Melalui program ini, birokrasi yang selama ini dianggap kaku, kini berubah menjadi layanan yang hangat dan menyapa warga hingga ke depan pintu rumah. Bahkan, berdasarkan laporan komprehensif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, sepanjang tahun 2025, kolaborasi lintas sektor ini telah berhasil memfasilitasi kebutuhan dasar warga akan identitas diri. Sebanyak 1.976 dokumen kependudukan, berhasil diterbitkan dalam 12 rangkaian kegiatan yang tersebar di delapan kecamatan strategis.

Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro, dalam keterangannya menjelaskan bahwa perjalanan layanan jemput bola ini dimulai dengan intensitas tinggi pada Mei 2025. Desa Kramatsukoharjo di Kecamatan Tanggul, menjadi saksi betapa antusiasnya warga dalam menyambut kemudahan ini.

“Dalam empat kali kunjungan saja, tercatat 719 dokumen rampung diselesaikan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari ratusan warga yang kini memiliki kepastian hukum atas status kependudukannya,” kata Bambang Saputro, Kamis (26/03/2026) tadi.

Baca juga :

Keunikan program ini, ujarnya, terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan kearifan lokal. Selain Bunga Desaku, layanan Adminduk juga hadir di tengah keriuhan Pasar Murah di Kecamatan Arjasa pada awal Juni. Hal ini, membuktikan bahwa pengurusan dokumen negara kini bisa dilakukan sambil berbelanja kebutuhan pokok, sebuah pendekatan yang sangat meringankan beban masyarakat.

Data ini juga menunjukkan dinamika yang menarik. Jika di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, ada lonjakan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang mencapai 349 layanan dalam sehari, di tempat lain seperti Panti dan Tempurejo, volume layanan mungkin lebih sedikit namun tetap esensial.

Setiap lembar KTP yang tercetak, totalnya mencapai 1.090 lembar sepanjang tahun. Ini adalah kunci bagi warga untuk mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perbankan.

Melalui gaya kepemimpinan yang turun langsung ke lapangan, Pemkab Jember tidak hanya memberikan dokumen fisik, tetapi juga rasa aman dan pengakuan bagi setiap jiwa yang berdomisili di Bumi Pandhalungan. (rio/gie/adv)

Pria yang akrab disapa Suwarjana, itu menyampaikan bahwa penghentian sementara MBG dinilai lebih rasional dibandingkan tetap menyalurkan makanan ke rumah siswa. “Menurut kami tidak efektif kalau tetap dilaksanakan atau diantar ke rumah. Untuk sementara mayoritas dihentikan dulu. Toh dananya bisa digunakan untuk kegiatan MBG berikutnya saat anak-anak masuk sekolah,” ujar Suwarjana.

Dikatakannya, bahwa keputusan pelaksanaan MBG selama libur sekolah sepenuhnya berada di tangan masing-masing sekolah. Disdikbud Kota Malang pun menurutnya tidak mengeluarkan imbauan tertulis untuk menghentikan program tersebut.

“Keputusan tetap di masing-masing sekolah. Kami juga tidak mengimbau secara resmi,” katanya.

Baca juga :

Meski begitu, dari hasil evaluasi sebagian besar sekolah memilih menghentikan sementara program MBG selama liburan. Salah satu pertimbangannya adalah kendala teknis jika makanan harus diantarkan ke rumah siswa.

“Kalaupun diantar ke rumah itu repot, kasihan SPPG-nya. Selain itu, kita juga tidak tahu apakah anak-anak ada di rumah atau justru liburan ke luar kota,” ucapnya.

Suwarjana mengaku, bahwa pihaknya juga sempat menyarankan secara lisan agar MBG dihentikan sementara selama libur panjang, meski tidak dalam bentuk imbauan tertulis. “Kemarin memang kami sarankan untuk dihentikan dulu karena kondisinya liburan,” tambahnya.

Sementara soal anggaran, Suwarjana menegaskan tidak ada pengalihan dana. Anggaran MBG hanya dicairkan berdasarkan pengajuan dari SPPG. “Bukan dialihkan. Selama SPPG tidak mengajukan, maka anggaran tidak akan dicairkan. Jadi saya kira aman,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Dirinya memastikan, integrasi penanganan bencana antara BPBD, Polri, TNI, serta relawan lokal berjalan lancar. “Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar setiap respons cepat dan tepat sasaran. Posko Darurat yang terintegrasi memungkinkan kita memantau kondisi sungai secara real time dan menyiapkan langkah mitigasi lebih awal,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ex Officio Kepala BPBD Lumajang, Sabtu (06/12/2025) tadi.

Baca juga :

Pemerintah Daerah (Pemkab) Lumajang menekankan, pendekatan ini bersifat proaktif. Tim gabungan melakukan pemetaan wilayah rawan, memperkuat tanggul sungai dan membekali relawan dengan pengetahuan serta perlengkapan darurat. Hal ini, bertujuan agar risiko terhadap warga dapat ditekan sebelum terjadinya banjir lahar dingin berikutnya.

“Kesiapsiagaan tidak hanya tentang menunggu bencana datang, tetapi juga menyiapkan strategi mitigasi, jalur evakuasi dan penguatan fisik tanggul. Semua ini harus berjalan bersamaan agar warga tetap aman,” urainya.

Langkah-langkah tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama, sekaligus membangun ketahanan masyarakat melalui penguatan kapasitas relawan dan sinergi lintas instansi. Dengan strategi ini, diharapkan dampak banjir lahar dingin di Candipuro dapat diminimalkan dan kesiapsiagaan masyarakat semakin tinggi. (kom/adi/gie)

Hadir dalam agenda ini, Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari, Ketua Harian TPID sekaligus Pj Sekda, Rey Suwigtyo, serta Deputi Bank Indonesia Cabang Malang, Dedi Prasetyo.

Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa pada periode akhir tahun, ruang intervensi terhadap inflasi cukup terbatas sehingga keberadaan pasar murah menjadi instrumen yang paling efektif dan cepat. “Lonjakan harga sedikit saja dapat langsung kita tekan dengan pasar murah. Ini terapi yang paling efisien,” ujar Wali Kota Aminuddin.

Dirinya mengingatkan, akan pentingnya peran camat dan perangkat kewilayahan dalam memantau cuaca dan kondisi lahan hortikultura yang mendekati masa panen. Informasi cuaca harus disebarkan secara cepat agar petani dapat mengambil langkah mitigasi, seperti percepatan panen untuk menghindari kerusakan akibat hujan.

Dirinya meminta, BPBD dan perangkat daerah terus memantau kondisi cuaca hingga pertengahan Januari 2026 untuk mengantisipasi potensi gangguan yang dapat mempengaruhi produksi pertanian maupun pergerakan harga.

Dokter Amin juga menyinggung, tingginya konsumsi emas masyarakat yang berdampak pada inflasi daerah, serta kebutuhan pengawasan terhadap komoditas transportasi dan kebutuhan perayaan tahun baru. Menurutnya, stabilitas inflasi di kisaran 2,5 persen sangat penting untuk memberikan kepastian bagi investor dan masyarakat.

Baca juga :

“Inflasi yang stabil akan menciptakan iklim investasi yang baik dan memberikan rasa aman bagi warga bahwa harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” ujarnya.

Melalui HLM TPID ini, Dokter Amin berharap sinergi antar lembaga semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjelang masa libur akhir tahun.

Sementara itu, Ketua Harian TPID, Rey Suwigtyo, memaparkan implementasi strategi 4K sepanjang tahun 2025 di Kota Probolinggo, yaitu meliputi keterjangkauan harga, melakukan intervensi pemantauan harga komoditas pangan utama seperti beras, minyak goreng dan komoditas penyumbang inflasi lainnya.

Ketersediaan pasokan, memastikan pasokan pangan, baik yang dikuasai pemerintah maupun yang tersedia di gudang, pasar tradisional dan ritel modern. Lalu, kelancaran distribusi, memastikan tidak ada hambatan distribusi pangan, termasuk kelancaran perjalanan kendaraan pengangkut komoditas. Selanjutnya komunikasi efektif, menyampaikan informasi harga dan stok secara transparan kepada masyarakat, sekaligus mengimbau perilaku konsumsi bijak.

Dirinya juga memaparkan berbagai langkah konkret yang dilakukan Pemkot Probolinggo, seperti pelaksanaan pasar murah, Sidak harga, kerja sama lintas daerah, termasuk dengan Kabupaten Blitar untuk pasokan daging ayam dan telur serta penguatan gerakan menanam di lingkungan perangkat daerah.

“Meski inflasi di Kota Probolinggo pada triwulan kedua 2025 masih terkendali, kita tetap harus waspada terhadap potensi tekanan harga jelang Nataru 2026. Kami berharap ketersediaan pasokan tetap aman,” tegasnya. (kom/pro/gie)

Kehadiran Tim RBP Mabes Polri ini, guna memastikan inovasi pelayanan publik Polresta Malang Kota bisa berkelanjutan. Termasuk, berdampak positif bagi masyarakat dan sejalan dengan upaya Polri sebagai institusi profesional, modern serta dipercaya publik.

Brigjen Pol Gunarso menegaskan bahwa verifikasi lapangan menjadi langkah yang sangat penting karena semua laporan harus dicek secara langsung. “Penilaian tidak hanya berdasarkan dokumen. Kami datang ke seluruh wilayah, termasuk Polda Jatim dan salah satunya Polresta Malang Kota. Memastikan kinerja rekan-rekan yang sudah luar biasa dan benar-benar melindungi serta melayani masyarakat ditingkat wilayah,” ujarnya.

Baca juga :

Pihaknya menyoroti, mengenai peningkatan kecepatan respons laporan masyarakat melalui perangkat komunikasi. Juga mengingatkan bahwa yang paling utama adalah respon langsung petugas di lapangan.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, saat pemaparan menjelaskan pengembangan Aplikasi Jogo Malang Presisi berbasis WhatsApp yang diluncurkan 7 Agustus lalu. Aplikasi ini, terintegrasi dan sudah menggandeng 9 rumah sakit dan 23 instansi di Kota Malang, bahkan sudah memiliki MoU. Selain itu, juga menyediakan layanan pengaduan terpadu, informasi umum dan layanan Presisi Kepolisian.

“Sejak diluncurkan, sudah ada sekitar 2.000 lebih pengguna yang memanfaatkan aplikasi ini dengan mudah,” jelasnya.

Usai asistensi di Ballroom Sanika Satyawada, tim meninjau ruang pelayanan terpadu, MCC, SPKT dan ruang Pelayanan Publik Polresta Malang Kota untuk melihat langsung implementasi inovasi yang telah dilaporkan. (gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) tersebut merupakan bantuan dari Presiden RI, Probowo Subianto senilai Rp 500 juta. Yang mana, panen padi dengan menggunakan mesin tersebut dinilai jauh lebih efisien dibanding cara manual.

“Selisihnya luar biasa. Empat hektare bisa selesai hanya dalam dua hari dan langsung masuk karung. Sementara kalau manual butuh 16 hari. Sehingga dari segi waktu, biaya dan tenaga, penggunaan mesin ini sangat menguntungkan,” kata Wali Kota Wahyu.

Meski menggunakan tenaga mesin, dirinya juga berharap agar buruh tani tidak perlu risau. Itu karena, tenaga manusia masih tetap dibutuhkan untuk pengolahan lahan.

“Kalau di Kota Malang sendiri, kami kekurangan tenaga dan selama ini banyak memanfaatkan buruh dari Kabupaten Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Saat disinggung terkait kemungkinan pengadaan mesin panen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurutnya akan dipertimbangkan efektivitas dan skala prioritasnya terlebih dahulu. “Kalau memang efektif, tentu bisa kita anggarkan. Tapi kita tetap harus melihat efisiensi dan kebutuhan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa hasil panen menggunakan alat tersebut sedikit lebih bersih karena proses pemisahan batang dan bulir dilakukan secara mekanik. “Tadi dapat satu karung, beratnya kurang lebih 60 kg. Kemudian setengah hektare kurang lebih dapar 60 karung. Kalau bobotnya sama dengan manual cuma kecepatan, penggunaan tenaga dan biaya lebih irit dengan menggunakan mesin ini,” ucap Slamet.

Untuk pengelolaan alat combine harvester, nantinya akan dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di empat kecamatan. Dengan menggunakan alat tersebut, menurutnya juga tidak akan mengurangi peran buruh tani sepenuhnya.

“Mereka tetap dibutuhkan pada tahapan pengolahan lahan seperti membrujul, melembutkan dan menanam. Kami juga melihat perlunya penambahan alat tersebut, minimal dua unit lagi agar bisa digunakan bergiliran saat musim panen serentak,” imbuh Slamet. (pro/rsy/sit)

Direktur RS Hermina Tangkubanprahu, dr Agnes Widayu Estiningsih, menjelaskan bahwa RS Hermina memiliki Tim Code Stroke yang siaga menangani pasien stroke selama 24 jam. Tim ini, disebut mampu memberikan intervensi medis dalam waktu maksimal 60 menit sejak pasien tiba di rumah sakit.

“Agar peluang kesembuhan maksimal, pasien harus dibawa ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 4,5 jam sejak munculnya gejala stroke,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa stroke adalah penyebab kematian dan kecacatan utama di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko kecacatan permanen. “Penanganan stroke harus secara cepat, tepat dan terstandar. Kecepatan diagnosis, efektivitas tim medis, hingga hasil pemulihan pasien harus benar-benar diperhatikan,” jelasnya.

Baca juga :

Dirinya mengapresiasi seluruh tim medis, khususnya Tim Code Stroke RS Hermina, yang telah bekerja keras selama lebih dari 6 bulan untuk memastikan pasien stroke mendapatkan penanganan terbaik. Baik itu dari kondisi lumpuh hingga bisa pulang tanpa alat bantu.

Ketua Tim Code Stroke RS Hermina, dr Siti Nurlela, menjelaskan bahwa RS Hermina telah menyiapkan skema penanganan terpadu. Termasuk, edukasi bagi satpam rumah sakit, tim medis IGD hingga koordinasi dengan PSC 119 untuk penjemputan cepat pasen.

“Code Stroke tidak hanya dipengaruhi satu atau dua orang saja, namun ini adalah tim. Semua mengetahui tugasnya masing-masing. Penanganan harus cepat dan efektif. Kami juga mengandeng PSC. Sebab membawa pasien ke rumah sakit juga sangat penting agar mendapat bantuan secepatnya,” ujarnya.

Untuk setiap bulan, RS Hermina rata-rata mendapat sekitar 300 pasien stroke. Namun dari angka 300 itu, hanya 10 persen yang datang dengan golden periode. Yakni, waktu kurang dari 4,5 jam pertama setelah gejala stroke muncul. “Agar deteksi stroke dapat diketahui, kami memberikan sosialisasi ke Posyandu, Puskesmas, sekolah dan beberapa lokasi lainnya. Memberikan informasi kepada warga agar gejala stroke dapat terdeteksi karena butuh penanganan cepat,” tambahnya. (gie)

Pelaksanaan kegiatan ini, dibuka langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Politeknik Angkatan Darat (Poltekad) Malang, Kamis (15/05/2025) malam.

Wali Kota Wahyu Hidayat menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi wahana yang dapat memberikan satu output positif dalam mempercepat pelaksanaan transformasi birokrasi, terutama transformasi ASN sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah. Sementara kegiatan sendiri, digelar selama 3 hari di Poltekad Malang, mulai 15 hingga 17 Mei 2025, dengan menyasar seluruh jajaran perangkat daerah, dari sekretariat daerah hingga para lurah. Sedangkan tujuan pelaksanaan, untuk memperkuat solidaritas dan sinergisitas internal birokrasi agar terwujud revolusi dalam pelayanan publik yang lebih baik.

“Pelatihan seperti ini menjadi sangat penting, karena tidak hanya melatih kepemimpinan namun juga memperkuat fondasi budaya kerja menuju ASN yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel dalam kinerja, kompeten, adaptif terhadap perubahan, serta kolaboratif yang juga kita kenal sebagai core values ASN berakhlak,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu pun berpesan, agar pelatihan ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial. Namun, juga sebagai ruang reflektif dan transformasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan berdaya saing. Sehingga, masyarakat diharapkan akan langsung merasakan dampaknya melalui pelayanan yang lebih cepat, efisien dan proaktif.

“Kami menghadirkan nara sumber-nara sumber yang berkualitas agar ASN semakin memahami regulasi dan tanggung jawabnya. Harapannya, pelatihan ini menjadi titik tolak terciptanya koordinasi, kolaborasi dan solidaritas yang semakin kuat,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, yang hadir sebagai nara sumber utama menyampaikan bahwa penyamaan frekuensi antara pimpinan dan seluruh ASN adalah kunci mewujudkan visi ‘Menuju Malang Mbois Berkelas’ melalui Dasa Bakti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. “ASN harus bergerak dengan pola plan, do, check, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang jelas. Di sinilah revolusi pelayanan publik dimulai. ASN harus bergeser dari sekadar mengejar kinerja ke arah produktivitas yang konkret. Jadi, harus berani keluar dari zona nyaman, berinovasi dan memberikan pelayanan yang jemput bola,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu dirinya juga menekankan bahwa pertemuan langsung antara para pemimpin daerah, mulai dari Sekda hingga lurah, akan mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih solutif dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Malang ingin memastikan bahwa setiap ASN mampu menjadi pemimpin dalam lingkup tugasnya, mengambil inisiatif dan bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang adaptif dan progresif diharapkan menjadi standar baru birokrasi Kota Malang.

Dengan pelatihan ini, ujarnya, masyarakat Kota Malang akan mendapat pelayanan yang tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih humanis dan berdampak nyata. Mulai dari urusan administratif yang semakin mudah, respons cepat terhadap aduan warga, hingga inovasi pelayanan yang menjangkau langsung ke masyarakat. (kom/mlg/gie)

Pria yang kerap disapa Rahmat, itu menyampaikan bahwa kebijakan tersebut, telah berlangsung sejak Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu. Itu juga telah memperlancar arus lalu lintas, khususnya dari arah Sarinah yang sebelumnya kerap terjadi kemacetan.

“Alhamdulillah, dengan steril parkir di sisi kanan berhasil mengurangi kepadatan hingga 50 persen. Sebelumnya, kendaraan parkir di kedua sisi jalan, membuat arus lalu lintas tersendat. Nah kalau sekarang ini kendaraan mulai mengalir lebih lancar,” ujar Rahmat Jumat (10/01/2025) tadi.

Selain pengaturan steril parkir tersebut, Dishub Kota Malang juga telah memanfaatkan area parkir terpusat untuk kendaraan roda dua. Lokasi parkir ini berada di eks Mandiri Syariah Kayutangan Heritage dan eks Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jalan Majapahit.

“Untuk di eks Mandiri Syariah itu bisa menampung sekitar 450 kendaraan roda dua, sementara di eks DLH mampu menampung sekitar 250 kendaraan roda dua dan 14 kendaraan roda empat. Pada saat Nataru itu mampu menampung kendaraan wisatawan,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Rahmat juga menuturkan bahwa Dishub Kota Malang saat ini sedang mempersiapkan pembangunan fasilitas parkir baru di eks Bank Mandiri. Proses pembayaran tanah senilai Rp 25,3 miliar dijadwalkan selesai pada Januari 2025, diikuti dengan lelang Detail Engineering Design (DED) dan kajian lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

“Jika semua dokumen selesai, konstruksi diharapkan dimulai pada Mei 2025, dengan target pembangunan fisik selesai pada September 2025,” lanjutnya.

Nantinya selama proses pembangunan berlangsung, sisi kanan jalan yang sebelumnya steril akan kembali digunakan untuk parkir sementara. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan kemacetan sementara waktu.

“Selama pembangunan, parkir di sisi kanan akan diperbolehkan lagi, sehingga kemungkinan kemacetan akan kembali. Namun, ini hanya bersifat sementara, sekitar empat bulan,” tambahnya.

Namun, setelah pembangunan parkir di Eks Bank Mandiri Syariah selesai, menurutnya Dishub Kota Malang berencana menjadikan kedua sisi jalan di kawasan Kayutangan Heritage steril dari parkir kendaraan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan hingga 100 persen dan meningkatkan kenyamanan pengunjung di kawasan tersebut.

“Target akhirnya adalah membuat kedua sisi jalan steril dari parkir kendaraan. Dengan ini, kawasan Kayutangan Heritage akan menjadi lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat,” imbuh Rahmat. (rsy/sit)