Koordinator FMPD Kota Malang Gorge Da Silva, saat berdialog dengan cawali SAE, dirumah makan Kerta Negara, Kota Malang menyatakan, saat pembahasan APBD maupun APBD Perubahan jangan ada titip titipan proyek lagi.

Menurut George, dampak dari aksi titip menitip proyek didalam APBD Perubahan Kota Malang, menjadikan dua pejabat pemerintahan di Kota Malang ditangkap KPK.

“Kami yakin Pak Sutiaji dan Bung Edy orang yang jujur dan amanah. Nanti saat memimpin Kota Malang harus transparan dalam menyusun, melaksanakan dan membuat laporan anggarannya,” pesan dia.

Selain menyoroti soal perencanaan kegiatan didalam APBD Kota Malang. Gorge bersama kawan kawannya berharap kepada Sutiaji dan Bung Edy untuk lebih memperhatikan persoalan pendidikan.

“Warga Kota Malang pasti senang jika nanti Pak Sutiaji berdama Bung Edy mengalokasikan dana pendidikan di Kota Malang sebesar 20% dari total APBD Kota Malang,” imbuh dia, Rabu (14/3/2018) siang.

Selain dua pokok masalah diatas. Gorge bersama kawan kawannya mengusulkan kepada pemilik nomor urut 3 dalam Cawali Kota Malang transparan dalam membelanjakan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Intinya soal pemanfaatan anggaran yang kita harapkan adalah keterbukaan. Cukup sekali saja ada pejabat pemerintahan Pemkot Malang berusan dengan penegak hukum,” sebutnya.

Menjawab usulan dari anggota FMPD Kota Malang, Sutiaji menegaskan, salah satu visi-misinya dalam mencalonkan diri sebagai Walikota Malang adalah ingin memperbaiki sistem birokrasi dan transparasi keuangan daerah.

Katanya, setelah terpilih menjadi Walikota Malang segera menerapkan sistem keuangan on line ( e budgeting). Dengan cara itu masyarakat bisa ikut merencanakan pembangunan. Termasuk mengawasi penggunaan anggarannya.

Kata Sutiaji, keikut sertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dimulai sejak musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. “Lewat e budgeting masyarakat bisa melihat langsung program usulan mana saja yang bisa dikerjakan lebih awal,” sebutnya.

Lalu soal titip menitip proyek didalam APBD Kota Malang dipastikan hal itu tidak akan terjadi. “Kita akan memaksimalkan fungsi pejabat unit layanan pelelangan (ULP). Lalu peran inspektorat lebih kita fungsikan lagi untuk menekan titip proyek,” beber Sutiaji.

Berikutnya soal peningkatan anggaran pendidikan. Kata Sutiaji sangat mungkin dilakukan. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang hampir Rp 500 miliar.

Belum lagi ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bantuan pemerintah pusat. Dengan kemampuan APBD Kota Malang diatas Rp 2 triliun. Maka semua usulan warga Kota Malang bisa dibiayai oleh APBD Kota Malang.

“Visi-misi kami menjadikan Kota Malang bermartabat. Penterjemahannya meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan perizinan. Lalu memahami semua keluhan warga sekaligus mencarikan jalan keluarnya,” ungkap Sutiaji. (man/yan )