Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan jika ada beberapa sebab bayi mengalami risiko stunting. Seperti, pola asuh pada bayi, kemudian kesehatan dari bayi dan pernikahan usia dini.

“Misalnya karena orang tuanya kerja, akhirnya sang bayi dititipkan. Lalu mengenai kesehatan bayi, itu bisa dipicu karena hamil di bawah usia 19 tahun. Kalau dari sisi kesehatan maupun dari sisi kejiwaan, tentunya dari orang tua belum siap,” ujar Donny, Rabu (28/06/2023) tadi.

Dari beberapa sisi itu, ujar Donny, pihaknya akan bekerjasama atau kolaborasi dengan dinas atau Kantor Urusan Agama (KUA). Dimana, pihaknya akan mendata masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan, untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan akan kesehatan ibu dan anak.

“Kami kesulitan terkait dengan pranikah terhadap calon pengantin yang beragama non muslim. Itu karena, mereka melakukan pemberkatan di tempat ibadah. Ini yang nantinya akan kita cari solusi dan pendekatan. Seperti, dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk bisa masuk ke situ,” jelasnya.

Baca Juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Tidak hanya itu, tingkat kehadiran pada bulan timbang, pun juga termasuk bisa menjadi bagian risiko stunting. Di Kota Malang sendiri, saat ini kehadirannya bulan timbang masih 75 persen. Padahal dalam aturan Permenkes, bulan timbang harus 85 persen.

“Karena angka tersebut, nanti akan signifikan membantu jumlah kehadiran. Sehingga, kalau jumlah kehadiran bayi itu ada banyak, kita harapkan yang datang ke posyandu itu sehat. Sehingga, prosentasenya bisa menurunkan jumlah risiko stunting,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta keterlibatan dari berbagai pihak, terutama lurah dan camat yang ada di Kota Malang. Caranya, untuk bersama-sama memerangi masalah stunting yang ada. Diharapkan, angka-angka stunting di Kota Malang bisa turun dengan maksimal.

“Kami juga melakukan koordinasi dengan pak lurah dan pak camat, supaya masyarakat yang punya Balita juga bisa menimbangkan bayinya di Posyandu terdekat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan jika hal tersebut dilakukan guna memberikan perlindungan kepada seluruh umat di Kota Malang. Sehingga, ketika dalam menjalankan ibadah menurut keyakinannya bisa tenang, aman dan damai.

“Ini tujuannya, itu kita keliling terus ke tempat-tempat ibadah untuk memastikan bahwa warga Kota Malang, dalam menjalankan ibadahnya dijamin, dilindungi dan tidak ada intimidasi serta saling sambung rasa,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, tambahnya, hal tersebut dilakukan juga untuk menginventarisir masalah-masalah dan kebutuhan yang belum terfasilitasi. Sebab, tempat ibadah sendiri dinilai sebagai muara untuk melakukan kebaikan-kebaikan.

“Ada salah satu contohnya di vihara yang di Janti. Ternyata, itu di sewa karena miliknya Pemerintah Kota Malang. Ini kita lihat nanti, kalau memang benar ya, maka sesuai dengan kebijakan di kami. Karena tidak menutup kemungkinan, akan kita bebaskan untuk asas keadilan. Karena yang digunakan bukan komersil, ini digunakan untuk tempat ibadah. Karena tempat ibadah mesti mengajarkan kebaikan,” jelasnya.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Dirinya berharap, ke depan bisa lebih menjalin komunikasi yang baik antar umat beragama, bisa mewujudkan kedamaian. Baik di lingkungan Kota Malang, maupun di Indonesia sendiri.

Sejalan dengan itu, Ketua FKUB Kota Malang, H Ahmad Taufiq Kusuma, menyampaikan jika dengan dilakukannya kunjungan ke tempat ibadah tersebut, juga menjadi kesempatannya untuk menjalin komunikasi bersama dengan baik. “Kesempatan emas untuk menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Walubi dan Umat Budha ini. Baik untuk membuat rekomendasi kebijakan bersama dengan Pemkot Malang, maupun untuk menyelesaikan kebutuhan yang belum terfasilitasi bagi umat disini,” imbuh Taufiq. (rsy/sit)

Bupati Madiun, H Ahmad Dawami, menyampaikan bahwa meski beda kepercayaan jangan sampai terjadi ‘jotos-jotosan’. Karena, Indonesia bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar Negara Pancasila.

“Yang perlu kita refleksi saat ini, kita paham tentang Pancasila dan perlu berperan serta dalam nilai-nilainya. Dengan berkumpulnya kita malam ini, bisa mengevaluasi peran untuk mengedukasi masyarakat agar kekurangan di tahun 2022, bisa dibenahi di tahun 2023,” jelas bupati.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Sementara itu, Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo, menyampaikan bahwa banyaknya organisasi dan kelompok masyarakat yang beragam pikiran dan pemahaman, berpotensi munculnya konflik. Namun, hal itu bisa terkendali dengan adanya komunikasi antara Pemda, Forkopimda juga peran FKUB.

“Karenanya, FKUB memiliki peran besar dalam menyatukan keberagaman,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, juga hadir anggota Forkopimda, Ketua dan pengurus FKUB tingkat kabupaten hingga desa, tokoh agama, tokoh kepercayaan, kepala OPD dan Muspika. (kom/sit)

Pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan, bahwa kondusifitas di masyarakat harus senantiasa terjaga, aman dan kondusif. Oleh karena itu, keberadaan FKUB sangat dibutuhkan dalam membantu peran tersebut.

“Keberadaan FKUB ini sangat positif bagi pelaksanaan pembangunan di Situbondo. Kita tidak bisa membangun kabupaten, ini tanpa adanya kondusifitas. Kita tidak bisa melakukan pembangunan di kabupaten, ini apabila ada kekacauan. Tetapi pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik, apabila masyarakatnya kondusif,” ujar Bupati Karna.

Bung Karna juga menyampaikan, selain kondusifitas, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Situbondo. “Memang banyak rintangan, kerikil hingga batu yang menghalangi. Tetapi, jadikan itu semangat untuk terus bekerja melayani masyarakat,” tegasnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Lebih lanjut pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, ini berharap FKUB Situbondo, yang kini di bawah kepemimpinan KH Abdul Hadi, bisa menjaga kondusifitas masyarakat. “Sekali lagi, saya ucapkan selamat. Semoga, amanah yang diberikan ini bisa bermanfaat dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKUB Situbondo, KH Abdul Hadi, menyampaikan kepada jajarannya untuk menjaga amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. “Ini bukanlah tugas yang mudah. Tetapi, kita harus bisa menjaga kondusifitas masyarakat,” ujarnya.

KH Hadi menjelaskan, komunikasi dan silahturahmi menjadi kunci dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban pengurus FKUB Situbondo. “Sesekali, bapak-bapak bisa main ke rumah saya. Kita ngobrol sambil ngopi-ngopi di sana. Memang terlihat kecil, tapi manfaatnya cukup besar,” harapnya.

Hadir juga dalam kegiatan ini, Wabup, Nyai Hj Khoirani, Dandim 0823, Letkol Inf Bayu Anjas Asmoro, Kasi Intel Kejari, Laofika Ananta, Kasat Intel Polres Situbondo, Kepala Kemenag Situbondo, Kepala Bakesbangpol dan camat se-Situbondo. (her/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa penyelenggaraan kurban tersebut boleh dilakukan, karena hewan yang terpapar PMK, tidak menular dan tidak berbahaya kepada manusia. Apalagi, hal tersebut juga dipertegas oleh fatwa MUI pusat.

“Kalau fatwa MUI sudah jelas, bahwa tentang hewan-hewan yang boleh disembelih. PMK ini, tidak punya korelasi penyakit pada manusia,” tegas Wali Kota Sutiaji, Senin (20/06/2022).

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan mitigasi untuk hewan-hewan yang masuk ke kota Malang. Hal ini, guna pencegahan terhadap penyebaran wabah PMK tersebut.

Dikatakannya, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama dengan

Polresta akan melakukan operasi lalu lintas terkait hewan ternak. Baik itu untuk kendaraan pengangkut yang keluar, maupun kendaraan yang masuk ke Kota Malang.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Kami bersama-sama akan terus menjalankan mitigasi untuk hewan-hewan yang masuk dari luar daerah. Itu, untuk memastikan hewan-hewan tersebut sehat bebas PMK,” lanjutnya.

Pihaknya juga meminta kepada masyarakat, agar tidak memiliki kekhawatiran yang berlebih untuk membeli hewan ternak sebagai kebutuhan kurban. Pasalnya, dirinya akan selaku mengontrol ke sejumlah tempat penitipan ternak yang diakomodir oleh takmir masjid, selaku pelaksana kurban.

“Nanti kami lakukan pengecekan ke masing-masing hewan yang dititipkan. Baik di takmir maupun di RPH. Kalau di RPH, ada kontrol secara massal,” katanya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang menambahkan, agar masjid-masjid di Kota Malang, tidak menolak pemberian hewan kurban. Serta, tetap melaksanakan penyembelihan dengan sebagaimana mestinya.

“Nantinya kami himbau, bahwa tidak ada masjid yang membatasi penerimaan hewan kurban. Kami akan jelaskan pada masyarakat, bahwa daging sapi seandainya terkena PMK, itu tidak bermasalah pada masyarakat,” imbuhnya.

Senada dengan Wali Kota Malang, Ketua DMI Kota Malang, Kasuwi Syabain, mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai wabah PMK. Pasalnya, daging sapi yang terkena PMK itu tidak berimbas pada kesehatan manusia. Selain itu, pihaknya meminta kepada setiap takmir masjid di Kota Malang untuk tetap melaksanakan kurban.

“Saya kira untuk kekhawatiran di masyarakat, melalui edaran fatwa MUI disampaikan bahwa tidak terlalu beresiko. Ini sangat penting diketahui dan kami juga meminta untuk semua takmir masjid, agar tidak menolak saluran dari masyarakat yang menitipkan hewan kurban karena tidak ada mudhorot yang besar bagi masyarakat,” tutur Kasuwi.

Hal itu, juga dikatakan oleh Ketua FKUB, KH Taufiq Kusuma, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Apabila mengaca kepada fatwa MUI, diterangkan bahwa jenis-jenis ternak dengan gejala tertentu sudah dikategorikan mana yang boleh dan mana yang tidak.

“Jadi, kalau hanya sekedar gejala ringan, masih diperkenankan untuk dilanjutkan. Tetap hati-hati, tetapi tidak perlu khawatir berlebihan,” ujar Taufiq. (hms/rsy/sit)

“Maka situasi ini patut kita syukuri, tetapi bentuk syukur itu kemudian tidak lengah,” ucap Bupati usai melantik Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Trenggalek di pendopo Manggala Praja Nugraha, Rabu (23/06/2021) siang.

Baca juga:

• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• 6 Kali Beraksi di Kedungkandang, Residivis Curanmor Kota Malang Berhasil Dibekuk

Ia menegaskan agar tidak lengah dan tidak lelah untuk terus mengingatkan umat bahwa menjaga kesehatan, menghindari diri dari musibah.

“Karena itu juga bagian dari ibadah. Apalagi musibah akibat kelalaian kita bisa mengakibatkan celaka bagi orang lain,” imbuhnya.

Suami Novita Hardini ini menuturkan, FKUB berisikan tokoh-tokoh yang menjadi panutan di masyarakat.

“Untuk itu adanya kedekatan dengan para para jamaah maupun jemaah serta pemuka agama, diharapkan meningkatkan kesadaran di masyarakat,” terang Mas Ipin sapaan akrabnya.

Selain itu, lanjut Bupati Arifin, peran FKUB ke depan menjadi sangat penting. Terlebih dalam eskalasi menjelang tahun politik 2024.

Utamanya ketika isu-isu agama disusupkan dalam propaganda politik, diharapkan peran para tokoh untuk dapat mendinginkan dalam situasi apapun.

“Karena pandemi Covid-19 ini seakan-akan Trenggalek berhenti membangun kurang lebih sudah dua tahun ini, banyak anggaran dihabiskan untuk menangani pandemi, jika ditambah dengan konflik sosial apalagi yang disulut oleh oknum yang mengatasnamakan agama, maka ini akan menguras energi kita, fokus kita,” jelasnya.

Ditengah situasi pandemi Covid-19 ini, masyarakat tentu banyak yang tidak saling rukun. Mengingat tidak diperbolehkannya bersentuhan, dan berhubungan langsung. Oleh karena itu, peran FKUB sangatlah penting saat ini

“Sekarang kita tengah dihadapkan pada pandemi, masyarakatnya kemudian tidak rukun, tidak harmonis. Tentu pembangunan pasti akan bergejolak. Maka peran bapak ibu sangat penting sekali,” pungkas Bupati Arifin. (mil/syn)

Bunda Indah-sapaan akrab Wabup Lumajang, menyampaikan bahwa FKUB memiliki peranan yang penting dalam menciptakan situasi yang rukun dan damai di Lumajang. Bahwa, pembangunan akan berjalan optimal, apabila di suatu daerah masyarakatnya hidup berdampingan dengan damai.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Kerukunan merupakan hal yang mendasar dan utama dalam pembangunan. Fondasi dasar-dasar kehidupan dalam rumah tangga, sosial masyarakat dan pemerintah, tetap terjaga keharmonisannya. Sehingga, kami pemerintah daerah bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Bunda Indah menjelaskan, bahwa dalam hal kerukunan antar umat beragama, tidak ada lagi istilah mayoritas dan minoritas. Dirinya meyakini, bahwa FKUB yang terdiri dari tokoh dari masing-masing agama, mampu menjadi panutan dalam terciptanya situasi yang rukun di Lumajang.

“FKUB gambaran bahwa masyarakat kita beragam, masing-masing dari FKUB bisa membawa suara dan aspirasi dari masyarakat, tidak ada lagi mayoritas minoritas, kita harus bergandengan tangan,” ujar Bunda Indah.

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Lumajang, Asir, menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Dirinya menjelaskan, bahwa kepengurusan FKUB yang baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati tertanggal 27 Februari 2021.

“Dengan kepengrusuan yang baru ini kami mohon arahan, khususnya dalam membina kerukunan umat beragama,” ujarnya. (kom/lmj/ed2)

Sekretaris Jendral FKUB, Pdt David Tobing, mengatakan, bahwa total 12 hingga 15 liter disinfektan akan disemprot sore ini. “Disinfektan yang kami bawa sekitar 12 sampai 15 liter, nanti dibantu belasan rombongan kami. Sebenarnya ada sekitar 30 orang yang akan hadir, tetapi karena hujan dan akses yang sulit maka kami jalan seadanya saja, ” ungkapnya.

Lebih lanjut, David mengatakan kegiatan penyemprotan ini akan terus digalakkan setiap akan ada pelaksanaan hari raya keagamaan.

Baca juga: Insentif Guru SPS PAUD Malang Naik Menjadi Rp 600 Ribu

“Pasalnya kami ingin terus senantiasa memupuk, memelihara, dan juga menjaga kerukunan untuk bisa mencapai tujuan Kota Malang yang pluralisme.  Kami upayakan dengan berbagai cara, salah satunya karena saat ini pandemi, dan ada program pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19, maka kami bantu dengan giat penyemprotan,” ujar David.

Untuk lokasi Pura yang disemprot, disampaikan Pemangku Pura Luhur, Jero Mangku Ngurah, mencangkup semua kecuali bagian paling atas.

“Semua bagian Pura disemprot, mulai dari Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Kecuali bagian paling atas, Utama Utamaning Mandala, sebab itu tempat tersuci, yang boleh naik hanya pemangku pura saja,” tandasnya. Terakhir, pihaknya pun tak lupa berterimakasih kepada FKUB dan beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam kegiatan ini. “Kita berbeda, kita Indonesia!,” tegasnya sambil menyerukan slogan FKUB. (mus/ed2)

Hadir dalam pelaksanaan itu, Ketua FKUB Kota Batu, Muhammada Ruba’i, Wakil Wali Kota Batu yang juga Dewan Pembina FKUB, Punjul Santoso serta pengurus FKUB.

Wakil Wali Kota dalam sambutannya, berharap agar hubungan dan sinergitas FKUB kian terjalin. Apalagi, pada 3 Januari 2021 lalu, FKUB Batu pernah mendapatkan penghargaan Harmony Awards dari Kementerian Agama pada acara Amal Bakti Agama.

Sehingga, itu membuktikan suatu apresiasi besar, karena peran sertanya dalam mempererat dan menguatkan kerukunan umat beragama di Kota Batu.

“Meskipun umurnya masih satu tahun, FKUB Kota Batu ini sudah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama pada 3 Januari lalu. Semoga, ini akan kian meningkatkan perannya di masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Wakil Wali Kota Batu.

Dalam acara silaturahmi itu, Punjul Santoso juga berharap, bahwa FKUB nantinya mampu menularkan ide-idenya kepada umat beragama atau FKUB lain. Apalagi, pada Kamis (28/01) ke depan, ada rencana studi banding dari Komisi A DPRD Sidoarjo.

“FKUB Kota Batu semoga kian bisa membentuk kerukunan umat beragama lain, selain di Kota Batu,” ujarnya.

Masih menurut Punjul, kerukunan umat beragama yang ada di Kota Batu, sangat toleransi dan saling menjaga. Sehingga, tidak ada pertentangan dengan semua, termasuk SARA.

“Contohnya saja, waktu umat Islam mengadakan Hari Raya Idul Adha, umat Protestan saling ikut mengamankan tempat ibadah. Atau, saat umat Protestan merayakan Natal, umat Islam juga ikut menjaga tempat ibadah. Itu kan sudah terlihat, kedekatan para tokoh agama, stakeholder, Ormas, TNI dan Polri,” imbuh Punjul. (cw2/sit)