Kadis Pertanian Bondowoso dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa koordinasi sebelum masa tanam sangat penting. Hal ini dilakukan, untuk mensingkronkan kebutuhan pupuk petani, khususnya di wilayah kerja CV Lancar Jaya dan CV Margo Tani Mapan sebagai distrubutor pupuk.

“Saya berharap, seluruh distributor pupuk di Bondowoso, bisa melakukan hal-hal yang sama, sebelum melakukan masa tanam. Sehingga, pupuk bersubsidi betul-betul tepat sasaran,” kata Hendri Rabu (05/01/2022).

Ditempat yang sama, Distributor Pupuk, Suprapto, sebagai penggagas pertemuan ini mengatakan, sudah merupakan agenda rutin, sebelum memulai menanam, melakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Dinas Pertanian mempunyai data petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Distributor penyedia pupuk dan Poktan merupakan kumpulan petani. Jika pihak terkait sudah berkumpul, masalah akan selesai,” kata Prapto-sapaannya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Petani asal Desa Ardisaeng, Satibi, dalam kesempatan itu berharap agar distributor yang tidak pernah bertemu petani, diminta untuk diresend. Karena faktanya, walaupun yang bersangkutan mempunyai jatah 1000 ton pupuk bersubsidi, keberadaannya tetap langka.

Ketua Poktan Taruna Tani Banyu Wuluh, Taufik, juga berharap agar pupuk bersubsidi dijual dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 225 ribu/kwintal. Kalaupun ada ongkos operasional, pun jangan terlalu tinggi.

Menjawab semua keluhan petani, Hendri berjanji akan disampaikan dalam pertemuan KP3. Karena yang mempunyai kewenangan KP3 dan Disperta hanya mendata petani dan lahannya saja.

Dalam kesempatan tersebut, Distributor Pupuk, Suprapto menyerahkan e-RDKK (Elektronik Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok) dan persiapan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Kepala Dinas Pertanian, Hendri Widotono yang bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pakem. (zen/sit)

Mensikapi informasi itu, dirinya menjelaskan, bahwa Pemkab Situbondo memperoleh jatah pupuk urea bersubsidi dari pusat sebanyak kurang lebih 20 ribu ton pada tahun 2021. Jumlah itu, untuk disalurkan kepada 68.800 petani yang menanam padi.

“Sekarang, kenapa di masyarakat masih mengatakan kekurangan dan langka,” kata Sentot, Kamis (20/05) tadi.

Baca Juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• DPC PDI-Perjuangan Situbondo Gelar Aksi Berbagi Sembako
• Pemkab Situbondo Gelar Sataon Mas Rio dan Mbak Ulfi, serta Bagikan 10 Ribu Takjil Gratis di Situbondo

Dirinya pun menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan informasi miring itu muncul. Pertama, yakni perilaku petani yang kemarin terbuka atau artinya, petani bisa cari di kios A tidak ada, jadi pindah mencari ke kios lain.

“Nah sekarang, model seperti itu sudah tidak bisa. Apabila petani itu terdaftar di kios A, ya sudah petani itu terlayani di kios A,” terangnya.

Kemudian, tambahnya, permasahan kedua yaitu jatah, berdasar rekom dari Kementerian Pertanian (Kementan), itu rekom Indonesia. Bahwa, terjadi perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Yang kemarin untuk padi 2,5 kwintal ( 250 kg) per hektar,  sekarang ini untuk padi itu hanya dapat 125 kg/hektar,” ujarnya.

Sehingga yang terjadi, paparnya, walaupun dapat jatah pupuk subsidi, namun jumlahnya masih kurang. Masalahnya, instruksi dari Kementrian itu, diutamakan untuk diprioritaskan kepada padi, jagung dan kedelai. Hingga akhirnya, Bupati mengambil langkah untuk menambahi kekurangan pupuk bersubsidi dengan menggelontorkan dana Rp 5 milyar.

“Penyalurannya, itu kepada petani yang sudah terdaftar melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK),” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Sentot menjelaskan, Pemerintah Daerah total mengalokasikan anggaran sekitar Rp 10 miliar, untuk subsidi pupuk urea dan bantuan pupuk lainnya.

“Untuk alokasi pupuk urea bersubsidi, nilainya sekitar Rp 5 milyar. Sedangkan bantuan pupuk lainnya, seperti petani tembakau maupun petani tanaman pangan lainnya, Rp 5 milyar, melalui dana DBCHT,” beber Sentot.

Sedangkan untuk bantuan pupuk lainnya, seperti petani tembakau dan petani tanaman pangan yang juga dianggarkan Rp 5 milyar, itu disalurkan kepada sekitar 200 kelompok tani yang tersebar di 13 kecamatan. “Untuk petani tembakau dan tanaman pangan lainnya ada 200 kelompok. Ada sekitar 8.000 hektare lahan pertanian tembakau di Situbondo, dan lokasinya dominan di wilayah Barat,” katanya.

Skema dan jadwal penyaluran pupuk bersubsidi serta bantuan pupuk lainnya, kata dia, sudah dipaparkan di hadapan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. “Pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang bercocok tanam. Meskipun sawah itu diperoleh dari menyewa milik orang lain. Ini menjadi tugas kami dan kelompok tani, agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran (pemilik dan penggarap) penerima selain memakai e RDKK dari pusat petugas lapangan / PPL memverval lagi memferifikasi lagi agar tidak ada yang tercecer,” kata dia.

Oleh karenanya, informasi ini agar diketahui masyarakat luas agar mendaftarkan yang merasa menjadi petani atau yang punya lahan segera mendaftarkan. Setidaknya, temui PPL di desanya masing-masing dengan membawa KTP, KK dan SPPT sebagai acuan data untuk kepemilikan e RDKK dan data by name by address untuk diperbarui di bulan Juni untuk kebutuhan dan bantuan pupuk subsidi tahun 2022. “Saya harapkan, pada Juli sudah terdata semua,” ujar Sentot.  (her/sit)