Untuk menindaklanjuti arahan Mensos tersebut, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM), Asep Sasa Purnama menjelaskan, bahwa kunjungan Mensos ke sejumlah daerah, termasuk ke Purwakarta belum lama ini, untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak pandemi terlayani dengan baik.

Baca Juga:

• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

“Perintah Ibu Mensos kepada kami untuk cek ke lapangan dan memastikan, bantuan tepat harga, tepat kualitas dan tepat sasaran. Jadi beliau tegas bila terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, termasuk dalam penyaluran bansos. Apalagi bansos ini kan sedang ditunggu masyarakat terdampak pandemi,” ujar Asep di Purwakarta.

Pengecekan ke lapangan, dilanjutkan oleh Dirjen PFM untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menerima komoditas dari komponen untuk KPM tepat harga, tepat kualitas dan tepat sasaran, sesuai dengan arahan Mensos.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen PFM meninjau E-Warong untuk KPM BPNT/Program Sembako dan diakui masih ada beberapa harga komoditas yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Misalnya untuk harga telur lebih dari Rp 24 ribu per kilogram atau lebih tinggi dari HET,” kata Asep didampingi Kepala Dinas Sosial Purwakarta. Sebagai informasi setiap KPM BPNT/Program Sembako menerima bantuan dengan indeks Rp 200 ribu per bulan.

KPM BPNT/Program Sembako membelanjakan bantuan sebesar Rp 200 ribu itu untuk mendapatkan komoditas pangan berupa beras, telur, ikan, buah jeruk, kentang dan tahu.

“Agar harga komoditas sesuai dengan HET akan dikomunikasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, sehingga penerima BPNT/Program Sembako bisa menerima dengan kualitas yang terbaik,” jelas Asep.

Salah satu E-Warong yang dikelola oleh Ali Mukti di Kampung Legok Barong Rt 08 Rw 04 Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiara Pedes, harga barang komponen BPNT dijual normal dan tidak melebihi HET, yakni beras 10 kg Rp110 ribu, telur Rp 24 ribu/kg, ikan Rp 25 ribu/kg, buah jeruk Rp25 ribu/kg, kentang Rp 10 ribu/kg, serta tahu Rp 6 ribu dan total belanja sebesar Rp 200 ribu.

“Untuk mempermudah penerima BPNT, belanja di E-warong akan ditempelkan pamflet dengan menampilkan harga komoditas yang dijual sehingga penerima manfaat mendapatkan harga kompetitif di bandingkan harga pasaran, ” ungkap Asep.

Salah seorang KPM BPNT/Program Sembako Imas Komalasari mengakui, sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih di masa pandemi Covid-19 dan masa PPKM level 4.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kecamatan Kiara Pedes, Tendi (43) menyatakan secara umum di E-warong yang ada di wilayahnya tidak ditemukan permasalahan serius dan bahkan penerima BNPNT merasa puas.

“Di wilayah kami, khususnya di E-Warong di Kecamatan Kiara Pedes tidak ada masalah serius ditemukan dan alhamdulillah penerima BPNT merasa puas dan salah satunya dirasakan penerima BPNT, yakni Ibu Imas, ” kata pria yang bergabung sebagai TKSK sejak 2009 itu.

Keberadaan E-warong di Kampung Legok sudah melayani penerima manfaat BPNT sejak lama dan menyediakan barang komponen BPNT dengan harga dan kualitas yang baik dan para penerima sudah tepat sasaran.

“Tadi kami sudah melaporkan kepada Pak Dirjen, untuk penerima manfaat BPNT di sini sudah tepat sasaran dan barang yang diterima pun tepat jumlah dan tepat kualitas sehingga tidak ada komplain,” ucap Tendi. (hms/sos/aye/ed2)

Dalam penyaluran bantuan tersebut, Bank BNI Cabang Pamekasan sebagai bagian dari pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menunjuk agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Forum Aspirasi Masyarakat Madura menduga ada kongkalikong antara pihak Bank BNI dengan agen E-Warong karena ditemukan banyak agen yang tidak memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam pedoman umum pelaksanaan program BPNT.

Korlap Aksi, Abdurrahman mengatakan, syarat jadi agen harus mempunyai toko sendiri, baik toko kelontong dan peracangan. Sedangkan, di Pamekasan, kata dia banyak agen E-Warong yang tidak sesuai dengan syarat utama tersebut.

Menurutnya, dari 13 kecamatan di Pamekasan tercatat ada sekitar 15 agen BPNT yang tidak mempunyai toko sendiri dan meminjam toko milik orang lain. Bahkan dalam pelaksanaan program sembako itu, kata dia juga banyak ditemukan penyaluran bantuan yang dilakukan oleh agen E-Warong dengan sistem paketan yang ditentukan secara sepihak oleh agen tersebut. Padahal, hal itu dilarang dalam oleh pedoman umum.

“Ganti semua agen yang bermasalah, dan saya tunggu 2×24 jam. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan turun aksi lagi sampai BNI tidak menjadi bank penyalur BPNT,” ancamnya.

Abddurrahman juga meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BPNT agar dapat menjalankan fungsinya. Menjamin program sembako menjadi tepat sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas dan administrasi.

Menanggapi hal tersebut, sebelumnya perwakilan BNI Cabang Pamekasan, Mohammad Hotib berjanji akan menuntaskan segala keluhan yang ada di lapangan. Hanya saja pihaknya untuk saat ini terlebih dahulu akan melakukan verifikasi.

“Mari sama-sama tuntaskan. Serahkan datanya kepada kami,” tutupnya. Janji tersebut ternyata tidak ditepati pimpinan bank tersebut. Alhasil, mereka kembali mendatangi bank tersebut, Senin (05/10). (adi/syn)