Dari prosentase itu, ujarnya, pihaknya meminta untuk diarsir warga yang masuk kategori rentan, miskin maupun miskin ekstrem. “Saya minta diarsir dan yang masuk kategori miskin ekstrem, ini saya minta untuk segera diselesaikan,” kata Mas Dhito, saat membuka Musrenbang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (06/05/2025) tadi.

Menurut Mas Dhito, persoalan berkaitan dengan pelayanan dasar yang dapat menyumbang kemiskinan ekstrem harus bisa diselesaikan. Sebagai contoh bidang pendidikan, bagaimana anak-anak yang putus sekolah bisa kembali mau bersekolah.

Berdasarkan data yang ada, dari 10.454 anak tidak sekolah hingga 2 Mei 2025 ini tercatat 5.427 anak sudah bisa dikembalikan untuk sekolah. Dari data itu, menjadi tugas bersama bagaimana 5.027 anak bisa menyusul kembali bersekolah.

Begitu pula di sektor kesehatan, terkait stunting harus bisa diselesaikan. Untuk itu pihaknya mendorong bagaimana angka stunting yang kini mencapai 7 persen bisa ditekan menjadi zero digit stunting, bahkan zero growth stunting.

Baca juga :

“Ini semua berkaitan, kalau stunting tidak diselesaikan, kalau anak putus sekolah tidak diselesaikan maka ini akan menyumbang angka kemiskinan. Maka semua OPD saya minta untuk dapat bekerja bersama,” ungkapnya.

Selain dua hal tersebut, menjadi perhatian Mas Dhito bagaimana menangani tingkat pengangguran terbuka. Meski mengalami penurunan dari 5,24 persen di 2020 menjadi 5,1 persen di 2024, persoalan ini harus mendapatkan perhatian dan kerja bersama.

Kehadiran berbagai pihak dalam Musrenbang tersebut, baik DPRD, ketua OPD, Tim Penggerak PKK, instansi vertikal maupun yang lain diharapkan dapat membangun semangat kebersamaan dalam menangani berbagai persoalan di Kabupaten Kediri.

“Saya harap ini bisa menjadi langkah bagi kita bersama untuk merajut 5 tahun ke depan kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang memberikan ruang bagi mereka yang tadinya miskin menjadi keluarga mampu,” harap Mas Dhito.

Dalam forum itu, Mas Dhito juga menekankan kepada tiap kepala OPD di Pemkab Kediri supaya 5 tahun ke depan tidak lagi membuat program copy paste atau mengulang program sebelumnya. Selain itu, pihaknya meminta supaya lapak-lapak bagi PKL di kawasan Simpang Lima Gumul dapat diaktifkan. (kom/pan/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menerangkan bahwa TMMD ini merupakan langkah nyata untuk membangun desa. Kalau diteruskan, TMMD bisa menjadi upaya untuk menekan kemiskinan.

“Ini bentuk konkret kolaborasi antara TNI, Polri dan Pemkab Jember. Seperti kita tahu, Jember menjadi kabupaten termiskin kedua di Jatim. Kalau diteruskan, ini bisa menjadi upaya mengentas kemiskinan,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Untuk itu, tambahnya, perlu kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pihak, terutama TNI dan Polri. Tujuannya, untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jember.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember menyebut, kemiskinan di Jember mayoritas ada di daerah Utara. “Kalisat termasuk daerah utara. Tentunya, kami punya PR besar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dandim 0824/Jember, Letkol Arm Indra Andriansyah, menambahkan bahwa TMMD adalah bentuk semangat gotong-royong yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. “Berat sama dipikul ringan sama dijinjing,” ungkapnya.

Tercatat, ada sebanyak 150 personel yang diterjunkan. Gabungan TNI, Polri, dan masyarakat. “Targetnya, 4 Juni kami tutup dan semoga pekerjaan selesai semua,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk mengajak para tenaga pendidikan untuk bergotong royong dan berperan aktif dalam upaya pengentasan anak tidak sekolah di Banyuwangi. “Saya minta kepada semua tenaga pendidikan, untuk ikut membantu menuntaskan permasalahan anak tidak sekolah. Baik yang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah maupun yang sama sekali memang belum pernah bersekolah,” kata Bupati Ipuk.

Diketahui, tenaga pendidikan yang dihadirkan itu, terdiri atas pengawas dan koordinator wilayah kerja satuan pendidikan (Korwil Kersatdik) yang baru saja menerima SK penugasan dari Bupati Ipuk. Dalam kesempatan ini, dirinya juga menjelaskan bahwa salah satu masalah pendidikan yang terus digenjot adalah penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

Perlu diketahui, hingga 26 Januari 2024, terdata ada 2.909 anak terkategori ATS. Ini mengalami penurunan signifikan jika dibanding data per September 2023, yang mencapai 5.420 anak.

“Kami mengapresiasi kepada semua pihak, yang sama-sama bahu membahu telah melakukan penetrasi signifikan dalam menurunkan jumlah anak tidak sekolah ini,” ujar Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengajak agar para stakeholder pendidikan dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap masalah ini. Jika ada anak-anak, termasuk anak-anak difabel yang tidak bersekolah, untuk segera diinformasikan dan dikoordinasikan dengan kepala desa, lurah atau camat setempat agar bisa segera ditangani.

Baca juga :

“Jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Semua harus mendapatkan hak pendidikan,” tegasnya.

Selain masalah anak tidak sekolah, Bupati Ipuk berpesan agar para Korwildik dan pengawas pendidikan juga ikut mendukung program pembangunan Pemkab Banyuwangi yang lain. Misalnya, penanganan masalah stunting, Lansia miskin sebatang kara, serta masalah sosial lainnya.

Bupati Ipuk menambahkan, untuk mendukung peningkatan SDM dan IPM, Banyuwangi telah meluncurkan berbagai program di sektor pendidikan. Seperti Beasiswa Banyuwangi Cerdas, uang saku dan uang transportasi bagi siswa kurang mampu yang berprestasi dan beasiswa khusus difabel dan penghafal Al Qur’an.

Program lainnya adalah Siswa Asuh Sebaya (SAS), dimana siswa yang berkecukupan menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membantu siswa lain yang membutuhkan. Ada juga Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) yang membantu anak-anak putus sekolah, untuk kembali ke bangku sekolah maupun melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

“Pemkab sudah memiliki banyak program yang memang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami tidak menuntut bapak-Ibu mengeluarkan uang pribadi. Bapak-Ibu cukup bantu kami untuk menemukan dan segera laporkan, kami banyak program untuk masalah ini,” imbuhnya. (kom/gie)

Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, mengatakan bahwa Program Gesek Ekstrem ini merupakan sebuah gerakan dalam mengentaskan kemiskinan yang sumber datanya berasal dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini, dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

“Penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Probolinggo, ini akan dilakukan menggunakan data P3KE yang diolah oleh Bapelitbangda melalui aplikasi Sasmita (Sistem Analisa Kemiskinan Terpadu Daerah),” kata Plt Kadiskominfo.

Hanya saja, jelas Heri, yang dihapus dalam kemiskinan ekstrem ini adalah ekstremnya saja, tetapi kemiskinannya tetap. Dengan kata lain, warga miskin tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Baca juga :

“Hanya dihapus ekstremnya saja, jadi miskinnya tetap. Harapannya, diakhir tahun 2024 ini kemiskinan ekstrem itu 0 persen. Walaupun itu berat sekali, tetapi kita harus optimis bisa. Kalau berpedoman pada Perbup Nomor 20 Tahun 2023, sebenarnya itu banyak yang terhapus,” paparnya.

Lebih lanjut dirinya meminta, agar pengurangan warga miskin yang tidak sesuai dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2023, dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh pihak kecamatan, BPD, kepala desa, perangkat desa, RT, RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pendamping desa. “Dengan demikian, keputusan yang diambil bukan keputusan kepala desa. Tetapi, keputusan bersama melalui Musdes. Dimana, Musdes ini merupakan keputusan tertinggi di desa. Oleh karena itu, pastikan ada berita acaranya, ada daftar hadirnya dan ada fotonya,” terangnya.

Sementara itu, Camat Besuk, Abdul Bari menyampaikan ucapan terima kasih atas pendampingan yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Probolinggo, dalam program Gesek Ekstrem di Kecamatan Besuk. “Harapannya dengan adanya Gesek Ekstrem di tahun 2024, maka di wilayah Kecamatan Besuk, kemiskinan ekstrem berkurang. Bahkan, bisa zero persen sesuai dengan harapan Bapak Pj Bupati Probolinggo. Tentunya, setelah ada verifikasi dan validasi data yang valid dan akurat,” ujarnya.

Dalam kegiatan rakor Gesek Ekstrem ini, juga dilakukan dialog dan diskusi seputar kondisi kemiskinan yang ada di Kecamatan Besuk. Serta, beberapa fenomena bantuan sosial yang selama ini diterima oleh masyarakat yang dianggap miskin di wilayah Kecamatan Besuk. (kom/nun/sit)