Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kabupaten Jember, Arief Tjahyono, dalam sambutannya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026. “Aturan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat,” katanya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa pihaknya mengusung semangat Transparan, Objektif, Berkeadilan, Akuntabel dan Tanpa Diskriminasi (TOBAT), sebagai nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh penyelenggara pendidikan di Jember. Salah satu poin krusial yang dibahas, adalah penyesuaian jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (Rombel).

Baca juga :

Kebijakan terbaru itu, menetapkan standar yang lebih ketat demi efektivitas kegiatan belajar mengajar, maksimal 28 siswa untuk kelas SD dan 32 siswa untuk kelas SMP. Langkah ini diambil, untuk memastikan interaksi guru dan murid lebih berkualitas, meskipun di sisi lain memberikan tantangan tersendiri pada daya tampung sekolah negeri.

Data menunjukkan, disparitas yang signifikan antara jumlah SD Negeri sebanyak 903 sekolah dan SMP Negeri sebanyak 94 sekolah di Jember. Sementara menanggapi hal ini, Dispendik mengajak masyarakat untuk tidak hanya terpaku pada sekolah negeri. Kolaborasi dengan sekolah swasta dan madrasah di bawah naungan Kemenag, menjadi kunci agar seluruh lulusan SD tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Sistem jalur masuk pun telah dipetakan dengan jelas. Untuk jenjang SMP, jalur domisili mendominasi dengan kuota 50 persen, disusul prestasi 25 persen, afirmasi 20 persen dan perpindahan tugas orang tua sebanyak 5 persen.

Dispendik menjamin, bahwa seluruh proses akan dilakukan secara digital dan terintegrasi untuk menutup celah kecurangan. Dengan sosialisasi ini, diharapkan orang tua dan pihak sekolah memiliki kesepahaman yang sama demi masa depan pendidikan anak-anak di Bumi Pandhalungan. (rio/gie/adv)

Dua penghargaan yang diraih itu, yakni Commitment to the Development Halal Ecosystem & Perspective 2026 serta Commitment to the Development of the Halal Innovation, Collaboration & Public Empowerment 2026 untuk kategori pemerintah kota. Capaian tersebut, menegaskan posisi Kota Malang sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong pengembangan ekosistem halal berbasis kolaborasi lintas sektor.

“Alhamdulillah, Pemkot Malang kembali mendapat apresiasi terkait pengembangan ekosistem halal. Sebelumnya kami juga meraih penghargaan Halal Awards dari Kementerian Perindustrian, dan hari ini mendapat dua penghargaan dari UB,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai pelaku UMKM, akademisi, komunitas masyarakat, sektor perbankan hingga media yang turut memperkuat ekosistem halal di Kota Malang. Wali Kota Wahyu menegaskan, penguatan ekosistem halal menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga :

Melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Pemkot Malang secara aktif melakukan sosialisasi, pendampingan teknis hingga fasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha. “Kami bekerja sama dengan lembaga penjamin produk halal. Sertifikasinya difasilitasi gratis, terutama bagi UMKM dan pedagang kaki lima agar semakin banyak produk yang memiliki jaminan halal,” jelasnya.

Langkah tersebut, dinilai menjadi fondasi penting dalam memperluas pasar produk lokal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Kota Malang. Ke depan, Wali Kota Wahyu menegaskan penguatan ekosistem halal akan terus menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah, khususnya untuk mendorong produk makanan berbasis UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional bahkan global.

“Kami ingin produk makanan UMKM Kota Malang memiliki daya saing kuat, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional,” tegasnya.

Sebagai informasi, penghargaan UB Halal Metric diberikan berdasarkan lima indikator penilaian utama, meliputi kebijakan, inovasi, edukasi, ekosistem halal, serta infrastruktur halal. Penilaian mencakup tiga kategori utama, yakni industri, pemerintahan dan perguruan tinggi yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengembangan ekosistem halal secara berkelanjutan. (rsy/sit)

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, mengatakan bahwa regulasi tersebut dinilai penting agar keberadaan becak listrik dapat berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para pengemudinya. Sehingga, operasional becak listrik perlu didukung dengan aturan teknis yang jelas dari pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi teknis, misalnya terkait jalur operasional, titik mangkal, hingga aspek keselamatan berkendara. Dengan begitu, becak listrik tidak hanya menjadi bantuan simbolis, tetapi benar-benar bisa menjadi sumber penghidupan yang layak bagi pengemudinya,” ujar Suryadi, Selasa (17/03/2026) tadi.

Selain regulasi, Suryadi juga menilai perlu adanya ekosistem ekonomi yang mendukung agar keberadaan becak listrik memiliki pasar penumpang yang jelas. Dirinya menyebut, penempatan becak listrik di kawasan strategis seperti area wisata, pusat kota, pasar, terminal, maupun kawasan pendidikan dapat menjadi salah satu solusi.

“Kalau ditempatkan di kawasan yang memiliki potensi penumpang, tentu peluang mereka mendapatkan penghasilan juga akan lebih besar,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut, DPRD Kota Malang juga mendorong dinas terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinsos P3AP2KB, serta Diskopindag untuk melakukan pendampingan kepada para pengemudi becak listrik. Pendampingan tersebut dapat berupa pendataan yang jelas, pembinaan berkala, hingga penguatan kelembagaan melalui koperasi atau paguyuban.

“Sehingga dengan adanya wadah kelembagaan itu sangat penting, agar para pengemudi becak listrik tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka,” ucapnya.

Selain itu, Suryadi juga mengusulkan agar becak listrik dapat diintegrasikan dengan konsep wisata kota serta transportasi ramah lingkungan di Kota Malang. Dengan langkah tersebut, becak listrik tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga berpotensi menjadi ikon transportasi ramah lingkungan yang dapat menarik minat masyarakat maupun wisatawan.

“Kalau dikelola dengan baik, becak listrik ini bisa menjadi bagian dari paket wisata kota sekaligus mendukung ekonomi kerakyatan di Kota Malang,” imbuh Suryadi. (rsy/sit/adv)

Dalam pelaksanaan itu, tidak kurang sekitar 4 ribu bibit ikan dilepas ke Ranu Sentong. Sejumlah ikan itu, terdiri dari 2 ribu ekor Ikan Tawes, yang merupakan jenis ikan lokal Kota Probolinggo dan kini mulai langka, serta Ikan Baderbang. Sementara pelaksanaan restocking sendiri, menjadi bagian dari strategi pemulihan ekosistem perairan umum darat yang berkelanjutan.

Wali Kota Aminuddin mengatakan bahwa kegiatan ini tidak sekadar menebar ikan, tetapi juga menanam harapan bagi masa depan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. “Ranu Sentong ini punya potensi besar. Kita jaga bersama lingkungannya, kita rawat ekosistemnya dan kita kelola dengan bijak. Saya mengajak Pokdarwis dan Pokmaswas untuk terus meramaikan sekaligus menjaga kawasan ini agar tetap bersih dan menarik sebagai destinasi wisata,” kata wali kota.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Pemkot Probolinggo membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk investor, guna menghadirkan fasilitas pendukung yang ramah lingkungan. “Hindari konflik, tapi berkompromilah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi lokal. Sehingga, manfaatnya bisa kembali kepada masyarakat. Jika kawasan ini ramai, UMKM akan tumbuh baik kuliner maupun kerajinan sebagai pendukung destinasi,” tambah Wali Kota Aminuddin.

Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Probolinggo, Fitriawati, menjelaskan bahwa restocking di Ranu Sentong merupakan bagian dari program berkelanjutan yang telah dilakukan di berbagai titik perairan umum darat di Kota Probolinggo. “Hingga saat ini, total sudah ada sekitar 12 ribu bibit ikan yang disebar. Lokasinya meliputi Sungai Kasbah, Sungai Legundi, Sungai Maramis, Mata Air Amsterdam dan Sumber Ardi,” urainya.

Dirinya berharap, melalui upaya ini, keseimbangan ekosistem perairan dapat terjaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, dalam rangkaian pelaksanaan juga diisi dengan dialog bersama warga yang tergabung dalam Pokdarwis dan Pokmaswas, yang selama ini aktif mendukung pengelolaan kawasan Ranu Sentong. Hadir dalam pelaksanaan itu, Pj Sekda Rey Soewigtyo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Aries Santoso, Kepala DLH, Retno Wandansari, Camat Kedopok Dwi Hermanto, Lurah Jrebeng Wetan, serta RT dan RW setempat. (kom/pro/sit)

Kegiatan tersebut, menandai komitmen Pemkab Lumajang, bahwa pembangunan infrastruktur air bersih harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem. Tanpa pengelolaan daerah tangkapan air (catchment area) yang baik, keberlanjutan layanan air bersih berpotensi tergerus dalam jangka panjang.

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa keberhasilan SPAM tidak semata diukur dari kapasitas produksi atau jangkauan layanan, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan alam di sekitar sumber mata air. “Yang paling penting adalah catchment area-nya harus dijaga. Kita tidak boleh hanya membangun jaringan air, tetapi juga memastikan lingkungan di sekitar sumber air tetap lestari. Menanam pohon dengan daya simpan air yang baik adalah kunci menjaga keberlanjutan,” kata Bunda Indah-sapaan.

Diuraikannya, penanaman pohon merupakan langkah preventif yang memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas debit air. Upaya ini, menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan layanan air bersih tetap tersedia dan dapat diandalkan oleh masyarakat dari waktu ke waktu.

Baca juga :

Bunda Indah juga menekankan, akan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga sumber daya air. Dirinya menyebut, bahwa keberlanjutan air bersih tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan kebijakan pemerintah tanpa keterlibatan warga yang tinggal di sekitar daerah resapan.

“Kita sudah belajar dari banyak pengalaman. Ketika area tangkapan air tidak dijaga, sumber air bisa menurun bahkan berhenti. Karena itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan,” ujarnya.

Dalam konteks pelayanan publik, Bupati Indah menegaskan bahwa air bersih adalah layanan dasar yang menyangkut kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab, berkeadilan dan berorientasi jangka panjang.

“Satu tetes air yang bisa dimanfaatkan masyarakat memiliki nilai yang sangat besar. Jika dikelola dengan baik dan dijaga keberlanjutannya, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang,” tambahnya.

Bunda Indah juga menyampaikan apresiasi kepada Perumda Air Minum Tirta Mahameru, atas perannya dalam mewujudkan SPAM Kalisono, seraya mengingatkan bahwa keberhasilan layanan air bersih hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, BUMD dan masyarakat. Melalui kegiatan penanaman pohon di area Sumber Kalisono, Pemkab Lumajang menegaskan arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar capaian fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi sebagai prasyarat utama keberlanjutan pelayanan air bersih di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Ketua KORMI Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan Malang Sportiva Festival bertujuan memperkenalkan dan menguatkan peran olah raga masyarakat melalui sosialisasi tempat latihan, manfaat olah raga, serta eksistensi induk organisasi olahraga yang berada di bawah naungan Kormi. “Masfest ini merupakan momentum berkumpulnya ekosistem olah raga masyarakat. Dari total 58 Induk Organisasi Olah Raga (Inorga), lebih dari 70 persen terlibat aktif dalam kegiatan ini,” kata Sofyan, Minggu (23/11/2025) tadi.

Menurutnya, festival ini tidak hanya menjadi ajang pameran dan pertunjukan olahraga, tetapi juga ruang dialog dan tukar gagasan melalui seminar serta forum diskusi. Para pelaku olah raga menyampaikan ide, aspirasi, hingga unek-unek terkait pengembangan olah raga masyarakat ke depan.

Baca juga :

“Kami ingin olah raga masyarakat bisa lebih berprestasi dan berkelanjutan. Di sini kami menyatukan sport industry, sport science, dan sport tourism agar semua berjalan berkesinambungan,” jelasnya.

Kegiatan Masfest 2025 digelar di tiga titik berbeda di Kota Malang dan melibatkan berbagai komunitas olah raga, pelaku industri olah raga, serta pemerhati olahraga masyarakat. Sofyan berharap, kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin tahunan sebagai wadah penguatan sinergi antar pelaku olah raga.

“Ini pertama kali dilakukan dan semoga bisa terus diadakan setiap tahun agar ekosistem olah raga masyarakat semakin kuat dan berkembang,” terangnya.

Dengan terselenggaranya Malang Sportiva Festival 2025, Kormi Kota Malang menegaskan komitmennya dalam membangun budaya olahraga berbasis masyarakat yang berdaya saing dan berorientasi pada prestasi. (fat/sit)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa Lumajang adalah permata tersembunyi di timur Pulau Jawa, yang siap diperkenalkan secara strategis ke dunia. Melalui visi Lumajang Aman dan delapan misi Asta Cita Nararya, pemerintah daerah menekankan penguatan sektor unggulan seperti agroindustri, hilirisasi produk pertanian, pariwisata berkelanjutan, serta industri kreatif berbasis potensi lokal, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Investasi bukan sekadar angka, tetapi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Semua sektor harus memberikan manfaat nyata bagi ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah,” tegas Bupati Lumajang.

Data realisasi investasi hingga Triwulan III 2025, mencatat nilai mencapai Rp 1,989 triliun, tersebar di pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan industri pengolahan. Nilai ini, menunjukkan bahwa Lumajang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai pusat ekonomi berkelanjutan di Jawa Timur.

Baca juga :

Bupati Lumajang juga menekankan, akan pentingnya kolaborasi strategis lintas sektor, pemerintah, investor, lembaga keuangan dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang berintegritas, cepat dan aman. “Tidak ada lagi Pungli. Pelayanan publik harus prima dan investor harus merasa aman dan didukung dalam menanamkan modalnya,” imbuhnya.

Roadshow ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga forum diskusi strategis bagi para investor untuk merancang model investasi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat branding daerah sebagai destinasi investasi yang inovatif dan ramah bagi pelaku usaha. “Investasi harus menjadi alat transformasi ekonomi lokal. Ketika investor berkembang, masyarakat sejahtera, desa maju dan Lumajang tumbuh sebagai daerah tangguh dan berdaya saing,” pesannya.

Dengan pendekatan inovatif, regulasi yang jelas, pelayanan prima dan kolaborasi lintas sektor, Lumajang menegaskan diri sebagai magnet investasi baru di Jawa Timur, sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Sementara itu, hadir dalam acara tersebut, yakni Koordinator Substansi Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jatim, Kapolres Lumajang, serta Head of PT Mitsui Indonesia, menegaskan komitmen lintas sektor untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan berorientasi pada masyarakat. (kom/adi/gie)

Ajakan itu disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat membuka kegiatan Inklusi Keuangan Digital bagi Perempuan, hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Women’s World Banking, yang digelar di Aula Bumi Glagah Arum, Rabu (05/11/2025) tadi. Dalam sambutannya, Bunda Indah menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur pembangunan.

Karenanya, dirinya menilai potensi ekonomi perempuan di tingkat lokal, akan berkembang pesat jika didukung dengan akses, literasi dan teknologi yang inklusif. “Perempuan perlu ruang aman dan akses yang mudah terhadap layanan keuangan digital. Di sinilah peran lembaga keuangan, dunia usaha dan komunitas diperlukan untuk menciptakan sistem yang mendukung, bukan menghalangi,” kata Bunda Indah.

Ditambahkannya, ekosistem inklusi keuangan yang ideal adalah yang membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif, baik sebagai pelaku usaha mikro, pengelola rumah tangga, maupun inovator di bidang ekonomi kreatif. Bunda Indah juga menegaskan, perempuan tidak boleh lagi ditempatkan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pembangunan digital.

“Transformasi ekonomi tidak boleh meninggalkan perempuan. Justru mereka harus berada di garis depan perubahan,” tegasnya.

Baca juga :

Melalui kolaborasi lintas sektor, Bunda Indah meyakini bahwa hambatan klasik seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan dan kesenjangan digital dapat diatasi secara berkelanjutan. Dirinya mengajak lembaga perbankan dan perusahaan digital, untuk menghadirkan produk dan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan perempuan desa.

“Bila kita membangun sistem yang berpihak pada perempuan, maka kesejahteraan akan menjalar dari rumah tangga ke desa dan dari desa ke seluruh negeri,” ujarnya.

Kegiatan tersebut, diikuti oleh ratusan perempuan pelaku UMKM, pengurus PKK dan kader ekonomi desa. Selain pelatihan literasi digital, para peserta juga dikenalkan pada berbagai aplikasi layanan keuangan inklusif yang memudahkan transaksi usaha serta pengelolaan keuangan keluarga.

Women’s World Banking sendiri turut mengapresiasi kepemimpinan Bunda Indah, yang progresif dalam mendorong pemberdayaan perempuan berbasis digital. Kolaborasi semacam ini dinilai mampu menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan inklusi keuangan yang berkeadilan gender.

Bunda Indah juga menegaskan kembali visinya terkait pemberdayaan perempuan berarti memperkuat pondasi ekonomi bangsa. Dirinya mengajak semua pihak untuk menjadikan literasi dan inklusi keuangan sebagai gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

“Ketika perempuan berdaya mengelola keuangan, mereka bukan hanya menyejahterakan keluarganya, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Itulah makna sejati inklusi, semua ikut tumbuh, semua ikut maju,” tambahnya. (kom/gie)

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap sebagi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Direktur Eksekutif pada Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK, Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya Kemenkeu hingga Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK. Termasuk, Kepala OJK Malang dan Kediri, Programme Manager ILO Promise 2 Impact, Kanwil BI, Jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan hingga sejumlah nara sumber.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada OJK, khususnya kepada Bapak Hasan Fawzi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan inovasi luar biasa ini,” kata Bupati Sanusi.

Diuraikannya, bahwa Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu sentra sapi perah terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, hingga Juni 2025, tercatat populasi sapi perah ada sebanyak 85.820 ekor. Sementara secara keseluruhan sepanjang tahun 2024 lalu, total populasi sapi di Kabupaten Malang, tercatat sebanyak 86.223 ekor.

“Selanjutnya dari sisi produksi, dapat kami sampaikan bahwa hingga Juni 2025, total produksi susu sapi perah mencapai 76.568,68 ton. Sementara secara keseluruhan atau sepanjang tahun 2024 lalu, tercatat sebesar 149.910,62 ton. Angka-angka ini, menunjukkan bahwa sektor peternakan sapi perah di Kabupaten Malang, memiliki skala ekonomi yang sangat besar dan menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 12.051 peternak, yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) maupun kelompok ternak rakyat lainnya,” ujarnya.

Baca juga :

Dengan potensi yang demikian besar, tambahnya, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi, transparansi dan akses keuangan bagi para peternak melalui transformasi digital. Program Digitalisasi Ekosistem Industri Sapi Perah, ini merupakan langkah nyata menuju modernisasi sektor peternakan berbasis inovasi teknologi finansial (Financial Technology) dan ekonomi digital (Digital Economy).

“Saya berharap beberapa hal dapat tercapai. Seperti peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan peternak melalui akses layanan perbankan, pembiayaan, asuransi ternak dan transaksi digital. Selain itu, terciptanya sistem rantai pasok yang terintegrasi, transparan dan efisien, dari peternak hingga industri pengolahan susu, serta dorongan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis data. Sehingga, kebijakan pembangunan sektor peternakan dapat lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Bupati Malang percaya, dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), International Labour Organization (ILO), serta sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan dan masyarakat peternak, Kabupaten Malang akan mampu menjadi role model nasional digitalisasi ekosistem sapi perah. “Harapan kami, dukungan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional,” papar Bupati Sanusi.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Malang mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi, berkolaborasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. “Mari kita jadikan momentum peluncuran program ini sebagai tonggak sejarah transformasi industri sapi perah Kabupaten Malang, menuju era digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi,” ungkapnya. (pro/mlg/sit)