Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa penerapan TTE bukan sekadar inovasi. Namun, ini menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

“Ini namanya era digitalisasi pada birokrasi kita. TTE ini adalah salah satu produk dari digitalisasi birokrasi dan menjadi salah satu upaya kita untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” kata Bunda Indah.

Melalui penerapan TTE ini, lanjutnya, maka memungkinkan proses penandatanganan dokumen dilakukan secara digital. Sehingga, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik serta mempercepat distribusi dokumen di lingkungan pemerintahan.

Baca juga :

“Tidak ada lagi surat-surat yang menumpuk. Dokumen bisa segera terdistribusikan kapan pun dan di mana pun tanpa harus ada berkas fisik,” lanjutnya.

Selain itu, penggunaan TTE juga meningkatkan keamanan dokumen, meminimalisir risiko pemalsuan tanda tangan serta memastikan keabsahan dokumen tanpa perlu bertemu secara fisik. Dengan penerapan TTE, berbagai layanan pemerintahan di Lumajang diprediksi akan berjalan lebih cepat dan efisien. Bahkan, proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Transformasi digital ini, tegas Bunda Indah, sejalan dengan visi ‘Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel’, serta mendukung Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diusung pemerintah pusat. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap penerapan TTE akan mempercepat berbagai layanan, mulai dari administrasi internal pemerintahan hingga pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif. (kom/adi/gie)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, yang hadir dalam kegiatan tersebut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melalui optimalisasi transaksi elektronik tersebut. Apalagi, menurutnya itu dapat memberikan kemudahan pada masyarakat.

“Selain itu juga memberikan efektif dan efisiensi terhadap waktu, kemudian memberikan daya ungkit kita terhadap upaya peningkatan PAD. Ini saya rasa hal yang sangat baik melalui forum seperti ini,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Ditambahkannya, bahwa Kota Malang memiliki potensi besar sebagai kota industri, jasa, pendidikan dan wisata. Sehingga penerapan elektronifikasi dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diharapkan akan semakin memaksimalkan pemasukan daerah.

Baca juga :

“Ini kota yang sangat potensial untuk menerapkan elektronifikasi pembayaran PDRD yang langsung masuk ke kas daerah. Potensi sudah ada, strategi sudah disusun, sekarang tinggal bagaimana kita berkomitmen untuk mengimplementasikannya,” tambahnya.

Menjelang akhir tahun, dengan hanya dua bulan tersisa, Pemkot Malang berupaya meningkatkan capaian target. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui pertemuan High Level Meeting tersebut. Apalagi dengan melibatkan berbagai pejabat daerah untuk menyusun langkah strategis.

“Kami akan mengadakan sosialisasi dan menerapkan elektronifikasi pada berbagai sektor, mulai dari parkir elektronik hingga pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan sektor kuliner. Semoga dengan langkah ini, para OPD juga bisa menginformasikan dan mengimplementasikannya dengan baik,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)

Mewakili enam kepala daerah, pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang, menyampaikan apresiasinya. Menurut Pj Wali Kota Wahyu, bahwa inovasi tersebut tidak hanya untuk mempercepat proses administrasi. Melainkan juga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

“Seperti meningkatkan transparansi, kemudahan akses informasi, sistem yang terintegrasi, maupun mencegah pungutan liar,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dengan adanya inovasi tersebut, ujarnya, juga dapat membantu masyarakat Kota Malang untuk bisa mendapatkan sertifikat. Sehingga, pihaknya akan terus mendukung upaya transformasi digital dalam berbagai layanan yang ada.

Baca juga :

“Ini akan meningkatkan rasa aman masyarakat, karena dengan Sertifikat Elektronik ini masyarakat tidak perlu takut kehilangan atau ancaman lain terkait penggunaan sertifikat,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga berharap, dengan adanya layanan tersebut, nantinya proses pengurusan sertifikat tanah dapat dipercepat. “Ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Termasuk kemudahan-kemudahan lain, seperti kecepatan penyelesaian maupun akurasi datanya. Sehingga, sertifikat elektronik dapat membantu warga Kota Malang untuk mengurus kepemilikan sertifikat dengan mudah dan aman,” beber Pj Wali Kota Wahyu.

Lebih lanjut Wahyu pun juga mengimbau agar masyarakat Kota Malang untuk memanfaatkan layanan tersebut dengan berkoordinasi bersama Kantor Pertanahan Kota Malang. “Kepada masyarakat Kota Malang dengan adanya sertifikat elektronik ini, bisa langsung berkoordinasi dengan kantor pertanahan Kota Malang agar dibantu pengurusannya,” imbau Wahyu.

Sebagai informasi, untuk di kantor pertanahan Kota Malang telah mencatat total aset pertanahan sebanyak 8.264 bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.680 bidang telah tersertifikat dan pada momen tersebut, Wahyu juga menerima penyerahan Sertifikat Elektronik sebanyak 10 bidang. (kom/rsy/sit)

“Ini merupakan suatu langkah yang positif, karena ini linier dengan Pemkab Nganjuk yang beberapa waktu kemarin mendapat penghargaan dalam SPBE Summit 2024 dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik pada Kategori Peningkatan Indeks Signifikan,” kata Pj Bupati Nganjuk.

Dengan lahirnya program penerbitan sertifikat elektronik tersebut, ujarnya, pihaknya berharap akan memudahkan masyarakat. Termasuk, dalam mendapatkan kepastian hukum dan pemanfaatannya.

Pj Bupati Sri Handoko juga berharap pelayanan yang bersandingan dengan masyarakat secara langsung itu harus diprioritaskan agar masyarakat mendapatkan kemudahan.

Baca juga :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, Yery Agung Nugroho, menyampaikan bahwa Nganjuk menjadi salah satu dari 104 Kantor Pertanahan Prioritas di Indonesia yang melaksanakan implementasi sertifikat elektronik. “Nganjuk ini masuk menjadi salah satu dari 104 Kantor Pertanahan Prioritas di seluruh Indonesia dan di Jawa Timur, ada 13 kantor termasuk didalamnya ada Kabupaten Nganjuk,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, dengan launching tersebut mampu meningkatkan penerbitan sertifikat elektronik dan pendaftaran tanah sistematis lengkap elektronik bisa dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk. “Bagi yang baru mendaftarkan akan langsung mendapatkan sertifikat elektronik. Bagi yang sudah memiliki sertifikat analog (yang lama), nanti juga bisa dilakukan ‘alih media’ untuk mendapatkan sertipikat elektronik juga,” tambahnya.

Setelah launching dilaksanakan, masyarakat Nganjuk dapat mengurus dan mendapatkan sertifikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Nganjuk. Kegiatan pelaksanaan sendiri, juga dihadiri oleh perwakilan Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Timur, Hendy Pranowo selaku Kepala Bidang Survei dan Pemetaan serta dihadiri juga oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. (kom/pan/gie)

Tidak kurang, total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertifikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK). Presiden RI sendiri, berkesempatan menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada 5.000 orang penerima yang berasal dari 17 desa.

“Banyuwangi redistribusi tanah yang paling besar di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Hadir mendampingi Presiden RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani bersama Forkopimda.

Presiden RI menjelaskan, bahwa sertifikat yang diterima para penerima manfaat program TORA ini merupakan sertifikat terbaru, yakni sertifikat elektronik. “Sertifikat yang terbaru seperti ini namanya sertifikat elektronik, kalau yang tebal itu sertifikat lama. Yang baru seperti ini. Ditulis bidang tanahnya, pemegang hak siapa, alamatnya di mana, ada semua di sini. Jadi ini sertifikat model baru, jangan dibandingkan dengan yang lama tebal,” jelas Jokowi.

Presiden mengatakan, sertifikat ini penting bagi masyarakat untuk menghindari sengketa atas tanah. Selain itu, sertifikat tersebut juga bisa memberi kemanfaatan ekonomi.

“Sertifikat ini bisa dijadikan agunan. Tapi pesan saya, kalau diagunkan gunakan untuk kebutuhan usaha. Jangan dipakai untuk konsumtif seperti beli motor baru, kulkas baru. Nanti setelah usahanya mendapat untung, boleh untuk membeli barang-barang,” kata Jokowi.

Sertifikat yang diserahkan Presiden RI merupakan hasil program Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan (SK Biru), yang mana telah diamanatkan Presiden RI pada akhir 2023 untuk ditindaklanjuti dengan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanahnya.

Baca juga :

Para penerima sertifikat kali ini adalah orang-orang pertama di Indonesia, yang menerima sertifikat hasil Redistribusi Tanah dalam bentuk Sertifikat Tanah Elektronik. Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri AHY, menyerahkan sertifikat tersebut secara langsung kepada 10 perwakilan masyarakat dari 10 desa.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono, atas terbitnya sertifikat tanah bagi warga Banyuwangi tersebut. Dengan memiliki sertifikat tanah, kini warga telah memiliki jaminan legalitas dan keamanan terhadap tanah yang dimanfaatkannya.

“Kini warga bisa tenang karena tanahnya kini sudah sah memiliki ketetapan hukum sebagai hak milik,” kata Bupati Ipuk.

Sebelumnya, masyarakat penerima sertifikat tanah merupakan mereka yang menempati menempati kawasan hutan turun temurun. Kemudian negara memberikan fasilitas kemudahan untuk hak milik perorangan melalui program redistribusi tanah.

“Kami mendorong warga agar memanfaatkan tanah untuk kegiatan yang produktif agar bisa menambah kesejahteraan bagi keluarga,” kata Bupati Ipuk.

Salah satu penerima sertifikat warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Santoso, mengaku bersyukur telah memiliki sertifikat tanah digital untuk lahan huniannya. Selama berpuluh tahun, dirinya bersama keluarga tinggal di hunian berukuran 14 meter x 25 meter yang berdiri di atas lahan yang status kepemilikannya tidak pasti.

Saat mengetahui adanya program pengurusan sertifikat, Santoso mengaku antusias. Butuh waktu sekitar delapan bulan, dirinya mengurus segala sesuatunya hingga terbitnya sertifikat. “Seluruhnya gratis. Alhamdulillah,” kata Santoso. (kom/sit)

Keberhasilan tersebut, mencatatkan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berkinerja baik dalam penerapan teknologi informasi dan elektronik. Peningkatan nilai SPBE kali ini, disambut gembira oleh Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim.

“Alhamdulillah, tentunya hasil ini dari kerja keras dan kerja sama seluruh jajaran perangkat daerah. Semoga ini menjadi semangat kita bersama, khususnya kami di Dinas Kominfo, untuk terus meningkatkan predikat menjadi sangat baik di tahun depan,” kata Plt Kadiskominfo, Senin (15/01/2024) tadi.

Baca juga :

Mustaqim juga mengungkapkan, bahwa evaluasi SPBE tahun ini mencakup 47 indikator penilaian yang merinci berbagai aspek keberhasilan implementasi teknologi informasi. Beberapa diantaranya, melibatkan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi dan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data.

Kemudian, paparnya, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem. Serta, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan.

Peningkatan nilai SPBE tersebut, lanjutnya, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berbasis elektronik. Dirinya berharap, capaian positif tersebut dapat menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk terus bersinergi mencapai predikat sangat baik dalam evaluasi SPBE tahun depan. (kom/adi/gie)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika dengan dilaunchingnya Malang Kota CSIRT tersebut, akan ada pengamanan terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Malang. Terlebih, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga hadir untuk mengamankan atas hal-hal yang tidak diinginkan.

“Alhamdulillah, dengan pendampingan dari BSSN dan Diskominfo Jatim, semua pergerakan kita terkait dengan keamanan siber ini bisa berjalan sesuai dengan harapan,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Selain itu, CSIRT tersebut juga berkorelasi dengan peningkatan ekonomi kreatif di Kota Malang. Apalagi, saat ini juga banyak yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) dan juga digitalisasi. Apabila tidak diberikan pendampingan CSIRT, menurutnya akan menghadapi banyak ancaman.

“Ancamannya itu bisa menjadi halangan, apabila kita ingin menjadikan Ekraf dari program TI, akan terkendala. Nah dengan CSIRT ini, harapannya bisa kita minimalisir serangan siber di Kota Malang ini,” terangnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menyampaikan jika CSIRT tersebut merupakan mandat yang berjenjang dari pusat, provinsi lalu di tingkat kota atau kabupaten. Apalagi, teknologi IT terus tumbuh dan berkembang.

“Kita mengindahkan arahan tersebut. Beriringan dengan itu, tentu muncul beragam tantangan yang diantaranya serangan siber. Sehingga melalui CSIRT, ini sebagai langkah mitigasi awal, deteksi dini sekiranya ada serangan. Sehingga, ada langkah untuk melakukan tindak lanjut penanganan sedini mungkin,” jelas Wiwid-sapan akrab Kadiskominfo.

Lebih lanjut Wiwid juga akan menguatkan, apa yang telah dipesankan oleh Pj Wali Kota Malang, untuk meminimalisir serangan siber. Terlebih, Diskominfo Kota Malang juga mempunyai kelompok jaringan di lingkungan Pemerintah Kota Malang, yakni siber grup.

“Di situ kita akan edukasi, dengan apa yang disampaikan. Nanti kita kuatkan. Sehingga, serangan apapun di lingkungan kerja bisa segera diatasi. Kalau apa yang bisa kita tangani di lingkup kota oleh Kominfo, ya kita tangani. Tapi di level tertentu, akan kita konsultasi ke provinsi. Catatannya yang sudah terbentuk tidak hanya memayungi, memberikan proteksi di lingkungan Pemkot Malang, tapi bisa juga berhubungan dengan instansi lain,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Ketua Panitia Warga Tiara Berbagi Kurban, Abu Bakar Rohim, mengatakan bahwa kartu elektronik tersebut sebagai kontinyualitas kegiatan yang akan dilakukan oleh warga Perum Tiara Residence. “Aplikasi ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pembagian daging kurban saja. Tetapi, bisa untuk zakat dan bantuan lainnya. Jadi, menggunakan kartu elektronik ini agar tepat sasaran karena cuma bisa dipakai sekali,” terangnya.

Lebih lanjut Abu Bakar mengatakan, kartu tersebut bisa digunakan dengan cara di scan menggunakan card reader. Kemudian, secara otomatis data pemilik kartu akan masuk ke aplikasi yang sudah disediakan.

Baca juga:

“Jadi, ini mengikuti zaman yang semakin lama semuanya serba elektrik. Ini saya kira bisa bermanfaat buat masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, sebanyak 900 bungkus daging kurban telah disediakan untuk dibagikan ke masyarakat. Tentunya, masyarakat yang diperioritaskan adalah masyarakat yang lebih membutuhkan.

“Penerimanya kami prioritaskan ke fakir miskin, duafa, janda dan anak yatim. Kami juga bagikan kepada pengguna jalan di Jalur Pantura,” katanya.

Sementara itu, pembuat aplikasi, Suhartono, mengatakan hanya membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk membuat itu. Termasuk, memasukan data warga ke dalam aplikasi.

“Saya membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk membuat aplikasi ini. Kami input datanya ke kartu itu satu persatu. Misal, pemilik kartu sudah mengambil daging kurban di sini, itu nanti tidak akan bisa digunakan lagi karena ada pemberitahuan di aplikasinya, bahwa sang pemilik sudah mengambil daging kurban,” ujar Suhartono. (nun/pix/sit)

Sekedar diketahui, SPBE atau e-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya, untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy, mengatakan bahwa tiap OPD memiliki peran untuk menginput data pendukung di 47 indikator evaluasi SPBE. Seperti salah satunya, Bappeda yang berperan dalam memberikan domain data dan informasi, Diskominfo sebagai domain aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE, serta Bagian Organisasi sebagai domain proses bisnis dan OPD lainnya sebagai produsen data.

Baca Juga :

Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data, paparnya, akan diolah dan ditindaklanjuti dari tiap masing-masing OPD sendiri. Sehingga, Kepala OPD diminta bantuannya dalam percepatan proses penginputan data. Mengingat, batas data harus diinput di akhir Juni.

“Dari produsen data yang dikumpulkan, kita berikan arahan dan tindak lanjut. Jika operator sudah diberikan link, maka dimohon bantuan dari masing-masing kepala OPD untuk mengawal. Karena, kita hanya punya waktu sampai akhir Juni untuk bisa input data dan ini cukup banyak,” terang Bobby.

Sebenarnya, papar Kadis Kominfo, ini adalah bukan data yang sulit ataupun baru. Karena, sudah dikerjakan namun belum terdokumentasikan dengan baik.

“Sehingga, evaluasi SPBE ini menjadi standar dari pemerintah pusat dan kementerian PANRB dalam mengukur proses pemerintah daerah sendiri dengan standar SPBE,” tegasnya. (kom/rio/sit)