Perempuan yang akrab disapa Mia, itu mengatakan bahwa skema tersebut dinilai lebih efisien. Terlebih, saat ini tengah diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Kalau anggaran modal bukan dari APBD, tetapi dari Himbara, pinjaman. Jadi pemerintah kota tidak terbebani langsung oleh anggaran daerah,” ujar Mia, Selasa (14/10/2025) tadi.

Meski begitu, Mia menegaskan bahwa Pemkot Malang tetap perlu memberikan pendampingan, agar koperasi bisa berjalan sesuai target. Sehingga, diharapkan tidak ada kendala yang terjadi di lapangan.

Baca juga :

“Saya berharap antusiasme masyarakat yang tinggi untuk memulai koperasi ini tidak padam hanya karena kendala anggaran. Pemerintah Kota Malang harus tetap mendampingi program ini,” tambahnya.

Program Koperasi Merah Putih sendiri, merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan koperasi di tingkat kelurahan. “Kita semua harus ikut membantu agar program ini sukses. Sebab ini adalah konsep baik dari pemerintah pusat untuk masyarakat,” imbuh Mia.

Sebagai informasi, para pengurus KKMP Kota Malang sebelumnya telah mengikuti pelatihan peningkatan dan pengembangan yang digelar oleh Pemkot Malang melalui Diskopindag Kota Malang, pada Senin (13/10/2025) kemarin. (rsy/sit)

Dalam pelaksanaan itu, Bupati Ipuk juga menyoroti berbagai aspek pelayanan. Baik itu mulai dari kebersihan ruang kerja hingga sikap petugas saat melayani masyarakat. Sementara Sidak sendiri, diantaranya dilakukan di Kantor Desa Tukang Kayu di Kabupaten Banyuwangi, Kantor Pasar Pelayanan Umum Rogojampi dan Puskesmas Benculuk di Kecamatan Cluring.

Saat di Kantor Desa Tukang Kayu, Bupati Ipuk memeriksa secara menyeluruh setiap ruangan, seperti ruang staf dan ruang pelayanan. Dirinya sempat mengingatkan kepada Kepala Puskesmas, karena masih banyak titik yang kotor dan tidak rapi.

“Meskipun libur Lebaran, kebersihan tetap harus dijaga, penataan ruangan juga harus baik dan rapi. Sehingga, masyarakat nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Serta, galon air minum di ruang pelayanan harus diisi, jangan sampai kosong seperti ini,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya pemanfaatan fasilitas perkantoran secara efisien. “Penghematan energi perlu dikembalikan. Jangan hanya menyalakan AC, cukup nyalakan lampu saja,” imbuhnya.

Baca juga :

Selain kebersihan, Bupati Ipuk juga memperhatikan antara lain keramahtamahan staf, pengaturan antrian pengunjung serta kebersihan gedung pelayanan. Dirinya juga sempat berbincang dengan warga, yang mengurus dokumen kependudukan di Pasar Pelayanan Publik Rogojampi.

“Semua layanan publik sudah dibuka dan berjalan normal. Banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan kesehatan dan pengurusan dokumen,” tambah Bupati Ipuk.

Pada kesempatan itu, dirinya juga mengecek kehadiran ASN di hari pertama bekerja. Berdasarkan laporan BKPP, tidak ada ASN yang mangkir dan hanya beberapa saja yang masih cuti karena melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), Ilzam Nuzuli, menambahkan bahwa kehadiran pegawai Pemkab Banyumas pada hari pertama pasca libur Lebaran, untuk ASN non guru mencapai 95 persen. Untuk guru ASN sendiri, baru yang masuk 9 April 2025.

“Untuk 5 persen ASN non guru yang berhalangan hadir karena cuti dengan alasan mendesak,” kata Ilzam. (kom/bwi/sit)

Meskipun saat ini proses efisiensi masih dalam tahap pemangkasan anggaran di berbagai sektor di setiap kegiatan, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan bahwa hingga saat ini sudah terkumpul sekitar Rp 36 miliar dari total yang dibutuhkan. “Efisiensi masih gambaran, karena belum ada keputusan resmi dan sekarang ini terus berlanjut. Karenanya sekarang, kita lagi mengumpulkan sekitar Rp 36 miliar, sedangkan yang diefisiensi Rp 54 miliar,” katanya, Sabtu (22/03/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, meski pemotongan anggaran dari pusat mencapai Rp 54 miliar, pihaknya berusaha mengefisiensi berbagai kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menutup kekurangan tersebut. “Kendalanya adalah setiap OPD sudah menetapkan target-target tertentu. Sehingga, untuk menentukan apa yang bisa diefisiensi, sangat sulit. Teman-teman OPD khawatir, targetnya tidak terpenuhi,” tambah Doding.

Baca juga :

Sehingga, ungkapnya, saat ini pihaknya mengaku masih perlu melakukan pendalaman-pendalaman lagi sampai TAPD menyelesaikan progres nilai efisiensi. Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk pemenuhan efisiensi anggaran, diantaranya untuk anggaran rapat, perjalanan dinas, konsumsi (Mamin) dan biaya konsultan, yang selama ini menjadi pos pengeluaran yang dapat disesuaikan.

“Efisiensi ini harus selesai setelah Hari Raya Idul Fitri, agar APBD dapat berjalan sesuai target,” imbuhnya.

Disinggung terkait dengan infrastruktur, Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa program prioritas untuk pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan meskipun anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) mengalami pemotongan. “Infrastruktur prioritas tetap berjalan, karena yang dipotong hanya DAK. Sedangkan angaran yang selain dari DAU, tetap tersedia untuk mendukung pembangunan,” papar Doding. (mil/sit)