Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, mengatakan bahwa program MBG merupakan bagian dari program pemerintah yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Karena itu, pelaksanaannya tetap harus dilanjutkan, meski sejumlah aspek perlu diperbaiki.

“Kalau MBG dihentikan saya kira tidak mungkin. Program ini sudah menjadi bagian dari RPJMN. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi total, dari hulu sampai hilir,” ujar Suryadi, Sabtu (27/06/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa evaluasi tidak hanya menyangkut operasional dapur MBG, tetapi juga mekanisme penyaluran hingga penentuan kelompok penerima manfaat. Sebab, program tersebut menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaannya harus benar-benar akuntabel.

“Ini menyangkut pajak rakyat dan APBN. Karena itu evaluasi dari hulu sampai hilir menjadi penting agar pelaksanaannya semakin baik,” katanya.

Baca juga :

Kemudian, Suryadi menilai salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah penentuan penerima manfaat. Berdasarkan sejumlah forum diskusi yang diikutinya, kebutuhan asupan gizi paling krusial berada pada anak usia dini, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam agar bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

“Maka yang perlu dipertajam adalah kajian-kajian dan studi, sehingga penerima manfaat MBG benar-benar sesuai sasaran,” tambahnya.

Lebih lanjut Suryadi juga menyoroti, mengenai penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurutnya, penempatan dapur seharusnya mempertimbangkan sebaran penerima manfaat agar tidak terjadi penumpukan layanan di satu wilayah.

“Penentuan titik dapur MBG mestinya disertai dengan data penerima manfaat. Jangan sampai dapur-dapur MBG justru berdiri berdekatan,” ucapnya.

Meski begitu, Suryadi mengakui kewenangan pemerintah daerah dalam program MBG masih terbatas. Pemkot Malang melalui Satgas MBG lebih berperan melakukan pengawasan, sedangkan penentuan kebijakan, rekrutmen personel, hingga pemberian sanksi berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Daerah sifatnya lebih pada pengawasan. Karena seluruh perangkat, mulai ahli gizi, kepala dapur hingga pendamping lapangan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui BGN,” imbuh Suryadi. (rsy/sit)

Dalam aksi tersebut, para sopir membubuhkan tanda tangan pada selembar kain sebagai bentuk penolakan. Koordinator Angkot Jalur AG, Sony Junaidi, mengatakan bahwa keberadaan Trans Jatim belum memberikan keseimbangan bagi pelaku Angkot.

“Dengan adanya Trans Jatim di Kota Malang ini, masih belum ada keseimbangan dengan pelaku kerja Angkot. Sehinga kami 100 persen merasa dirugikan. Kami juga melayani masyarakat dan berharap tetap bisa memperoleh pendapatan,” keluh Sony.

Terlebih, dikatakannya bahwa regulasi operasional Koridor 1 saja hingga kini masih belum jelas. Karena itu, dirinya mempertanyakan rencana pembukaan Koridor 2. Para sopir pun meminta pemerintah mengevaluasi operasional Trans Jatim agar tidak mematikan Angkot yang masih menjadi mata pencaharian.

Baca juga :

“Keinginan kami sebagai pelaku kerja angkutan umum, agar Trans Jatim yang sudah beroperasi itu dijalankan sesuai regulasi yang jelas terhadap angkutan. Istilahnya keseimbangannya. Supaya sama-sama sejahtera,” katanya.

Kemudian, Sony juga menyampaikan apabila konsep feeder tetap diterapkan, maka pemerintah perlu mengatur jarak antarhalte agar angkot tetap memiliki ruang sebagai moda pengumpan penumpang. “Kalau haltenya terlalu dekat, justru Trans Jatim yang mengambil penumpang. Tapi kalau halte dibuat lebih berjauhan atau jumlahnya dikurangi, angkot masih bisa menjadi penghubung,” jelasnya.

Selain itu, dirinya menilai penambahan Koridor 2 berpotensi memperketat persaingan di sektor transportasi perkotaan. Pasalnya, masyarakat saat ini telah memiliki banyak pilihan moda transportasi, mulai dari ojek daring, mobil daring hingga kendaraan pribadi.

“Kota Malang sudah tumpang tindih alat transportasinya. Kami berharap pemerintah mengevaluasi lagi. Kalau bisa Koridor 2 tidak perlu diadakan,” tegasnya.

Sebagai informasi, hingga kini masih terdapat sekitar 1.000 sopir angkot yang aktif beroperasi di Kota Malang. Itu tersebar di 17 jalur angkutan kota yang masih melayani masyarakat setiap hari. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Moreno, itu menilai bahwa MBG membawa manfaat bagi masyarakat. Hanya saja, perlu evaluasi terhadap pelaksanaannya, tanpa menghilangkan semangat mendukung tujuan program.

“Kalau mengkritik itu boleh, terbuka. Tapi jangan mengumbar kebencian. Program strategis nasional ini sangat baik. Kalau memang ada evaluasi, itu sangat wajar, tetapi jangan sampai menjadi provokasi yang memecah belah bangsa,” ujar Moreno.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas. Karena itu, ruang publik, kata dirinya, seharusnya diisi dengan diskusi yang membangun, bukan saling menghujat.

“Kegiatan ini murni organik. Bukan aksi tandingan. Saya juga awalnya tidak berniat naik ke panggung, hanya diminta ibu-ibu ikut berjoget lalu diminta menyampaikan pendapat,” ucapnya.

Moreno kembali menekankan bahwa apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG, pemerintah terbuka terhadap evaluasi. Namun, dirinya mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi narasi kebencian yang berpotensi memecah persatuan.

“Kalau memang ada aspirasi untuk evaluasi, mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Semua niatnya baik. Jangan dipelintir menjadi saling menghujat. Saya datang ke sini membawa energi positif dan mengajak masyarakat Malang Raya tetap menjaga suasana yang sejuk,” imbuh Moreno, yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI. (rsy/sit)

Bahkan, berdasarkan hasil evaluasi realisasi belanja operasional pada April dan Mei 2026, tercatat adanya penurunan pengeluaran pada sejumlah komponen operasional dengan total mencapai Rp 464,07 juta.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, Sunyoto, mengatakan bahwa penurunan realisasi belanja tersebut terlihat pada beberapa komponen utama. Antara lain, seperti listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur ASN.

“Secara total terdapat penurunan belanja dari April ke Mei 2026 sebesar Rp 464,07 juta,” ujarnya, Jumat (19/06/2026) tadi.

Menurut Sunyoto, hasil evaluasi menunjukkan penurunan realisasi pada beberapa komponen operasional, termasuk belanja lembur ASN yang berkurang sebesar Rp152,3 juta. Realisasi belanja lembur pada April, tercatat Rp 534,16 juta dan menjadi Rp 381,78 juta pada Mei 2026. Selain itu, realisasi belanja listrik dan air juga mengalami penurunan sebesar Rp 127,18 juta, dari angka Rp 636,5 juta pada April menjadi Rp 509,31 juta pada Mei 2026.

Baca juga :

Pada komponen BBM kendaraan dinas, realisasi belanja tercatat turun sebesar Rp 89,23 juta, yakni dari Rp 491,31 juta pada April menjadi Rp 402,08 juta pada Mei. Sementara itu, belanja perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar Rp 95,28 juta, dari Rp 673,49 juta menjadi Rp 578,21 juta.

Sunyoto menjelaskan, bahwa hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya tren penurunan realisasi belanja operasional pada periode yang dibandingkan. Namun demikian, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi secara berkala karena kebutuhan operasional setiap bulan dapat dipengaruhi berbagai faktor dan dinamika kegiatan pemerintahan. “Kebijakan efisiensi akan terus dievaluasi agar tetap mendukung kinerja pemerintahan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dirinya menambahkan, bahwa tujuan utama kebijakan tersebut bukan semata-mata menekan pengeluaran. Namun, juga mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif tanpa mengurangi produktivitas aparatur maupun kualitas layanan publik.

Pemkab Lumajang memastikan, bahwa penerapan WFH tidak berlaku bagi unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Berbagai layanan publik tetap berjalan, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal.

Hasil evaluasi tersebut, akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik. (kom/lmj/gie)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu mengatakan bahwa temuan tersebut diperoleh saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses. Kondisi itu, kata dia, menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik ke depan.

“Saat reses ada beberapa masyarakat yang menyampaikan keluhan. Saya tanya kenapa tidak disampaikan langsung, mereka mengaku takut. Nah, ini yang perlu dievaluasi. Kenapa sampai muncul rasa takut untuk menyampaikan masukan atau keluhan,” ujar Mia, saat ditemui di DPRD Kota Malang, Rabu (10/06/2026) tadi.

Meski begitu, Mia menegaskan bahwa MBG merupakan program yang memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, dirinya berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

“Program ini sebenarnya baik dan bisa mengayomi masyarakat. Jadi saya berharap seluruh komponen yang terlibat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mulai dari administrasi hingga pelaksanaan teknis sehari-hari harus dipenuhi agar tidak menyimpang dari tujuan awal program,” katanya.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat yakni terkait kualitas makanan yang diterima siswa. Beberapa orang tua mengeluhkan adanya makanan yang diduga sudah basi saat dibagikan kepada anak-anak. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, karena tidak semua anak mampu mengenali apakah makanan yang diterima masih layak dikonsumsi atau tidak.

“Ada anak yang sensitif terhadap rasa dan bau sehingga langsung tahu ketika makanan tidak layak. Tapi ada juga yang tetap makan selama secara tampilan makanan itu masih terlihat baik. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Karena itu, Mia meminta agar pengawasan kualitas makanan diperketat sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Dia menilai sekolah dan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan makanan dalam kondisi layak konsumsi.

“Sebelum makanan sampai ke meja anak-anak, harus ada filter dari pihak sekolah. Petugas SPPG juga harus mendampingi sampai makanan itu benar-benar dicek oleh sekolah. Kalau memang ada masalah, tentu harus bisa dikembalikan atau diretur,” tegasnya.

Selain itu, Mia juga meminta Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk bersikap tegas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Karena, keberhasilan MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak, melainkan membutuhkan dukungan dan pengawasan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ini adalah kebijakan yang tidak bisa dipangku oleh satu stakeholder saja. Semua pihak harus terlibat dan mendukung agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan bahwa selama ini proses bisnis MBG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui koordinator wilayah dan kepala SPPG. Sementara itu, Pemda hanya berperan memberikan pendampingan agar program berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau MBG sendiri sebenarnya tugas pokok fungsinya terkait business process ada di BGN. Pemda memberikan pendampingan supaya program MBG dan SPPG di lapangan ini bisa terlaksana dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Erik, Rabu (10/06/2026) tadi.

Ditambahkan Sekda Erik, evaluasi yang dilakukan Pemkot Malang menunjukkan bahwa keterlibatan Pemda sejak tahap awal penentuan lokasi SPPG dapat membantu mengurangi berbagai kendala pelaksanaan program. Sebab, Pemda memiliki data penerima manfaat yang lebih lengkap serta peta tata ruang yang dapat menjadi dasar dalam menentukan lokasi yang paling sesuai.

“Pemda punya peta penerima manfaat, baik anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui maupun balita. Kami juga punya peta tata ruang sehingga bisa merekomendasikan titik-titik yang sesuai dan paling dekat dengan penerima manfaat,” jelasnya.

Baca juga :

Sekda Erik menilai, penentuan lokasi yang tepat dapat memperpendek jalur distribusi makanan. Sehingga, secara otomatis kualitas makanan tetap terjaga saat diterima penerima manfaat. Selain itu, langkah tersebut juga dapat menghindari potensi masalah akibat waktu distribusi yang terlalu lama.

“Kalau jarak pengirimannya terlalu jauh, ada potensi makanan basi. Karena makanan dimasak terlalu cepat, dibungkus terlalu lama, itu juga bisa menimbulkan masalah,” katanya.

Selain persoalan distribusi, hasil evaluasi juga menyoroti pentingnya pengaturan wilayah layanan antar-SPPG. Pemkot Malang tidak ingin terjadi tumpang tindih cakupan layanan yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dalam menjangkau penerima manfaat.

“Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Antar-SPPG malah berebut penerima manfaat. Kompetisinya bisa tidak sehat. Itu yang kami rekomendasikan kepada BGN,” tegas Sekda Erik.

Selama ini, pendampingan yang dilakukan Pemkot Malang terhadap SPPG mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan limbah, pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga keamanan pangan. Apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar, Pemda akan memberikan rekomendasi kepada BGN untuk melakukan pembinaan atau menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Ali, itu dalam amanatnya mengatakan bahwa semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui pelayanan nyata kepada masyarakat. “Harkitnas adalah momentum terbaik kita mengevaluasi pengabdian dan pelayanan kita. Apakah nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa sudah benar-benar kita praktikkan,” tegas Wawali Ali.

Menurutnya, kebangkitan nasional lahir dari semangat persatuan dan pengorbanan para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Karena itu, generasi saat ini terutama ASN, memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan melalui kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dirinya menilai, tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara sejalan dengan upaya menyiapkan generasi emas menuju Indonesia 2045. Pemerintah, tambahnya, telah menghadirkan berbagai program strategis di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Baca juga :

“Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong peningkatan mutu sekolah dan tenaga pendidik melalui berbagai program, termasuk Sekolah Rakyat. Sementara di sektor kesehatan, layanan pengobatan gratis bagi masyarakat menjadi salah satu bentuk kehadiran negara,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Wawali Ali juga menyinggung program Koperasi Merah Putih sebagai langkah memperkuat pemerataan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. “Harapannya ekonomi tidak hanya tumbuh di pusat-pusat kota, tetapi berkembang sampai lapisan paling bawah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wawali Ali juga mengaitkan semangat Harkitnas dengan visi pembangunan daerah Menuju Malang Mbois Berkelas. Menurutnya, semangat kebangkitan harus tercermin dalam pelayanan yang adaptif, inklusif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Di akhir amanatnya, Wawali Ali berharap semangat kebangkitan nasional mampu menjadi energi kolektif ASN Pemerintah Kota Malang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. (rsy/sit)

Pelaksanaan rapat ini, mengupas tuntas capaian, kendala, serta proyeksi pelayanan publik ke depan. Fokus utama kegiatan, adalah bagaimana memastikan dana yang dikelola BLUD berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, khususnya di sektor kesehatan.

Evaluasi semacam ini, dinilai sangat krusial mengingat BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, yang jika tidak diawasi dengan baik, justru berpotensi menimbulkan masalah administratif. Oleh karena itu, pertemuan ini sengaja dirancang untuk mendeteksi sejak dini area-area mana saja yang memerlukan perbaikan dan penguatan tata kelola di lapangan.

Hadir dalam pertemuan itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Plt Inspektur Kabupaten Jember. Selain pucuk pimpinan dinas, rapat ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jember serta perwakilan dari Dinkes PPKB, Dyah. Kehadiran Kepala Puskesmas ini, penting karena mereka adalah garda terdepan yang mengeksekusi anggaran BLUD untuk melayani warga.

Dalam pemaparan itu, Pemkab Jember mengumumkan sebuah kabar baik terkait kondisi fiskal daerah. Capaian pendapatan daerah Kabupaten Jember, menunjukkan tren yang sangat positif, dimana realisasinya telah berhasil menembus angka di atas Rp 1 triliun. Angka fantastis ini, menjadi bukti nyata dari komitmen kuat Pemda dalam menegakkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Lonjakan pendapatan ini, diharapkan mampu menjadi bahan bakar utama untuk membiayai berbagai program pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan warga Jember. Namun, besarnya anggaran dan pendapatan tersebut memicu catatan penting dari pihak BKPSDM.

Baca juga :

Plt Kepala BKPSDM Jember, Deni Irawan, dalam pandangan faktualnya mengingatkan bahwa uang yang banyak tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya SDM yang kompeten untuk mengelolanya. Keberhasilan serapan anggaran dan tingginya pendapatan daerah, harus diimbangi secara seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lini pelayanan.

“Kita semua patut bersyukur, dengan capaian pendapatan daerah yang sudah menembus angka Rp 1 triliun lebih. Namun, tantangan nyata kita sebenarnya ada pada bagaimana uang ini dikonversi menjadi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan kinerja ASN ke depan. Perlu adanya perbaikan-perbaikan kinerja yang nantinya menjadi tolok ukur profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Deni Irawan, saat memberikan pengarahan di depan para Kepala Puskesmas.

Dirinya juga menambahkan, bahwa tuntutan masyarakat Jember terhadap kualitas layanan publik, saat ini sudah semakin tinggi dan kritis. Warga tidak hanya butuh fasilitas yang megah, tetapi juga keramahan, kecepatan dan kepastian dalam pengurusan layanan, terutama di Puskesmas-Puskesmas.

Peningkatan kualitas kinerja ASN, menurutnya, memiliki efek domino yang sangat luas. Tidak hanya membuat birokrasi menjadi lebih ramping dan efektif, tetapi manfaatnya akan langsung dirasakan oleh warga di desa-desa dalam bentuk pelayanan kesehatan yang jauh lebih cepat, tepat sasaran dan berkualitas tinggi.

Selain mendengarkan arahan dari BKPSDM, rapat evaluasi ini juga dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi lintas sektor yang sangat cair. Selama ini, ego sektoral sering kali menjadi penghambat utama dalam eksekusi program di lapangan. Melalui pertemuan ini, sektor kesehatan yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan dari Dinkes PPKB, dapat menyamakan persepsi dengan badan keuangan (BPKAD) dan badan pengawas (Inspektorat).

“Sinergi ini diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit dalam pengelolaan dana BLUD Puskesmas. Dengan adanya kolaborasi yang lebih solid dan harmonis ini, Pemkab Jember berharap seluruh unit pelayanan publik, khususnya fasilitas kesehatan tingkat pertama, mampu bekerja dengan performa yang lebih efektif, efisien dan adaptif. Fleksibilitas BLUD harus dimanfaatkan untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat secara cepat tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang,” ujarnya. (rio/gie/adv)

Merespon hal itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang melakukan penertiban dan pengecekan perizinan toko, pada Rabu (06/05/2026) tadi. Hasil pemeriksaan, menunjukkan bila toko tersebut tidak dikenai tindakan karena hanya menjual minuman beralkohol golongan B dan C sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

“Dokumen perizinan yang dimiliki adalah perdagangan eceran minuman beralkohol golongan B dan C telah lengkap, mulai dari NIB, SKP hingga ITPMB-nya. Nah, karena tidak ditemukan golongan A, maka tidak dilakukan penindakan apa pun,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Malang, Denny Surya.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan segera menyelesaikan persoalan yang muncul akibat penolakan warga tersebut. “Oh iya, ini sudah kita lakukan pendekatan-pendekatan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa segera kita selesaikan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, langkah yang diambil Pemkot Malang adalah melakukan evaluasi terhadap legalitas usaha sebagai bagian dari penyelesaian masalah. “Kita melakukan evaluasi perizinannya,” imbuhnya. (rsy/sit)