Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan bahwa langkah ini menindaklanjuti imbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang dirilis secara nasional terkait potensi kemarau panjang. Meskipun pihaknya berharap dampak El Nino tidak berakibat fatal, langkah antisipasi sejak dini diperlukan.

“Strategi yang disiapkan mencakup mitigasi komprehensif terhadap potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” kata Partana, Senin (27/04/2026) tadi.

Satgas ini, nantinya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Banyuwangi, TNI-Polri, BMKG, Basarnas, pengelola Taman Nasional Alas Purwo, hingga elemen masyarakat. “Saat ini, statusnya masih kesiapsiagaan. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tim sudah siap,” tambah Partana.

Dalam proses mitigasi, BPBD telah memetakan 11 kecamatan dengan tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Wilayah tersebut, meliputi Wongsorejo, Tegaldlimo, Singojuruh, Blimbingsari, Kabat, Gambiran, Purwoharjo, Siliragung, Muncar, Bangorejo dan Pesanggaran.

Baca juga :

Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan sedang, tercatat ada Kecamatan Glagah, Kalipuro, Giri dan Cluring. Sementara itu, 10 kecamatan lainnya seperti Banyuwangi Kota, Rogojampi, Tegalsari, Srono, Songgon, Glenmore, Genteng, Licin, Kalibaru dan Sempu masuk dalam kategori kerawanan rendah.

“Selain pemetaan air bersih, kami juga memberikan atensi khusus pada pemetaan titik-titik potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hutan produksi maupun taman nasional,” imbuhnya.

Koordinasi sendiri, telah dilakukan melalui rapat awal dengan sejumlah stakeholder di Banyuwangi hingga tingkat provinsi. Hal ini, bertujuan agar setiap instansi dapat melakukan mitigasi sesuai dengan wewenang dan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan prediksi BMKG, potensi kemarau panjang tahun ini dimulai sejak awal April dan diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September mendatang. “Karena itulah, kami mengumpulkan seluruh stakeholders. Untuk OPD, tugas pokok dan fungsinya sudah jelas. Peran utama ada di Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dan PUDAM untuk memastikan kecukupan debit air serta kelancaran suplai air bersih bagi warga,” jelasnya.

Meski tengah bersiap menghadapi kemarau, BPBD juga tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi lainnya seperti banjir dan angin kencang. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi masih kerap mengguyur sejumlah wilayah di Banyuwangi dan menyebabkan kenaikan debit air sungai.

“Salah satu dampaknya adalah amblesnya jembatan di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, akibat terjangan banjir beberapa hari lalu. Belum lama banjir juga terjadi di Kalibaru,” terangnya. (kom/bwi/gie)

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi (Stalkim) Jawa Timur, Linda Fitrotul Muzayanah, menyampaikan bahwa suhu dingin ini disebabkan oleh dominasi angin timuran yang bersifat kering dan dingin. Kemudian, ditambah dengan kondisi langit cerah pada malam hari.

“Langit cerah mempercepat pelepasan panas dari permukaan bumi ke atmosfer saat malam. Inilah yang menyebabkan suhu terasa lebih dingin atau istilahnya mbediding,” kata Linda, Sabtu (12/07/2025) tadi.

Kondisi ini, menurutnya, merupakan fenomena musiman yang umum terjadi pada bulan Juli hingga September. Terutama di wilayah yang pola hujannya bersifat monsunal seperti Jawa Timur.

“Jadi ini bukan hal ekstrem. Suhunya masih normal, bahkan pernah lebih dingin dari ini di tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.

Baca juga :

Untuk saat ini, suhu terendah di wilayah Kota Malang masih belum mencatatkan rekor tertinggi. Linda memperkirakan suhu di bulan Agustus berpotensi turun hingga 14-15 derajat Celsius, terutama di dataran tinggi. Namun fenomena ini tidak terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Tergantung topografi dan letak geografisnya. Daerah dengan pola hujan monsunal seperti Jatim lebih cenderung mengalaminya,” ujarnya.

Selain faktor angin dan langit cerah, hujan lokal yang masih terjadi di beberapa wilayah juga turut memperkuat rasa dingin. “Hujan membawa massa udara dingin dari awan ke permukaan dan menghalangi pemanasan dari sinar matahari,” ucapnya.

Diakhir, Linda juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mewaspadai dampaknya terhadap sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi tidak valid atau hoaks terkait cuaca ekstrem.

“Jaga daya tahan tubuh dengan cukup minum air putih dan vitamin. Waspadai juga embun es di dataran tinggi yang bisa berdampak pada tanaman. Sektor peternakan, khususnya unggas, juga rentan terhadap kematian akibat suhu dingin,” imbuh Linda. (rsy/sit)

Pj Bupati Teguh Narutomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui event ini diharapkan mampu merubah fenomena generasi muda yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget dan teknologi modern. Karena, fenomena itu berdampak pada kekurangan gerakan fisik serta minat terhadap permainan tradisional.

“Melalui olah raga tradisional ini, maka dapat mengajarkan kita akan nilai-nilai kebersamaan, sportifitas dan kerja sama,” kata Pj Bupati Jombang.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa event ini sangat baik untuk memperkenalkan kembali olah raga tradisional kepada generasi muda, terutama para pelajar. “Beberapa perlombaan yang diadakan hari ini antara lain, tarik tambang, terompah panjang, egrang, dan gobak sodor,” tambahnya.

Event ini sangat penting dalam melestarikan warisan budaya bangsa yang kini terpinggirkan, selain itu untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan gotong-royong yang terkandung dalam setiap permainan tradisional. “Melalui partisipasi dari siswa-siswi semoga kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal dapat terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Disporapar Jombang, Bambang Nurwijanto, menjelaskan event olah raga tradisional juga untuk memperingati Hari Jadi ke- 114 Kabupaten Jombang dan memperingati Hari Santri tahun 2024. “Peserta yang mengikuti event olah raga tradisional sebanyak 500 pelajar tingkat SMP/MTS se Kabupaten Jombang,” tambahnya. (azl/gie)

Akibat kejadian yang tidak terduga itu, sontak membuat pemilik rumah, pun menjadi resah. Apalagi, kemunculan ulat secara tiba-tiba tersebut jumlahnya mencapai ribuan.

Bahkan, dalam empat hari terakhir, ribuan ulat bulu itu mulai menyerang dan masuk ke rumah warga. Akibatnya, gatal-gatal, jijik dan ngeri, pun dihinggapi warga.

Salah seorang warga setempat, Pandu, mengatakan, sejak empat hari lalu, ribuan ekor ulat bulu sudah mulai menyerang dan masuk ke rumah warga. Akibatnya, warga pun mengaku takut untuk tidur di dalam rumah.

“Awalnya, saya kira hanya satu atau dua saja. Namun, setelah dilihat ternyata banyak. Bahkan, saat ini sekitar enam rumah dan satu musala turut diserang ulat bulu dan sebagian ulat mulai masuk ke rumah warga,” ujar Pandu, Minggu (19/02/2023) tadi.

Baca juga :

• Wow, Pengerjaan Jalan Pasar Gadang Kota Malang Serap Anggaran Rp 14,9 Miliar
• Wali Kota Malang Tinjau Pembongkaran 625 Lapak Pedagang Pasar Gadang
• Korban Meninggal Laka Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur Jadi 14 Orang
• Komunitas 21 Hari Vegan Edukasi Kader Posyandu Rampal Celaket Terapkan Pola Makan Nabati
• Kecelakaan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur, 7 Orang Meninggal dan 81 Luka-Luka

Menurut Pandu, akibat serangan ribuan ekor ulat bulu itu, membuat seluruh warga khawatir untuk tidur. Karena, sebagian warga mengaku mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya. “Begitu mengetahui ada ribuan ulat bulu menyerang rumah, sebetulnya warga sudah berusaha untuk membasmi hama tersebut dengan cara dibakar. Namun kenyataannya, ulat bulu makin banyak,” beber Pandu.

Ditambahkannya, ulat bulu itu diketahui awalnya berasal dari pohon di pekarangan kosong di sekitar rumah warga. Karenanya, sempat meminta kepada dinas terkait di Pemkab Situbondo, untuk menyemprotkan pestisida ke sejumlah pohon di pekarangan kosong dan ke dinding rumah warga.

“Tujuannya, agar ribuan ulat bulu yang mengakibatkan gatal-gatal itu tidak menyerang rumah warga. Mengingat, keberadaannya sudah meresahkan warga. Bahkan, saya minta petugas BPBD untuk menyemprotkan pestisida,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo, Sruwi Hartanto, mengatakan bahwa setelah mendapat permintaan warga Kelurahan Mimbaan, pihaknya memerintahkan petugas Pusdalop, untuk menyemprotkan pestisida ke rumah warga yang diteror ribuan ekor ulat bulu tersebut. “Selain itu, petugas Pusdalop BPBD Situbondo, juga diperintahkan untuk menyemprotkan pestisida ke sejumlah pohon di pekarangan kosong di sekitar rumah warga tersebut. Dengan harapan, ribuan ulat tersebut tidak meneror rumah warga lagi,” ujar Sruwi Hartanto. (her/gie)

Menanggapi fenomena alam tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak Surabaya, Daryatno, mengatakan bahwa pasang air laut maksimum tersebut berkisar 130 sampai dengan 140 sentimeter di atas permukaan air laut. “Kemungkinan kondisi pasang air laut ini diperkirakan akan terjadi, mulai 30 Mei hingga 4 Juni 2022, mendatang. Fenomena alam ini juga mengakibatkan potensi banjir rob atau pasang air laut terjadi,” kata Daryatno saat dihubungi, Selasa (31/05/2022).

Baca juga :

• Wow, Pengerjaan Jalan Pasar Gadang Kota Malang Serap Anggaran Rp 14,9 Miliar
• Wali Kota Malang Tinjau Pembongkaran 625 Lapak Pedagang Pasar Gadang
• Korban Meninggal Laka Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur Jadi 14 Orang
• Komunitas 21 Hari Vegan Edukasi Kader Posyandu Rampal Celaket Terapkan Pola Makan Nabati
• Kecelakaan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur, 7 Orang Meninggal dan 81 Luka-Luka

Dirinya juga menjelaskan, jika fenomena tersebut mengakibatkan terjadinya potensi gelombang tinggi yang di picu oleh hembusan angin kencang. Sehingga menyebabkan munculnya ombak di permukaan air laut. “Apabila hal tersebut terjadi, saat pasang maksimum, maka akan muncul banjir rob yang dapat menghempaskan air laut masuk ke pesisir pantai yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Daryatno mengimbau kepada masyarakat pesisir pantai, khususnya para nelayan untuk tetap waspada terhadap fenomena gelombang tinggi dan cuaca ekstrem tersebut. “Para nelayan dengan kapal ukuran kecil atau perahu tradisional juga kami imbau untuk mengantisipasi terjadinya pasang air laut maksimum dan berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk mendapatkan informasi terbaru,” tandasnya. (cw1/gie)

Dalam kunjungannya itu, Gubernur didampingi sejumlah OPD dari Dinas Provinsi Jawa Timur (Jatim). Termasuk, anggota dan staf dari BPBD Provinsi Jatim.

Ada 3 titik lokasi yang akan dikunjungi oleh Gubernur Khofifah. Yakni, warga terdampak banjir paling parah di Komplek Perumahan Bumi Mangli Permai, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, lokasi Jembatan Semangir yang dilaporkan ada retakan dan rawan ambrol serta Kantor Kecamatan Kaliwates, untuk pelaksanaan tahlil terhadap korban meninggal saat musibah bencana banjir.

Dalam kunjungan Gubernur Khofifah, dirinya mengingatkan akan fenomena La Nina, yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. “Kembali kita berduka, dalam bencana banjir Jember ini. Terkait dampak bencana, kita lakukan kewaspadaan bersama. Bahwa, warning dari BMKG terkait fenomena La nina. La nina ini diikuti Hydrometrologi. Hal ini bisa (berdampak) dalam bentuk (bencana) puting beliung, banjir bandang, bisa juga berdampak longsor,” kata Gubernur disela kegiatannya mengunjungi warga terdampak banjir, Senin (10/01/2022).

Baca juga :

• Wow, Pengerjaan Jalan Pasar Gadang Kota Malang Serap Anggaran Rp 14,9 Miliar
• Wali Kota Malang Tinjau Pembongkaran 625 Lapak Pedagang Pasar Gadang
• Korban Meninggal Laka Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur Jadi 14 Orang
• Komunitas 21 Hari Vegan Edukasi Kader Posyandu Rampal Celaket Terapkan Pola Makan Nabati
• Kecelakaan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur, 7 Orang Meninggal dan 81 Luka-Luka

Untuk fenomena, lanjut Khofifah, tingkat kewaspadaan sangat penting. “Karena dari info BMKG, bisa sampai Maret,” katanya.

Tidak lupa, Khofifah juga mengingatkan masyarakat, untuk tidak membuang sampah di aliran sungai. “Jangan sampai energi kita terbuang (hanya untuk menangani bencana). Jangan sampai membuang sampah di gorong-gorong (aliran sungai), yang menjadi penyebab bencana,” ujarnya.

Terkait musibah banjir, lanjut Mantan Menteri Sosial ini, juga perlu diperhatikan terkait pendangkalan aliran sungai. “Kemudian, kita melihat sedimentasi di sungai. Sedimentasinya memang harus dilakukan pengerukan. Maka, tim dari PU Bina Marga Pemprov, Insyaallah akan datang membawa alat berat eksavator (backhoe), seperti yang direkomendasikan Pak Bupati (untuk meminta bantuan Pemprov,” ucapnya.(ark/rio/sit)

Hal tersebut disebabkann akibat beredarnya kabar di kalangan masyarakat bahwa pasien yang meninggal di rumah sakit (RS) akan dianggap sebagai kasus Covid-19.

Baca Juga:

• Perkuat Kebersamaan hingga Kebaikan, Better Youth Gelar Guyub Bareng Baik Bareng
• Kepala Basarnas Tinjau Kesiapsiagaan SAR Lebaran 2026 di Surabaya
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca

Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR), Gatot Soegiarto, menjelaskan, bahwa saat pandemi seperti ini mekanisme penerimaan pasien baru di RS dengan sebelum pandemi memiliki perbedaan.

“Sebelum pandemi ini memang tidak ada keharusan bagi pasien di rumah sakit untuk melakukan screening apakah menderita penyakit menular atau tidak,” ujarnya, Rabu (28/07).

Akibat adanya pandemi, kata Gatot, maka mekanisme penerimaan pasien baru di rumah sakit tentu berbeda. Screening awal yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan ini merupakan cara yang dilakukan untuk mitigasi dampak pandemi.

“Ketika Covid-19 melanda banyak fakta bahwa dokter dan tenaga kesehatan ternyata ikut terpapar yang tidak jarang membutuhkan perawatan di ICU dan meninggal dunia. Karena itulah dalam rangka mitigasi dampak pandemi perhimpunan profesi menyarankan untuk menggunakan alat pelindung diri yang lebih tinggi,” terangnya.

Selain penggunaan alat pelindung diri yang lebih tinggi, rumah sakit juga mewajibkan screening bagi semua pasien baru baik yang datang dengan gejala khas Covid-19 atau penyakit tidak spesifik lainnya.

“Nyatanya ada juga ibu hamil yang datang untuk melahirkan ternyata positif Covid-19, pasien yang datang dengan keluhan pada kulit, mata, gastrointestinal atau trauma akibat kecelakaan kemudian terbukti positif Covid-19,” tuturnya.

Gatot menjelaskan bahwa tes rapid antigen yang dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit untuk melihat hasilnya.

“Tapi tes ini bisa juga menghasilkan negatif palsu. Sehingga untuk pasien yang gejalanya sangat mengarah kepada gejala Covid-19 namun hasilnya negatif akan tetap diperlakukan sebagai pasien berisiko tinggi dan harus dilayani dengan prosedur yang berlaku. Hal ini saja sudah banyak menimbulkan kecurigaan masyarakat,” jelasnya.

Pemeriksaan swab RT-PCR yang hasilnya lebih akurat terkendala waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya. Untuk mendapatkan hasil swab RT-PCR dibutuhkan waktu lebih dari 24 hingga 48 jam.

Lanjut Gatot,  Jadi jika kondisi pasien gawat dan perlu penanganan segera atau bahkan kemudian meninggal di IGD atau ruang isolasi. Namun, hasil RT-PCR belum keluar hal ini sering menjadi pertentangan antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien.

“Rumah sakit dan tenaga kesehatan berkeinginan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada untuk pemulasaraan dan pemakaman jenazah agar tidak terjadi penularan klaster keluarga dan pelayat. Sementara itu keluarga pasien sudah memiliki kecurigaan bahwa pasien akan di-Covid-kan dan berprasangka bahwa rumah sakit dan dokter akan mendapat keuntungan,” imbuh Gatot.

Selain itu stigma yang berkembang di masyarakat bahwa jenazah yang dimakamkan sesuai protokol kesehatan tidak sesuai syariah agama menjadi pemicu perebutan jenazah kerap terjadi.

Perbedaan pendapat yang terjadi hendaknya diselesaikan dengan baik melalui edukasi yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan. “Emosi yang tinggi pada saat kejadian dan adanya prasangka buruk kepada tenaga kesahatan dan rumah sakit merupakan penghalang yang sangat sulit diatasi. Jika emosi mengalahkan akal sehat maka kekacauanlah yang terjadi,” kata Gatot. (ade)

“Fenomenanya banyak peserta mulai konsultasi turun kelas. Diantaranya dari peserta kelas 1 turun jadi kelas 2 dan kelas 2 turun jadi kelas 3,” terang Kabid Penjaminan Manfaat Rujukan, BPJS Kesehatan Sidoarjo, Erwin Widiarmanto, Selasa (10/9/2019).

Lebih jauh, Erwin menguraikan saat ini ada sebanyak 1.602.701 jiwa yang menjadi peserta BPJS Kesehatan Sidoarjo per akhir Agustus 2019. Jumlah itu mencapai sekitar 65 – 70 persen jumlah penduduk Sidoarjo yang mencapai 2,2 sampai 2,5 jiwa. Karenanya, meski ada fenomena penurunan kelas pihaknya bakal tetap memenuhi kewajikan tunggakan untuk 16 Rumah Sakit di Sidoarjo.

“Terbanyak memang tersedot untuk pembayaran klaim di RSUD Sidoarjo. Sebulan bisa mencapai sebesar Rp 40 miliar,” imbuhnya.

Saat melaksanakan program subsidi perlahan-lahan dengan program keniakan iuran, BPJS tetap melaksanakan survei peserta dalam mendapatkan layanan kesehatan. Rata-rata sudah banyak yang merasakan layanan kesehatan dari masyarakat kelas bawah, tengah hingga atas.

“Rata-rata surveinya masih 75 persen kepuasan peserta BPJS. Itu selalu kami survei agar layanan kesehatan maksimal meski pembayaran klaim berjalan bulan berikutnya,” tegasnya.

Sementara itu Erwin berharap jika RSUD maupun Faskes tetap tidak membedakan pelayanan BPJS. Selain itu, pembayaran klaim yang terlambat tidak mempengaruhi pelayanan bagi pasien peserta BPJS.

“Itu agar semua peserta mendapatkan layanan kesehatan sesuai harapan dan tujuan BPJS,” tandasnya. (Wan/yan)

Surokim pengamat politik sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi Politik dan Dekan fakultas ilmu sosial dan budaya Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mengatakan, fenomena tersebut terkesan menggelikan dan menyedihkan. Ia berpendapat, anggota dewan harusnya menjadi figur yang menginspirasi bukan malah memberi contoh sebagai kreditor.

Dikatakan pula, dengan menggadaikan SK tersebut secara otomatis dalam semester awal kerjanya mereka masih akan fokus pada urusan domestik mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satunya mereka harus mengembalikan hutang yang digunakan untuk kampanye.

“Menggelikan dan menyedihkan. Perilaku nyata seperti itu membuat kita sulit mengharapkan mereka untuk mampu menjadi pejuang – pejuang filantropi publik, karena orientasi mereka masih memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya, harapan untuk menjadi parlemen negarawan yang sepenuhnya mendedikasikan tugas dan kinerjanya untuk kepentingan publik masih sulit,” paparnya.

Menurutnya, dalam banyak kasus sulit mengharapkan meningkat ke level pengabdi publik dan memikirkan kepentingan publik serta masa depan jika situasi mereka belum selesai dengan urusannya sendiri. Sejauh ini parlemen dan parpol termasuk didalamnya, masih menjadi lembaga yang belum bisa dipercaya publik, tentunya hal ini membutuhkan keseriusan dalam membangun kepercayaan tersebut dengan cara mengutamakan integritas.

Sementara itu,Suyitno Ketua Fraksi PDIP mengaku penggadaian itu dilakukan untuk membayar hutang modal kampanye. Namun sebagian lagi untuk membuka usaha pribadi.

“Ada sekitar 90 persen. Namun, rata-rata dana hasil gadai digunakan untuk bayar hutang kampanye karena disini cost-nya cukup mahal. Misal untuk saksi, saya kemarin dibayar 350 per orang,” keluhnya.

Ia menyebut, SK tersebut bisa dicairkan hingga Rp 500 juta hingga Rp 1 Milliar. Disebutkan, pengajuan penggadaian SK tersebut secara kolektif dan melalui ijin pihak partai, sekretaris dan juga ketua dewan. (ist/nhs/yan)