Komitmen tersebut, disampaikan Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Musrena Keren) 2026 di Pendopo Manggala Praja Nugraha. “Arah pembangunan daerah ini tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Trenggalek. Pada periode 2026 hingga 2027, pemerintah daerah bersama DPRD sepakat mengangkat tema Kota Atraktif dengan fokus pada penguatan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, ramah lingkungan, serta adaptif terhadap perubahan iklim,” ungkap Doding saat dikonfirmasi, Kamis (05/03/2026) tadi.

Menurutnya, daya tarik kota tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui perencanaan matang, penataan ruang publik yang nyaman, serta pengembangan sektor pariwisata secara serius dan terarah. Konsep tersebut, diharapkan mampu menciptakan kota yang menarik sekaligus layak huni bagi seluruh masyarakat.

“Pembangunan atraktif ini juga harus inklusif, harus one for all. Satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya pembangunan itu harus merangkum aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Baca juga :

Doding mengungkapkan, sejumlah proyek strategis akan mendapat dukungan anggaran, di antaranya pengembangan Goa Lowo, Pantai Simbaronce, hutan kota, alun-alun, jogging track, hingga jalur pedestrian. Seluruh fasilitas tersebut, dirancang sebagai ruang publik yang ramah, aman dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Dirinya menilai, wajah kota yang tertata akan menumbuhkan rasa bangga masyarakat sekaligus meningkatkan minat kunjungan dari luar daerah. Dampak lanjutannya, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kalau warga bangga dan orang luar tertarik datang, ekonomi akan bergerak. Tanpa daya tarik, peningkatan ekonomi akan sulit dicapai,” terang Politisi PDI-Perjuangan itu.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Trenggalek itu juga menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dengan menggabungkan pendekatan top down dan bottom up. Aspirasi masyarakat dari tingkat kecamatan hingga kelompok rentan harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh hanya berdasarkan keinginan pemerintah, tetapi juga suara masyarakat. Itulah kunci Kota Atraktif yang inklusif,” paparnya. (mil/sit)

“Hari ini kita memulai gerakan besar, selaras dengan arah kebijakan Bapak Presiden. Beliau mengatakan, sampah itu bencana, sampah itu penyakit dan diproyeksikan hampir seluruh TPA di Indonesia mengalami overcapacity di tahun 2028. Maka, Banyuwangi tidak boleh menunggu dan hari ini kita mulai dengan aksi nyata,” kata Bupati Ipuk.

Dalam rangkaian pelaksanaan itu, peserta deklarasi tidak hanya membacakan komitmen bersama. Namun, ribuan peserta dan masyarakat langsung turun ke lapangan dengan membersihkan sampah di sepanjang area pantai.

Bupati Ipuk menjelaskan, bahwa Banyuwangi ASRI bukan sekadar program kebersihan, tapi memiliki indikator kerja yang berkelanjutan dan terintegrasi pada semua aspek. Pada aspek ‘Aman’, Banyuwangi akan memperkuat sistem keamanan wilayah melalui sinergi dengan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat, penguatan keamanan wilayah salah satunya dengan integrasi CCTV, hingga komitmen tinggi bersama TNI Polri dan masyarakat untuk memberantas penyakit sosial. Selain itu, desa-desa rawan bencana didorong membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana).

“Banyuwangi harus aman wilayahnya, tertib sosialnya dan tangguh terhadap bencana,” tegas Bupati Ipuk.

Baca juga :

Untuk aspek ‘Sehat’, Banyuwangi memperkuat layanan kesehatan promotif dan preventif. “Maka kita dorong gaya hidup sehat. Pergi ke Puskesmas tidak hanya saat sakit, namun di kala sehat kita justru harus rutin memeriksakan diri untuk deteksi dini. Kami juga akan mendorong sanitasi layak, dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara pada sektor ‘Resik’, Pemkab mengoptimalkan TPS3R dan bank sampah, serta memperkuat pemilahan sampah dari rumah tangga. Gerakan pengurangan plastik sekali pakai serta kerja bakti rutin di seluruh wilayah.

Sesuai arahan Presiden, lanjut Bupati Ipuk, Pemkab mendorong adanya perubahan budaya di masyarakat dengan mengajak meluangkan waktu 10 – 15 menit setiap hari untuk kebersihan. “Jika dilakukan serentak oleh ribuan orang, hasilnya akan luar biasa. Kita siapkan juga transformasi pengelolaan sampah yang lebih modern, mendukung kebijakan nasional termasuk pengembangan waste to energy,” tambah Bupati Ipuk.

Selain itu, Banyuwangi juga fokus pada penguatan ruang terbuka hijau, penataan kawasan, hingga penguatan seni budaya lokal dan eco-tourism. “Kita akan terus mendorong keindahan kota. Kawasan kota harus indah, dilengkapi dengan identitas budaya lokal dan nasional yang menguat,” kata Bupati Ipuk.

Intinya, ASRI adalah tugas semua elemen masyarakat dan bukan hanya tugas Pemda, bukan juga tugas TNI-Polri. “Mari kita ‘Tandang Bareng’ mulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri, dari lingkungan terkecil,” paparnya. (kom/bwi/sit)

Bupati Rusdi mengatakan, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi, kolaborasi dan kepedulian sosial untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih berkualitas.

“Semoga daerah kita dijauhkan dari ancaman bencana ataupun marabahaya. Tetapi juga kita harus melakukan pencegahan bencana. Tunjukkan bahwa kita harus merawat alam, terutama di daerah dataran tinggi yang rawan longsor untuk terus digalakkan penanaman pohon atau reboisasi. Harapannya dapat mencegah bencana longsor,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pasuruan intens berkoordinasi dengan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dalam berbagai upaya konservasi lingkungan hidup di sekitar kawasan hutan. Diantaranya, dengan melakukan kegiatan penanaman pengkayaan di kawasan hutan lindung, khususnya di wilayah hulu seperti Kecamatan Puspo untuk merawat sumber mata air.

“Untuk merawat alam sebagai upaya antisipasi terjadinya kerusakan alam yang berakibat bencana banjir/longsor. Pemkab Pasuruan terus berkoordinasi dengan banyak pihak. Baik dengan Perhutani Provinsi, pengusaha juga melakukan reboisasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Bupati Rusdi mengimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang, khususnya Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, agar segera melakukan upaya-upaya untuk mengurangi resiko bencana. Diantaranya, dengan melakukan kegiatan normalisasi dan pembersihan sungai, saluran irigasi, gorong-gorong dari sampah. Termasuk, melakukan pemaprasan dahan pohon, menyiapkan rambu-rambu petunjuk evakuasi bencana, penguatan tebing atau lereng dan menghindari kegiatan pemotongan lereng untuk pembangunan tempat tinggal atau sarana prasarana umum.

Baca juga :

“Dalam penanganan bencana, selalu saya tekankan kepada Kalaksa BPBD bahwa kita harus punya upaya penanggulangan bencana. Dengan kemungkinan terburuk, tapi dengan harapan yang terbaik. Jika ada kejadian yang tidak diinginkan, maka kita harus siap bahu-membahu untuk meringankan penanganan bencana,” pintanya.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Gedung Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan itu, Bupati Rusdi senantiasa mengingatkan warga Kabupaten Pasuruan, agar selalu waspada. Terlebih, dalam kondisi cuaca ekstrim yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan.  

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, tetap harus waspada dengan situasi kebencanaan. Kita tidak tahu, karena bencana kan hanya bisa diprediksi. Terima kasih semuanya atas kekompakan dalam penanggulangan bencana. Baik dalam hal penanganan bencana alam maupun pencegahan DBD. Jangan sampai terjadi pandemi,” urainya.

Sementara itu, sesaat seusai Apel Kesiapsiagaan Bencana, Bupati Rusdi didampingi oleh Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko, dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Syamsul Hidayat, menyerahkan penghargaan kepada stakeholders. Yakni, para pemangku kepentingan dari unsur pentahelix atas kontribusi dan pengabdiannya dalam penanggulangan bencana.

Masing-masing, diberikan kepada Indonesia Power dan PNS BPBD Kabupaten Pasuruan, Ichdar Machmud. Apresiasi juga ditujukan kepada para relawan penanggulangan bencana yakni Satuhar, Badarus Samsi dan Bambang Siswasi. Juga Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Prigen.

Bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, Bupati Rusdi meninjau sekaligus memeriksa kesiapan peralatan kebencanaan yang digelar di sepanjang Halaman Gedung Kantor Bupati. Bahkan Bupati Rusdi menyempatkan berinteraksi dan berdialog dengan seluruh Tim BPBD beserta para pemangku kepentingan terkait, membahas seputar kesiapan penanganan bencana. (kom/pas/gie)

Bentuk apresiasi yang diberikan ini, diserahkan secara langsung Bupati Sanusi kepada Perusahaan Proper, Corporate Social Responsibility (CSR), Desa Berseri, Sekolah Adiwiyata, Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup, Ekopesantren, Kampung Proklim. Adapun Perusahaan Proper meliputi RS Jiwa Dr Radjiman Widododiningrat Lawang, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Brantas, PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru I, PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru II, PT Kebon Agung, PT Molindo Raya Industri, PT Bentoel Prima, PT Otsuka Indonesia, PT Beiersdorf Indonesia, PT Pindad Divisi Munisi, PT Greenfields Indonesia, PT Bumi Menara Internusa, PT New Minatex, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, PT Ekamas Fortuna, PT Smoore Tecnology Indonesia.

Sementara untuk di bidang CSR, meliputi PT Bagong Dekaka Makmur, PT Bank Jatim, CV Sayap Mas Nusantara, PT Gudang Baru Berkah, PT Merapi Agung Lestari, PT Intelegensia Grahatama, BUPP KEK Singhasari. Sedangkan bidang Desa Berseri, meliputi Desa Slamet, Kecamatan Tumpang dan Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari.

Pada bidang Sekolah Adiwiyata, meliputi SMP Negeri 1 Pakis dan MTsN 2 Malang-Turen. Sementara Sutari, sebagai Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup. Pondok Pesantren An Nashr Wajak sebagai Ekopesantren. Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, sebagai Kampung Proklim.

Bupati Malang dalam sambutannya mengatakan bahwa aspek lingkungan hidup menjadi salah satu concern yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Malang. “Lingkungan hidup adalah aspek multi dimensi. Dimana penanganannya pasti membutuhkan keterlibatan banyak pihak, dan hal ini adalah tanggung jawab kita bersama. Apabila hanya membebankannya pada pemerintah, akan sangat sulit untuk diwujudkan,” katanya.

Baca juga :

Bupati Sanusi berharap, semua elemen harus berkontribusi positif, agar tercipta tata kelola lingkungan yang dapat mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. “Semua elemen harus berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025, telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan mengimplementasikan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper). Adapun Proper ini adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan, khususnya di lingkup perusahaan.

“Saya berharap, agar hubungan kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan perusahaan dapat terus terjalin. Sinergi inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” jelas Bupati Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang juga berharap, kedepannya agar semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga, akan semakin besar pula dampak positif yang ditimbulkan, demi keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki.

Penghargaan yang diberikan pada acara Enviro Fair 2025 ini, adalah bentuk apresiasi dengan harapan dapat memantik keterlibatan yang lebih besar dari semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan Kabupaten Malang yang nyaman, asri dan bersih. “Mudah-mudahan inisiasi yang telah dilakukan ini, nantinya dapat terus didukung masyarakat. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” imbuh Bupati Malang. (pro/mlg/gie)

Kepala DLH Kabupaten Lumajang, Hertutik, menegaskan kesediaannya membantu penyediaan bibit pohon, sesuai ketersediaan jenis dan jumlah, bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam aksi pelestarian lingkungan. “Semakin banyak pihak yang terlibat dalam gerakan menanam, maka semakin cepat kita memenuhi target tutupan lahan yang ideal. Ini sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup kita bersama,” kata Hertutik, Senin (07/07/2025) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, gerakan penghijauan yang berbasis kolaborasi ini bukan hanya penting secara ekologis, tetapi juga menjadi medium memperkuat semangat gotong royong antar warga dan membangun kesadaran bersama terhadap masa depan bumi. Dirinya juga menilai, bahwa kesadaran masyarakat Lumajang terhadap isu lingkungan kini semakin tumbuh. Hal ini, tentunya menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mewujudkan Lumajang yang hijau, bersih dan adaptif terhadap perubahan iklim.

DLH Lumajang juga mendorong semua elemen mulai dari individu, sekolah, komunitas, organisasi pemuda, hingga lembaga keagamaan untuk memanfaatkan peluang kolaborasi ini. Selain berdampak pada peningkatan kualitas udara dan penataan ekosistem lokal, kegiatan ini juga membangun kesadaran lintas generasi bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Dengan strategi partisipatif dan inklusif ini, DLH Lumajang tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Harapannya, inisiatif lokal ini dapat menjadi inspirasi kolektif menuju Indonesia yang lebih hijau dan tangguh di masa depan. (kom/adi/gie)

Selain menggelar dialog, prosesi acara juga dilakukan pemotongan tumpeng dan bakti sosial pembagian Sembako. “Untuk pertama kalinya, kami memperingati May Day dengan pola seperti ini. Kegiatan kali ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, pengusaha dan organisasi buruh di Kabupaten Situbondo. Banyak uneg-uneg yang kami sampaikan dalam dialog ini. Semoga melalui kegiatan ini bisa menemukan solusi bagi para buruh di Situbondo,” kata Ketua Aliansi Serikat Buruh Kabupaten Situbondo, Lukman Hakim.

Lebih lanjut Lukman Hakim menjelaskan, bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi buruh di Kabupaten Situbondo, yaitu seperti permasalahan tunjangan hari raya (THR), status karyawan dan upah minimum kabupaten (UMK). “Masih banyak perusahaan yang tidak membayar THR yang tak sesuai dengan surat edaran pemerintah pada Lebaran tahun ini. Serta, ada juga yang masih banyak perusahaan yang tidak memberi gaji sesuai UMK,” jelas Lukman, di hadapan Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Bukan hanya itu yang disampaikan Lukman, dirinya berharap momentum peringatan Hari Buruh Internasional 2025 yang di kemas dengan dialog ini, bisa membuahkan hasil yang menguntungkan bagi buruh. “Pak Bupati, kami hanya ingin setiap tahunnya perusahaan ada progres kenaikkan gaji sebesar Rp 100 ribu, karena perusahaan tidak mampu membayar sesuai dengan UMK,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengatakan akan terus memperjuangkan bersama para sejumlah buruh. “Saya akan terus perjuangan apa yang menjadi tuntutan buruh. Tetapi perlu seimbang juga, seperti kedisiplinan dalam bekerja. Karena, kami juga mendapatkan laporan dari perusahaan yang menyampaikan terkait dengan kedisiplinan dalam bekerja,” jelas Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Meski dikemas dengan dialog, sambung Mas Rio, semangat dan substansi Hari Buruh Internasional tetap menjadi ruh dari kegiatan ini. “Kami tetap menyuarakan harapan agar para pekerja dapat hidup sejahtera, mendapatkan penghasilan yang layak dan hak-haknya terpenuhi sebagaimana mestinya. Karenanya, ayo kita berjuang bersama,” ujarnya.

Mas Rio juga menambahkan, bahwa dirinya membuka lebar-lebar pintu dialog atau keluhan para buruh kepada dirinya. “Saya sangat terbuka dan merespon keluhan para buruh. Silahkan, sampaikan keluhan teman-teman sekalian melalui akun IG, FB dan TikTok pribadi saya, pasti akan saya respon,” terangnya.

Mas Rio juga menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mendampingi para buruh mengenai kenaikan UMK. “Saya kira moderat sekali permintaan para buruh terkait permintaan kenaikan UMK ke perusahaannya. Mereka tidak menuntut terlalu banyak kenaikan UMK. Mereka hanya minta kenaikan gajinya Rp 50 ribu hingga Rp100 ribu pertahunnya. Sehingga, ini akan kita perjuangkan,” ungkap Mas Rio.

Dalam kegiatan yang berkolaborasi antara Pemkab Situbondo, pengusaha, TNI, Polri, Kejari dan para buruh ini, sambung Mas Rio, sangat bagus dan terfokus pada pokok persoalan. “Insyaallah, tahun depan kegiatan May Day akan kita kemas dengan kegiatan sosial dan dilaksanakan gerak jalan sesuai dengan permintaan Mas Lukman Hakim dan para buruh,” imbuh Mas Rio. (her/sit)

Kegiatan tersebut, mendapat respons antusias dari warga yang melintas di sekitar Tugu Balai Kota Malang. Meski terjadi sedikit kerumunan akibat antrean, suasana tetap berjalan dengan kondusif.

Usai membagikan Sembako, Wali Kota Wahyu Hidayat memberikan apresiasi terkait pelaksanaan itu. Karena menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga :

“Hari ini kita dari Forkopimda Kota Malang dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Malang membagikan sekitar 2 ribu paket sembako kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat,” kata Wali Kota Wahyu.

Disampaikan, kegiatan tersebut juga mencerminkan sinergi antara Forkopimda dan mahasiswa dalam memberikan manfaat kepada masyarakat luas di Kota Malang. “Tentu kami ingin masyarakat tahu bahwa kami dari Forkopimda dan mahasiswa ini bersatu, semuanya ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat,” imbuhnya. (cw1/rsy/sit)

Kesempatan itu, pun kemudian dimanfaatkan Sri Endah Wahyuni, warga Desa Menang, Kecamatan Pagu. Di mana, dirinya menyampaikan mengenai kondisi sungai di dekat rumahnya.

Diungkapkannya, sungai di dekat rumahnya itu sudah di plengseng. Namun, kini kondisinya ambrol. Ranting-ranting dan sampah pun banyak yang menyangkut, sehingga ketika hujan deras dikhawatirkan meluap.

“Saluran airnya saat ini rusuh (kotor, red) dan minta ditindaklanjuti,” paparnya kepada Mas Dhito.

Mendengar keluhan itu, bupati muda yang baru saja dilantik untuk periode kedua (2025-2030), itu langsung meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti. Tak berhenti di situ, pihaknya juga meminta Sri untuk menceritakan singkat mengenai keluarganya.

Diceritakan Sri, dirinya memiliki dua anak yang saat ini duduk di bangku SMP dan SMK. Adapun suaminya, bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta.

Baca juga :

Kesehariannya Sri, itu bekerja sebagai tukang pijat, jasa pembuatan kasur dan juga berjualan makanan. Sri berjualan makanan jenis mie pedas di depan rumah dibantu anaknya. Khusus usaha makanan itu, dirinya mengaku membutuhkan bantuan rombong.

Mendengar cerita itu, Mas Dhito pun meminta jajarannya untuk membantu Sri dalam pengembangan usahanya. Tak hanya itu, Mas Dhito juga menjanjikan beasiswa pendidikan bagi kedua anak Sri.

Terlepas dari bantuan yang diberikan, Mas Dhito mengapresiasi Sri yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. “Yang pertama yang dimintanya bukan rombongnya dahulu. Tetapi yang Ibu (Sri, red) minta justru sungai di dekat rumahnya supaya dirapikan. Ini kepentingannya untuk orang banyak dan saya apresiasi itu,” ungkap Mas Dhito.

Mas Dhito juga merasa bangga, karena dengan kondisi Sri dan keluarganya, namun tetap semangat untuk berusaha secara mandiri dan tidak menggantungkan bantuan pemerintah. Semangat inilah, yang menurutnya patut menjadi contoh bagi yang lain.

Dihadapan para tokoh agama, masyarakat dan jajaran di pemerintah Kabupaten Kediri yang hadir, Mas Dhito mengajak supaya 5 tahun ke depan dapat bekerjasama membangun Kabupaten Kediri. “Saya meminta kerja bersama, kerja bareng-bareng dijaga agar kabupaten ini supaya tetap menjadi kabupaten yang guyub rukun ayem tentrem gemah ripah loh jinawi,” ajak Mas Dhito. (kom/pan/gie)

Menurut Pj Wali Kota Iwan, pengelolaan sampah menjadi perhatian utama yang harus ditangani secara menyeluruh. Karena itu, bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, melainkan semua elemen masyarakat yang ada di Kota Malang.

“Pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial. Penanganan harus mencakup hulu dan hilir, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga perubahan pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah,” kata Pj Wali Kota Iwan, saat memberikan arahan peningkatan kapasitas kepada Ketua RW, Senin (25/11/2024) tadi.

Dalam arahannya, dirinya juga mengungkapkan bahwa rencana modernisasi sistem pengelolaan sampah di Kota Malang. Sebanyak enam Tempat Penampungan Sementara (TPS) akan dijadikan proyek percontohan dengan dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR). TPS tersebut akan dirancang tertutup agar tidak mengganggu estetika dan kenyamanan warga maupun wisatawan.

Baca juga :

“Saya ingin TPS di Kota Malang ini tidak terbuka dan ini menjadi contoh keberhasilan kita. Sampah dikelola dan diangkut sebelum pukul 07.00 WIB agar lingkungan tetap bersih dan tertata. Ini akan mendorong perubahan mindset masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah,” ungkapnya.

Dalam hal ini, menurutnya juga dibutuhkan pentingnya peran aktif pada camat, lurah, RW, dan masyarakat dalam menyukseskan program tersebut. Dirinya berharap, setiap wilayah dapat memiliki langkah strategis dalam pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi komunitas.

“Ayo kita contohkan dan merubah mindset di masyarakat agar mereka dapat membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

Sebagai bagian dari dukungannya, Pj Wali Kota Iwan juga mengupayakan Kota Malang menjadi pilot project dalam pengelolaan sampah di tingkat nasional. “Saya akan membantu mendorongnya melalui Kementerian Dalam Negeri. Ini kesempatan bagi Kota Malang untuk menjadi contoh keberhasilan di bidang pengelolaan sampah,” imbuhnya. (rsy/sit)