Menurut sekda syaifullah ada beberapa faktor penyebab belum selesainya e-RDKK. Yakni sulitnya komunikasi antara PPL, Kepala Desa, dan camat. Kemudian juga ada antara nama pemilik sawah tidak sama lantaran disewakan.

“Ini saya ingatkan pak Camat. Bahwa tanggung jawab masalah e-RDKK bukan hanya menjadi masalah PPL, tapi juga camat,” tegasnya.

Belum tuntasnya e-RDKK kata dia, berpengaruh terhadap pendistribusian pupuk. Mulai dari harga, pembelian yang ujungnya berdampak terhadap transaksi ekonomi.

Dia mengimbau PPL agar duduk bersama seluruh pihak terkait di tingkatan desa dan kecamatan. Sekaligus, mengecek e-RDKK di tiap-tiap kecamatan. “Saya minta dua minggu, e-RDKK ini harus sudah selesai. Makanya saya minta minggu depan sudah 70 persen,” imbau Syaifullah. (dul/yan)

“Saya sudah mengingatkan kepada Dinas Pertanian agar segera menyelesaikan E-RDKK. Namun, sampai saat ini, E-RDKK belum tuntas ,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2020).

Sekda Syaifullah memaparkan, terdapat ketimpangan soal kebutuhan pupuk di masyarakat. Karena, di satu sisi, ada salah satu Kecamatan quotanya terlalu tinggi, padahal lahannya sedikit.

“Kami akan melakukan kroscek ulang quota pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Ijen yang jumlahnya mencurigakan. Kami minta Dinas Pertanian, mengalokasikannya sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Syaifullah akan mendalami terkait laporan masyarakat tentang indikasi penyaluran pupuk bersubsidi ke perkebunan milik PTP di Kecamatan Ijen. Ingat, pupuk bersubsidi untuk petani, bukan untuk perusahaan.

“Pupuk bersubsidi tidak boleh disalurkan kepada perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik Pemerintah. Kami masih mempelajari laporan dari masyarakat tersebut,” paparnya.

Sekda menyampaikan, sekarang ini, pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan petani. Informasinya, distribusi pupuk bersubsidi di beberapa kecamatan sudah aman. Sebab Pemkab menduga, ada dua distributor pupuk melakukan penjualan ke luar daerah.

Padahal, lanjutnya, saat ini kebutuhan pupuk bersubsidi di Bondowoso juga sangat tinggi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten sedang memantau dua agen pupuk yang dicurigai tersebut.

“Tim Intelijen kami masih memantau gerak-gerik dari mereka. Sudah ada bukti-bukti dugaan pelanggaran. Tim kami melakukan penyamaran dengan membeli pupuk pada distributor dimaksud,” ujarnya. (sam/yan)

Akibat dari tidak selesainya e-RDKK itu, kios mengalami kesulitan untuk melakukan distribusi pupuk bersubsidi kepada para petani. Sehingga, yang terjadi petani kesulitan untuk membeli pupuk yang bersubsidi.

“Ini kan tugasnya pemerintah untuk menyelesaikan elektronik E-RDKK, khususnya dinas terkait untuk mendorong petugasnya di lapangan,” ungkap Suprapto kepada memontum.com, Senin (10/2/2020) siang.

Prapto panggilan akrabnya berharap, penyaluran pupuk bersubsidi melalui sistem elektronik e-RDKK segera dirampungkan oleh dinas terkait sehingga penyaluran di lapangan tidak ada kesulitan dan petani dapat mudah membeli pupuk sesuai dengan jatah yang tertera didalam e – RDKK.

Ia menuturkan, distributor dan kios pupuk saat ini bukan tidak siap untuk melayani para petani. Namun mereka juga bergantung pada perangkat hukum yang ada, sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Kementerian elektronik e-RDKK yang diwajibkan terhadap masing-masing petani.

“Petunjuk aturan itu harus benar-benar diikuti sebagai syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dijelaskqn , untuk membuat e-RDKK petani harus mengumpulkan bukti surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada kelompok tani, kemudian oleh kelompok tani diserahkan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk diproses menjadi kartu elektronik e-RDKK

Katanya, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi.

Lebih lanjut dia menuturkan, nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kartu Tani tersebut berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan pupuk petani sesuai lawan yang dimiliki.

Sementara itu Kadis.Pertanian dan Peternakan melalui Kabid.Sarpras Abdul Latif menyampaikan bahwa e-RDKK sudah rampung dan sudah tersedia di Masing-masing 7 BPP.

“Untuk kegiatan pupuk bersubsidi mengenai e RDKK sudah disediakan disediakan di 7 Bpp ,sehingga saat ini sudah tidak ada masalah tinggal kesediaan Distributor saja untuk mengambil e -RDKK,” Ujar Abdul Latif

Pantauan memontum.com dilapangan petani Bondowoso kesulitan mendapatkan pupuk walaupun ada harganya melambung tinggi.(dul/yan)

Hadir sebagai peserta rapat bersama, perwakilan aparat kepolisian Polres Bondowoso, penyuluh pertanian lapangan (PPL) se- kabupaten Bondowoso. Menurut Asisten II, Agus Suwardjito, pembatasan subsidi pupuk diharapkan memunculkan edukasi terhadap petani dan juga mengurangi beban berat pemerintah terhadap subsidi pupuk sintetis.

“Pemerintah berharap petani dapat mengolah dan menggunakan pupuk organik di lingkungannya sendiri,” kata Agus Suwardjito kepada memontum.com.

Kemudian kenapa petani harus menggunakan e-RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, menurut Agus Suwardjito karena pemerintah mengantisipasi penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan betul-betul sampai kepada petani yang menjadi sasaran untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Hal ini untuk memungkinkan dan memudahkan pengawasan pemerintah terhadap penggunaan pupuk bersubsidi. Itu bisa dicapai apabila ada data yang fix by name by address dan juga luas lahan pertanian yang dimiliki petani itu sendiri,” tegas Agus Suwardjito.

Sementara itu di tempat yang sama, Suprapto ketua asosiasi distributor pupuk Indonesia menyampaikan, sejak dikeluarkan peraturan menteri pertanian sejak tahun 2017, sudah digunakan sistem elektronik RDKK dengan nama-nama petani yang beraktifitas di pertanian harus terdaftar di elektronik RDKK.

“Nama -nama petani harus terdaftar di elektronik RDKK. Hal ini untuk membuktikan bahwa petani betul-betul membutuhkan pupuk sesuai luas lahan yang dimilikinya,” ini yang disampaikan Suprapto kepada memontum.com.

Namun menurut Suprapto elektronik RDKK yang dilakukan petugas dinas pertanian saat ini masih banyak kendala sehingga masih banyak nama – nama petani tidak masuk dalam daftar e- RDKK kepada distributor untuk melakukan penebusan kepada produsen pupuk.

“Bagi distributor yang melakukan penebusan pupuk, tapi tidak menyertakan elektronik RDKK, maka tidak akan mendapatkan pupuk. Ini yang menjadi kendala bagi kami sebagai distributor pupuk. Sehingga penyaluran pupuk kepada petani melalui kios -kios pupuk juga terkendala,” kata Suprapto.

Pantauan memontum.com di lapangan, petani Bondowoso saat ini berharap segera mendapat pupuk dengan mudah dan membutuhkan pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau.(dul/yan)