Dalam audiensi itu, salah satu yang menjadi penekanan Mas Dhito, adalah terkait target prioritas pemerintahan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri. Untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri, dibutuhkan kolaborasi dengan pihak manapun, termasuk Pemuda Ansor.

Pihaknya menyakini, dengan program yang dimiliki GP Ansor dan jaringan kepengurusan yang sampai ke tingkat desa, nantinya dapat berkolaborasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ektrem. “Pada prinsipnya, saya sangat terbuka apa yang nanti bisa kita kolaborasikan (bersama Pemuda Ansor, red),” kata Mas Dhito.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Kediri, Muhammad Kanzul Fikri, menyebut bahwa ada beberapa bidang di pengurusan GP Ansor, dimana program yang dijalankan bisa berkolaborasi dengan Pemkab Kediri. Salah satunya, untuk mendukung percepatan menghapus kemiskinan ekstrem, menurutnya bisa juga dikolaborasikan dengan bidang pengembangan desa dan pertanian.

“Kalau diizinkan, kami boleh ikut mendata warga yang memiliki kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri, yang nanti datanya siap kami setorkan ke Pemkab,” ujarnya.

Baca juga :

Disebutkan pula, bahwa dalam pertemuan itu juga untuk menjalankan program yang dijalankan setiap bidang yang ada di kepengurusan GP Ansor, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah. Seperti bidang perekonomi, industri kreatif dan UMKM, menurutnya di Ansor yang ada di tingkat desa maupun kecamatan, masih ada pelaku usaha yang belum memiliki NIB, NPWP atau perizinan lain untuk pengembangan usaha.

“Kami berharap ini bisa ada support, termasuk pelatihan supaya UMKM ini bisa berjalan secara resmi dan dikembangkan pasarnya,” tambahnya.

Mas Dhito sendiri merespon hal itu, menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk membantu dan memfasilitasi kepengurusan perijinan bagi pelaku UMKM, termasuk yang dimiliki Pemuda Ansor. Sehingga, selain pengentasan kemiskinan ekstrem, juga ada support bagi pelaku UMKM.

“Baik itu bidang pendidikan, bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkoba, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang ketenagakerjaan dan kesehatan kebanseran maupun bidang yang lain,” ujarnya.

Untuk mensukseskan program di pemerintahan, Mas Dhito juga mengaku siap membuka sinergitas antara kepengurusan GP Ansor, di tiap tingkatan dengan dengan jajaran di pemerintahan. “Sinergitas dengan Ansor nanti kami koordinasikan dengan tingkat kecamatan, supaya bisa jalin komunikasi termasuk program yang bisa dikolaborasikan,” papar Mas Dhito. (kom/pan/sit)

Dalam pengumuman bernomor PG.12/T.8/TU/KSA.5.1/B/12/2024, Kepala BBTNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan bahwa aktivitas pendakian terakhir akan dilakukan pada 31 Desember 2024. Kemudian untuk pendaki yang masih berada di jalur, diharapkan turun pada 1 Januari 2025.

“Penutupan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bahaya cuaca ekstrem. Seperti longsor, badai hujan dan angin kencang yang dapat mengancam keselamatan pendaki,” kata Rudijanta, Senin (30/12/2024) tadi.

Baca juga :

Selama periode penutupan, BBTNBTS juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pendakian ilegal. Dukungan dari pelaku wisata dan masyarakat, diharapkan untuk mengedukasi dan menyebarluaskan informasi ini.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, BBTNBTS menyediakan kanal komunikasi melalui website www.bromotenggersemeru.org dan media sosial resmi mereka. “Pendakian yang aman adalah pendakian yang mengikuti aturan. Kita harus menjaga alam dan keselamatan bersama,” tambahnya.

Gunung Semeru sendiri sebagai destinasi wisata alam populer, memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Langkah ini, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan perlindungan alam, serta memastikan wisata alam tetap aman dan berkelanjutan. Dengan kerja sama semua pihak, penutupan sementara ini bukan hanya langkah pencegahan, tetapi juga upaya melindungi keamanan keselamatan pendaki. (kom/adi/gie)