Kepala Program Studi Entrepreneurship Business Creation, Etsa Astridya Setiyati, menyampaikan bahwa akreditasi internasional AACSB hanya dimiliki oleh empat perguruan tinggi di Indonesia. “Baru ada empat kampus di Indonesia, diantaranya UGM, ITB, UI dan satu lagi adalah Binus. Di Jawa Timur hanya Binus Malang yang terakreditas internasional itu,” kata Etsa.

Dengan mengusung standar internasional tersebut, Binus Malang berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan kewirausahaan yang tidak hanya unggul secara teori, tetapi juga aplikatif dan berbasis industri. Salah satu upaya nyata itu diwujudkan melalui gelaran Entrepreneurial Odyssey.

“Kegiatan ini ditujukan untuk mengenalkan ekosistem kewirausahaan Binus kepada pelajar SMA dan masyarakat umum, terutama para orang tua dan kami jalankan selama dua minggu penuh. Ada trial class bagi siswa SMA, pameran produk hasil mahasiswa dari jalur enrichment track entrepreneurship, hingga berbagai workshop bisnis,” jelasnya.

Baca juga :

Menurut Etsa, program tersebut dirancang untuk memberi gambaran utuh mengenai proses pembelajaran, pengembangan produk, dan ekosistem bisnis di lingkungan Prodi Entrepreneurship Business Creation Binus Malang. “Supaya mereka lebih mengenal seperti apa sih entrepreneurship business creation itu. Belajarnya seperti apa, nanti produknya bagaimana, dan proses yang dijalani oleh mahasiswa seperti apa. Itu yang ingin kami kenalkan,” tambahnya.

Tidak hanya mengedepankan pengenalan, Binus Malang juga menonjolkan pendampingan intensif bagi mahasiswanya. Hal itu disampaikan oleh Business Advisor Prodi, Audio Valentino Himawan. Menurutnya, mahasiswa mendapatkan bimbingan sejak awal kuliah, didukung oleh para dosen yang tersertifikasi sebagai coach dan mentor di bidang bisnis.

“Pendampingan kami sangat terstruktur. Untuk setiap elemen bisnis seperti marketing, keuangan, hingga SDM, kami punya mentor dan coach yang ahli di bidangnya. Itu bentuk keseriusan kami dalam mencetak entrepreneur muda yang siap bersaing secara profesional,” ucap Dio, sapaanya.

Dengan sistem pembelajaran yang menyeluruh, kurikulum aplikatif, serta pengakuan internasional dari AACSB, Binus Malang semakin mantap menjadi pusat unggulan pengembangan kewirausahaan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

“Mungkin itu yang tidak dimiliki oleh beberapa kampus lain. Itu bentuk keseriusan kami dalam mencetak entrepreneur muda yang mana nanti bisa bersaing dengan dunia profesional,” imbuh Dio. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, mengucapkan selamat dan sukses kepada ratusan mahasiswa yang menjalani wisuda siang ini. Dirinya berharap, di kemudian hari sejumlah wisudawan dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Baca juga :

Lebih lanjut Gus Fawait juga memberikan dukungannya untuk perkembangan Universitas Muhammadiyah Jember. Dirinya juga menjelaskan, bahwa setiap warga Jember telah bisa mendapatkan pelayanan pengobatan gratis melalui Program UHC Prioritas. Namun, jumlah dokter di Jember masih kurang untuk memaksimalkan pelayanan tersebut.

“Masih kurang sekitar 250 dokter. Kehormatan saya datang ke sini, saya menantang Unmuh Jember untuk membuka Fakultas Kedokteran. Di Surabaya sudah ada, di Malang malah lebih dahulu. Selanjutnya, Unmuh Jember wajib punya” tegasnya.

Dengan begitu, Unmuh Jember dapat ikut andil membantu pemerintah dalam menyukseskan pelayanan kesehatan gratis di Jember. (kom/rio/gie)

Sejumlah ahli hukum tersebut, berkumpul untuk mengulas dampak dari rancangan RKUHAP, sambil mengundang para pakar hukum, praktisi hukum, jurnalis dan mahasiswa, agar turut memberikan perspektif terkait manfaat dan kerugiannya serta menggali kelemahan dan solusi.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Prof Dr Sudarsono, dalam kesempatan itu mengkritisi RKUHAP. Dirinya menilai, rancangan tersebut perlu diperbaiki sebelum disahkan agar tidak terjadi kontroversi atau tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan peradilan.

Menurutnya, jika tidak dilakukan harmonisasi secara matang, pembahasan RUU ini bisa memicu konflik kewenangan antar institusi. “RKUHAP ini kalau tidak diluruskan dan dibatalkan berpotensi memperumit pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,” ujarnya.

Pihaknya merasa khawatir bakal terkadi perang RUU. “Semoga tidak terjadi, tetapi inilah tugas akademisi, memberikan kontribusi untuk menyeimbangkan agar tidak terjadi over kewenangan atau tumpang tindih antara satu RUU dengan lainnya,” imbuhnya.

Dalam draf RUU Kejaksaan, ada sejumlah poin yang berpotensi memperluas kewenangan lembaga tersebut, termasuk dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Padahal, secara hukum, penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas utama kepolisian.

Sementara itu, Dr Muhammad Rustamaji SH MH, menambahkan jika kewenangan ini diperluas tanpa batasan yang jelas, hal ini dapat menimbulkan gesekan di lapangan antara jaksa dan polisi. “Dari sisi kewenangan, RUU Kejaksaan memberikan ruang cukup besar bagi lembaga ini untuk melakukan proses-proses mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Padahal, secara alami, ini adalah fungsi dari kepolisian,” jelasnya.

Di sisi lain, revisi Rancangan KUHAP juga harus dipastikan tetap menjaga keseimbangan dalam proses hukum. Salah satu poin utama dalam RUU ini adalah adanya usulan peran Hakim Komisaris, yang berfungsi sebagai pengawas tindakan aparat penegak hukum agar tidak sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan dan penahanan.

Baca juga :

“Pada RKUHAP nanti kita lihat lagi bagaimana pengaturannya. Jangan sampai ada pasal yang justru melemahkan perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum. Semua ini perlu ditempatkan secara proporsional,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof Dr Pujiyono SH MH, yang ditunjuk sebagai keynote speaker dalam seminar tersebut. Dia menegaskan serta mengingatkan bahwa penyusunan RUU ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak melahirkan lembaga dengan kewenangan terlalu besar atau super body, yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan.

“Jangan sampai RUU ini menjadikan satu lembaga menjadi super body. Ini berbahaya sekali. Independensi kejaksaan dan kepolisian harus tetap terjaga agar optimal, tanpa intervensi politik yang berlebihan,” tegasnya.

Independensi menjadi aspek penting dalam sistem peradilan pidana, mengingat lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian kerap berada dalam tekanan politik. “Apakah sekarang mereka belum independen? Tidak juga. Tapi dalam beberapa hal, intervensi politik bisa cukup kuat menekan lembaga-lembaga ini. Oleh karena itu, independensi mereka harus diatur dengan baik dalam pasal-pasal yang ada,” lanjutnya.

Selain kewenangan, dirinya juga menyoroti pentingnya Sistem Merit dalam institusi kejaksaan dan kepolisian. Ia menekankan bahwa setiap proses hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan profesionalisme.

Dirinya juga menyoroti pentingnya Sistem Merit dalam rekrutmen dan promosi di lembaga penegak hukum. Menurutnya, sistem ini harus diatur lebih rinci dalam undang-undang agar tidak terjadi nepotisme atau penyalahgunaan jabatan.

Atas dasar berbagai potensi permasalahan tersebut, para pemateri dalam seminar nasional ini menilai Rancangan KUHAP tidak bisa serta-merta disahkan tanpa perbaikan substansial. Diharapkan pemerintah dan DPR lebih terbuka terhadap masukan dari akademisi dan pakar hukum dalam menyusun regulasi yang berdampak luas bagi sistem peradilan di Indonesia. Menurutnya, kampus memiliki peran penting sebagai pihak yang netral dalam memberikan kajian dan rekomendasi hukum.

“Perguruan tinggi dan akademisi berperan dalam menjembatani agar setiap regulasi tetap dalam koridor yang harmonis. Kami tidak memiliki conflict of interest yang besar, sehingga bisa melihatnya lebih objektif,” tambahnya. (gie)

Bahkan, melalui partisipasi masyarakat, lintas sektor dan lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Baznas, CSR dan perguruan tinggi, dilakukan oleh Pemkot. Termasuk salah satunya, menggandeng Universitas Airlangga Surabaya dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat 2024.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu, Pemerintah Kota Probolinggo meraih sertifikat Open Defecation Free berdasarkan hasil Sidang Pleno yang merupakan hasil verifikasi dari 10 titik sampling kelurahan, 10 lokasi SD/MI dan 1 pondok pesantren. Namun, upaya perbaikan sanitasi terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Verifikator Provinsi Jawa Timur.

Sejumlah rekomendasinya, antara lain melakukan pendataan terhadap seluruh kepala keluarga, karena tidak menutup kemungkinan di lokasi yang sama masih banyak yang berperilaku open defecation tertutup maupun terbuka. Serta, memastikan terjadi perubahan konkrit peningkatan kualitas sarana sanitasi menjadi aman.

Melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Pj Wali Kota Nurkholis berharap peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi angka stunting di Kota Probolinggo, akan terwujud. “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair berkenan melaksanakan pengabdian masyarakat di sini. Hal ini sebagai dukungan nyata bagi kami untuk program penurunan kasus stunting dan tercapainya 100 persen open defecation free (bebas dari buang air besar sembarangan),” kata Pj Wali Kota, Sabtu (27/07/2024) tadi.

Baca juga :

Selain itu, ujar Pj Wali Kota Nurkholis, pihaknya berupaya agar masyarakat Kota Probolinggo dapat memiliki fasilitas sanitasi yang memadai melalui program-program Pemerintah Kota Probolinggo. Direncanakan, dari DAK pada DPUPR PKP untuk 85 KK, dana Inpres untuk 21 KK, Baznas Kota Probolinggo sebanyak 126 KK dan Korpri sebanyak 52 KK.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Shanti Martini, menyampaikan apresiasinya dan berharap kerjasama dengan Pemerintah Kota Probolinggo akan terus berlanjut. FKM Unair akan terus memberikan dukungan nyata bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Dukungan ini akan terwujud dalam program kerja sama berbasis kesehatan.

“Stunting menjadi masalah utama di Indonesia sehingga menjadi prioritas dilakukan pemantauan kesehatan untuk penanganan stunting. Insyaallah, tenaga ahli yang kami miliki akan ikut membantu penurunan kasus stunting di Kota Probolinggo, dalam bentuk Kampung Emas. Kita akan bergerak bersama membantu Kota Probolinggo dalam menangani masalah stunting ini,” ujarnya.

Kampung Emas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman kerja lapangan kepada mahasiswa untuk hidup dan mengerti masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berada di luar kampus. Khususnya dalam hal kesehatan, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi untuk mengatasi stunting bagi anak-anak.

“Harapannya, kerjasama ini akan terus berlanjut dan tentunya akan memberikan kebermanfaatan bagi Kota Probolinggo. Jadi perguruan tinggi atau akademisi itu tidak hanya memberikan perkuliahan tetapi juga diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan pada lingkungan sekitarnya sesuai dengan dharma yang ada di perguruan tinggi. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menangani permasalahan ini,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara FKM Unair dan Pemerintah Kota Probolinggo. Sementara turut hadir di momen ini, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, Staf Ahli dan Asisten, Dinas Kesehatan P2KB dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, camat dan lurah serta Kepala Puskesmas di Kota Probolinggo. (kom/pix/gie)