Keenam fraksi satu persatu menyampaikan pendapat dan rekomendasinya masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Wawali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan bahwa semua poin-poin yang tersampaikan penting untuk dibahas selanjutnya oleh eksekutif.

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG

“Seluruh fraksi sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan penyampaian LKPJ. Ada poin-poin penting yang memang diangkat, contoh angka kemiskinan mengalami kenaikan. Kemudian juga pengangguran,” ungkap pria yang akrab disapa Bung Edi pada media.

Dijelaskan orang nomer dua di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, beberapa masalah-masalah yang disampaikan oleh DPRD memang fakta di lapangan seperti itu.

“Masalah ekonomi dan lain sebagainya itu memang faktanya ada kontraksi yang hebat dan keras terjadi di seluruh sektor kehidupan masyarakat maupun di pemerintahan. Termasuk pelaku usaha akibat kondisi pandemi,” tambahnya.

Lebih lanjut untuk menghindari makin menurunnya kondisi, Pemkot Malang bersinergi pentahelix dengan berbagai pihak.

“Selain itu juga ada beberapa hal yang memang butuh klarifikasi penjelasan dari pemerintah. Insyaallah akan disusun dulu habis ini dan bila dipandang perlu, eksekutif juga akan menjelaskan dalam rapat koordinasi dengan DPRD,” urainya.

Disinggung tentang reklame yang sempat disorot DPRD, Bung Edi pun mengungkapkan bahwa memang sampai saat ini pihak ketiga belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Terkait dengan masalah tersebut, saya kira eksekutif atau pemerintah ada ruang untuk menjelaskan secara detail pada forum-forum yang memang disiapkan untuk itu. Kita tidak akan menutupi faktanya,” tegas Bung Edi. (mus/ed2)

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, S. Sos yang juga sekretaris DPC PDIP ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengemukakan bahwa saat ini pimpinan DPRD sedang melakukan konsultasi anggaran baik ke propinsi maupun pusat agar nanti seluruh tahapan pelaksanaan program pembangunan berjalan dan sesuai dengan aturan.

Namun demikian, pihaknya sangat menyayangkan pihak eksekutif yang saat ini justru sibuk mempertahankan ego sektoral sehingga pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terganggu. Untuk itu, ia mengharapkan agar Bupati dan wakil Bupati segera mengumpulkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak ada lagi ego sektoral dan fokus pada kinerja pembangunan utamanya dalam penyusunan RPJMD tahun 2019 dan juga APBD.

“Karena saat ini eksekutif itu jalan sendiri-sendiri. Tidak singkron dalam membahas anggaran dan RPJMD. Mestinya, pola koordinasi antar OPD ini terkoordinasi dengan baik. Kan ada atasannya di birokrasi yakni Plt Sekda. Bappeda tidak boleh jalan sendiri. Harus terkoordinir dengan Sekda dan Sekda ini juga harus mampu mengakomodir seluruh OPD dan mengkoordinasikan setiap kebijakan dengan Bupati,” katanya.

Ia juga mengaku sedikit kecewa dengan undangan Bappeda ke pimpinan DPRD terkait dengan uji petik RPJMD yang mengundang atas nama Bappeda.Semestinya, undangan tersebut dikeluarkan oleh Setda atas nama Bupati. “Harusnya ini tidak boleh terjadi,” katanya.

Sayangnya, dalam konsultasi tersebut Plt Sekda tidak ikut dalam rombongan itu. Semestinya, Plt Sekda harus ikut dan menajdi bagian tak terpisahkan dari kegiatan yang bersifat konsultatif itu.Tujuannya adalah untuk mengawal program pembangunan.

Andi Hermanto juga mengaku sepakat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ketua DPRD Bondowoso bahwa singkronisasi antar OPD perlu dilakukan dan semua ASN harus patuh dan tunduk kepada pimpinan.
Kekompakan pimpinan DPRD ini seharusnya dapat dicontoh oleh eksekutif. Plt Sekda hendaknya mampu mengakomodir seluruh OPD sehingga birokrasi berjalan dengan baik dan tidak berjalan sendiri-sendiri. (mkl/yan)