Atas raihan tersebut, keenam mahasiswi delegasi FHUB membawa pulang piala juara I kompetisi Legislatife Drafting ILF 2018, piala bergilir Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia, dan uang pembinaan Rp 7,750 juta. Adalah Melta Setya Rahayu (2015/Ketua), Dararida Fandra Nahira (2017), Hanan Pavita Ihsani (2016), Amadda Ilmi (2016), Intan Kharisah (2016), Ratih Pusparani (2015), yang tergabung dalam Lembaga Otonom (LO) Forum Kajian & Penelitian Hukum (FKPH) FHUB.

Tim FHUB ILF 2018 diterima Dekan FHUB di ruang kerjanya. (rhd)

Prestasi ini menambah pundi-pundi kemenangan FKPH FHUB di tahun 2018, menjadi 5 kali kemenangan dalam beberapa ajang kejuaraan yang telah dilaksanakan di tingkat nasional dan Internasional.

“Kami lupa apa saja detailnya. Ada yang menang di Thailand, Pajajaran Novel, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Internasional Young Inventor Award di Bali, Alcom di Universitas Andalas (Unand) Padang, dan terakhir ILF di Universitas Diponegoro (Undip),” jelas Ketua Tim Melta Setya Rahayu.

Dara yang juga menjabat Ketua FKPH FHUB ini menceritakan perjuangan tim selama 2 bulan untuk mencapai hasil maksimal ini. Disaat yang lain libur semester, tim ini rela mencari bahan sebagai perbandingan dan literasi, yang menghabiskan waktu 9-12 jam setiap hari. Mereka mempelajari hukum Islam, syariah, riba, dan lainnya, serta memberikan masukan menambah wewenang dari BPSK yang menggandeng Kominfo.

Terlebih, status Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan Walikota Malang yang dipegang Sutiaji tidak bisa memiliki wewenang penuh, meski secara lisan Sutiaji telah menerima mandat Diskresi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo. Apalagi perintah lisan Diskresi dari Mendagri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dan dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi Plt Walikota melalui PTUN, jika tetap melakukan Diskresi.

Dekan FH UB Dr. Rachmad Syafa’at, SH., MH, saat melayani pertanyaan awak media. (rhd)

Hal ini diungkapkan Dekan FH UB Dr. Rachmad Syafa’at, SH., MH, saat melayani pertanyaan awak media, usai membuka Dialog Mencari Solusi atas Kekosongan Lembaga Legislatif di DPRD Kota Malang, oleh ICW dan Fakultas Hukum UB, di Aula FHUB lantai, Rabu (5/9/2018). Dalam dialog tersebut menghadirkan beberapa pemateri, diantaranya wartawan adadimalang.com Agus Yuwono, pakar Hukum Administrasi Negara (HAN) FHUB Sudarsono, pakar HAN FH UMM Soelardi, dan Aan Eko Widiarto, pengajar Hukum Tata Negara (HTN) FHUB.

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Definisi tersebut merupakan pengertian tertutup menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kondisi yang menyebabkan kasus nasional ini, patut diduga akibat kapabilitas calon yang tidak dilakukan secara selektif, karena sudah kalah oleh mahar atau dana saat kampanye. Namun akan berbeda ketika, caleg dibayar oleh partai agar maju. Tentunya akan bekerja maksimal dan tidak ada korupsi.