Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Jombang, Bayu Pancoroadi, mengatakan bahwa seusai pembebasan lahan yang dilakukan di tahun lalu, maka tahun ini mulai akan dilanjutkan pengerjaan konstruksi. Hal tersebut, berdasarkan keterangan yang diterima Pemkab Jombang dari pusat.

“Jadi, posisiny sekarang sedang persiapan tender di Kementerian PUPR. Jika lancar, rencananya April sudah mulai dikerjakan,” katanya, Senin (01/04/2024) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, dalam perencanaan sebelumnya, sebetulnya Pemkab mengajukan pembangunan tiga embung. Yakni, meliputi Embung Purisemanding, Embung Bareng di Desa, Kecamatan Bareng dan Embung Karangan 2 di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam. Sementara yang sudah terealisasi, hanya di Embung Purisemanding.

Baca juga :

“Jadi yang dibangun tahun ini, tubuh embung beserta jaringan. Rencana awal, embung itu memerlukan lahan seluas 9,8 hektare. Sementara yang sudah dibebaskan 4,8 hektare dan sisanya sekitar 5 hektare,” jelasnya.

Ditambahkannya, dari total itu, rencananya 5 hektare nantinya sebagian diperuntukkan untuk wisata. Itu karena, fungsi pertama untuk alokasi air musim kemarau, khususnya musim tanam kedua dan ketiga. Fungsi kedua, untuk wisata ketika semua sudah terbebaskan.

Perlu diketahui, berdasarkan pantauan di lokasi, petak sawah dan sebagian lahan yang sudah dibebaskan sudah dipasang patok. Beberapa diantaranya juga sudah terpasang patok bertuliskan BBWS Brantas Embung Purisemanding. (azl/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk tidak hanya bersilaturahmi dan berdialog dengan para petani. Namun, di kesempatan sama juga meluncurkan program pengentasan kemiskinan dengan instrumen Program Padat Karya yang ada di Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi.

“Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,” kata Bupati Ipuk.

Salah satu upaya yang dilakukan tersebut, lanjutnya, adalah dengan melakukan intervensi kepada warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Dari data itu, warga pra sejahtera yang masih produktif, akan dilibatkan dalam Program Padat Karya yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi.

“Untuk di PU (pekerjaan umum, red) Pengairan sendiri, kami mentargetkan bisa menyentuh 2.400 orang yang terbagi dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi,” papar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Kondisi itu, lanjut Bupati Ipuk, akan diperluas jangkauannya dengan melibatkan sejumlah instansi lain yang memiliki Program Padat Karya. “Tidak hanya program pembangunan yang berjalan, tetapi juga bisa berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi warga miskin,” paparnya.

Selain menggelar buka bersama di Embung Ja’i, rangkaian Safari Ramadan Bupati Ipuk dilanjutkan dengan tarawih berjamaah di Masjid Thoriqul Jannah, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo. Di lokasi itu, dirinya juga bersilaturahmi dengan keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Banyuwangi dan tokoh masyarakat se Kecamatan Bangorejo.

Bupati Ipuk, juga tidak ketinggalan memaparkan berbagai program pembangunan di Kecamatan Bangorejo. Mulai dari infrastruktur, pertanian, pendidikan hingga kesehatan. “Tentu saja, ini masih ada keterbatasan. Karena, tenaga dan kemampuan anggaran pemerintah juga terbatas. Dengan bersilaturahmi ini, kami berharap bisa adanya gotong royong untuk mengatasi keterbatasan yang ada,” paparnya.

Ketua LDII Banyuwangi, H Astro Djunaidi, dalam kesempatan itu menyambut hangat kedatangan Bupati Ipuk. Disampaikan, kegiatan safari ini sebagai wujud ukhuwah (persaudaraan) dalam merajut harmoni di Banyuwangi. “Dengan terjalinnya silaturahmi ini, tentunya bisa meningkatkan ukhuwah. Hal ini sangat penting bagi pembangunan di wilayah Banyuwangi,” ungkapnya. (kom/gie)

“Jadi ini nantinya mampu menahan sampai 4 jam. Selain itu kalau agak berkurang, maka debit airnya itu dialirkan ke sungai. Ini bisa mengurangi 20 persen banjir yang lewat Jalan Soekarno Hatta. Jadi, ada 40 persen yang nanti tumpuannya mengalirnya di Jalan Kemirahan. Sehingga nanti, insyaallah berkurang,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai melakukan peninjauan.

Ditambahkannya, bahwa pembangunan embung yang saat ini dikerjakan, itu sudah mencapai 51 persen. Perhari ini telah mengalami deviasi plus sebesar 0,38 persen. Pihaknya juga meminta para petugas proyek untuk melakukan percepatan kerja, sehingga tidak harus berpatokan para surat perintah kontrak saja.

Baca juga:

“Alhamdulillah, perhari ini ada defiasi plus 0,38 persen. Saya juga minta untuk di plengsengan kanan kiri atau di wilayah barat dan timur untuk dikuatkan dulu. Karena ini mumpung belum turun hujan, karena nanti harapannya begitu sudah hujan, bisa tes case,” katanya.

Ditambahkannya, jika ke depan di Kota Malang akan memiliki empat titik embung yang sudah direkomendasikan untuk bisa menangani persoalan banjir. Dengan anggaran total nantinya mencapai sebesar Rp 1,8 triliun. Sehingga diharapkan pada tahun 2028 mendatang, Kota Malang bebas banjir.

“Tetapi ketika nanti kita akan bangun embung yang di Soekarno Hatta, kemudian anggarannya diselesaikan pusat berarti tidak sampai Rp 1,8 triliun. Kita juga sudah melakukan pemaparan di kementerian, ada dua opsi yang kita kuatkan. Satu median, yang kedua di samping kanan kiri. Sambil yang kita ajukan penataan kawasan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan jika kedalaman embung tersebut yakni 6,5 meter, panjang 70 meter dan lebar 33 meter. “Diperkirakan, proyek ini selesai pada November 2023 mendatang, dengan menggunakan anggaran APBD 2023 senilai Rp 3,3 miliar,” imbuh Dandung. (hms/rsy/sit)

Dengan kembali meluncurkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).

“Sasaran kita 56 ribu orang, yang terdiri kelompok target penanganan stunting yaitu ibu hamil atau menyusui, anak balita, remaja putri usia produktif, dan masyarakat rawan gizi lainnya,” kata Dirjen PDSPKP, Artati Widiarti, Rabu (03/03).

Artati mengungkapkan, bahwa ikan menjadi salah satu sumber asupan pangan kaya protein dan Omega 3. Karena itu, ikan sangat relevan untuk mendukung program prioritas penanganan stunting.

Selain itu, dia menyebut Safari Gemarikan di daerah menjadi langkah pemerintah untuk mengedukasi masyarakat sekaligus meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) nasional.

Terkait dengan angka konsumsi ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menetapkan target konsumsi ikan masyarakat Indonesia, pada tahun 2024 mencapai 62,05 kg/kapita.

Safari Gemarikan dimulai dari Provinsi Aceh. Terlebih prevalensi stunting di Provinsi Aceh masih cukup tinggi, yakni 37% (Riskesdas 2018). Bahkan di Kabupaten Aceh Tenggara, jumlah bayi 0-23 bulan yang menderita stunting mencapai 23,16%.

Totalnya, sebanyak 1000 paket berisi olahan ikan seperti ikan tuna kaleng, abon ikan, kerupuk ikan, dimsum udang, dan bakso ikan yang diambil dari UMKM setempat dibagikan kepada warga Aceh Tenggara.

“Protein tinggi yang terkandung dalam ikan dapat mencegah stunting (gagal tumbuh) pada anak-anak,” ujar Direktur Usaha dan Investasi, Catur Sarwanto.

Sehari berselang, Safari Gemarikan berlanjut ke Sumatera Barat (Sumbar). Adapun Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Trisna Ningsih, yang hadir langsung di acara memastikan, di Sumbar, KKP menyerahkan 1.000 paket secara simbolis kepada perwakilan penerima dari 6 kabupaten atau kota.

Provinsi Sumatera Barat, termasuk dalam provinsi dengan angka prevalensi stunting yang cukup tinggi. “Hal ini menyebabkan 5 kabupaten, kota menjadi lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi pada tahun 2020 yaitu Pasaman, Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten 50 Kota, Pesisir Selatan, Sijunjung, Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Padang,” terang Trisna Ningsih.

Rencananya, paket Gemarikan akan didistribusikan kepada masyarakat di 11 kabupaten, kota yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Paket tersebut, berisi 1.364 ton ikan atau olahan ikan diantaranya ikan tuna beku, rendang tuna, abon tuna, bakso ikan dan pempek. Trisna Ningsih menyebutkkan, program Gemarikan ini tak hanya bermanfaat bagi penerima melainkan juga membantu penyerapan produksi dan menjaga keberlanjutan pelaku usaha dan UMKM setempat.

“Tuna dipilih, karena Sumatera Barat merupakan salah satu sentra penghasil ikan tuna, dan memiliki kandungan protein yang tinggi. Sebagai gambaran, dalam 100 gr ikan tuna mengandung protein 23,4 gr, lebih tinggi dibandingkan ikan kembung (21,4 gr), ikan kakap (20,5 gr), bahkan ikan salmon (19,9 gr),” jelas Trisna. Sebagai informasi, Kampanye Gemarikan di Sumatera Barat dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR Dr. Hermanto, S.E., M.M, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu mewakili KKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, dan lurah atau camat setempat. (hms/kkp/aye/ed2).

Selain itu, akibat banjir bukan hanya aktivitas warga di kedua desa ini saja yang terganggu. Akan tetapi aktivitas belajar dan mengajar di SMPN 2 Tanggulangin yang ada di Desa Kedungbanteng dan SDN Banjarasri juga terganggu. Hari ini misalnya, kedua sekolah ini harus upacara bendera di atas genangan air banjir. Bahkan akibat banjir ini siswa-siswi SMPN 2 Tanggulangin harus belajar di musholla atau gedung sekolah di lantai dua yang aman dari genangan air banjir.

“Kami minta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) untuk serius dalam mengatasi masalah banjir di dua desa di tanggulangin ini. Sudah sebulan lebih banjir tak surut,” terang anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Nurhendriyati Ningsih, Senin (17/2/2020).

Selain itu, anggota Fraksi Nasdem dan Demokrat ini menilai seharusnya Bupati Sidoarjo dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bergerak mengatasi banjir itu. Salah satunya misalnya dengan membuat sudetan agar air yang menggenang bisa habis.

“Kalau tidak bikin sudetan, air akan muter saja di kedua desa itu. Atau membangun Embung agar banjir segera teratasi,” tegasnya.

Bagi politisi perempuan yang akrab dipanggil Bu Nur ini, pembangunan embung atau minimal afur ini juga di kawasan rawan langganan banjir lainnya.

“Kami mendesak Pemkab Sidoarjo untuk membangun afur dan embung di wilayah yang rawan banjir itu. Kalau perlu bangun embung dan afur di beberapa titik agar Sidoarjo bebas banjir,” pintahnya.

Nur membandingan dengan anggaran besar yang dikelolah Pemkab Sidoarjo dalam penanganan banjir ini. Menurut politisi asal Dapil V Taman dan Sukodono ini, Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2019 yang mencapai 1,3 triliun. Menurutnya jika Pemkab Sidoarjo memiliki kemauan merealisasikan anggaran itu untuk mengatasi banjir maka banjir di Sidoarjo bisa segera teratasi.

“Tapi, kalau tak ada niatan mengatasi banjir secara permanen yang ada hanya rapat-rapat saja. Bisa dihitung kalau Silpa itu dibikin embung untuk mengatasi banjir. Insyaallah semua beres,” tandasnya. Wan/yan

Pasalnya, lima titik proyek yang terletak di Desa Segaran dan Gedangan ini hingga saat dibiarkan begitu saja, tanpa ada kelanjutan dari dinas terkait.

Proyek Embung Mangkrak di Desa Segaran Kecamatan Gedangan. (sur)

Seperti halnya proyek embung yang didanai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Dusun Putat Desa Segaran tahun 2004 silam. Dengan alokasi dana sebesar Rp 1 miliar, proyek yang terletak di areal seluas 2 hektar ini sampai sekarang dibiarkan begitu saja, tanpa ada tindak lanjut dari dinas terkait.

Selanjutnya, masih di Desa Segaran, berupa weslick atau pengadaan air bersih dengan nilai proyek Rp 600 juta. Kedua proyek ini sampai sekarang terbengkalai dan tidak ada tindak lanjut.

Terlepas dari dua proyek di Desa Segaran, adalagi di Dusun Sumber Gesing Kulon, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, tahun 2006 silam juga juga dibangun proyek riset dan teknologi (Ristek) dari BadanTenaga Atom Nasional (Batan) berupa dua titik sumur bor berkedalaman 130 m. Proyek itupun sama sekali tidak pernah berfungsi. Adapun nilai pembiayaannya, masing-masing sebesar Rp 1 miliar.

Selain di Dusun Sumber Gesing Kulon,PDAM Kabupaten Malang (Perumda Tirta Kanjuruhan) pada tahun 2011 silam juga membangun proyek sarana air bersih dengan alokasi dana sebesar Rp 1,5 miliar dari dana Provinsi Jawa Timur. Proyek itupun sampai sekarang juga dibiarkan mangkrak tak berkelanjutan.

“Khusus untuk proyek PDAM. Pihak pengelola pernah mengaku salah sasaran dan keliru titik penggalian karena kontur tanah atau geologi melenceng dari titik A ke titik C,” terang Yudi warga Gedangan, Kamis (28/11/2019) kemarin.

Sementara itu, Rahmat Kartala anggota komisi 1V DPRD Kabupaten Malang mengaku, selama ini pihaknya belum pernah menerima laporan dari masyarakat. Namun demikian, politisi partai Gerindra wilayah Kabupaten Malang 1V ini berjanji akan segera meninjau lokasi.

“Untuk peninjauan nanti, kami harus bersinergi dengan Kepala Dinas dan komisi lain yang membidangi,” tegas Rahmat Kartala Kamis (28/11/2019) siang.

Ditambahkan Rahmat Kartala, kadang-kadang Kabupaten Malang sendiri memang tidak tahu. Kalau itu proyek Kabupaten Malang, ia akan segera menindaklanjuti.

“Kalau itu proyek dari Provinsi, kami juga akan berkoordonasi dengan dinas terkait yang ada di provinsi, ” pungkasnya. (sur/oso)

Seperti keberadaan embung di Desa Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo. Pembangunan tersebut dibawah komando Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang.

“Embung ini dialiri dari air sumber. Kalau seperti ini efektif. Tapi kalau embung tadah hujan, kalau kemarau tidak akan berfungsi,” ujar Bupati Malang Drs HM Sanusi MM saat meresmikan pembangunan embung di Desa Ampelgading Selasa (29/10/2019) siang.

Tambah Sanusi, keberadaan embung ini sangat membantu para petani. Terlebih melihat topografi wilayah Desa Ampelgading yang berada di ketinggian dan cukup jarang sumber air.

“Ini untuk pertanian. Sehingga nanti dibawahnya bisa untuk pertanian sayur, padi, maupun perkebunan, bisa digunakan,” terangnya.

Seperti diketahui, sejak tahun 2016 lalu, pembangunan embung menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen DPPT). Di Kabupaten Malang sendiri, sudah ada sekitar 40 embung yang dibangun. (sur/oso)

Lasis, Kepala Desa Putat Lor mengatakan, keberadaan embung dengan kisaran luas sekitar 1 hektar ini dikelola oleh kelompok pemuda untuk komoditi komersial kolam pemancingan.Tetapi hasil dari pendapatan itu bukan untuk pribadi,melainkan untuk kegiatan Bhakti Sosial,seperti santunan anak yatim dan berbagai giat keagamaan.

POTENSI : Embung untuk kesejahteraan petani. (sur)

“Ini sebuah prospek yang cukup bagus.Saya pribadi sangat salut dengan kekompakan dan semangat kebersamaan pemuda Desa Putat Lor, ” ujar Lasis Selasa (6/8/2019) kemarin.

Sementara itu, salah seorang warga mengatakan, sebelum ada embung, para petani di Desa Putat Lor hanya sanggup mengolah sepertiga dari luasan lahan yang digarap.

“Dulu waktu kita habis digunakan untuk mengangkuti air dari sumber yang letaknya cukup jauh. Sekarang jadi hemat waktu untuk bekerja menyiram tanaman,” ungkap salah seorang warga.

Selain itu, Desa Putat Lor juga telah dirikan Badan usaha milik desa (BUMDes)yang merupakan instrumen pengembangan basis ekonomi pedesaan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan memberikan peningkatan pendapatan asli desa (PADes).

“Dengan terciptanya BUMDes Barokah Abadi ini, semoga menjadi badan usaha milik desa yang mandiri. Kedepan lebih maju dan bisa mencakup untuk kesejahteraan masa depan warga Putat Lor, ” harap Kades yang jabatannya baru di usia tujuh bulan ini.

Disinggung terkait dengan pengelolaan bisnis dalam BUMDes tersebut,terang Kades, BUMDes ini bergerak dalam bidang bisnis jasa pembayaran rekening listrik, PKH dan air mineral Kanjuruhan.

“Pengelolaan segala aspek ini,kami lakukan bersama-sama perangkat. Mereka bisa bekerja sama dengan baik, tanpa terkecuali elemen BPD, semuanya kami ajak koordinasi, yang tujuannya tidak lain untuk menciptakan Desa Putat Lor lebih baik dari sebelumnya, ” urai Lasis mengakhiri wawancara. (sur/oso)

 
Memontum Malang — Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Kabupaten Malang bakal merancang pembuatan alat penyedot sampah di embung yang dikemas dalam bentuk kapal kecil. “Kapal penyedot sampah yang kita khususkan di embung, selain bersih dari sampah juga bermanfaat untuk pengairan pertaniam dan rumah tangga, khususnya saat musim kemarau”,ungkap Kepala Bidang (Kabid) Operasi dan Pemeliharaan Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Malang Ir Aris Suprayitno, Selasa (20/2/2018).

Menurutnya, dari jumlah embung di Kabupaten Malang yang mencapai 40 titik itu dibangun oleh Pemprov Jatim. Sementara, Pemkab Malang hanya sebagai pemanfaat saja.Dan sebagian embung itu kini dimanfaatkan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk wisata pemancingan.

“Dengan dimanfaatkan embung itu oleh Pemerintahan desa sebagai kawasan wisata, tentunya hasil pengelolaannya masuk kas desa. Selain itu, dampaknya juga untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, karena masyarakat bisa membuka usaha baru seperti halnya kuliner,” tambah Aris.

Lanjut dia, kapal penyedot sampah nanti bisa dimanfaatkan oleh masing-masing Pemdes,agar turut membantu dalam melestarikan embung. Karena embung itu sebagai pemasok air untuk lahan persawahan. Dan agar bertahan lebih lama, dalam kawasan itu juga harus ada rerimbunan pohon. Disisi lain, tambahnya, seperti Embung Cokro di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis dan Embung Sumber Umbulan Desa Banjarejo Kecamatan Pakis, saat ini telah berfungsi untuk wisata pemancingan.

Sehingga dengan adanya embung tersebut, petani tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air untuk lahan persawahannya, masyarakat setempat juga memanfaatkan untuk usaha di sekitar area embung,seperti jual makanan dan minuman untuk para maniak mancing.

“Jika embung dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya bisa menghasilkan produksi pertanian saja meningkat, tapi masyarakat desa pun bisa meningkatkan perekonomiannya. Untuk itu, masyarakat harus bersama-sama menjaga kelestarian embung dari kerusakan,” pungkas Aris. (sur/yan)