Sejumlah petani, kini cukup menunjukkan e-KTP saat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi, tanpa perlu melalui proses administrasi yang berbelit. Kebijakan yang dilakukan ini, merupakan bagian dari langkah reformasi pelayanan publik di sektor pertanian, khususnya dalam hal distribusi pupuk. Petani yang sudah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), secara otomatis bisa mengakses pupuk melalui sistem digital terintegrasi, yaitu aplikasi iPubers.

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Eko Sugeng, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada petani. “Kita ingin memastikan bahwa bantuan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak. Dengan sistem ini, tidak hanya prosesnya lebih cepat, tapi juga lebih transparan dan akuntabel,” kata Eko, Sabtu (19/04/2025) tadi.

Baca juga :

Di tengah tantangan alokasi pupuk yang mengalami penyesuaian, yakni 28.877 ton urea, 27.253 ton NPK dan 3.491 ton pupuk organik untuk tahun 2025, DKPP Lumajang memastikan bahwa kebutuhan dasar petani tetap terpenuhi. Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi pengawasan distribusi dan mendorong petani aktif memastikan data mereka tetap terdaftar dan valid dalam sistem e-RDKK.

Kebijakan ini, pun memunculkan optimisme dari kalangan petani. Salah satu petani asal Kecamatan Candipuro, Sukadi (45), mengaku bahwa kebijakan ini membuatnya lebih tenang menghadapi musim tanam. “Biasanya kami harus urus surat ini itu. Sekarang cukup bawa KTP, prosesnya lebih cepat dan tidak bikin pusing. Harapan kami ke depan, pupuk selalu tersedia saat dibutuhkan,” ujarnya.

Dengan kebijakan yang semakin berpihak pada kebutuhan di lapangan, paparnya, diharapkan produktivitas pertanian di Lumajang akan meningkat secara signifikan. Petani tak hanya merasa dimudahkan, tapi juga dilibatkan secara aktif dalam sistem yang lebih modern.

Pemerintah terus berkomitmen memberikan dukungan terbaik bagi petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan. Langkah-langkah seperti ini menjadi angin segar yang memberi semangat baru di tengah dinamika dunia pertanian. (kom/adi/sit)

Sebelumnya, Dispendukcapil mengeluarkan edaran tertanggal 18 Oktober 2022, terkait ketersediaan blanko KTP elektronik di Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi, pada 21 November 2022 kemarin, Dispendukcapil Pamekasan kembali mengeluarkan keterbatasan blanko KTP elektronik.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Pamekasan, Ach Nasiruddin, mengatakan bahwa sisa blanko KTP elektronik Dispendukcapil Pamekasan sampai akhir tahun diperkirakan tidak mencukupi. “Jatah dari pusat untuk kabupaten dan kota adalah 2 ribu blanko. Hanya saja, kita kemarin kedatangan Dirjen, sehingga diberikan 8 ribu blanko. Setiap hari, Dispendukcapil menghabiskan sekitar 400 blanko. Sehingga saat ini tersisa 250 blanko, yang hanya diperuntukkan bagi perekaman KTP baru,” jelasnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Nasir juga menyampaikan, bahwa untuk masyarakat yang hendak memperbaiki dan merubah status di KTP, Dispendukcapil akan diterbitkan identitas kependudukan secara digital dan melalui surat keterangan. Dikarenakan stok blanko KTP elektronik dari pusat belum ada pemberitahuan ketersediaannya.

“Sesuai dengan surat yang telah diedarkan bagi pemohon kehilangan dan perubahan status, akan dilakukan identitas secara digital melalui handphone android. Kemudian, yang tidak memiliki handphone akan diberikan surat keterangan sampai tanggal 23 Januari 2023,” urainya. (azm/gie)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat meninjau pelayanan perekaman e-KTP yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Lamongan, Selasa (30/05/2022) tadi, mengatakan bahwa aksi jemput bola ini sebagai bentuk percepatan administrasi kependudukan (adminduk) dalam memberikan pelayanan perekaman e-KTP bagi pelajar yang sudah berusia 16 beranjak 17 tahun. “Kita tahu bahwa identitas ini merupakan kebutuhan dan keharusan bagi penduduk. Maka, pemerintah datang sehingga ada proses percepatan disini,” ujarnya.

Tidak hanya di sekolah yang berada di bawah naungan Pemprov Jatim, kegiatan yang sekaligus menyemarakkan Hari Jadi Lamongan (HJL) Ke-453, juga menyasar sekolah yang berada dibawah naungan Kementrian Agama. “Ini akan terus berlanjut ke sekolahan-sekolah lain. Baik di bawah Provinsi Jatim maupun Kemenag,” lanjutnya.

Dengan memiliki KTP, lanjut Bupati Yuhronur, para pelajar akan mendapat banyak manfaat. Mengingat, pelajar yang akan lulus menengah atas akan melanjutkan kuliah maupun bekerja. Dimana semuanya membutuhkan KTP sebagai identitasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

”Karena memiliki KTP suatu keharusan bagi seluruh warga Indonesia. Dengan KTP kita bisa daftar beasiswa, kuliah, terutama untuk siswa yang mau lulus, bisa juga untuk melamar kerja dan untuk apa saja. Jadi semua pasti membutuhkan KTP,” imbuhnya.

Ratusan pelajar yang berasal dari berbagai sekolah menengah atas tersebut tampak antusias untuk bergantian menunggu antrian melakukan perekaman. Rizky (16) misalnya, siswa kelas 11 SMA N 1 Lamongan yang akan menginjak usia sweet seventeen tersebut mengaku senang karena tidak perlu ke Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP.

“Seneng kak, jadi tidak usah izin dahulu dari sekolah untuk perekaman KTP. Sudah didatangi langsung ke sekolah,” katanya. (zen/sit)

Petugas Dispenduk Capil bersama relawan, membantu proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Hal itu dilakukan, karena perempuan renta yang akrab dipanggil Mbah Buari, ini hanya memiliki KTP lawas dari era orde baru atau peninggalan pemerintahan Presiden Suharto.

“Kita Pemkab Jember melalui Dinas Pencatatan Sipil, bekerjasama dengan relawan sosial. Telah melaksanakan perekaman kepada Jani B Buari umur 83 tahun,” kata Kepala Dispendukcapil Jember, Isnaini Dwi Susanti, saat sosialisasi aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Aula Sudirman Kantor Pemkab Jember, Rabu (09/03/2022).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Wanita yang akrab dipanggil Santi ini menambahkan, Mbah Buari tidak mempunyai kartu e-KTP. “Sehingga, dia (Mbah Buari) tidak bisa menerima bantuan sosial. Selama ini, si mbah dibantu oleh masyarakat yang peduli terhadap sesama, juga oleh relawan sosial,” sambungnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, berdasarkan laporan dari relawan sosial, Dispendukcapil melakukan pengecekan dan membantu proses perekaman. “Karena setelah kami cek, ternyata dia benar-benar belum mempunyai KTP Elektronik dan KK (Kartu Keluarga). Sehingga, pada Selasa (08/03/2022) kemarin, staf Diskpendukcapil mengajak Bu Jani B Buari ke kantor kecamatan terdekat untuk melaksanakan perekaman,” sambungnya.

Setelah dilakukan perekaman, kata Santi, Mbah Buari langsung memiliki e-KTP dan KK. “Setelah mendapatkan KTP, akan kami serahkan KTP atau fotokopi tersebut kepada Dinsos agar bisa membantu kehidupan dasar Bu Jani B Buari, sehari-sehari. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan menjadikan kita Pemerintah Jember yang bisa melayani warganya dengan baik,” imbuhnya.(ark/rio/gie)

“Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Binakal, Prajekan dan Kecamatan Tlogosari,” kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bondowoso, Priyono Hadi Siswanto, Rabu (12/01/2022).

Dijelaskannya, pada APBD awal tahun 2021, sebetulnya pengadaan alat tersebut sudah dianggarkan. Namun, ada kesalahan tehnis, sehingga dianggarkan kembali pada perubahan APBD 2021.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Saat ini, terangnya, alat perekam tersebut sudah di setting dan ketiga kecamatan tersebut langsung bisa menggunakannya. Diperkirakan, pada minggu terakhir Januari 2022, barang sudah dikirim.

“Selama berstatus sebagai warga Bondowoso, boleh membuat E-KTP dimana saja di wilayah Bondowoso. Bahkan, bisa ke Dispendukcapil Bondowoso. Ini salah satu upaya Pemkab, untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan,” jelasnya.

Ditambahkannya, alat perekam di kecamatan terdiri dari CPU, iris mata, signature, sidik jari dan kamera. Sedangkan alat cetaknya, ada di Kantor Pusat. Seluruh server tersambung ke Kemendagri dan Dispendukcapil Bondowoso.

Pada APBD tahun 2022, lanjutnya, Pemkab Bondowoso akan mengajukan pengadaan alat cetak E-KTP di eks Kantor Pembantu Bupati. Yaitu, mulai Kecamatan Maesan, Prajekan dan Tamanan, secara bertahap. (zen/gie)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Isnaini Dwi Susanti, mengatakan bahwa berdasarkan data pelayanan dari jumlah penduduk Jember 2.566.692 jiwa, perekaman e-KTP sudah mencapai 99,13 persen yang memiliki KTP.

“Hingga saat ini, jumlah warga yang sudah memiliki KTP, kurang lebih sekitar 1.980.781 jiwa,” kata Isnaini, saat dikonfirmasi di kantornya di Jalan Jawa Sumbersari, Kabupaten Jember, Rabu (4/11) tadi.

Ditambahkannya, bahwa dokumen administrasi kependudukan ini, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena Nomor Induk Kependudukan (NIK), dapat digunakan untuk berbagai transaksi dan melakukan verifikasi data bantuan untuk pelayanan publik. Diantaranya, seperti pendaftaran prakerja.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, ujar mantan Kepala Dinas Sosial, Dispendukcapil menyediakan pelayanan setiap hari. Selain itu, juga membuka pelayanan di ruang terbuka hijau seperti di Jalan Gajah Mada, ada juga di Lapangan Kecamatan Sukorejo.

“Tidak ada libur Senin sampai Minggu, minimal kami melakukan perekaman  300 orang. Mudah-mudahan, kami bisa mencapai target di tahun ini. Karena, yang belum disetor untuk perekaman hanya sekitar 0,87 persen atau 17.252,” terangnya.

Dispendukcapil Jember sendiri, sampai sekarang masih melakukan soliasasi mengenai perekaman. Baik itu sosialisasi melalui media massa, Dispendukcapil menyapa masyarakat, YouTube maupun kegiatan langsung ke masyarakat dengan jemput bola dan melakukan sosilisasi di media sosial. (bud/sit)

Hal tersebut disampaikan oleh bagian pelayanan administrasi dan informasi Dispendukcapil Bangkalan, Samsul Bahri. Ia mengatakan, ada 8 kecamatan yakni Bangkalan, Kwanyar, Galis, Modung, Kamal, Kokop, Sepulu dan Tanjung Bumi yang akan mendapat alat perekam e-KTP baru di tahun 2021.

“Betul kami anggarkan Rp 230 juta. Namun baru bisa kami laksanakan tahun depan sebab saat ini dana tersebut terefocusing untuk penanganan Covid-19,”tuturnya, Minggu (19/7/2020).

Diketahui, untuk pengadan alat perekam e-KTP tersebut, anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya juga telah melakukan pengajuan ke Sekretaris Daerah.

“Untuk alat tersebut menjadi prioritas, sehingga ditargetkan pada triwulan pertama tahun 2021 alat ini sudah bisa dibeli dan digunakan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Mujiburrahman mengatakan, kebutuhan alat perekam e-KTP bukan hanya dibutuhkan 8 kecamatan tersebut. Namun ada beberapa kecamatan lain yang membutuhkan alat tersebut.

“Menurut pantauan kami ada 12 kecamatan yang membutuhkan, meski tidak rusak total namun kondisinya sudah parah sehingga juga perlu alat baru,”ungkapnya.

Ia berharap pihak terkait bisa menganggarkan tambahan tersebut sehingga pelayanan bisa dilakukan dengan maksimal.

Sebelumnya, terjadi aksi demonstrasi di kantor Dispendukcapil yang dilatarbelakangi lambatnya proses pencetakan e-KTP. Hal tersebut, terjadi sebab banyak alat perekam yang rusak. (isn/nhs/yan)

“Mengurus sekarang datang ke Kantor Kecamatan bisa langsung cetak,” ujar Cak Thoriq sapaan akrab Bupati saat meninjau proses pengurusan adminduk di Kantor Dispendukcapil, Jum’at (06/03/2020).

Cak Thoriq menjelaskan bahwa masyarakat yang masih memegang Surat Keterangan (Suket) E-KTP akan dituntaskan dalam waktu dekat. “Bagi masyarakat yang masih memegang Suket bisa silahkan datang ke tempat pengajuan awal pengurusan administrasi kependudukan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lumajang, Ir Indah Amperawati M.Si (Bunda Indah) kembali menegaskan bahwa pengurusan adminduk di Lumajang seperti KK, E-KTP gratis. Menurutnya Pemkab. Lumajang tengah berupaya memperbaiki pelayanan agar semakin mudah, murah dan cepat sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarkat.

“Gratis, datang sendiri, jangan pakai calo mangkanya,” ujar Bunda Indah.

Sementara itu, Agus Warsito Utomo yang baru saja dilantik menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang menjelaskan bahwa keterbatasan stok blangko e-KTP sudah mulai dapat teratasi. Ia menjelaskan bahwa masyarakat pemegang Suket E-KTP atau yang mengurus pada bulan Januari hingga Februari 2020 akan segera dituntaskan.

“Surat Keterangan kita tuntaskan dan dilarang mencetak Suket lagi karena pusat sudah berjanji untuk menyediakan, kemarin teman-teman Dispendukcapil sudah berangkat lagi untuk mengambil blangko, dan pengurusan Januari hingga Februari akan kita tuntaskan,” jelasnya. (adi/yan)

“Mulai Senin (24/2/2020) siang kami awali Ketapel Pak Ladi di Kecamatan Gempol,” kata Yudha Triwidya Sasongko Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pasuruan.

Lebih lanjut diterangkannya, layanan Ketapel Pak Ladi dimulai pada pukul 17:00 setiap harinya.Ini merupakan giat jemput bola agar warga yang terkendala pada siang hari, karena sibuk dengan kegiatan atau bekerjanya, bisa terlayani.

Penukaran surat keterangan menjadi KTP elektronik dan pencetakan bagi warga yg belum pernah sama sekali memiliki KTP elektronik Kegiatan ini salah satu cara memfasilitasi warga yang tidak bisa mendapatkan pelayanan di saat jam kerja karena bekerja atau sekolah.

Sementara untuk pelayanan reguler karena E-KTP nya akibat rusak, hilang, perubahan data sekarang juga bisa dilayani setiap hari kerja melalui kantor Kecamatan masing-masing atau ke kantor Dispendukcapil.

Ditambahkan Yudha, adapun untuk jadwal Ketapel Pak Ladi sebagai berikut hari Senin Kecamatan Gempol, Selasa Kecamatan Pandaan, Rabu Kecamatan Prigen, Kamis Kecamatan Sukorejo dan Jumat di Kecamatan Bangil.

“Seluruh pelayanan di buka pukul 17:00 dan akan berlanjut di seluruh kecamatan lainnya serta seluruh layanan tidak dipungut biaya alias gratis,” imbuh alumnus SMA Negeri Lawang angkatan 1993 ini. (arf/hen/oso)