Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, mengatakan bahwa penyakit Tuberculosis kini telah menjadi fokus serius. Dari data Global Tuberculosis Report tahun 2024, Indonesia berada di urutan kedua dunia setelah India. Dengan estimasi sebanyak 1,09 juta kasus dan 125 ribu penderita TBC meninggal dunia di setiap tahunnya.

“Untuk menemukan satu kasus penyakit ini (TBC), perlu dilakukan pemeriksaan kepada puluhan orang. Jadi, proses pencarian penderita TBC membutuhkan tenaga, waktu serta fasilitas pendukung yang tidak sedikit. Itu tantangan yang sedang kita hadapi,” kata Wiyanto, Senin (03/11/2025) tadi.

Ditambahkannya, jika sudah tertracing penderita TBC, maka akan lebih mempermudah dalam penanganan dan fokus pada pengawasan ketat pasien. Mengingat, penderita penyakit tersebut harus rutin mengkonsumsi obat serta makanan bergizi.

“Karena penularannya sangat cepat, maka dianjurkan penderita untuk tidak berinteraksi langsung dengan orang lain,” ujarnya.

Dijelaskan pula, dengan pengawasan ketat dalam mengkonsumsi obat secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan, merupakan kunci utama dalam proses penyembuhan penderita TBC. Karenanya, penguatan tracing sangat penting, dikarenakan pemerintah pusat telah menargetkan seluruh daerah di Indonesia dapat menemukan 900 ribu orang penderita TBC hingga akhir 2025 ini. Sehingga, percepatan eliminasi penyakit TBC di Indonesia segera terwujud.

Baca juga :

Dikatakan Wiyanto, selain penguatan tracing, Dinkes Kabupaten Malang juga mengkuatkan enam strategis khusus dalam penanganan kasus penyakit TBC. Diantaranya, seperti peningkatan promotif preventif, pelibatan mitra kerja, penguatan komitmen daerah dan intensifikasi pelayanan kesehatan. Termasuk, percepatan penemuan kasus melalui tracing yang masif serta pemanfaatan teknologi.

Masih menurut Wiyanto, dalam proses pemeriksaan penderita penyakit yang menyerang saluran pernafasan, nantinya para pasien suspec TBC akan diambil sampel dahaknya dengan menggunakan metode pemeriksaan Basil Tahan Asam (BTA). Sementara untuk saat ini, tidak semua Puskesmas di Kabupaten Malang, miliki alat deteksi dini penyakit TBC, yakni Tes Cepat Molekuler.

Ditambahkannya, bahwa untuk mengetahui pasien yang terjangkit penyakit tersebut, pemeriksaannya harus melalui tahapan periksa menggunakan alat X-Ray dan Tes Cepat Molekuler. Karenanya untuk mendukung itu, pihaknya juga menghimbau untuk terus memperkuat jaringan layanan kesehatan antar Puskesmas.

Selain itu, ungkap Wiyanto, pihaknya telah mengusulkan pengadaan 28 unit Tes Cepat Molekuler ke pemerintah pusat pada tahun 2025 ini. Untuk pengadaan itu, perunit Tes Cepat Molekuler tersebut memiliki kisaran harga Rp 600 juta hingga Rp 700 juta.

“Lebih mudah mengobati orang yang sudah positif menderita TBC, daripada menemukan orang yang menderita TBC,” jelasnya. (ser/gie)

Penegasan itu, disampaikan langsung Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam audiensi bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Lumajang di Ruang Mahameru, Kamis (07/08/2025) tadi. “Upaya eliminasi TBC tidak cukup hanya pada aspek medis. Kita perlu menggugah kesadaran masyarakat dari hulu, membangun edukasi yang berkelanjutan hingga ke desa-desa dan komunitas berbasis agama seperti pesantren,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Bunda Indah menyatakan, bahwa Pemkab Lumajang mendukung penuh kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan informasi, memperkuat pelayanan primer di fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta membangun gerakan bersama berbasis partisipasi masyarakat.

Baca juga :

Ketua Lakpesdam PCNU Lumajang, Ahmad Hafidz Lubis, mengapresiasi komitmen tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya telah bersinergi dengan NGO Wiratama untuk mendistribusikan 150 oxygen concentrator ke 50 fasilitas layanan kesehatan di Jawa Timur, termasuk Lumajang. Salah satu unit, telah diserahkan ke Klinik Husada Mulia.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan P2KB Lumajang, untuk menyusun agenda sosialisasi pencegahan TBC dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan pesantren. “Pesantren menjadi simpul penting dalam membangun literasi kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih minim informasi. Kami ingin menguatkan pendekatan berbasis komunitas,” kata Hafidz.

Langkah ini, selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan TBC 2020–2024 yang menargetkan Indonesia bebas TBC pada tahun 2030. Pelibatan multisektor dan pemanfaatan jejaring sosial masyarakat, menjadi bagian penting dalam strategi nasional tersebut.

Dengan sinergi yang diperkuat antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan dan masyarakat sipil, Lumajang menargetkan kontribusi nyata dalam upaya nasional membebaskan Indonesia dari TBC secara menyeluruh dan berkelanjutan. (kom/adi/gie)

“Memang orang jadi ngeri kalau ngomong TBC. Orang jadi takut mendekat, tidak semua orang mau menerima dan oleh karenanya tugas kita bersama khususnya panjenengan selaku tenaga kesehatan untuk mengedukasi. Sehingga, ini bisa tidak menambah pasien down dan tidak bersemangat,” kata Sekda Lumajang.

Ditambahkannya, bahwa TBC merupakan penyakit menular kronis yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Berdasarkan Global TB Report Tahun 2023, Indonesia berada pada posisi kedua dengan jumlah beban kasus TBC terbanyak di dunia setelah India, diikuti oleh Cina.

Baca juga :

Meski berisiko fatal, lanjutnya, namun TBC adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan asalkan melalui penanganan secara tepat. Biasanya, dokter akan menganjurkan pengidap TB paru untuk mengonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan.

Obat TB paru umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap yaitu intensif dan lanjutan. “TB tidak seperti ketika dokter umum menangani luka, yang bisa langsung dilihat hasilnya, tetapi TB butuh proses dan pendekatan. Oleh karenanya saya berharap kita semua mampu mengedukasi, lebih telaten dan lebih dekat sambung hatinya agar mereka lekas sehat,” ujarnya.

Sementara itu, dr Wawan Arwijanto menjelaskan bahwa Seminar Strategi Eliminasi TBC merupakan salah satu rangkaian dalam rangka HUT ke 7 RSUD Pasirian. Dalam seminar ini, juga dibagikan lima Satuan Kredit Profesi (SKP) Kemenkes Gratis kepada 200 peserta khusus bagi undangan.

Dalam seminar kali ini, juga menghadirkan dr Trisasongko Budi Satrio Sp P, yang menjelaskan materi tentang Penegakan Diagnosis dan Tatalaksana Tuberkulosis serta Farianingsih, S ST MKes dengan materi Ibu Hamil dengan Tuberkulosis. (kom/adi/sit)

Hal tersebut, membuat pemerintah pusat dan daerah fokus untuk menggapai target eliminasi TBC tahun 2030 mendatang. Begitu juga Pemerintah Kota Kediri, yang tanpa henti menanggulangi permasalahan TBC termasuk turut mendukung upaya pemerintah pusat, yang salah satunya peluncuran Dasbor Pelacakan Kebijakan TBC. Peluncuran ini, dilaksanakan secara daring dan luring serta diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, Kamis, (13/06/2024) tadi.

Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia (STPI) sebagai punggawa peluncuran inovasi ini, menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara satu-satunya yang memiliki kebijakan tertinggi untuk penanganan TBC dengan Peraturan Presiden Nomer 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC.

Dewan Pengurus STPI, Muhammad Hanif, mengungkapkan alasannya menginisiasi Dasbor Pelacakan Kebijakan TBC tersebut. Menurutnya, dengan banyaknya kebijakan yang dikeluarkan, menjadi sebuah kebutuhan terhadap kemudahan atas akses dan juga akuntabilitas kebijakan yang sudah tersedia, kesesuaian antara satu dan kebijakan lainnya serta efektifitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.

“TB Joint External Monitoring Mission (JEMS) pada tahun 2022 merekomendasikan pembuatan dasbor realtime untuk melacak kemajuan dalam mencapai target dari Peraturan Presiden No 67 tahun 2021,” katanya.

Baca juga :

Hanif juga menjelaskan, bahwa Dasbor Pelacakan Kebijakan TBC atau Policy Tracker ini, merupakan sistem yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat untuk melihat atau memantau kebijakan tentang TBC yang terupdate secara berkelanjutan. “Kami berharap, Policy Tracker TBC ini dapat menyediakan informasi dan juga gambaran terhadap ketersediaan kebijakan TBC oleh pemerintah pada setiap tingkatan dan juga mendorong pertukaran pengetahuan, memberi masukan langsung pada jalur pengambilan keputusan terkait TBC serta memungkinkan komunitas kesehatan maupun masyarakat untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, beberapa langkah strategis telah dilakukan di Kota Kediri untuk mencapai tujuan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Juga mendeteksi sebanyak mungkin kasus tuberkulosis.

Hal ini, tentunya untuk menghindari penularan kepada orang-orang di sekitar penderita dan memastikan penyakit tersebut dapat diobati sepenuhnya hingga sembuh. Jika penderita TBC tidak diobati, ia dapat menularkan penyakitnya ke 10 hingga 15 orang di sekitarnya dalam waktu satu tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Muhammad Fajri Mubasysyir, mengatakan beberapa program kegiatan sedang dilaksanakan. Hal ini, mencakup peningkatan jumlah kasus TBC yang terdeteksi secara pasif dan aktif serta pemberian pengobatan melalui jaringan dan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan di Kota Kediri.

“Kegiatan penemuan kasus TBC, diantaranya dengan melakukan investigasi kontak pada 15-20 orang di lingkungan penderita TBC. Dengan melibatkan petugas kesehatan, kader kesehatan dan TNI/Polri,” imbuhnya.

Lebih lanjut dengan peluncuran dasbor pelacakan kebijakan penanggulangan ini, dapat mempercepat tercapainya target eliminasi TBC tahun 2030. Pemerintah menyambut dengan antusias dan siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menanggulangi TBC. (kom/pan/gie)

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, menyampaikan bahwa dengan adanya program Bersih Indonesia itu tentu pemerintah daerah menyambut dengan luar biasa. Apalagi, secara keseluruhan program tersebut ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang. “Pemerintah daerah tentu menyambut dengan luar biasa. Insyaallah dengan adanya Program Bersih Indonesia Eliminasi Sampah Plastik ini bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang saat ini sangat luar biasa. Bahkan di Kabupaten Malang sendiri, bisa lebih dari 220 ribu ton pertahun,” kata Wabup Didik.

Baca juga:

Untuk saat ini, menurutnya pelayanan program tersebut masih di bawah wewenang UPT DLH. Namun, ke depan akan ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Artinya, nanti pada saat dijadikan BLUD target kita berarti ada sebuah kemandirian, bagaimana infrastruktur ketenagaannya, maka ini harus dipersiapkan secara matang. Sehingga, kita harapkan melalui program ini dapat terlaksana,” ujarnya.

Kemudian, untuk tahapan yang saat ini perlu dipersiapkan yaitu proses membangun infrastrukturnya. Di mana wilayah yang akan dijadikan basis dari program itu sendiri yaitu di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Paras, Kecamatan Poncokusumo.

“Hari ini wilayah yang kita jadikan basis itu di Paras. Sehingga nanti, sampah-sampah plastik yang sudah terpisah dari rumah kemudian dibawa ke Paras, nanti di Paras ada model teknologi yang sampah itu dapat dipisahkan. Yakni antara sampah plastik dan non plastik,” katanya.

Sehingga dalam hal ini, menurutnya dibutuhkan sosialisasi bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Tim Penggerak PKK, Kecamatan hingga Pemerintah Desa. “Nah, maka ini akan terus kita lakukan. Kemudian, kita juga mendorong kesadaran masyarakat. Tentu proses ini juga harus didorong dengan aturan-aturan, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) ini yang insyaallah sudah ada,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Malang, Tito Fibrianto Hadi Prasetya, menyampaikan bahwa Program Bersih Indonesia Eliminasi Sampah Plastik, itu sudah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada November 2022 lalu. Untuk di tahap pertama program Bersih Indonesia, ada dua Material Recovery Facilities (MRF) dan dua stasiun transfer akan dibangun dalam dua tahun ke depan dengan pembangunan ditargetkan dimulai pada kuartal kedua 2024.

“Pada kuartal keempat 2024, MRF pertama yang dibangun di TPA Paras akan selesai dibangun, sekaligus mengawali pengenalan layanan pengumpulan sampah rumah tangga BLUD yang terjangkau dan berbayar,” kata Tito.

Lebih lanjut, setelah kapasitas operasional dari tahap pertama program sepenuhnya tercapai, maka sekitar 1 juta penduduk akan mendapatkan manfaat dari layanan pengelolaan sampah menyeluruh yang baru atau yang lebih unggul. Kemudian, lebih dari 230 ribu rumah tangga di 170 desa akan diikutsertakan dalam peluncuran layanan itu.

“Selain itu juga lebih dari 1.400 lapangan kerja lokal akan tercipta dan sekitar 140 ribu ton sampah padat kota akan dikumpulkan dan diproses setiap tahunnya, termasuk hingga 20 ribu ton sampah plastik. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pemilahan sampah di sumber dan tersedianya opsi daur ulang lokal,” jelasnya.

Selain itu, Vice President, Projects, Alliance to End Plastic Waste, Nicholas Kolesch, menyampaikan bahwa sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, komitmen Indonesia terhadap target eliminasi sampah plastik yang tinggi merupakan indikasi kepemimpinan yang ditunjukkan dalam persaingan global untuk mengurangi polusi sampah plastik.

“Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sektor swasta, Bersih Indonesia bertujuan menghadirkan model solusi dengan risiko yang lebih rendah yang berpotensi menjadi percontohan bagi berbagai proyek pengelolaan sampah yang berkesinambungan secara finansial bagi masyarakat pra-sejahtera dan di negara berkembang lainnya,” imbuhnya. (rsy/sit)