Keempat nama pejabat yang dilantik, diantaranya Fathurrahman sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan, Yuswianto sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Firdaus Handara sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Sarinah Rostief sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan. Prosesi pelantikan tersebut, berlangsung di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan dan disaksikan Ketua DPRD, Samsul Hidayat, Sekretaris Daerah (Sekda), Yudha Triwidya Sasongko, hingga Kepala OPD.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menegaskan bahwa untuk pertama kalinya, pelantikan Pejabat Eselon II di Pemkab Malang menggunakan sistem merit. “Kami menjadi salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur, yang pertama kali menggunakan sistem merit dalam pelantikan Pejabat Eselon II,” kata Bupati Rusdi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa dalam penggunaan sistem merit, manajemen talenta menjadi kunci dalam penempatan pejabat. Tujuannya, itu tidak lain agar sesuai dengan kemampuan dan bidang yang tepat.

Baca juga :

“Manajemen talenta ini menjadi kunci. Kira-kira, seseorang itu lebih cocok di OPD mana, di bidang apa. Nah ini terus kita lakukan,” tambahnya.

Lebih lanjut Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan menyampaikan, bahwa Pemkab Pasuruan akan mengkaji terus-menerus untuk mendapatkan formulasi yang tepat. Khususnya, dalam rangka mengukur potensi yang dimiliki masing-masing dari seluruh ASN.

“Kita terus kaji sampai dapat formulasi yang paling pas untuk tahu potensi semua ASN kita,” paparnya.

Sementara itu, saat ditanya perihal masih adanya beberapa OPD yang belum memiliki Pejabat Eselon II atau kepala dinas, Mas Rusdi menambahkan dalam waktu dekat akan langsung menempatkan Plt (pelaksana tugas). Plt itu, tentu saja harus memenuhi persyaratan dan dapat dilihat dari sistem merit yang langsung tersambung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Akan diisi dengan Plt sambil kita lihat di Merit sistem apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum,” terangnya. (kom/bwi/gie)

Menkeu Purbaya mengatakan, agar kepercayaan negara kepada para pejabat yang dilantik, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tugas negara dan bentuk kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” kata Menkeu RI.

Baca juga :

Menkeu Purbaya juga menekankan, akan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan, sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global.

“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair. Karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata Menkeu.

Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu, khususnya Bea dan Cukai, harus berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Khususnya, dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang bersaing secara tidak fair.

Menkeu meminta seluruh pejabat yang dilantik, untuk bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan secara bersih dan profesional demi kepentingan negara. (kom/keu/gie)

Adapun pejabat yang dilantik, ada total sebanyak 41 orang, yang terdiri dari Eselon II, III dan Eselon IV. Dengan rincian, 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 17 Pejabat Administrator, 15 Pejabat Pengawas, serta 7 Jabatan Fungsional Pengangkatan Pertama.

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa jabatan dalam birokrasi bukan sekadar simbol struktural, melainkan amanah besar yang melekat dengan tanggung jawab moral dan etika pelayanan. “Jabatan adalah amanah, bukan hak. Maka harus dijalankan dengan keikhlasan, integritas dan tanggung jawab penuh. Pejabat pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” tegasnya.

Bunda Indah juga menekankan, bahwa perubahan nomenklatur dan penataan SOTK di awal tahun 2026, harus dimaknai sebagai momentum transformasi kinerja. Karenanya, birokrasi dituntut semakin lincah, responsif dan profesional dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Baca juga :

Bunda Indah juga meminta, agar seluruh pejabat yang baru dikukuhkan untuk segera bergerak cepat mengakselerasi program prioritas daerah yang selaras dengan RPJMD serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Kinerja yang terukur, tata kelola yang akuntabel, serta penggunaan anggaran yang bertanggung jawab menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Termasuk, aspek integritas juga menjadi penekanan penting.

Bunda Indah juga mengingatkan, agar seluruh pejabat menjaga kepercayaan publik dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Termasuk yang tidak kalah strategis, juga mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Inovasi tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, memangkas birokrasi yang berbelit, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. “Birokrasi yang kuat adalah birokrasi yang mampu memberi solusi. Inovasi harus hadir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif,” ujarnya.

Melalui pengukuhan dan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis dapat membangun birokrasi yang semakin profesional, berdaya saing dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan fondasi integritas dan semangat inovasi, Lumajang diarahkan melangkah lebih cepat menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas di tahun 2026. (kom/adi/gie)

Dalam sambutannya, bupati mengucapkan selamat sekaligus berharap agar amanah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik mengutamakan kepentingan masyarakat, umum dan organisasi daripada kepentingan pribadi. “Selamat untuk jabatan yang baru. Semoga amanah dan dapat memberikan energi baru dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selalu utamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi,” katanya.

Perihal strukturisasi OPD, Bupati Rusdi menegaskan bahwa hal tersebut sebagai bagian dari cara pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan perubahan Perda SOTK yang baru bersama DPRD Kabupaten Pasuruan. “Kita laksanakan perubahan nomenklatur organisasi baru, penggabungan dan lain sebagainya untuk efektifitas responsibilitas OPD di Lingkungan Pemkab Pasuruan,” tegasnya.

Tidak lupa, orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Pasuruan ini juga berharap agar seluruh pejabat yang dilantik dalam memberikan respon yang cepat dalam menerima aduan masyarakat. “Kami berharap bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, kemudian responsif cepat untuk dalam menerima aduan dari masyarakat,” imbaunya.

Baca juga :

Adapun beberapa nama yang dilantik atau mutasi di Eselon II, seperti Rakhmat Syarifudin yang sebelumnya menjabat Inspektur atau Kepala Inspektorat, kini sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Heru Ferlianto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Taufiqul Ghoni mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Eka Wara Brehaspati yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum, sekarang sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menggantikan Agus Mashadi yang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora). Sedangkan pejabat sebelumnya, Mujiono kini menjabat Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, menggantikan Diana Lukita Rahayu yang diberi amanah baru sebagai Asisten Administrasi Umum.

Kemudian, tiga dinas yang digabung menjadi satu, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekarang berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Jabatan tersebut diberikan kepada drh Ainur Alfiah. Selanjutnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya diemban dr Ani Latifah, kini diamanahkan kepada dr Arma Roosalina. Sedangkan dr Ani sendiri dilantik sebagai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dua nama lainnya, yakni Tri Agus Budiharto yang mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan, menggantikan Eddy Supriyanto yang telah memasuki masa purna tugas. Terakhir, Lilik Widji Asri dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sementara itu, untuk nama-nama baru yang menjabat sebagai camat, diantaranya Eddy Santoso sebagai Camat Bangil, dr Ugik setyo Darmoko sebagai Camat Kraton dan Joko Purnomo sebagai Camat Pasrepan. Kemudian, Saiful Anwar Rohman sebagai Camat Puspo, Yudianto sebagai Camat Rembang serta Zaki Yamani sebagai Camat Sukorejo. (kom/pas/gie)

Dalam sambutannya, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, menyoroti terkait jenjang karir di Pemerintah Kabupaten Kediri, yang jaraknya masih terlalu jauh. Pihaknya pun mengingatkan, agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memperhatikan regenerasi jenjang karier pegawai.

“Tadi Kepala BKPSDM (baru) sudah saya lantik. Setelah ini, saya akan rapat dengan Kepala BKPSDM untuk Plt (pelaksana tugas, red) supaya diisi sama yang difinitif,” kata Mas Dhito.

Adapun kepala BKPSDM Kabupaten Kediri, paparnya, kini dijabat Randi Agatha Sakaira, yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kabupaten Kediri. Empat pejabat tinggi pratama lain yang dilantik, yaitu Subur Widono yang sebelumnya menjabat Camat Wates diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial. Mustika Prayitno Adi, sebelumnya Kabag Umum Setda Kabupaten Kediri, diangkat menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mohamad Nizam Subekhi, yang sebelumnya menjabat Camat Pare diangkat Kepala Dinas Perhubungan dan Wirawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat menjadi Inspektur Kabupaten Kediri.

Baca juga :

Selain Kepala BKPSDM, dalam kesempatan itu Mas Dhito juga memberikan tugas bagi para kepala dinas lain yang baru saja dilantik. Seperti Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang diminta menangani kebocoran retribusi. Termasuk, Kadinsos diminta untuk melakukan perbaikan data kemiskinan, termasuk kecepatan penyaluran bantuan sosial. Kemudian, Inspektor Kabupaten Kediri ditugasi untuk meningkatkan level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Mas Dhito dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan bagi para kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk meningkatkan kinerja. Pihaknya, pun bakal melakukan mutasi kepada pejabat yang dinilai tidak mampu bekerja.

“Kepada kepala OPD yang sedang menjabat, pesannya jangan merasa ada di zona nyaman,” tegas Mas Dhito. (pan/sit)

Adapun mereka yang mendapat perpanjang jabatan, ada sebanyak empat pejabat. Diantaranya, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Mahendrajaya, Kepala Dinas Pertanahan, Abdul Qodir, Kepala DPMPTSP, Subur Hutagalung dan Kepala Dinas Perikanan, Victor Sembiring.

Sementara 11 pejabat eselon II yang dirotasi, masing-masing diantaranya Suwadji dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora), Bambang Istiawan dari Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) menjadi staf ahli bidang hukum dan politik, M Hidayat dari Kadispora menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Kadispusip). Kemudian, Atsalis Supriyanto dari Staf Ahli menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Nurcahyo dari Kepala Inspektorat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Purwoto dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Kadisparbud) Disparbud menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Firmando Hasiholan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) menjadi Kadisparbud, Nur Fuad Fauzi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjadi Sekretariat Dewan (Sekwan), Eko Margianto dari Kepala DPMD menjadi Kadishub, Farid Habibah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPUSDA) menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta terakhir Bagus Sulistyawan dari Sekwan menjadi Kadisdik.

Dengan pelaksanaan itu, maka menambah satu jumlah eselon II yang diisi nama-namanya tidak definisif alias Plt. Jika sebelumnya posisi Plt hanya di dinas seperti DLH, Staf Ahli, Diskominfo, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta BPBD, maka seiring rampungnya perpanjang dan pelantikan, posisi Plt untuk pejabat eselon II bertambah satu atau menjadi enam. Diantaranya, Plt DLH, Plt Staf Ahli, Plt DPUSDA, Plt Kasatpol PP, Plt Disperindag dan Kepala Inspektorat.

Bupati Sanusi dalam sambutannya, menjelaskan bahwa kata kunci dalam perpanjangan dan pelantikan yaitu kinerja. Karenanya, semua akan terus dievaluasi.

Baca juga :

“Kata kuncinya adalah kinerja. Sehingga, setiap pergantian harus dimaknai kinerja organisasi. Karenanya, semua akan terus dievaluasi. Terlebih, tadi juga melakukan sumpah jabatan,” kata Bupati Malang.

Seiring pelantikan yang sudah dilakukan, dirinya juga meminta semua pejabat baru melakukan konsolidasi. Termasuk, juga melakukan koperasi dengan semua.

“Segera lakukan konsolidasi di tempat kerja yang baru. Kemudian, melakukan percepatan dengan kinerja. Ingat, saudara-saudara tidak hanya diawasi inspektorat. Namun, juga diawasi oleh anggota DPRD. Kemudian, jangan lupa berkolerasi dengan semua. Termasuk, pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, saat disinggung mengenai jumlah Plt yang kini menjadi enam, mengatakan akan segera melakukan pengisian jabatan. Hanya saja, untuk tahapannya tidak bisa singkat. Setidaknya, paling cepat nantinya adalah 1,5 bulan.

“Sesuai amanat BKN, bahwa kita tidak boleh linier atau bersama-sama. Rencana awal, itu bersama-sama antara uji kompetensi (assessment dan jobfit) dengan seleksi terbuka (Selter). Jadi, ini harus uji kompetensi dahulu, baru kemudian Selter. Makanya, Minggu depan, insyallah sudah kita buka. Tetapi dengan catatan, mulai pendaftaran dan pansel (panitia seleksi) itu siapa, harus mendapat rekomendasi dari BKN. Karenanya, tidak bisa cepat dan paling cepat 1,5 bulan,” ujarnya. (sigit)

Bupati KH Kholilurrahman menyampaikan, bahwa mutasi jabatan merupakan peristiwa yang biasa sebagai bagian berjalannya roda organisasi. “Mutasi merupakan peristiwa yang biasa, karena semata-mata untuk kebutuhan organisasi,” kata Bupati Pamekasan.

Bupati berharap, 21 pejabat yang telah menduduki jabatan baru, agar mencurahkan seluruh tenaga untuk mengabdi pada masyarakat. “Saya berharap pejabat yang dilantik agar benar-benar mencurahkan tenaga dan fikiran. Sehingga, roda organisasi berjalan efektif, efisien dan mengabdi untuk masyarakat dan negara,” terangnya.

Baca juga :

Sekadar diketahui, 21 pejabat yang resmi menduduki jabatan baru, diantaranya Masrukin menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Mohamad Alwi menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Akmallul Firdaus sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata. Kemudian, Ach Faisol sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan, Amin Jabir menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Muharram sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Achmad Sajifudin sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja.

Selain itu, ada Akhmad Zaini sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Kusairi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sigit Priyono sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fathorrachman sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kemudian, Saudi Rahman sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, Supriyanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Akhmad Basri Yulianto menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Raden Budi Santoso menjabat Dokter Madya RSUD dr H Slamet Martodirdjo.

Nama lainnya, yaitu Muttaqin menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Agus Budi Santoso sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Munapik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Abdul Fata sebagai Kepala Dinas Perikanan. Lalu, Herman Hidayat Santoso sebagai Kepala Dinas Sosial dan Mohammad Yusuf Wibieseno sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. (azm/gie)

Adapun pejabat yang dikukuhkan, diantaranya Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida) atau sebelumnya bernama Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Ricky Meinardhy, Pustakawan Daerah di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Malang, Abdul Haris serta empat kepala bidang (Kabid) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) atau berubah menjadi Diskominfo Publik. Sementara dalam pengukuhan dan pelantikan yang melibatkan ratusan pejabat itu, posisi lima eselon II masih diisi oleh pelaksana tugas alias Plt. Diantaranya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika Publik (Diskominfo Publik), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD dan Staf Ahli.

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi mengatakan bahwa pelaksanaan itu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang,.untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, menjadi bagian dari sistem merit, yang memberikan penghargaan terhadap kompetensi, kinerja dan integritas ASN.

Baca juga :

“Selaku kepala daerah, saya bersama Tim Penilai Kinerja Kabupaten Malang, akan terus mengawasi kinerja saudara sekalian. Apabila bapak dan ibu tidak menunjukkan prestasi, tidak memberikan yang terbaik, tidak serius dan bertindak curang dalam bentuk apapun, bahkan sampai melakukan tindakan yang melawan hukum seperti korupsi, pasti akan ada konsekuensinya,” kata Bupati Sanusi.

Bupati Malang juga menekankan, komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk tidak mentolerir tindakan korupsi dan memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum. Karenanya, dirinya juga meminta para pejabat yang baru dilantik, untuk segera melakukan konsolidasi dan akselerasi program-program yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, terutama bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam momen yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Malang juga melantik dan melakukan serah terima Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Bupati Sanusi yakin dan percaya, apabila Tim Penggerak PKK Kecamatan mampu memberdayakan serta mendayagunakan keluarga secara masif, terintegrasi dan menyeluruh, maka derap langkah pembangunan akan berjalan lebih cepat, dan kemajuan serta kemakmuran juga dapat segera terwujud. (sigit)

Dikatakan Bupati Sanusi, bahwa proses pengangkatan pejabat struktural, termasuk Direktur RSUD, membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini, sesuai dengan aturan bahwa setiap mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang harus mengantongi izin dari Kemendagri terlebih dahulu.

“Izin dari Mendagri ini baru turun Jumat kemarin. Karenanya, langsung kita lantik,” kata Bupati Sanusi, Senin (21/07/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa kekosongan jabatan Direktur RSUD Kanjuruhan, telah berlangsung. Penyebab utamanya, adalah larangan pelantikan selama masa Pilkada, yang membuat posisi tersebut tidak dapat diisi secara definitif. Sedangkan proses Selter, juga sudah diajukan ke Kemendagri.

Disinggung mengenai Selter Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Bupati Sanusi mengaku, bahwa bahwa proses administrasi yang ketat di Kemendagri menjadi faktor utama mengapa pelantikan belum bisa dilakukan. Karenanya, dari tujuh Selter posisi eselon II, secara bertahap baru lima Selter yang diizinkan Kemendagri.

“Semuanya harus melalui izin pusat. Karenanya, kami sabar menunggu,” ujarnya. (sit)