Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu mengatakan, jika mempermainkan E-Tax sama saja seperti melakukan penggelapan. Karenanya, pihaknya juga tidak segan-segan mengambil tindakan hukum, kepada resto yang telah melakukan hal tersebut.

“Saya mohon jangan main-main, karena ini ada kaitannya dengan masalah tindak pidana korupsi. Ini uang rakyat, kok tega sekali para pengusaha ini makan uang rakyat,” ujar Wali Kota Sutiaji, Rabu (12/04/2023) tadi.

Dikatakannya, jika sesuai dengan regulasi, denda yang harus dibayarkan itu empat kali lipat dari pajak yang tidak terdata. Namun, jika nantinya ditemukan kesengajaan yang sudah beberapa kali terjadi dilakukan oleh resto, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kalau ada kesengajaan, kita hitung sudah berapa kali resto itu melakukan permainan. Kalau sudah berkali-kali, bukan kami yang bertindak, maka nanti urusannya dengan Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi bersama dengan Korsupgah KPK, untuk melakukan pengecekan pada resto yang memainkan E-Tax tersebut. “Karena uang itukan harapannya amanah kita. Ini mesti kita peringatkan, ini terus kita sasar jangan bermain-main dan kita kuatkan. Kasihan mereka yang sudah makan dan kemudian ada tambahan pajak 10 persen untuk pajak. Tetapi, uang itu ternyata tidak dimasukan ke negara (setor melalui E-Tax, red) dan tidak masuk ke kas negara. Padahal, itu juga nantinya akan kembali ke rakyat,” jelasnya.

Kemudian, papar Sutiaji, pihaknya juga mengimbau kepada para petugas pajak untuk tidak bersekongkol dengan pengusaha resto. Sebab, tindakan dan perbuatan yang dilakukan itu juga diawasi oleh tuhan.

“Jangan sampai nanti main-main petugas pajaknya, nanti dapat sekian yang masuk pajaknya, kemudian sekian untuk ini. Jangan sampai main-main. Karena kita diawasi oleh tuhan, dan juga masyarakat,” imbuh Sutiaji. (hms/rsy/sit)

General Manajer OG Trunojoyo, Wuri Widyawati, dalam keterangannya mengakui telah melakukan kesalahan. Meskipun, ada beberapa alasan yang mendasarinya melakukan itu. Diantaranya, yaitu agar pengusaha bisa bertahan atau tanpa adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawan.

“Tentu, ini sebagai upaya untuk menyelamatkan usaha agar jalan terus. Apalagi, usaha ini tidak ada bantuan apa-apa dari pemerintah. Sehingga, kita tentunya ingin bertahan, agar tidak ada PHK dan tetap bertahan bisa eksis dengan usaha kita,” jelas Wuri, saat ditemui, Selasa (11/04/2023) siang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Wuri juga menyampaikan, jika pihaknya telah mengakui hal tersebut kepada Bapenda Kota Malang. Pihaknya juga siap menerima segala konsekuensi, dari apa yang harus diterima. Terlebih, jika harus membayarkan pajak dan denda tersebut.

“Untuk denda yang kita dapat dari Bapenda, kita siap. Kurang lebih, tidak sampai Rp 50 juta. Tetapi kalau itu nanti memberatkan, kita bisa ajukan keringanan. Mungkin dengan kebijakan perekonomian,” katanya.

Ditambahkan Wuri, jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dan menyepakati beberapa hal dengan Bapenda Kota Malang. Namun, dalam hal tersebut pihaknya tidak bisa menyebutkan secara detail.

“Kalau sudah ada kesepakatan, nanti baru kita sampaikan dan kami selaku Wajib Pajak (WP) sudah kooperatif dan koordinasi. Kita juga diberi waktu atas pelaporan sampai satu bulan dan juga telah menghadap Satpol PP Kota Malang,” ucapnya. (rsy/sit)