Kepala Bidang Bina Marga DPUPRPKP Kota Malang, Kristian Bagus, mengatakan bahwa kondisi permukaan jalan pada kedua flyover saat ini sudah memasuki tahap yang membutuhkan penanganan total, bukan lagi sekadar tambal sulam. “Kalau penanganan keseluruhan harus dikelupas karena aspalnya sudah aus, kemudian diganti baru. Sambungan antar jembatan atau expansion joint juga harus diganti. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp4 miliar untuk dua flyover tersebut,” ujar Bagus, Kamis (26/03/2026) tadi.

Saat ini, penanganan yang dilakukan masih bersifat sementara, yaitu berupa penutupan lubang serta pelapisan aspal pada sambungan jembatan. Kondisi tersebut, membuat permukaan jalan terasa bergelombang saat dilalui kendaraan.

Baca juga :

“Getaran yang dirasakan pengendara bukan disebabkan kerusakan struktur jembatan, melainkan expansion joint yang belum dapat diganti karena keterbatasan anggaran. Untuk perbaikan permanen, diperlukan metode pengerukan aspal lama (cold milling) sebelum dilakukan pelapisan ulang (overlay),” tuturnya.

Pemkot Malang sendiri telah mengusulkan bantuan pembiayaan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, proses realisasi masih terkendala pembagian kewenangan jalan. Untuk Flyover di Jalan Kolonel Sugiyono berada pada jalur nasional, sementara sebagian ruas lainnya menjadi kewenangan provinsi. Kondisi itu membuat pembiayaan tidak dapat sepenuhnya ditanggung pemerintah kota.

“Kita sudah ajukan ke pusat dan provinsi karena anggaran kota terbatas,” tegasnya.

Meski begitu, DPUPRPKP memastikan kedua flyover masih aman dilalui kendaraan. Gelombang jalan dinilai terjadi akibat tingginya beban kendaraan berat, terutama truk logistik yang rutin melintas di kawasan tersebut. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Hadi Santoso, mengatakan bahwa sesuai arahan dan perintah dari Wali Kota Sutiaji, lahan di Flyover Jembatan Kedungkandang harus dimanfaatkan secara maksimal.

“Di bawah flyover ini ada banyak lahan kosong, sehingga tadi pak Wali perintahkan harus dipakai. Supaya tidak ada lahan yang tidak dioptimalkan,” jelasnya, Senin (15/03).

Menurut pria yang akrab disapa Soni itu, jika banyak lahan kosong yang tidak dimanfaatkan, ditakutkan nanti bisa berubah fungsi.

“Selain itu biar pak Camat punya kegiatan untuk warganya,” tambah Soni.

Baca Juga : Tiga Rumah di Bumiayu Malang Ambrol ke Ngarai Akibat Cuaca Ekstrem

Pemanfaatan lahan itu dijelaskan Soni bisa berupa fasilitas olahraga, seperti lapangan basket, skatepark, maupun taman untuk anak-anak.

“Ini bisa untuk skatepark, lalu untuk lapangan basket, dan lain-lain. Nanti untuk pengerjaan lapangan olahraga bisa didesainkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). Contohnya untuk skatepark ya tidak perlu desainnya untuk profesional, bagi yang pemula saja,” terangnya.

Diharapkan dengan banyaknya fasilitas dan objek di area Jembatan Kedungkandang bisa membuat masyarakat nyaman refreshing di daerah ini. Namun berkaitan dengan apakah akan menjadi destinasi Car Free Day (CFD), pria yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) itu merasa bahwa lokasinya tidak pas.

“Kalau dibuat tempat CFD, teman-teman Dinas Perhubungan (Dishub) yang tahu dan akan mengkaji. Tapi saya rasa tidak mungkin ada CFD disini, karena aktivitas masyarakat cukup tinggi pada area ini,” tegasnya. (mus/ed2)

Saat ini, pembangunan flyover itu sudah mencapai 40 persen. Namun pemasangan tiang pancangnya sudah selesai. Selanjutnya bakal menyelesaikan pembangunan bentangan jembatan dengan lebar 7 meter dan sepanjang 72 meter itu.

Apalagi, setelah pembangunan flyover baru ini selesai, rencananya flyover lama bakal dibongkar.

“Memang kalau dibuat truk tronton masih belum bisa flyover baru ini. Tapi sudah bisa digunakan truk berpapasan. Kami targetkan pengerjaan selesai akhir Desember 2019. Kalau digunakan jembatan lama akan dibongkar,” ungkap koordinator proyek flyover ini di lokasi pembangunan.

Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono meminta rekanan menyelesaikan target pekerjaannya itu sesuai jadwal target awal. Hal ini agar bisa segera mengerjakan flyover desa Wage, Kwcamatan Taman yang saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Kemudian dilanjutkan Tahun 2020 bisa mengerjakan flyover Desa Sepande, Kecamatan Candi dan flyover Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono berbatasan Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran.

“Karena dari 8 titik flyover yang dimintakan Dishub Pemkab Sidoarjo, hanya 4 titik yang disetujui setelah kamj desak Jasa Marga. Pembangunanya juga bertahap,” tegasnya.

Selain itu, kata Bambang Haryo pihaknya juga meminta eksit tol baru (rum in and rum out) di sekitar Masangan Wetan. Hal itu untuk mengurangi volume kendaraan di Tol Sidoarjo bersamaan bertambahnya jumlah penduduk dan kendaraan yang memanfaaatkan ruas tol Sidoarjo.

“Kalau Surabaya bisa punya eksit tol 6 titik, seharusnya Sidoarjo punya 3 titik ditambah yang kami ajukan di Sukodono. Sekarang yang ada hanya di tengah (Sidoarjo) dan Porong saja,” pintahnya.

Bagi politisi Partai Gerindra ini, pembangunan eksit tol Sukodono sangat penting. Hal ini untuk memfasilitasi mobilisasi kendaraan industri dari Gedangan ke Sukodono, Krian dan sekitarnya.

“Karena eksit tol baru itu sesuai kebutuhan industri, maka selayaknya segera dikerjakan. Apalagi, untul Tol Sidoarjo ini sudah lunas. Selayaknya Jasa Marga membangunkan eksit tol baru itu,” pungkasnya. (Wan/yan)