Di hadapan massa aksi, Mia terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang dirasakan masyarakat akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berjalan optimal. “Saya sebagai salah satu pimpinan DPRD Kota Malang menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang harus teman-teman alami selama beberapa waktu terakhir ini dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sempurna,” ujar Mia.

Menanggapi tuntutan mahasiswa terkait penghentian MBG dan KMP, Mia menyatakan pihaknya memahami berbagai kritik yang berkembang di masyarakat, termasuk sejumlah kasus dan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program-program tersebut. “Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan KMP yang tidak bisa memfasilitasi masyarakat Kota Malang,” tegasnya.

Keresahan yang disampaikan mahasiswa, menurutnya juga dirasakan masyarakat luas. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai persoalan ekonomi seperti kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok memunculkan banyak pertanyaan serta kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Ditambahkannya, bahwa DPRD Kota Malang selama ini juga telah melakukan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah. Karena itu, seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.

“Yang banyak dikritisi adalah kebijakan pusat. Kami akan menyampaikan aspirasi teman-teman kepada DPR RI untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut Mia juga menyampaikan, agar MBG dievaluasi oleh pemerintah pusat, agar pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran dan efisien dari sisi anggaran. Salah satu yang diusulkan adalah memperjelas segmentasi penerima manfaat sehingga bantuan dapat difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, mekanisme distribusi makanan juga dinilai perlu ditata ulang untuk menekan biaya operasional. “Seandainya memang ada beberapa penyempurnaan, misalnya segmentasi sasaran, itu bisa dilakukan untuk menghemat anggaran. Program tetap berjalan, tetapi ada segmentasi sasaran yang lebih jelas,” lanjutnya.

Mia juga menyoroti, mengenai sistem penyediaan makanan dalam program MBG yang saat ini terpusat pada satu dapur untuk melayani beberapa sekolah. Konsep tersebut, dapat dievaluasi dengan mengoptimalkan kantin di masing-masing sekolah melalui skema school-based kitchen.

“Awalnya saya membayangkan program MBG ini dilaksanakan di masing-masing sekolah dengan mendayagunakan kantin yang sudah ada. Namun ternyata terpusat pada satu dapur untuk meng-cover beberapa sekolah. Harapannya bisa dikembalikan ke konsep school-based kitchen dan mekanismenya ditata ulang agar lebih ramping sehingga anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar,” tuturnya.

Saat ini, DPRD Kota Malang juga tengah menyiapkan surat resmi yang berisi tuntutan mahasiswa untuk disampaikan kepada DPR RI, sebagai bentuk tindak lanjut atas aksi yang baru saja dilaksanakan. (rsy/sit)

Berdasarkan data dan pantauan di lokasi, majelis tahunan ini sukses menjaring kehadiran ratusan jamaah. Sejumlah jamaah, datang secara swadaya dan tertib dari berbagai pelosok wilayah di Kabupaten Jember, dan bahkan ada pula yang datang dari kabupaten tetangga di wilayah Tapal Kuda.

Tidak hanya dihadiri oleh masyarakat umum, jajaran kiai sepuh hingga para gus (putra kiai), tokoh agama lintas organisasi, serta jajaran pejabat birokrasi di lingkungan Pemkab Jember, turut larut bersama di atas karpet yang sama, demi melantunkan ayat-ayat suci sejak pagi hari hingga malam. Dukungan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap jalannya majelis ini, bukan tanpa landasan yang kuat.

Pihak Pemkab memandang, bahwa pembangunan sebuah daerah tidak boleh hanya bertumpu pada aspek fisik materiil seperti jalan dan gedung, melainkan harus seimbang dengan pemenuhan kebutuhan spiritual dan mental spiritual masyarakatnya. Lewat Majelis Sema’an Al-Qur’an ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat ikatan ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) sekaligus membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah tantangan zaman modern.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia serta masyarakat yang istiqomah menjaga jalannya majelis ini. Gus Fawait-sapaan Bupati, berharap tradisi luhur Dzikrul Ghofilin ini bisa terus dipertahankan di Jember untuk tahun-tahun yang akan datang.

Baca juga :

“Saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi tulus dalam pelaksanaan Majelis Moloekatan Gus Miek ini,” ujarnya, di hadapan ratusan jamaah dan para cucu-cicit Gus Miek.

Gus Fawait mengatakan, bahwa Majelis Dzikir dan Sema’an Al-Qur’an seperti ini adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga kecintaan kepada para ulama, para wali Allah, serta memperkuat nilai spiritualitas masyarakat Jember. “Saya berdiri di sini, sejatinya hanya seorang santri yang tidak punya apa-apa, kecuali modal rasa cinta yang besar kepada wali Allah, kepada Gus Miek dan seluruh dzurriyah atau keturunan beliau-beliau sekalian,” ujar Gus Fawait dengan nada rendah hati,” imbuhnya.

Gus Fawait menambahkan, bahwa keberlangsungan majelis doa bersama seperti ini diharapkan bisa menjadi pilar penguat kebersamaan dan kerukunan warga. Di tengah berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi, ruang-ruang spiritual seperti inilah yang mampu menyatukan kembali hati masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa terbaik demi kebaikan daerah, bangsa dan umat Muslim secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa komitmen institusional Pemkab untuk selalu terbuka bagi kegiatan keagamaan yang memberikan kesejukan bagi masyarakat. “Untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan majelis ini, Pemkab Jember menyatakan siap ikut serta untuk membumikan majelis ini semampu kami selaku kepala daerah. Kami tidak bisa berjalan sendiri membangun Jember, oleh karena itu kami sangat berharap dan memohon doa dari para kiai, para gus dan seluruh jamaah yang hadir di sini agar Kabupaten Jember selalu diberikan keselamatan, keberkahan dan kemakmuran,” ungkap Gus Fawait.

Gelaran sendiri, hingga larut malam pelaksanaan Majelis Moloekatan Gus Miek terpantau berjalan dengan sangat aman, tertib dan khidmat. Para jamaah tampak khusyuk menyimak lantunan ayat suci Al-Qur’an dari para huffadz (penghafal Al-Qur’an) yang bergantian membaca dari atas panggung utama. Acara ini, menegaskan kembali identitas Kabupaten Jember sebagai salah satu Kota Santri di Jawa Timur yang berkomitmen menjaga warisan spiritual para ulama nusantara. (rio/gie/adv)

Plt Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pasuruan, Ahmad Marzuqi, menjelaskan bahwa sejak adanya laporan bahwa dua jamaah meninggal, pihaknya langsung menyampaikan ke ahli waris jika ada hak yang dapat digunakan untuk mengganti orang tuanya naik haji. Hanya saja, setelah ada konfirmasi bahwa keluarga memilih tunda berangkat di tahun 2027 mendatang, maka secara otomatis akan diisi oleh jamaah cadangan yang telah melunasi (Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

“Ketika ahli waris yang punya hak, tapi karena memilih tidak jadi berangkat di tahun ini, maka cadangan yang daftar tunggu bisa naik,” kata Marzuki, Selasa (14/04/2026) tadi.

Untuk diketahui, jamaah Kabupaten Pasuruan yang berangkat melalui kloter 3, ada sebanyak 1 orang. Kemudian kloter 4, sebanyak 8 orang, kloter 5 ada 63 orang, kloter 6 ada 373 orang, kloter 7 ada 375 orang, kloter 8 ada 374 orang, kloter 9 ada 374 orang, kloter 10 yang tergabung dengan kota pasuruan sebanyak 60 orang serta kloter 37 sebanyak 6 orang.

Gus Anis-sapaan akrab Plt Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pasuruan, mengatakan semua tahapan sudah rampung. Dalam artian, hanya melakukan finalisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pasuruan maupun Kabupaten Pasuruan. Khususnya, dalam hal armada maupun hal-hal lain yang diperlukan para jamaah sebelum naik haji.

Baca juga :

“Sekarang sedang persiapan finalisasi dengan Pemkab dan Pemkot Pasuruan. InsyaAllah lancar semuanya,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan siap membantu para calon jamaah haji Kabupaten Pasuruan. Khususnya, dalam menyediakan armada bus yang digunakan para jamaah untuk berangkat ke Asrama Haji Sukolilo maupun saat kepulangan dari ibadah haji mendatang.

“Pemkab Pasuruan siap membantu keberangkatan para jamaah, terutama menyediakan bus untuk mengangkut jamaah sekaligus mengantarkan kepulangannya nanti,” tegasnya.

Tidak hanya armada kendaraan, Pemkab Pasuruan menurut Gus Shobih juga membuatkan seragam yang menandakan ciri khas jamaah haji Kabupaten Pasuruan. Seragam tersebut, sengaja dibuat dengan tone warna dan motif yang sama, agar bisa dikenal dan terlihat oleh sesama jamaah dari Kabupaten Pasuruan.

“Kami juga membuatkan seragam ciri khas jamaah haji Kabupaten Pasuruan biar bisa kenal dan terlihat oleh teman-temannya,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Ketua Pansus III DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa Raperda ini merupakan inisiatif murni dari Komisi IV yang disambut positif oleh Kementerian Agama. Menurutnya, keberadaan payung hukum lokal sangat krusial sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyalurkan bantuan.

“Selama ini pemerintah daerah sebenarnya sudah hadir melalui alokasi anggaran, mulai dari dana hibah hingga Bosda Madin. Namun, kita membutuhkan payung hukum yang lebih spesifik di tingkat daerah agar skema bantuan ini memiliki dasar yang kokoh,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/02/2026) tadi.

Dirinya menambahkan, Perda ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan kepada pesantren dan madrasah, tetap berjalan. Meskipun, kondisi sekarang terjadi perubahan kebijakan di tingkat provinsi.

Politisi PKB itu juga menekankan, bahwa ketergantungan pada pusat, yakni Undang-Undang Pesantren Nomor 15 Tahun 2019, dirasa belum cukup untuk menjamin fleksibilitas anggaran di tingkat daerah. Dirinya mengantisipasi skenario, jika sewaktu-waktu bantuan anggaran dari pemerintah provinsi terhenti.

Baca juga :

“Tujuan utama dari Perda ini adalah kepastian. Jika suatu saat Bosda dari provinsi terputus karena satu dan lain hal, APBD Trenggalek tetap bisa hadir secara legal untuk menganggarkan Bosda Madin karena kita sudah memiliki regulasi mandiri,” tegas Sukarudin.

Selain penguatan legalitas anggaran, Pansus III turut menyoroti peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah mengusulkan program pembinaan bagi guru, terutama terkait kemampuan manajerial dan penyusunan laporan pertanggungjawaban agar tata kelola bantuan lebih transparan.

“Ada usulan penting terkait pembinaan guru, terutama dalam hal kapasitas manajerial dan penyusunan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Ini penting agar transparansi tetap terjaga,” ujarnya.

Di sisi lain, DPRD Trenggalek juga mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan guru pesantren dan madrasah. Meski demikian, rencana penambahan anggaran harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar pembangunan berjalan seimbang.

“Kita inginnya ada tambahan dukungan anggaran bagi para guru di pesantren dan madrasah. Namun, kebijakan tersebut tetap harus realistis dengan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan agar pembangunan tetap seimbang,” papar Sukarudin. (mil/sit)

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Sugiyarto, mengatakan bahwa setidaknya ada 100 kapal nelayan di wilayah operasi Papuma dan Payangan, yang belum memiliki E-pas. “Pemkab Jember memfasilitasi nelayan dalam pengurusan dokumen kapal E-Pas Kecil, sebagai tindak lanjut arahan Bupati Jember, Muhammad Fawait, untuk memastikan legalitas kapal dan akses terhadap subsidi BBM,” katanya, Rabu (17/09/2025) tadi.

Sugiyarto menyebutkan, bahwa pihaknya tetap akan maksimal membantu nelayan meski kewenangan penerbitan E-Pas ada di tingkat provinsi melalui KSOP. E-Pas penting untuk aspek keamanan di laut dan menjadi syarat, untuk memperoleh rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

Baca juga :

“Hingga kini, sekitar 1.400 kapal sudah memiliki E-Pas, sementara lebih dari 2.000 kapal belum memiliki,” tambahnya.

Ditambahkannya, Dinas Perikanan membentuk 10 tim lapangan untuk mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi dokumen nelayan. Pemkab Jember berupaya mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan di beberapa kawasan, tidak hanya di Puger.

Sementara itu, salah satu nelayan setempat, Sholeh, mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur Pemkab Jember memfasilitasi kepengurusan E-pas. Itu karena, selama ini dirinya mengaku kesulitan untuk mengurus dokumen tersebut.

“Saya berterima kasih kepada Bupati Fawait. Dengan layanan ini menunjukan Gus Fawait sangat memperhatikan para nelayan,” katanya. (kom/rio/sit)

Pria yang akrab disapa Mas Kawe, ini berharap generasi muda bisa selaras dalam mengawal progam pemerintah, supaya berjalan sesuai dengan harapan. Sebagai wakil rakyat, mendasari Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di Komisi VI di DPR RI, dirinya bakal memaksimalkan pengabdiannya.

Dirinya juga menggagas, solusi dengan bakal memfasilitasi pemasangan aliran listrik PLN secara cuma-cuma untuk masyarakat Kabupaten Lumajang, yang masuk dalam kategori kurang mampu. Mas Kawe juga memastikan, bahwa masyarakat bisa menerima dan memanfaatkan program pemerintah dengan optimal.

“Untuk teknis, nanti bisa berkomunikasi dengan pengurus yang ditunjuk. Nanti akan dikumpulkan lagi dan segera diuruskan,” ucap Mas Kawe dalam sesi tanya jawab dengan pengurus PAC.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Lumajang, Indah Amperawati, meminta kepada pengurus Partai Gerindra untuk tetap semangat. Di balik kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, dirinya bertekad bakal menunjang perekonomian, khususnya perbaikan ruas jalan di beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang.

“Perbaikan 20 ruas jalan dan akan kita bangun di tahun ini,” ujarnya.

Bunda Indah-sapaannya, juga meminta kepada pengurus Partai Gerindra, agar tetap fokus pada pengabdian untuk masyarakat. “Tidak usah mendengarkan netizen yang mencoba membangun framing negatif untuk Kabupaten Lumajang. Saat ini pencurian hewan sudah menurun, akan tetapi masih marak pencurian motor,” imbuhnya.

Sebagai antisipasi, Bunda Indah akan mengeluarkan surat edaran pada pemerintahan desa, untuk memaksimalkan fungsi CCTV disetiap sudut desa. (adi/gie)

Dalam momen itu, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bukti nyata komitmennya memajukan pendidikan di Madura, seusai dirinya kembali terpilih memimpin pemerintahan di Jawa Timur. “Ada 6 ribu lebih beasiswa Pemprov. Ini bisa diakses melalui perguruan tinggi juga melalui pesantren. Tetapi di Madura, yang menerima masih sedikit,” kata Gubernur Khofifah.

Dirinya juga menyebut, dampak dari sedikitnya penerima beasiswa Pemprov di Madura, ini karena terkendala akreditasi. “Karena terkendala akreditasi, maka dari pendampingan ini harus ada progres dengan jangka waktu yang harus ditentukan. Dan juga ada WA group, alamat email untuk membantu komunikasi,” jelasnya.

Khofifah menambahkan, diharapkan ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut dan nantinya Pemprov Jatim akan memfasilitasi di Surabaya, untuk mengetahui problem yang dihadapi ketika proses akreditasi. “Ke depan kerja sama seluruh pengelola dan pengasuh, dengan melakukan percepatan akreditasi, kami fasilitasi,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim Soebahar, mengatakan kegiatan ini pertama kali diadakan LPPD, khususnya di wilayah Madura. “Karena kami baru tahu, Madura ada 33 perguruan tinggi, namun yang bisa mengakses program Pemprov hanya lima. Untuk Ma’had Aly jumlahnya 5 dan penerima program Pemprov hanya 2,” paparnya.

Abdul Halim menambahkan, LPPD turun ke Madura agar berdampak signifikan. Kemudian, ada tindak lanjut berupa proposal laporan dari peserta sebulan usai kegiatan ini.

“Diharapkan ini akan berdampak signifikan sebulan yang akan datang. Dengan catatan, proposal keadaan terakhir, progres nya hasil ini untuk dibawa ke Jatim,” jelasnya.

Di saat yang sama, perwakilan Ma’had Al-hamidy Banyuanyar, Abbas Muhammad Katandur, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jatim dan LPPD. “Kami berterimakasih pada Ibu Gubernur dan LPPD yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di pesantren kami,” paparnya.

Abbas berharap, dengan adanya kegiatan tersebut bisa membawa kebaikan dalam bidang pendidikan utamanya di wilayah Madura. “Dengan adanya pendampingan ini lebih mewujudkan kebaikan Madura ke depan, semoga hal-hal yang kurang maksimal bisa teratasi,” tambahnya. (azm/gie)

Dalam pertemuan itu, ada beberapa tuntutan yang disampaikan perwakilan Ojol. Diantaranya, tentang BPJS Ketenagakerjaan Driver Ojol, pelatihan kepada keluarga driver yang dapat mendongkrak perekonomian, bantuan sosial (Bansos) serta regulasi transportasi online untuk aplikator nakal.

Di pertemuan itu, perwakilan Ojol juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Jember bisa memfasilitasi berangkat ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia di Jakarta.

Sementara merespon permintaan itu, Bupati Fawait langsung akan segera memfasilitasi perwakilan yang akan berangkat ke Jakarta. “Untuk tuntutan dan permintaan dari para perwakilan driver Ojol, saya Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember serta jajaran Pemerintah Kabupaten Jember akan segera menindak lanjuti. Tetapi semua harus bersabar, karena ini perlu proses,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Bupati Jember menambahkan, bahwa driver Ojol ini juga berkontribusi dalam perputaran ekonomi Jember. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Jember juga akan memaksimalkan apa yang diharapkan oleh seluruh driver Ojol Jember.

Hal serupa juga disampaikan Wabup Jember. Bahkan, dirinya berharap apa yang menjadi tuntutan bisa terealisasi.

“Tentunya, harapan yang disampaikan juga menjadi harapan kami dalam memikul amanah untuk mensejahterakan rakyat,” ujar Wabup Djoko Susanto.

Setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan driver Ojol, Wabup Djoko juga menghampiri perwakilan aksi massa di Depan Pemkab Jember. Wabup Djoko mengatakan, bahwa pihaknya sudah menugaskan kepada asisten dan jajaran terkait untuk membentuk tim kecil dan melibatkan perwakilan driver Ojol serta aplikator agar masalah yang sedang terjadi cepet terselesaikan. (kom/rio/sit)

Plt Karutan Situbondo, Julandra Wikjatmiko, mengatakan bahwa Perpustakaan Rutan Situbondo bisa menjadi sahabat sekaligus tempat favorit bagi warga binaan mengisi waktu, selama menjalani pembinaan di Rutan. Perpustakaan sendiri, menjadi tempat ternyaman untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus hiburan dari berbagai koleksi buku yang dimiliki Rutan.

“Perpustakaan Rutan Situbondo memiliki koleksi buku yang cukup lengkap dan beragam. Mulai dari buku-buku keagamaan, peternakan, pertanian, perkebunan hingga novel. Saya juga berharap, budaya rajin baca dapat menular kepada seluruh warga binaan. Itu karena, ilmu yang diperoleh dari rajin membaca buku, tidak akan pernah sia-sia,” kata Julandra.

Baca juga :

Terkait fasilitas baru ini, Karutan mengaku telah dilaporkan dan mendapat dukungan dari Kakanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono. Bahkan, hal ini diberikan apresiasi. Karena, WBP tetap bisa mendapatkan pengetahuan dan hiburan, dengan melalui membaca buku.

“Selama berada di Rutan, warga binaan tentunya memiliki keterbatasan untuk bisa mendapatkan informasi. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan menjadi jawaban atas keterbatasan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Rutan Situbondo yang telah memfasilitasi,” ujar Kadiyono. (her/gie)