Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa persoalan ATS/APS ini cukup kompleks. Terutama karena dipengaruhi oleh faktor sosial dan ketidaksinkronan data. “Banyak anak putus sekolah karena sudah menikah atau bekerja. Dengan penghasilan yang mereka dapatkan, mereka merasa tidak perlu melanjutkan pendidikan. Rata-rata, mereka berhenti setelah lulus SMP dan tidak melanjutkan ke SMA,” kata Suwarjana, Rabu (15/01/2025) tadi.

Ditegaskannya, bahwa faktor kemiskinan atau kriminalitas bukan menjadi penyebab utama tingginya angka ATS di Kota Malang. Sebab, anak yang terlibat kriminal, masih tetap diperbolehkan untuk sekolah. Itu karena ada faktor lain yang menjadi penyebab, seperti faktor keluarga.

“Karena ada anak yang sudah menikah, terutama perempuan, tidak diizinkan suaminya untuk melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ini salah satu tantangan dari faktor keluarga,” ujarnya.

Baca juga :

Kemudian, ketidaksinkronan data juga menjadi kendala dalam penanganan ATS/APS tersebut. Apalagi, data yang diterima merupakan data dari pusat atau Kementerian terkait.

“Data yang kami terima dari kementerian sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada anak yang sudah tidak berada di wilayah kami, tapi masih tercatat sebagai ATS,” tambahnya.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Disdikbud Kota Malang juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Cabang Dinas Pendidikan. Itu dilakukan untuk menjangkau anak-anak yang terdata di madrasah atau SMA.

“Selain itu kami dari Disdikbud juga mengerahkan tim untuk turun langsung ke masing-masing kelurahan, mereka mengidentifikasi dan mendata ATS yang belum terjangkau,” katanya.

Meski demikian, Suwarjana meyakini jika persoalan ATS/APS dapat terus menurun hingga zero. Apalagi, dalam penangananya juga didukung oleh semua pihak terkait.

“Kami optimis angka ini akan terus menurun dan kami juga siap jemput bola turun langsung ke masyarakat dan memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan mereka,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian yang digelar Pemerintah Kabupaten Malang, untuk meningkatkan gerakan hidup sehat kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Malang dan merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Dengan adanya skrining ini, harapannya semua teman-teman ini menjadi sehat semuanya. Sehingga, bisa melaksanakan kewajiban keseharian dengan baik. Kalau nanti banyak yang sakit, ya tentunya pemerintahannya menjadi terganggu,” kata Plt Bupati Didik.

Plt Bupati Malang juga menjelaskan, bahwa salah satu upaya Pemkab Malang, adalah untuk menyukseskan aksi hidup sehat kepada para ASN dengan gencar melakukan sosialisasi tentang kesehatan. Serta, berbagai upaya kesehatan lain, yakni dengan rutin pemberian obat dan pemeriksaan kesehatan.

“Hari ini secara bertahap, masing-masing dinas kita komunikasikan dengan Dinas Kesehatan. Melalui rumah sakit, kita laksanakan pemeriksaan, check up dahulu,” ujar Plt Bupati Didik.

Baca juga :

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nur Syamsu Dhuha, menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan wadah apresiasi atas semua upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dirinya menyebut, tujuan dari kegiatan skrining faktor resiko PTM ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin adanya faktor resiko PTM bagi ASN yang berisiko. Seperti, hipertensi, gula darah, penyakit jantung, obesitas, kesehatan jiwa dan PTM lain.

“Pemeriksaan yang dilakukan adalah mulai riwayat penyakit, pengukuran tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut dan pemeriksaan kadar glukosa dalam darah. Kemudian kadar cholesterol dan kadar asam urat serta pemeriksaan rekam jantung bagi yang memiliki resiko,” kata Plt Kepala Dinkes.

Dijelaskannya, bahwa kegiatan ini digelar di tiga lokasi yakni di Pendopo Kepanjen dengan sasaran 500 ASN yang berada di sekitar lokasi. Selanjutnya, juga akan dilakukan di Pendopo Kantor Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Malang, dengan sasaran 500 ASN pada Kamis (31/10/2024) lusa. Serta, di Pendopo Agung Malang dengan sasaran 500 ASN sekitar lokasi pada Nopember 2024 mendatang.

Setelah kegiatan skrining bagi ASN yang didiagnosa beresiko PTM, tambahnya, maka dapat ditindak lanjuti dengan penanganan yang tepat, cepat dan komprehensip di fasilitas kesehatan atau Puskesmas dimana ASN berdomisili. “Ini dapat dimotivasi untuk gerakan masyarakat hidup sehat dengan pola hidup ‘Cerdik’. Yakni, Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok dan zat adiktif lainnya, Rajin berolahraga rutin, Diet seimbang, Istirahat yang cukup dan Kelola Stres,” tambahnya. (gie)

Mengawali laporannya, Kadinsos P3A, Rey Suwigtyo, mengungkapkan bahwa dilaksanakannya FGD ini dalam rangka untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi anak-anak, khususnya terkait pendidikan pada anak. “Mencarikan solusi terhadap benang merah karena permasalahan sosial yang ada di masyarakat, utamanya masalah anak yang seharusnya bisa mengenyam pendidikan minimal 12 tahun. Tapi banyak kendala, sehingga mengalami putus sekolah,” kata Kepala Dinsos P3A di depan peserta FGD yang merupakan anak putus sekolah bersama dengan orang tua.

Sementara itu, di tengah capaian Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak Tingkat Utama, Wali Kota Habib Hadi mengatakan masih memiliki beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan. Salah satunya adalah permasalahan anak putus sekolah.

“Kota Probolinggo sudah menjadi Kota Layak Anak Tingkat Utama dan itulah hasil usaha upaya. Tapi tantangan yang kita hadapi, tentunya setiap hari harus menjadi perhatian kita. Apabila terjadi anak-anak putus sekolah, padahal sekolah sudah gratis, berarti ada faktor-faktor lainnya,” jelas Wali Kota Habib Hadi.

Baca juga:

Untuk itu, Wali Kota Habib Hadi perpesan kepada Dinas Pendidikan setempat, dalam menangani kasus anak putus sekolah, tidak hanya didata secara administratif saja. Namun, juga perlu mencari tahu penyebab sekaligus memberi solusi agar anak kembali sekolah.

“Jadi saya minta ke Dinas Pendidikan Kota Probolinggo maupun provinsi, apabila ada anak yang berhenti sekolah bukan hanya dicatat atau dihapus saja dalam data. Tetapi harus ada follow up, apa problemnya sehingga perlu ada tindak lanjut dari OPD mana yang bisa terus kita lakukan,” pesannya.

Untuk kasus anak putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi keluarga, Wali Kota Habib Hadi memberikan satu solusi sebagai jalan keluar agar anak tetap bersekolah. Yakni pondok pesantren, dimana anak bisa mendapatkan ilmu juga tidak memberatkan secara ekonomi.

“Kalau memang itu masalahnya, ada solusinya. Taruh di tempat pendidikan yang mereka bisa mengenyam pendidikan, yang orang tuanya tidak repot-repot masalah uang sakunya, dimana tempatnya, ya di pondok pesantren. Agamanya dapat, ilmu umumnya dapat, orang tua tidak perlu repot-repot untuk memikirkan masalah biaya uang sakunya,” kata Wali Habib Hadi.

Masih di momen yang sama, juga diserahkan secara simbolis bantuan peralatan sekolah dari Wali Kota Habib Hadi kepada perwakilan peserta FGD. Dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama Pencegahan Anak Putus Sekolah di Kota Probolinggo dalam Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak, ‘Yuk Belajar Sampai Tuntas’.

Komitmen tersebut disepakati bersama antara Wali Kota, Ketua TP PKK, Sekda, Bappeda Litbang, Dinas Sosial PPPA, Baznas, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta anak dan orang tua atau wali murid. Sementara pelaksanaan sendiri menghadirkan tiga nara sumber, yang diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah, Kasi SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kota Probolinggo, Sutjipto dan Widyaiswara dari BPSDM Provinsi Jawa Timur Arie Cahyono. (kom/pix/sit)

Koordinator Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu, dr Susana Indahwati, mengatakan tingginya hipertensi di Kota Batu, karena banyak dipengaruhi perilaku berisiko. Yaitu, konsumsi gula, garam dan minyak yang berlebih, kurangnya aktifitas fisik, kebiasaan merokok hingga konsumsi alkohol.

“Kasus hipertensi di Kota Batu, masih tergolong tinggi,” terangnya saat dikonfirmasi via ponselnya, Senin (24/07/2023) tadi.

Baca Juga :

Lebih dari itu, menurut Susana, faktor lain juga dikarenakan faktor keturunan yang ikut berperan. Tetapi, juga utamanya disebabkan pengelolaan stres.

“Pada tahun 2022, kasus hipertensi meningkat. Catatan ini, berdasarkan dari 30 Posbindu yang dibangun di tempat kerja dan sekolah yang melakukan pengecekan pada usia 15-59 tahun,” jelasnya.

Sementara, imbuhnya, terhitung hingga akhir Juni 2023, berdasarkan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Hipertensi Puskesmas di Kota Batu total ada 20.375 penduduk yang mengalami Hipertensi, dari total 58,385 sampel penduduk yang dilakukan deteksi dini di Posbindu. “Untuk menghindari hipertensi, singkatnya masyarakat harus cek kesehatan rutin. Jauhi asap rokok dan alkohol, rajin aktifitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres,” paparnya. (put/sit)