Kepala Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta I, Ivania Aestrianingsih, mengatakan bahwa penyelenggaraan tahun ini mengusung konsep sport tourism yang dipadukan dengan edukasi mengenai pengelolaan waduk dan konservasi daerah aliran sungai. “Melalui kegiatan ini kami ingin mengenalkan bagaimana pengelolaan sumber daya air di Waduk Selorejo, kondisi sungai, hingga pemanfaatan air yang ada di bendungan. Jadi bukan sekadar lari, tetapi juga mengenalkan alam dan pentingnya menjaga kelestariannya,” ujar Ivania, dalam Press Conference, di Kantor PJT I, Kamis (09/07/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa Waduk Selorejo memiliki peran strategis, karena menjadi sumber pasokan air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sekaligus memenuhi kebutuhan air masyarakat. Karena itu, keberlanjutan kawasan hulu menjadi perhatian utama.

“Kalau hulunya sudah beralih fungsi, sedimentasi akan meningkat. Padahal waduk ini menjadi penopang pasokan air untuk pembangkit listrik dan kebutuhan masyarakat sekitar. Karena itu keberlanjutannya harus dijaga,” jelasnya.

Selain mengkampanyekan pelestarian lingkungan, Perum Jasa Tirta I juga menjadikan kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisata ke kawasan Selorejo. Menurut Ivania, tren olahraga lari dan bersepeda yang semakin diminati masyarakat dinilai mampu menjadi daya tarik baru bagi destinasi wisata tersebut.

“Sebelumnya kegiatan lari lebih banyak untuk internal. Sekarang kami buka untuk umum agar semakin banyak masyarakat datang ke Selorejo. Harapannya, event seperti ini bisa meningkatkan kunjungan wisata,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Perwakilan Penyelenggara Selorejo Run Challenge 2026, Yan Christanto, menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut menyediakan dua kategori lomba, yakni 8 kilometer dan 17 kilometer. Ditargetkan ada 1.000 peserta yang mengikuti dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kami menargetkan 1.000 peserta. Saat ini pendaftar sudah mencapai sekitar 60 persen dari target,” ucapnya.

Yan menjelaskan, perlombaan menggunakan sistem pencatatan waktu (timing system) secara digital sehingga peserta dapat mengetahui hasil finis secara akurat. Pada kategori 17 kilometer, peserta akan menempuh lintasan dengan elevation gain sekitar 542 meter dan cut off time selama 5 jam. Sementara, kategori 8 kilometer memiliki elevation gain sekitar 239 meter dengan cut off time selama 2,5 jam.

Dari sisi keselamatan, panitia menyiapkan jalur yang dapat diakses kendaraan evakuasi, tiga pos medis, sejumlah water station, serta mewajibkan peserta membawa surat keterangan sehat sebelum mengikuti lomba. “Kami mengutamakan keselamatan peserta. Jalur dapat dijangkau kendaraan evakuasi, tersedia pos medis dan water station, serta seluruh peserta diwajibkan membawa surat sehat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk pendaftaran Selorejo Run Challenge 2026 telah dibuka melalui kanal resmi penyelenggaraan, yakni Instagram @selorejorun dan laman gelar.in/event/selorejorun/. Masa pendaftaran akan ditutup pada 20 Juli 2026.

Selain itu, panitia juga akan menggelar war tiket pada 12 Juli 2026 bagi 15 orang yang beruntung. Melalui program tersebut, peserta berkesempatan memperoleh harga khusus, yakni Rp 280 ribu untuk kategori 8K dan Rp 430 ribu untuk kategori 17K. Untuk informasi mengenai teknis war tiket akan diumumkan melalui instagram Selorejo Run Challenge 2026. (rsy/sit)

Hal itu disampaikan Mia, menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang memasukkan sejumlah ancaman nonmiliter sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. “Kalau hanya imbauan, saya kira kurang kuat. Ini mestinya bisa menjadi salah satu program pemerintah kota, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa itu LGBT, bagaimana pemahamannya, kemudian apa saja dampak yang perlu diketahui masyarakat,” ujar Mia-sapaannya, Rabu (08/07/2026) tadi.

Dikatakan Mia, edukasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap isu tersebut. Karena itu, dia menilai skema penanganannya perlu dibahas bersama antara pemerintah daerah, DPRD dan pemangku kepentingan lainnya.

“Intervensinya harus komprehensif. Kita perlu mendiskusikan dari sisi mana edukasi itu dimulai agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar,” katanya.

Baca juga :

Mia juga menilai penguatan regulasi menjadi bagian penting dalam upaya penanganan persoalan kesehatan masyarakat, termasuk meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Malang.

Dalam hal ini, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penanggulangan HIV/AIDS juga perlu segera dituntaskan.

“Karena regulasi itu akan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat program pemerintah dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Kami berharap pembahasan perda itu bisa segera dilakukan. Peningkatan kasusnya juga menjadi perhatian,” tuturnya.

Namun, Mia juga menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup apabila tidak diikuti program dan kebijakan yang selaras. Semua komponen yang ada, kata dia, harus lengkap, mulai dari edukasi, program, hingga regulasinya

“Kalau peraturan ada, tetapi program dan kebijakannya tidak diselaraskan, ya percuma,” tambahnya.

Mia juga mengingatkan, bahwa penanganan persoalan tersebut tidak hanya berfokus pada kondisi yang sudah terjadi, tetapi juga harus menyentuh aspek pencegahan sejak dini melalui edukasi kepada masyarakat. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya menyelesaikan yang tampak di permukaan, tetapi juga bagaimana mitigasinya. Kita perlu melihat apa yang belum dilakukan pemerintah daerah agar persoalan ini tidak terus meningkat,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata memiliki mobilitas penduduk yang tinggi. Karena itu, perlu dilakukan langkah pencegahan sejak dini agar masyarakat memahami dampak yang dapat ditimbulkan.

“Karena Kota Malang ini kota pendidikan dan kota pariwisata, tentunya hal-hal seperti itu juga ada terjadi di Kota Malang. Kami akan memberikan sosialisasi, terutama kepada OPD-OPD sektoral, agar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampaknya, baik terhadap kesehatan maupun yang lainnya,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (06/07/2026) tadi.

Selain sosialisasi, Pemkot Malang juga akan mengkaji berbagai aturan yang berkaitan dengan persoalan tersebut sebagai dasar penyusunan langkah penanganan ke depan. “Kami akan pelajari juga aturan yang terkait dengan LGBT. Yang jelas, secara dini kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para pendatang, sehingga kami berharap hal tersebut tidak terjadi di Kota Malang,” katanya.

Baca juga :

Saat ditanya mengenai sikap pemerintah terhadap fenomena LGBT, Wali Kota Wahyu menegaskan perlunya upaya pencegahan melalui program yang melibatkan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan. “Perlu kita cegah. Nanti ada program khusus, baik dari Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan, untuk memberikan gambaran mengenai dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa pengendalian HIV menjadi fokus pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinkes, hingga Mei 2026 terdapat 97 kasus baru HIV di Kota Malang. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 persen ditemukan pada kelompok Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL).

“Jadi Januari sampai Mei 2026 itu ada 97 kasus Orang dengan HIV (ODIV) baru. Perempuannya sekitar 22 persen dan laki-laki 78 persen,” tambah Husnul.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa langkah utama yang dilakukan bukan hanya penanganan pasien, tetapi juga memutus rantai penularan melalui deteksi dini. Saat ini, Kota Malang telah memiliki 16 fasilitas layanan kesehatan yang menyediakan layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT), pengobatan, dan pendampingan bagi orang dengan HIV.

“Prinsip kami adalah menemukan kasus baru sebanyak-banyaknya agar sumber penularannya bisa diketahui dan rantai penularannya dapat diputus,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Malang, Achmad Sholeh, mengatakan bahwa saat ini di Kota Malang terdapat 96 pondok pesantren. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 pondok pesantren telah mengantongi izin operasional.

“Kesra berkolaborasi dengan Kakan Kemenag Kota Malang untuk terus memberikan edukasi, terutama bagaimana pesantren ini ramah terhadap anak,” ujar Sholeh, Sabtu (06/06/2026) tadi.

Ditambahkannya, langkah preventif perlu terus diperkuat agar berbagai kasus yang melibatkan anak di lingkungan pendidikan dapat diminimalkan. Sholeh menegaskan persoalan tersebut tidak hanya berpotensi terjadi di pondok pesantren, tetapi juga di berbagai lingkungan pendidikan maupun aktivitas lainnya.

Baca juga :

“Hal seperti ini sebetulnya tidak hanya terjadi di pesantren. Di dunia pendidikan mana pun, bahkan di dunia atlet juga bisa terjadi ketika ada peluang, niat, dan kesempatan,” tambahnya.

Karena itu, Pemkot Malang bersama Kemenag akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola pondok pesantren agar mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi santri. Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan akan mendukung proses hukum apabila ditemukan pelanggaran atau tindak pidana di lingkungan pesantren.

“Pasti. Kalau sudah terjadi, kami akan mendukung penegakan hukum. Tetapi yang lebih penting adalah melakukan langkah-langkah preventif agar hal-hal seperti itu tidak terjadi,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, unsur penegak hukum juga akan dilibatkan dalam program pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi. Sehingga, potensi pelanggaran dapat ditekan sejak dini.

“Tentu pihak yang menangani hukum juga kami libatkan dalam upaya pencegahan agar hal demikian tidak terulang kembali,” imbuh Sholeh. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa saat ini tengah menggerakkan 16 Puskesmas yang ada di Kota Malang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Baik itu edukasi secara langsung maupun melalui media elektronik.

“Kami dari Dinkes Kota Malang melalui 16 Puskesmas, itu memberikan edukasi kepada masyarakat mulai dari pemahaman tentang Hantavirus, cara penularan, risiko kesehatan, hingga langkah pencegahan yang perlu dilakukan masyarakat,” kata Husnul, Selasa (12/05/2026) tadi.

Dijelaskan Husnul, bahwa Hantavirus merupakan penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Penularan dapat terjadi melalui air liur, urin, maupun kotoran hewan. Disebutkan ada tiga jalur utama penularan Hantavirus, yakni melalui udara (airborne), kontaminasi tangan dan luka terbuka.

Baca juga :

“Tapi pintu masuk paling banyak memang melalui saluran pernapasan,” ucapnya.

Untuk gejala awal Hantavirus, lanjutnya, disebut mirip infeksi virus pada umumnya, seperti demam tinggi, nyeri tubuh, pegal linu, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Namun, penyakit ini berpotensi menjadi fatal karena dapat menyerang organ ginjal sebagai target utama infeksi.

“Keluhan bisa mengarah ke gangguan ginjal, seperti perubahan warna urin atau jumlah urin yang berkurang,” tambahnya.

Dalam hal ini, Husnul mendorong masyarakat kembali menerapkan kebiasaan protokol kesehatan dasar, terutama penggunaan masker. Selain itu, masyarakat diminta berhati-hati saat membersihkan area berisiko seperti selokan, gorong-gorong, maupun tempat yang berpotensi menjadi sarang tikus.

“Yang paling sederhana adalah memakai masker, menjaga kebersihan tangan dan meningkatkan daya tahan tubuh,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Sekretaris Dinas (Sekdin) Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, dalam kesempatan itu hadir sebagai nara sumber pertama dengan materi integritas dan disiplin ASN. Dirinya menegaskan, bahwa integritas harus tercermin dari keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan.

“Integritas adalah kualitas yang tercermin dari keselarasan antara apa yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan. Jika kita sudah mempunyai nilai integritas yang tinggi, insyaallah enak dalam menjalankan tugas apa pun,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Sekdin Rosyta juga menekankan integritas menjadi benteng utama dalam mencegah praktik KKN. Dirinya mengingatkan, bahwa ASN berintegritas akan tetap bekerja maksimal baik saat diawasi maupun tidak.

Dalam arahannya, dirinya juga menyoroti akan pentingnya etika bermedia sosial bagi ASN di era digital. Jika dahulu berlaku istilah ‘mulutmu harimaumu’, maka sekarang menjadi ‘jempolmu harimaumu’.

Karena itu, Sekdin Rosyta meminta para ASN, agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak asal membagikan informasi. “Kami mengimbau, agar isi konten dibaca terlebih dahulu secara jelas. Sehingga, tidak membahayakan profesi jika ternyata mengandung hoaks,” paparnya.

Baca juga :

Sekdin Rosyta dalam momen itu juga turut memperkenalkan Aplikasi Lentera, untuk mendorong transparansi layanan kepegawaian dan mencegah pungutan liar. Dirinya menyatakan, agar seluruh layanan Dispendik gratis. Sehingga, tidak perlu menggunakan map, amplop, maupun transfer. Bahkan, Sekdin pun juga meminta doa, agar pihaknya sehat dan dapat terus meningkatkan layanan dengan baik.

Sementara dalam nara sumber kedua, Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, Sukarto, mensosialisasikan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2026 guna mencegah penyimpangan anggaran di sekolah. Dirinya menekankan, mengenai kepatuhan pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 dan Perbup Nomor 10 Tahun 2025.

Dirinya menyebut, lima prinsip dalam pengelolaan dana BOSP. Diantaranya, seperti fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Sukarto menegaskan, bahwa dana BOS hanya boleh masuk ke rekening resmi sekolah dan bukan rekening individu. “Dilarang transfer ke rekening pribadi, meminjamkan dana dan membangun gedung baru permanen. Pemeliharaan ringan dibatasi maksimal 20 persen dan seluruh pengadaan wajib mengacu SHS,” tegasnya.

Inspektorat berharap kepala sekolah, bendahara dan operator, agar lebih akuntabel dan profesional. Karenanya dirinya berharap, materi yang disampaikan dapat dipahami dan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sebagai ASN.

Melalui kegiatan ini, diharapkan menjadi momentum penegakan integritas, disiplin dan tata kelola keuangan yang transparan. Sehingga, seluruh ASN pendidikan dapat bekerja profesional dan menjunjung tinggi nilai Ber-Akhlak dalam melayani masyarakat. (had/gie/adv)

Outreach Coordinator 21 Hari Vegan, Oktariani, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan pilot project di Kota Malang, sebelum nantinya akan diperluas ke sekolah-sekolah dan berbagai komunitas lainnya. Karena menurutnya, kampanye pola makan nabati dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan meningkatnya dampak lingkungan dari industri peternakan.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa pilihan makanan juga berpengaruh pada keberlanjutan bumi,” kata Okta-sapaannya.

Dikatakannya, bahwa komunitas 21 Hari Vegan memiliki dua fokus utama, yakni edukasi publik melalui pendampingan daring dan kolaborasi dengan institusi. Salah satunya melalui pembukaan grup WhatsApp selama tujuh hari untuk peserta yang ingin mencoba pola makan berbasis nabati.

“Dalam grup tersebut peserta mendapatkan materi harian berupa resep makanan lokal, panduan praktis menjalani pola makan vegan, hingga sesi berbagi pengalaman bersama mentor yang telah menjalani gaya hidup vegan. Harapannya perubahan kecil pola makan bisa berdampak besar bagi kesehatan dan lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Dokter umum bersertifikasi gizi nabati, Rochelle Vernique Siem, menilai pola makan berbasis nabati sebenarnya memiliki dasar penelitian ilmiah yang kuat dalam pencegahan penyakit kronis. Menurutnya pola makan berbasis nabati tidak harus diterapkan secara ekstrem menjadi vegan penuh, melainkan dapat dimulai dengan konsep plant forward, yakni pola makan yang didominasi sumber pangan nabati namun tetap memperhatikan keseimbangan gizi.

Baca juga :

“Bisa diterapkan sejak bayi hingga lansia, tetapi harus disertai edukasi agar kebutuhan zat besi, kalsium, protein, dan vitamin B12 tetap terpenuhi,” jelas Rochelle.

Menurutnya, tren penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, hingga kanker meningkat seiring konsumsi makanan ultra proses yang tinggi. Karena itu masyarakat didorong bertransisi menuju makanan utuh (whole food) secara bertahap.

“Kalau konsumsi hewani berlebihan, risiko penyakit tidak menular meningkat. Sekarang anak-anak juga banyak terpapar makanan ultra proses yang memicu obesitas,” tuturnya.

Untuk anak-anak, kebutuhan protein nabati dapat dipenuhi bahan pangan lokal seperti kacang merah, kacang hijau, serta berbagai jenis polong-polongan yang mudah ditemukan di Indonesia. “Kebutuhan protein anak memang besar saat masa tumbuh kembang. Tetapi jumlah konsumsinya tetap menyesuaikan berat badan anak,” lanjutnya.

Di sisi lain, Chef Nova Swandara Putra menilai tantangan terbesar orang tua adalah keterbatasan waktu dalam menyiapkan menu sehat. Menurutnya, makanan nabati tidak terbatas pada tahu dan tempe saja. Beragam menu praktis dapat dibuat dari sayuran, jamur, hingga kacang-kacangan.

“Menu sederhana seperti sandwich sayur, sup, atau minuman jus kombinasi buah dan sayur bisa menjadi pilihan cepat bagi keluarga,” imbuh Nova.

Nova juga menyarankan orang tua mengenalkan makanan sehat secara bertahap, terutama bagi anak yang terbiasa mengonsumsi makanan ultra proses. Salah satunya dengan memodifikasi menu favorit anak, seperti nugget berbahan tempe atau tahu yang dipadukan dengan kacang merah. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa tinjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan imunisasi berjalan optimal, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi campak. Menurutnya, sebagian besar anak yang menjadi sasaran telah mengikuti imunisasi campak sesuai tahapan usia, mulai 9 bulan hingga 59 bulan.

“Beberapa sasaran sudah mengikuti semua tahapan imunisasi. Namun, memang masih ada sebagian kecil warga yang perlu pendekatan khusus karena masih beranggapan imunisasi campak tidak berdampak,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dalam hal ini, menurutnya Pemkot Malang terus melakukan berbagai upaya edukasi. Termasuk, juga pendekatan door to door kepada masyarakat yang belum bersedia mengikuti imunisasi.

Selain itu, tambahnya, Pemkot Malang tidak akan menyerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi campak. “Kita tidak putus asa. Pendekatan terus dilakukan bersama tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat agar warga memahami pentingnya imunisasi ini,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa penyakit campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Bahkan, satu penderita dapat menularkan kepada hingga 18 orang lainnya apabila tidak dilakukan pencegahan melalui imunisasi.

“Dampaknya bisa sangat fatal, bahkan sampai menyebabkan kematian. Karena itu kampanye ini terus kita gencarkan agar masyarakat sadar akan bahayanya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa upaya penurunan angka kematian ibu tidak hanya dilakukan saat masa kehamilan saja. Namun, juga melalui pendekatan siklus kehidupan.

“Intervensinya dari siklus kehidupan. Mulai remaja putri, pranikah, kehamilan, sampai persalinan,” ujar Husnul, Sabtu (14/02/2026) tadi.

Baca juga :

Husnul juga menjelaskan, bahwa salah satu langkah utama adalah memperkuat skrining ibu hamil guna mendeteksi risiko tinggi sejak dini. Selain itu, ibu hamil diwajibkan menjalani pemeriksaan minimal enam kali selama masa kehamilan.

“Persalinan juga harus dilakukan di fasilitas kesehatan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi,” katanya.

Menurutnya, edukasi kesehatan reproduksi sudah berjalan, termasuk pemeriksaan kesehatan pranikah yang menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM). Setiap calon pengantin diwajibkan melampirkan surat keterangan kesehatan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan.

“Untuk pranikah sudah ada persyaratan surat keterangan kesehatan dari kedua calon mempelai,” imbuh Husnul. (rsy/sit)