Pada momen itu, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Jember. Dalam laporannya, Bupati Fawait mengajak masyarakat untuk tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan (Faskes), terutama ketika menghadapi kondisi yang memerlukan penanganan cepat dan profesional.

Gus Fawait juga menekankan, bahwa Kabupaten Jember memiliki Rumah Sakit Daerah dr Soebandi, yang kini ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan dari 7 kabupaten dan kota di kawasan Tapal Kuda. Status ini, menjadikan RSUD dr Soebandi sebagai pusat layanan kesehatan yang memiliki kapasitas, tenaga medis dan fasilitas lengkap untuk menangani berbagai kasus medis skala besar.

“Kalau ada warga Jember yang sakit dengan kondisi serius, jangan menunda. Langsung ke rumah sakit rujukan kita, yaitu RSUD dr Soebandi. Fasilitasnya lengkap, tenaga kesehatannya siap dan pelayanannya sekarang gratis bagi warga ber-KTP Jember,” tegas Bupati Fawait.

Baca juga :

Dirinya juga mengingatkan, bahwa sejak 1 April 2025, seluruh warga Jember telah dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia. Program ini, mencakup seluruh jenis layanan dasar hingga rujukan, termasuk pelayanan untuk ibu hamil, pemeriksaan di Puskesmas, serta proses persalinan normal maupun sesar.

“Tidak boleh lagi ada warga Jember yang sakit tapi takut ke rumah sakit. Tidak boleh ada ibu melahirkan tanpa perawatan yang aman. Pemerintah hadir dan seluruh layanan itu sudah gratis,” ujarnya.

Untuk memastikan pengawasan layanan publik berjalan efektif, Bupati Fawait kembali memperkenalkan kanal aduan ‘Wadul Guse’ yang dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0811-3111-1108. Melalui kanal ini, masyarakat dapat melaporkan segala bentuk pelayanan yang tidak memuaskan, baik di Puskesmas, rumah sakit, maupun instansi pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Saya tidak bisa mengawasi semuanya dari ujung barat hingga timur Jember. Maka saya minta bantuan warga untuk melaporkan bila ada layanan yang kurang baik. Laporkan melalui Wadul Guse dan kami akan tindak lanjuti,” katanya.

Di penghujung kegiatan, Bupati Fawait mengajak masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah dengan menjaga kesehatan keluarga dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disiapkan. “Semoga Allah SWT memberi keselamatan kepada kita semua. Doa panjenengan adalah kekuatan bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan, termasuk layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, dr Rosyidah, menyampaikan bahwa 305 warga terdampak telah menerima layanan rawat jalan di Puskesmas setempat. Kelompok usia 15 hingga 60 tahun menjadi yang terbanyak, dengan diagnosa dominan meliputi Ispa (infeksi saluran pernafasan), chepalgya, myalgia, gastritis, dermatitis dan febris.

Baca juga :

Selain itu, hingga saat ini tiga pasien rawat inap ditangani di RSD dr Haryoto akibat luka berat (combustion), dengan penanganan medis yang intensif dan profesional. Untuk mendukung pelayanan ini, terdapat lima fasilitas kesehatan yang siaga, yakni tiga puskesmas (Pronojiwo, Candipuro dan Penanggal), dua rumah sakit (RSU Pasirian dan RSD Haryoto), serta satu unit layanan kesehatan bergerak Public Service Centre (PSC) yang siap menjangkau lokasi terdampak.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya tentang pengobatan, tapi juga memastikan warga tetap aman, nyaman, dan bisa pulih secara cepat. Setiap pasien kami layani dengan prioritas keselamatan dan kualitas layanan,” ungkap dr Rosyidah.

Langkah-langkah ini, menunjukkan penanganan kesehatan bencana yang terkoordinasi dan berbasis data. Sehingga, warga terdampak Semeru dapat memperoleh layanan medis yang memadai, baik di fasilitas tetap maupun unit bergerak. Dengan sistem ini, masyarakat dapat merasa terlindungi dan optimis dalam masa tanggap darurat. (kom/adi/sit)

Beberapa program, pun telah dicanangkan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Seperti peningkatan fasilitas kesehatan (Faskes) di dua Rumah Sakit Daerah, yakni RSUD Blambangan dan RSUD Genteng, serta pembangunan rumah sakit baru di wilayah Banyuwangi Selatan.

Di mana salah satunya, dengan melengkapi fasilitas layanan kemoterapi di RSUD Blambangan. Layanan kemoterapi ini akan menjadi solusi bagi pasien kanker dengan stadium sedang hingga berat. Alat untuk kemetorapi sendiri telah siap tinggal proses izin layanan.

“Layanan kemoterapi ini terus kami proses. Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) telah disiapkan. Dengan layanan ini, kabupaten tetangga bisa juga berobat ke Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk, Selasa (04/03/2025) tadi.

Dengan adanya fasilitas ini, pasien dapat menjalani terapi lebih dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga mengurangi biaya akomodasi dan beban keluarga. Selain layanan kemoterapi, RSUD Blambangan juga diperkuat sebagai rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit kardiovaskular.

Baca juga :

“Rumah Sakit Blambangan telah dilengkapi dengan berbagai peralatan medis modern, termasuk fasilitas Cath Lab (Kateterisasi Jantung) yang memungkinkan prosedur pemasangan ring jantung,” jelas Ipuk.

Demikian juga di RSUD Genteng, berbagai fasilitas kesehatan juga ditingkatkan. Seperti ESWL- prosedur non invansif menghancurkan batu ginjal dengan teknologi baru, layanan endoskopi, dan kolonoskopi.    

Selain peningkatan fasilitas kesehatan, dalam upaya pemerataan layanan kesehatan, Pemkab Banyuwangi menggandeng korporasi swasta yang akan membangun rumah sakit di Kecamatan Pesanggaran.

“Dengan rumah sakit baru ini, masyarakat di wilayah selatan seperti Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo dan sekitarnya akan lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan berkualitas. Apalagi, rumah sakit ini dirancang dengan standar pelayanan yang baik dan lengkap,” kata Ipuk.

Direncanakan rumah sakit yang akan dibangun tersebut akan mematuhi standar nasional. Fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada tidak hanya akan menyediakan layanan medis berkualitas tinggi tetapi juga mendorong lingkungan belajar dan inovasi. Rumah sakit tersebut juga akan fokus pada pelayanan kesehatan warga kurang mampu berbasis pada BPJS Kesehatan dengan pelayanan terbaik dan fasilitas lengkap. (kom/bwi/gie)

Meski belum diketahui jumlah pasti peningkatan tersebut, namun Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa itu terjadi diakibatkan karena virus paramyxovirus. “Jadi, berdasarkan laporan yang masuk itu ada tren peningkatkan kasus. Sehingga nanti apakah tren kasusnya itu memang seperti ini atau seperti apa, nanti di akhir bulan ini nanti bisa kelihatan,” kata Husnul, Sabtu (26/10/2024) tadi.

Dalam hal ini, menurut Husnul Dinkes Kota Malang juga telah menginstruksikan pada seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) untuk bersiaga dalam menangani pasien gondongan. Terlebih, Kota Malang memiliki 16 puskesmas, 33 puskesmas pembantu, lebih dari 100 klinik kesehatan dan 27 rumah sakit.

Baca juga :

“Tentu untuk kesiapan faskesnya sendiri, insyallah semua siap menerima pasien gondongan,” tambahnya.

Selain kesiapan layanan kesehatan, Dinkes Kota Malang juga aktif melakukan sosialisasi pencegahan, khususnya di sekolah-sekolah. “Penyakit ini menular melalui udara, biasanya lewat batuk atau bersin. Pada tahun ajaran baru, kami sudah melakukan screening kesehatan di sekolah, termasuk sosialisasi pencegahan,” imbuhnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, Husnul berharap agar masyarakat ke depan bisa lebih waspada dan menjaga kesehatan untuk mencegah penularan gondongan. (rsy/sit)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, ini mengatakan bahwa dengan dikukuhkannya P3K Nakes ini, diharapkan bisa menguatkan fasilitas dan layanan kesehatan yang ada di Kota Malang. “Harapan kami nanti, mereka bisa menguatkan Puskesmas dan RSUD Kota Malang menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kemudian juga, semakin menguatkan layanan jemput bola kepada masyarakat, dan meminimalisir keluhan masyarakat berkaitan dengan layanan tersebut,” kata Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, paradigma atau Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan kepada orang yang sakit itu berbeda. Sehingga, pihaknya juga meminta agar para P3K tersebut bisa memahami kondisi di lapangan.

“Kadang orang sakit itu mudah marah hingga mudah tersinggung. Karenanya, saya minta nanti mereka juga bisa memahami. Kemudian, juga mereka yang sakit itu butuh penanganan dengan cepat dan ramah. Mudah-mudahan dengan support 24 orang ini, pelayanan publik kita akan semakin bagus,” tambah Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusian (BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto, menyampaikan jika tujuan penetapan P3K Nakes tersebut, merupakan salah satu upaya Pemkot Malang untuk memenuhi kebutuhan ASN di Pemkot Malang.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Tentunya sesuai dengan standar kompetensi profesional, dan integritas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Malang. Untuk jumlah peserta P3K tersebut, yang dinyatakan lulus dan diangkat sejumlah 24 orang dari jumlah pelamar sebanyak 101 orang. “Untuk yang menentukan itu bukan kami, tetapi dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), jadi 24 orang itu,” ujar Totok.

Lebih lanjut, untuk penempatan 24 P3K Nakes tersebut juga berbeda-beda. Mereka tersebar di RSUD Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang dan Puskesmas yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Malang.

“Untuk golongan 10, terdiri dari apoteker ahli pertama yang diisi oleh satu orang dan ditempatkan di RSUD Kota Malang. Kemudian, golongan sembilan posisi administrator kesehatan ahli pertama sebanyak tiga orang, yang ditempatkan di Dinas Kesehatan. Lebih lanjut, di posisi nutrisionis ahli pertama, satu orang yang ditempatkan di Puskesmas Mojolangu, kemudian sanitarian ahli pertama satu orang ditempatkan di Puskesmas Kendalsari. Penyuluh kesehatan sebanyak satu orang, ditempatkan di Puskesmas Dinoyo,” tuturnya.

Kemudian, untuk golongan tujuh, Totok menyebutkan bahwa sebanyak lima orang ditempatkan di RSUD Kota Malang, dengan posisi sebagai perawat terampil. Sementara untuk posisi asisten apoteker, masing-masing satu orang ditempatkan di Puskesmas Kendalsari, Puskesmas Gribig, Puskesmas Mulyorejo, dan Puskesmas Janti.

“Untuk di Puskesmas Dinoyo, itu ada dua orang sebagai asisten apoteker. Kemudian di Puskesmas Kedungkandang, diisi oleh poisisi nutrisionis terampil sebanyak tiga orang, dan sanitarian terampil satu orang. Terakhir, posisi pranata laboratorium kesehatan terampil sebanyak 1 orang ditempatkan di Puskesmas Kendalsari,” imbuhnya. (hms/rsy/gie)

Salah satu yang menjadi sasaran pengecekan, adalah tempat dropping vaksin untuk Banyuwangi, yang rencananya akan ditempatkan di Kantor Dinas Kesehatan Banyuwangi.

Selain lokasi transit vaksin, Bupati juga mengecek verifikasi data calon penerima vaksin hingga menyiapkan sarana prasarana pendukung program vaksinasi.

“Saya tadi rapat koordinasi dengan dengan Dinas Kesehatan, untuk mengetahui sejauh mana progress persiapan pelaksanaan vaksinasi di Banyuwangi. Bagaimana pendataan sasarannya, hingga peralatan pendukung untuk vaksinasi nanti. Kamar vaccine room, cold chain, maupun anggaran pendukung kami ingin pastikan siap,” kata Anas.

Ditambahkan, jajaran tenaga kesehatan sudah siap melakukan vaksinasi bila sewaktu-waktu pemerintah pusat memerintahkan. Semoga, nantinya semua nanti berjalan lancar.

Dalam kesempatan itu, Anas juga meminta agar ke depan Dinas Kesehatan, mulai menggagas upaya preventif meningkatkan imunitas tubuh menjadi sebuah program daerah yang bisa diimplementasikan ke seluruh warga.

“Dunia saat ini mengalami kejadian luar biasa dengan adanya pandemi. Upaya-upaya preventif yang solutif dengan penguatan imunitas warga. Jadi meskipun sudah ada vaksinasi, tetap kita harus perkuat imunitas warga,” tambah Bupati Anas.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, dr. Widji Lestariono, mengatakan bahwa seiring dengan program vaksinasi dari pemerintah, pihaknya akan mulai menyusun program-program yang berelasi dengan peningkatan imunitas tubuh.

“Ini menjadi PR bagi Dinas Kesehatan, sebagai upaya preventif kesehatan,” kata Rio, panggilan akrab Widji Lestariono.

Rio menjelaskan, saat ini pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk kelancaran proses vaksinasi Covid-19. Sejumlah persiapan yang dilakukan, adalah melakukan verifikasi data penerima vaksin.

Verifikasi dilakukan pada sasaran vaksin tahap pertama yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes).

“Sesuai petunjuk pemerintah pusat, Nakes akan menjadi yang pertama mendapatkan vaksin. Dari data kami, total Nakes se-Banyuwangi ada 6.349 orang. Hingga hari ini, yang sudah terverifikasi angkanya mencapai sekitar 94 persen atau sebanyak 6.006 orang dari jumlah total nakes,” ujar Rio.

Sasaran penerima vaksin terdiri atas semua Nakes dan karyawan yang bekerja di fasilitas kesehatan (faskes) baik puskesmas, rumah sakit daerah dan swasta, klinik swasta hingga mereka yang bekerja di apotek.

Bersamaan dengan itu, pihaknya juga terus menyiapkan sarana prasarana guna mendukung proses vaksinasi. Di antaranya menyiapkan faskes vaksinasi, tenaga Kesehatan atau vaksinator hingga perlengkapan penunjangnya.

“Untuk layanan vaksinasi, Banyuwangi menyiapkan 45 puskesmas se kabupaten, enam rumah sakit rujukan Covid, dan tambahan rumah sakit swasta lainnya. Yang terus dipersiapkan oleh faskes di antaranya ruangan yang memadai, APD dan bahan medis habis pakai seperti spet, kapas dan alkohol,” pungkasnya. (kom/bwi/sit)

“Kalau ada indikasi (Covid-19) baru dibawa ke rumah sakit rujukan,” ucap Emil, Selasa (17/3/2020).

Pemprov Jatim sendiri telah menunjuk 44 rumah sakit rujukan Covid-19. Mulai dari RSUD dr Soetomo Surabaya, RSUD dr Saiful Anwar Malang, RSUD dr Soedono Madiun dan lainnya.

Emil mengatakan, dari 38 kabupaten/kota di Jatim memang ada beberapa kabupaten yang di daerahnya tidak terdapat rumah sakit rujukan.

“Kita harus bisa mempertimbangkan ketersediaan logistik untuk mendukung tenaga kesehatan di seluruh Jatim yang juga harus menjaga kondisi kesehatan lain (penyakit lain) yang harus ditangani oleh tenaga medis kita,” kata dia

Untuk itu, 44 rumah sakit rujukan tersebut sudah melalui pemilihan baik dari kesiapan ruang isolasi, ventilator, alat kesehatan dan tenaga medis serta mempertimbangkan ketersediaan logistik termasuk Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis. (Ace/yan)

Bupati Jember, dr Faida, menerima penghargaan ini Kamis (28/11/2019) malam di Ballroom Jakarta Theatre XXI Jakarta.

Prestasi ini diperoleh atas keungulan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan.

“Karena kita fokus pada pembenahan fasilitas kesehatan,” ungkap bupati usai menerima penghargaan tersebut.

Pembenahan fasilitas kesehatan itu diantaranya membangun sebanyak 50 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di seluruh Kabupaten Jember.

“Sekarang menjadi Puskesmas yang baru,” imbuhnya.

Pemerintah juga membenahi sebanyak 130 Puskesmas Pembantu dan Puskestren (Pusat Kesehatan Pesantren).

Upaya lainnya di bidang kesehatan yakni menyediakan ambulans di setiap desa dan kelurahan, sebanyak 248 unit ambulans.

Bahkan pemerintah memberikan dukungan asuransi kepada para lansia, keluarga yatim dan piatu, keluarga miskin, seluruh ibu hamil di Kabupaten Jember.

Penghargaan tersebut diterima dari Katadata Insight Centre setelah melakukan riset yang melibatkan panel ahli ekonomi independen.

Mengutip katadata.co.id, Indeks Kelola merupakan metode untuk mengukur kinerja dan efektifitas pengelolaan APBD untuk pembangunan daerah.

Ada 64 kabupaten dan kota di Indonesia yang menerima penghargaan Indeks Kelola 2019, yang terbagi dalam empat kategori : kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.

“Daerah-daerah tersebut memang melekukan banyak inovasi dan layak mendapatkan apresiasi,” kata Heri Susanto, Chief Content Officer Katadata, saat pemberian penghargaan.

Heri mengatakan, ke depan dari penghargaan Indeks Kelola ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang berprestasi dari seluruh pelosok nusantara dan maju bersaing ke pentas nasional.

“Bukan hanya Joko Widodo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Pranowo,” ujarnya. (bud/yud/oso)

FKTP tersebut diresmikan dan diserahkan secara langsung oleh Kabiddokkes Polda Jatim, Kombespol drg. Triawan Marsudi kepada Kapolres Batu, AKBP Harviadhi Agung Prathama S.I.K.,M. I. K.

Dalam peresmian dan penyerahan FKTP yang pembangunannya dibiayai oleh Polda Jatim tersebut operasionalnya akan dilakukan oleh Polres Batu. Dengan diresmikanya FKTP, artinya di wilayah hukum polres Batu memiliki dua pelayanan kesehatan milik Polri yang salah satunya adalah RS Bhayangkara Hasta Brata.

Kapolres Batu, AKBP Harviadhi Agung Prathama mengatakan bahwa pembangunan Klinik Pratama sebagai layanan kesehatan ini merupakan wujud nyata upaya institusi Polri dalam rangka mendukung program pemerintah menuju Indonesia sehat dengan melakukan upaya-upaya promotif dan preventif.

“Dengan adanya faskes ini kami harap bisa memaksimalkan pelayanan kesehatan. Baik bagi personil Polres Batu maupun masyarakat sekitar. Apalagi di FKTP ini juga bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan,” ujar Harvi kepada awak media.

Akpol angkatan 2001 ini menjelaskan lebih lanjut, secepatnya Polres Batu bakal memenuhi fasilitas pendukung. Seperti mebeller dan fasilitas kesehatan lainnya.

Tak hanya itu, personil dan masyarakat yang memanfaatkan Faskes ini akan dilayani oleh satu dokter umum dan satu dokter gigi yang sebelumnya sudah berjalan di Urkes Polres Batu.

Sedangkan untuk jam operasional, Harvi mengatakan masih mengikuti jam dinas. Selain itu Faskes yang berada di Polres Batu ini hanya melayani rawat jalan saja.

“Mudah-mudahan kedepan untuk pelayanan bisa semakin kita tingkatkan jam operasional. Sehingga saat tengah malam ada personil atau masyarakat yang membutuhkan bisa terlayani,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabiddokkes Polda Jatim, Kombespol drg. Triawan Marsudi menambahkan bahwa dengan diresmikan FKTP di Polres Batu saat ini telah melengkapi 46 FKTP di jajaran Polda Jatim.

“Dengan adanya FKTP ini bisa dimanfaatkan masyarakat yang yamg tengah sakit di sekitar Polres Batu. Sehingga tak perlu jauh-jauh ke RS kecuali sifatnya gawat darurat,” bebernya.

Polri akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya di bidang kesehatan seperti peresmian FKTP di seluruh Polres wilayah hukum Polda Jatim, begitu pungkasnya. (bir/yan)