Bahkan, Bupati Ipuk mengajak ASN untuk mengurangi penggunaan BBM dengan bersepeda ke kantor, karena rumahnya dekat atau menggunakan transportasi umum dan online. Sementara Bupati Ipuk sendiri, mengayuh sepeda dari rumahnya menuju Kantor Kecamatan Banyuwangi, yang berjarak sekitar 2 kilometer.

“Ini adalah langkah kecil untuk menghemat energi, terutama bahan bakar. Hari ini saya sengaja pergi ke kantor. Selain lebih bugar, saya juga bisa bersosialisasi langsung dengan orang-orang,” kata Bupati Ipuk.

Dalam perjalanan ke kantor, Bupati Ipuk juga menyempatkan diri untuk menyapa orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Dirinya mengatakan, bahwa bersepeda tidak hanya menghemat bahan bakar, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.

Bahkan, Bupati Ipuk juga terlihat mengendarai sepeda saat memeriksa sejumlah layanan publik. Salah satunya, adalah ketika meninjau kemajuan pembangunan gedung baru Perpustakaan Distrik.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga mengajak ASN, untuk membiasakan diri bersepeda dan bahkan berjalan kaki di lingkungan ASN, bagi mereka yang tinggal dekat dengan tempat kerja. “Saya mengajak semua ASN untuk mulai membiasakan diri bersepeda atau berjalan kaki, terutama bagi mereka yang rumahnya berdekatan. Terutama, bagi mereka yang bekerja di balik meja, duduk dalam waktu lama dan ini harus dimanfaatkan, bahkan dijadikan budaya karena menyehatkan,” tambahnya.

Jauh sebelum wacana penghematan bahan bakar, atau sejak Februari 2026, Bupati Ipuk juga telah mengeluarkan kebijakan pergerakan untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Jumat. Dalam pergerakan tersebut, ASN diminta untuk menggunakan ojek online serta transportasi umum untuk pergi ke kantor.

Program ini, tidak hanya bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan para pengemudi. Mengenai kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan kerja dari rumah (WFH) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026 untuk ASN dan sektor swasta, Bupati Ipuk mengatakan bila Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih akan membahasnya.

“Inilah yang sedang kita diskusikan, apakah Banyuwangi juga memungkinkan untuk menerapkan WFH. Jika banyak orang yang menggunakan Angkot atau Ojol, berjalan kaki atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi pilihan terakhir,” katanya.

Bupati Ipuk juga mengatakan, efisiensi BBM harus tetap sejalan dengan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah masih membutuhkan kecepatan kerja dan koordinasi, agar berbagai permasalahan masyarakat dapat ditangani secara optimal. (kom/bwi/gie)

Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau menggunakan transportasi umum atau online atau mengendarai sepeda kayuh, ke tempat kerja. Imbauan ini, juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta semua daerah mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk akibat dinamika yang terjadi di Timur Tengah.

“Efisiensi energi ini merupakan mitigasi yang harus dilakukan bersama dalam menghadapi ketidakpastian situasi akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, saya mengajak seluruh ASN untuk menjadi contoh dalam gerakan penghematan energi ini,” kata Bupati Ipuk, Kamis (26/03/2026) tadi.

Baca juga :

Imbauan tersebut, juga telah disampaikan Bupati Ipuk, saat memimpin apel bersama ASN di Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rabu (25/03/2026) kemarin. Bupati Ipuk mendorong ASN yang rumahnya dekat, mulai beralih menggunakan sepeda kayuh menuju tempat kerja masing-masing.

ASN juga bisa memanfaatkan angkutan umum dan online ke tempat kerja, seperti yang telah diterapkan Pemkab Banyuwangi tiap hari Jumat. “Kebijakan ini sedang kita bahas detailnya untuk segera diterapkan bersama. Selain bisa menghemat energi, gowes juga lebih menyehatkan bagi ASN,” kata Alumni Magister Kebijakan Publik (MKP) Universitas Airlangga (Unair) itu.

Selain itu, Bupati Ipuk juga meminta seluruh ASN optimalisasi kegiatan berbasis digital sebagai untuk mengurangi mobilitas. “Selain lebih efektif dengan layanan digital, langkah ini juga membantu menghemat konsumsi BBM untuk kendaraan dinas,” ujarnya.

Imbauan penghematan energi ini, menurut Bupati Ipuk, bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi dinamika global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan energi, termasuk BBM. “Kita berharap konflik di Timur Tengah segera mereda, sehingga tidak berdampak terhadap pasokan energi dunia. Meski demikian, kita juga tetap harus membiasakan diri untuk menggunakan energi secara bijak,” ujar Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Salah satu poin paling krusial dalam instruksi tersebut, adalah keputusan berani untuk meniadakan tradisi open house formal di Pendopo Wahyawibawagraha, pada momentum Lebaran 1447 H ini. Keputusan ini, menandai pergeseran gaya kepemimpinan yang lebih mementingkan substansi efisiensi di tengah ancaman krisis energi global dari pada seremoni yang memakan biaya operasional tinggi.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi makro ekonomi. Menurutnya, lonjakan harga minyak global secara otomatis akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada sektor subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika konsumsi di daerah tidak dikendalikan melalui langkah-langkah konkret, beban negara akan semakin membengkak dan berisiko mengganggu stabilitas fiskal nasional.

Baca juga :

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap situasi di Timur Tengah. Ketidakstabilan di sana secara langsung memengaruhi indeks harga minyak kita. Jika kita tetap boros dalam penggunaan energi dan anggaran operasional yang tidak mendesak, kita justru memperparah beban subsidi pemerintah pusat,” kata Gus Fawait, saat memberikan keterangan pers di kediamannya Pondok Pesantren Nurul Chotib, Desa Wringinagung, Sabtu (21/03/2026) tadi.

Lebih lanjut Gus Fawait memastikan, bahwa langkah efisiensi ini merupakan upaya preventif dan bukan indikasi adanya kelangkaan stok BBM di wilayah Jember. Dirinya menjamin, bahwa ketersediaan energi bagi masyarakat luas tetap dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun, pemerintah daerah ingin memberikan teladan dalam pengendalian konsumsi energi.

Selain peniadaan open house, Pemkab Jember kini tengah menggodok regulasi terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, ditugaskan untuk menyusun skema teknis agar kebijakan ini dapat menekan penggunaan kendaraan dinas dan operasional gedung kantor tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Gus Fawait optimis, dengan pengalaman birokrasi selama masa pandemi Covid-19, skema WFH 1 atau 2 hari dalam seminggu akan berjalan efektif dan tetap menjaga produktivitas kerja pemerintah daerah. (rio/gie/adv)

Langkah tersebut, menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola penggunaan fasilitas negara secara efisien, tertib dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga meminta setiap perangkat daerah untuk melakukan penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta listrik selama masa libur Lebaran, seiring menurunnya aktivitas perkantoran.

Menurutnya, pengelolaan energi yang bijak bukan sekadar langkah teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen aparatur pemerintah dalam menjaga efisiensi penggunaan fasilitas negara. “Perangkat daerah diminta melakukan penghematan penggunaan BBM dan listrik selama masa libur Lebaran,” paparnya.

Baca juga :

Bunda Indah menjelaskan, bahwa penghematan tersebut dapat dilakukan melalui pengendalian penggunaan kendaraan dinas yang tidak berkaitan dengan kepentingan kedinasan, serta memastikan pemakaian listrik di lingkungan kantor tetap terkendali. Selain itu, perangkat daerah juga diingatkan untuk memastikan lampu, pendingin ruangan, serta berbagai peralatan elektronik dimatikan apabila tidak digunakan selama masa libur.

Bunda Indah juga menilai, bahwa disiplin dalam mengelola energi merupakan bagian dari budaya kerja aparatur yang profesional sekaligus bentuk tanggung jawab dalam menjaga aset negara. Itu karena, efisiensi penggunaan energi juga memiliki dampak positif terhadap pengelolaan anggaran daerah. Sehingga, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

Bunda Indah berharap, seluruh jajaran pemerintah daerah dapat menjadikan imbauan tersebut sebagai komitmen bersama dalam menumbuhkan kesadaran terhadap penggunaan sumber daya secara bijak. Sementara dengan penghematan energi di lingkungan pemerintahan, juga diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun kebiasaan hidup yang lebih hemat dan bertanggung jawab.

Dengan pengelolaan fasilitas negara yang lebih tertib dan efisien, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang disiplin, transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. (kom/adi/gie)

Hal itu, disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat menghadiri kegiatan santunan kepada 50 anak yatim yang digelar Aliansi Lintas Konstruksi Kabupaten Lumajang, dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Kegiatan tersebut, berlangsung di kawasan Pondok Asri, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Minggu (08/03/2026) tadi.

Menurut Bunda Indah, kepedulian sosial yang ditunjukkan para pelaku usaha melalui kegiatan santunan, tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak yatim, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat, terutama di Bulan Ramadan. “Terima kasih kepada Aliansi Lintas Konstruksi yang telah menunjukkan kepedulian kepada anak-anak yatim. Semoga rezeki bapak dan ibu semua diberikan keberkahan, bermanfaat bagi banyak orang, serta usia yang diberikan Allah SWT membawa manfaat bagi sesama,” kata Bupati Indah.

Bunda Indah berharap, kegiatan sosial semacam ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama semakin tumbuh di tengah masyarakat.

Baca juga :

Selain itu, Bunda Indah juga mengingatkan para pelaku konstruksi untuk tetap menjaga kesehatan di tengah aktivitas kerja yang padat. Menurutnya, keseimbangan antara kerja keras dan menjaga kondisi fisik menjadi hal penting agar produktivitas tetap terjaga.

“Saya juga berpesan kepada para pelaku konstruksi, silakan bekerja keras untuk pembangunan daerah, tetapi jangan lupa menjaga kesehatan. Luangkan waktu untuk berolahraga, karena sekarang penyakit tidak mengenal usia,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Bunda Indah juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku konstruksi yang selama ini telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi para pelaku konstruksi yang selama ini telah bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun Kabupaten Lumajang,” tambahnya.

Melalui kegiatan santunan tersebut, diharapkan tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yatim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat, khususnya selama Bulan Ramadan. (kom/adi/gie)

Peresmian Proyek RDMP Balikpapan sendiri, merupakan simbol nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan swasembada energi. Keberhasilan proyek ini, menunjukkan kemampuan bangsa dalam mengelola proyek strategis bernilai besar dengan standar internasional.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa peresmian pada hari ini menjadi salah satu acara bersejarah di Tanah Air. Presiden pun menyambut peresmian hari ini dengan rasa bangga sembari menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak dalam mencapai hal tersebut.

Baca juga :

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personalia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Para insinyur, para pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah, manajemen dan masyarakat Balikpapan, serta Kalimantan Timur. Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa,” kata Presiden Prabowo.

Proyek RDMP Balikpapan sendiri, memiliki nilai investasi sebesar USD7,4 miliar atau setara Rp 123 triliun. Melalui Proyek RDMP Balikpapan, kapasitas pengolahan minyak mentah meningkat signifikan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam laporannya mengatakan bahwa peningkatan kapasitas ini turut diiringi dengan peningkatan kualitas produk. Kilang ini mampu menghasilkan bahan bakar minyak dengan standar Euro 5 yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

“Yang sekarang sudah menuju kepada setara dengan Euro 5, dan ini menuju kepada net zero emission. Nah, ini ada yang bagus Pak Presiden. Jadi dengan RDMP ini, kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar Rp 60 triliun lebih,” ujar Bahlil. (kom/ses/gie)

Rapat itu, menjadi langkah awal komitmen Pemerintah Kota Probolinggo, dalam mendorong penggunaan energi terbarukan sekaligus melakukan efisiensi anggaran. Kerja sama tersebut, melibatkan PT Agra Energi Indonesia, yang akan mengembangkan program energi terbarukan berupa pemasangan solar cell di sejumlah unit pelaksana.

Skema kerja sama yang digunakan, adalah Build Operate Transfer (BOT). Sehingga, tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga :

Wali Kota Aminuddin menjelaskan bahwa proyek ini sepenuhnya dibangun dan dioperasikan oleh pihak swasta pada tahap awal. “Pemanfaatannya menggunakan skema BOT. Jadi mereka yang membangun tanpa biaya dari kita, kemudian mereka juga mengoperasikan bekerja sama dengan kita. Nanti setelah 15 tahun, maka akan ditransfer menjadi hak milik kita,” jelasnya.

Lebih lanjut Wali Kota Aminuddin menegaskan, bahwa kerja sama ini memiliki banyak keuntungan bagi pemerintah daerah. Terutama, dari sisi penghematan biaya.

“Nanti ada efisiensi sekitar 10 persen dibandingkan pembayaran listrik biasa. InsyaAllah, semoga tahun 2026 sudah bisa berjalan. Harapannya ke depan, dengan menggunakan solar cell, kita bisa melakukan efisiensi dalam hal pembayaran listrik,” tambahnya.

Melalui program PLTS ini, Pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berupaya menekan biaya operasional listrik, tetapi juga mendukung transisi menuju energi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini, sejalan dengan kebijakan nasional pengembangan energi terbarukan. (kom/pro/gie)

Dalam momen itu, PKDI se-Jawa Timur hadir memberikan 1.000 paket Sembako bagi warga di wilayah terdampak. Bantuan itu, diserahkan secara simbolis di Pendopo Suhanto, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Rabu (10/12/2025) tadi.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Lumajang, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKDI. Kepedulian ini menjadi penguat semangat kami untuk terus bangkit,” ujar Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dirinya menegaskan, bahwa kejadian Semeru pada 19 November 2025, memiliki intensitas lebih besar dibandingkan peristiwa 2021. Namun kesiapsiagaan masyarakat, relawan dan pemerintah daerah mampu menciptakan capaian penting, yaitu tidak ada korban jiwa.

Situasi ini, tambahnya, bahkan mendapat apresiasi dari BNPB sebagai contoh mitigasi bencana yang berjalan efektif. “Erupsi kali ini sesungguhnya lebih besar dari 2021. Tetapi Alhamdulillah, zero korban. Ini buah kerja sama masyarakat, relawan, serta seluruh jajaran pemerintah,” jelasnya.

Meski demikian, dampak APG Semeru terhadap infrastruktur jauh lebih berat. Material vulkanik merusak jembatan, tanggul dan bendungan yang selama ini menjadi pengamanan aliran lahar.

Baca juga :

Bunda Indah menekankan, bahwa normalisasi harus segera dilakukan untuk mencegah risiko lanjutan, terutama saat curah hujan meningkat. “Jika infrastruktur ini tidak segera dinormalisasi, aliran lahar panas maupun dingin bisa mengarah ke banyak titik. Prediksi bahkan menunjukkan potensi menyebar hingga Kecamatan Tempeh,” paparnya.

Pemkab Lumajang kini sedang menyusun data kebutuhan secara komprehensif, untuk diajukan kepada BNPB dan Kementerian PUPR. Data tersebut mencakup kerusakan fisik, kebutuhan penanganan darurat, serta rencana rehabilitasi jangka panjang agar upaya pemulihan dapat segera direalisasikan.

Bagi Bunda Indah, hadirnya PKDI bukan sekadar distribusi bantuan, tetapi simbol kuatnya persaudaraan antar-kepala desa di Jawa Timur. Solidaritas ini, dinilai menjadi contoh bagaimana kolaborasi antarwilayah dapat memperkuat ketahanan masyarakat yang hidup di kawasan rawan bencana.

“Apa yang dilakukan PKDI hari ini menunjukkan bahwa persaudaraan itu nyata. Ketika satu daerah tertimpa bencana, daerah lain hadir untuk menguatkan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak akan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan warga, memulihkan infrastruktur vital, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi di masa mendatang. (kom/adi/sit)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu, bertujuan untuk mempercepat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia. Sementara kehadiran DLH Kota Malang, menjadi bentuk komitmen daerah dalam mendukung kebijakan nasional menuju Green Energy.

Terlebih, menurut Raymond, Kota Malang yang tengah menghadapi tantangan kapasitas TPA Supit Urang dan meningkatnya timbulan sampah, memandang kebijakan ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat pengelolaan sampah yang lebih efisien, ramah lingkungan dan bernilai tambah energi. “DLH Kota Malang berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan,” ujar Raymond.

Baca juga :

Dalam arahannya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada ketersediaan air bersih, yang erat kaitannya dengan pencemaran dan tata kelola sampah. “Langkah ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk menjawab tantangan pencemaran dan tata kelola sampah melalui penerapan Waste to Energy (WTE) atau pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. WTE tidak hanya mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menghasilkan energi terbarukan bagi masyarakat,” jelas Diaz.

Sementara itu, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Vivien Ratnawati, menyampaikan bahwa Perpres Nomor 109 Tahun 2025 merupakan kebijakan kolaboratif antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. “Dalam implementasinya, pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan lahan minimal 5 hektare sesuai tata ruang dan bebas sengketa, serta menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari yang dapat diperoleh melalui sistem aglomerasi antar wilayah,” tuturnya.

Vivien juga menambahkan, bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan anggaran pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) sebagai dasar kesiapan teknis dan administratif. Nantinya, untuk skema pembiayaan dan pelaksanaan proyek akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Proses lelang, studi kelayakan (Pra-FS), dan penunjukan badan usaha pelaksana dilakukan secara terpusat di bawah Danantara. Sedangkan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dilakukan langsung antara PLN dan Danantara,” imbuh Vivien. (rsy/sit)