Dalam pertemuan strategis itu, rombongan diterima langsung Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, didampingi jajaran Deputi BKN. Diantaranya, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, para Pejabat Fungsional Ahli Utama, serta Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya beserta jajaran.

Dalam ekspose itu, Bupati Sanusi memaparkan peta jalan (roadmap) transformasi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Paparan itu, menitikberatkan pada strategi implementasi manajemen talenta ASN, mulai dari proses identifikasi dan pemetaan talenta, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, hingga penerapan sistem penempatan ASN yang berbasis pada kualifikasi, potensi, serta kinerja yang terukur.

Bupati Sanusi menyampaikan, bahwa berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tercatat sebanyak 20.999 orang. Terdiri dari 7.708 PNS dan 13.291 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang didominasi oleh tenaga guru dan tenaga kesehatan. Data tersebut bersifat dinamis, seiring adanya ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, maupun mutasi keluar dan masuk daerah.

“Pemerintah Kabupaten Malang memiliki 43 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 259 Jabatan Administrator dan 581 Jabatan Pengawas. Berdasarkan data Sistem Informasi Menajemen Talenta (Simata) per April 2026, masih terdapat kekosongan jabatan sebanyak 4 JPT Pratama, 35 Jabatan Administrator dan 205 Jabatan Pengawas,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa implementasi manajemen talenta bukan sekadar mengikuti tren digital, melainkan merupakan langkah fundamental dalam membangun ekosistem birokrasi yang modern dan adaptif. “Manajemen talenta bukan sekadar persoalan aplikasi, tetapi perubahan paradigma dalam membangun birokrasi yang menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right person in the right place),” terang bupati.

Bupati Sanusi juga mengakui, bahwa penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, masih dalam proses penyempurnaan. Namun demikian, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan visi ‘ Malang Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif (Malang MAKMUR) berkelanjutan’ dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing.

“Oleh karena itu, kami berharap pelaksanaan ekspose ini menjadi momentum penting untuk memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari BKN dalam penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang,” tambahnya.

Menanggapi paparan tersebut, Kepala BKN RI, Prof Zudan memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemkab Malang. Dirinya menyatakan dukungan penuh dan siap memberikan bimbingan teknis agar implementasi manajemen talenta di Kabupaten Malang menjadi percontohan yang berhasil.

“Kami sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur. Manajemen talenta yang baik akan membantu menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing,” kata Zudan.

Pelaksanaan ekspose sendiri, ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Malang dan BKN dalam pengembangan manajemen talenta yang berkelanjutan. (pro/gie)

“DAK Tematik PPKT 2025 kawasan kumuh yang kami ajukan, adalah kawasan Ketami II yang ada di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Ketami II ini berlokasi di bagian timur wilayah kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri. Luasnya sekitar 9,6 ha dan masuk kategori kumuh ringan dengan skor kekumuhan 21. Dimana, mayoritas penduduknya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (mbr). Mayoritas penduduk merupakan buruh tani atau ternak ikan dan sektor informal lain,” terang Pj Wali Kota Kediri.

Lebih lanjut Zanariah menambahkan, analisis SWOT dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan Ketami II. Sedangkan intervensi yang dilakukan yakni pembangunan baru atau peningkatan kualitas RTLH total sebanyak 21 unit rumah, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dari jalur perpipaan terdekat sejauh 3,5 km.

Kemudian, lanjutnya, pembangunan drainase lingkungan 1.205,5 meter, peningkatan kualitas Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) dengan tujuan peningkatan ekonomi warga dan pengelolaan sampah pada sumbernya. Lalu, pembangunan 16 unit tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) individu serta pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap RT.

Baca juga :

Konsep dasar dalam penanganan permukiman kumuh ini adalah peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan. Hal ini, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Problem kekumuhan dapat teratasi sekaligus merubah wajah kawasan.

Selain itu, Pj Wali Kota Kediri juga mengusulkan inovasi dalam usulan DAK Tematik PPKT di Kelurahan Ketami, dengan mengusung tema Cupang (Cukupe Pangan). Yakni, berupa pengelolaan TPS3R Ketami, wisata edukasi pengelolaan TPS3R dan ikan hias, budidaya ikan lele dan pengembangan RTLH menjadi homestay untuk mendukung wisata budidaya ikan cupang.

Pj Wali Kota Zanariah juga memaparkan rencana keberlanjutan pasca intervensi penanganan kumuh, terkait rencana operasional, pemeliharaan dan perawatan yang akan dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antar stakeholder dan masyarakat. “Saya selalu menekankan kepada jajaran saya, untuk menghilangkan sekat-sekat sektoral untuk memastikan program pemerintah bisa memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Termasuk, intervensi penanganan kumuh ini,” ujarnya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih, karena Pemerintah Kota Kediri telah diberi kesempatan mengikuti DAK Tematik ini dalam proses evaluasi. “Semoga yang didiskusikan ini bisa berlanjut. Hal-hal yang tadi disampaikan, bisa menjadi masukan dan catatan kriteria juga melalui DAK ini. Bahwa ada inovasi yang diusulkan oleh Kota Kediri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa harus selalu minta kepada pemerintah,” tambahnya.

Turut hadir mendampingi dalam zoom meeting itu, Kepala Dinas PUPR, Endang Kartika Sari, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hery Purnomo, Kepala DLHKP, Imam Muttakin, Direktur PDAM Tirta Dhaha Kota Kediri, Yani Setiawan, UPT Pemadam Kebakaran, Fanni dan perwakilan Bappeda. (kom/pan/sit)