog produk lokal. Tetapi, kami juga memberikan nilai rendah kepada OPD yang tidak menggunakan E-katalog produk lokal,” terangnya, saat berada Graha Pancasila Balai kota Among Tani, Kota Batu, Selasa (27/06/2023) tadi.

Baca juga :

Pemberian reward tersebut, menurut Aries, dilihat dari indeks yang diukur melalui OPD mana saja yang tinggi belanjanya. Maka, dari indeks tertinggi menggunakan produk lokal melalui e-Katalog, akan diberikan penghargaan.

“Yang jelas, pembelanjaan produk lokal lewat e-Katalog ini sangat penting karena sesuai dengan instruksi Presiden RI. Bahwa, minimal penggunaan anggaran 40 persen untuk belanja produk lokal lewat e-Katalog. Jadi, ini sangat penting terutama bagi OPD,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Batu, Dian Fachroni, menjelaskan secara nasional di tahun 2023 ini LKPP Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi Rp 500 triliun di e-Katalog pada 2023 dengan 5 juta produk. Dan, untuk Kota Batu menargetkan 2.500 produk lokal bisa tayang di E-katalog dari total target belanja untuk katalog lokal melalui e-Purchasing sebesar Rp 105 miliar.

“Untuk memenuhi target 2.500 produk lokal untuk tayang, kami undang 60 pelaku UMK di Kota Batu. Kami menilai, bahwa permasalahan yang terjadi selama ini permintaan belanja cukup besar. Namun, jasa dan barang yang masuk ke e-Katalog sangat sedikit. Karena itu, kami berharap melalui kegiatan ini bisa mengajak pelaku UMK di Batu terdaftar e-Katalog,” jelasnya. (put/gie)

Disampaikan Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, bahwa pihaknya mendorong agar OPD-OPD tetap memprioritaskan belanja produk lokal. Ini, sekaligus memberdayakan dan menguatkan sektor UMKM Kota Batu.

“Kami menyambut baik langkah Pemkot Batu, yang sejalan dengan instruksi pemerintah pusat. Dan, kami mendorong agar OPD-OPD tetap memprioritaskan belanja produk lokal,” terang Asmadi, Kamis (02/03/2023) sore

Kuatnya dunia digital, tambahnya, sangat menentukan agar produk-produk UMKM membanjiri ruang-ruang virtual. Untuk itu, masuknya ke platform e-katalog, produk-produk UMKM Kota Batu akan lebih mudah dipesan oleh Pemerintah Kota Batu dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Tahun ini, kami harap bisa lebih dimaksimalkan lagi. Setidaknya, ada kenaikan belanja produk lokal. Terpenting lagi, Pemkot Batu harus mewadahi seluruh UMKM Kota Batu masuk dalam E-katalog lokal,” jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa Kota Batu masuk jajaran 10 besar indeks e-purchasing terbesar se Indonesia. Dengan capaian itu, agar eksekutif mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih. Karena, langkah ini akan turut memulihkan dan menggerakkan perekonomian pasca pandemi, khususnya agar pemerintah daerah belanja produk lokal.

“Yang jelas, kami apresiasi dengan realisasi belanja produk lokal yang telah dimaksimalkan. Ini, yang kami harapkan OPD Pemkot Batu supaya pertahankan untuk terus belanja produk lokal. Karena, ini upaya membangkitkan perekonomian setelah pandemi,” tegasnya. (put/sit)

Dalam Coffee Morning sekaligus rapat itu, digelar guna meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kolaborasi antar OPD dan biro. Beberapa hal yang dibahas, diantaranya adalah aturan baru terhadap proses lelang. Dimana, sesuai dengan era digital saat ini, pengadaan barang dan jasa seluruhnya harus melalui e-katalog.

“Tahun 2023 ini kita sudah wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu melalui e-katalog atau secara elektronik untuk pengadaannya,” jelas Fahriza.

Pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog di tahun 2023, tambahnya, ini juga mencakup dengan pengadaan jasa melalui media massa. Dimana, sesuai aturan yang berlaku, nedia cetak maupun elektronik wajib terdaftar di e-katalog lokal.

“Jadi, dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, tidak terkecuali dengan proses semua harus e-katalog untuk media. Sehingga, lingkup media baik online maupun cetak dan elektronik, itu juga diwajibkan. Karena, ini mengacu pada aturan yang sudah dikeluarkan,” tambah Asisten II Fahriza.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Bengkulu, Abdul Hafiz, menambahkan bahwa tahun 2023 seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dulu konvensional, sudah berubah dan harus menggunakan e-katalog. Karenanya, sekarang telah membuka beberapa etalase untuk e-katalog lokal dan sampai saat ini, sudah diisi oleh 2500 produk yang tayang dan siap dibeli. Etalase media massa, pun juga telah dibuka dan ada beberapa media yang sudah terdaftar.

Dirinya pun mempersilahkan bagi media massa, baik itu media online, media cetak lainnya untuk mendaftar di e-katalog lokal. Pihaknya sendiri, siap melayani semua media yang ingin mendaftar.

“Bagi yang belum terdaftar di e-katalog lokal, silahkan datang ke UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa). Kami siap melayani, asal persyaratannya lengkap dan bisa datang langsung. Sehingga, nanti bagi OPD yang mau berkerja sama atau menggunakan jasanya, bisa langsung dan tanpa kendala. Kalau belum terdaftar di e-katalog lokal, maka secara otomatis tidak bisa. Karena sekali lagi, sekarang kita tidak bisa konvensional,” jelas Abdul Hafiz.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, Moh Redhwan Arif, mengatakan siap memberikan pendampingan bagi media massa mana saja yang ingin mendaftarkan perusahaannya ke dalam e-katalog. “Kita sebagai Dinas Kominfo akan menawarkan kepada seluruh perusahaan media, untuk mendampingi dalam mendaftarkan perusahaan tersebut ke ULP dan LPSE. Karena, ini kewajiban tahun ini seluruh pengurusan media massa itu harus melalui e-katalog. Intinya, kita menawarkan untuk pendampingan dan kita fasilitasi,” jelas Redhwan. (bkl/sit)