“Prinsip tersebut menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan penataan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Menurut Bunda Indah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran, digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, di tengah meningkatnya biaya operasional, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai langkah penyesuaian agar belanja daerah tetap sehat dan program prioritas dapat terus berjalan.

“Efisiensi ini bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Justru kami ingin memastikan anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Bunda Indah menjelaskan, bahwa langkah efisiensi operasional dilakukan agar ruang fiskal daerah tetap terjaga dan dapat mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga program-program pemberdayaan masyarakat. “Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan pola pengelolaan anggaran dengan kondisi yang berkembang tanpa mengurangi komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dirinya menegaskan, bahwa kebijakan penataan kendaraan dinas merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas belanja operasional. Sehingga, alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

“Kita harus memberikan contoh bahwa pemerintah juga melakukan efisiensi ketika biaya operasional meningkat. Yang terpenting, pelayanan tetap berjalan dan anggaran dapat lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Bunda Indah mengajak seluruh perangkat daerah, untuk mendukung semangat efisiensi yang berorientasi pada hasil. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga oleh ketepatan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya menjaga keseimbangan antara efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, anggaran daerah diharapkan semakin mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Lumajang. (kom/lmj/gie)

Pada 2026, dana transfer pusat ke Banyuwangi turun hampir 20 persen, yakni di angka sekitar Rp 665 miliar. “Ini adalah tantangan besar buat kita semua. Bagaimana dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar. Layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan dan lingkungan tidak boleh terganggu harus tetap berjalan dengan baik,” kata Bupati Ipuk.

Di tengah tantangan tersebut, ujarnya, kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi. “Bagaimana di tengah berkurangnya transfer pusat, kita semua harus lincah menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja kita tanpa harus menambah biaya,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dalam pelantikan itu, Bupati Ipuk melantik sejumlah pejabat, yang diantaranya seperti, Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta dr Siti Asiyah Anggraeni sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus Plt Direkrut RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah. 

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik. “Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik dan capaian kinerjanya semakin lebih meningkat lagi,” papar Bupati Ipuk.

Dirinya juga mengingatkan, bahwa setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi. “Jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, tapi karena kinerja masing-masing. Bukan karena kedekatan dengan bupati. Saya pastikan bahwa penunjukan ibu bapak semua bebas dari uang atau dana yang diperuntukkan untuk saya,” terang Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Melalui pelantikan itu, Bupati Yuhronur berpesan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dimutasi, dapat menyelesaikan berbagai tantangan ke depan, utamanya efektivitas anggaran. Sebab, di tengah dukungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengalami efisiensi, pemerintah daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Efisiensi jangan dilihat sebagai bencana, tapi kita lihat sebagai penggerak agar setiap program bisa memberikan manfaat besar, setiap rupiah yang kita keluarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mempunyai dampak yang bearti bagi masyarakat,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Selain itu, dirinya juga menekankan tantangan dan kebutuhan masyarakat kian kompleks. ASN sebagai pelayan masyarakat, harus memberikan pelayanan terbaik. Serta, mampu mempersiapkan program yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat terlaksana di Lamongan. Beberapa program tersebut, seperti Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan lainnya.

“Kita sepakat jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan harus optimis menatap ke depan. Tantangan terus berubah dan semua harus dihadapi dengan solidaritas dan kekompakan kita di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan solidaritas, disiplin, kerja sama baik, saling menguatkan InsyAllah tantangan ini akan kita pecahkan sebaik baiknya,” ujar Bupati Lamongan.

Beberapa pejabat yang dilantik, diantaranya Moh Chaidir Anas sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Mugito sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Aris Wibawa sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda, Pujobroto Irawan Putra sebagai Sekertaris DPRD, Etik Sulistiyani sebagai Asisten Administrasi Umum Setda dan Edy Yunan Achmadi sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah serta beberapa lainnya. (kom/son/gie)