Disampaikan Butet, dalam konteks kebudayaan, pemerintah yang mengurusi persoalan pajak harus bisa membedakan antara produk industri entertainment berbasis budaya dengan karya berbasis budaya. Dirinya mencontohkan, ketika Sujiwo Tejo main dalang, mengartikulasikan pikiran melalui kekuatan seni, yang berarti Sujiwo Tejo tengah berkarya. Membagi pengetahuan dan mendidik masyarakat berbasis budaya, bukan untuk kepentingan hiburan semata.

Berbeda cerita, ujarnya, ketika ada seorang artis melakukan konser dangdut. Hal itu, masuk industri hiburan berbasis seni. Meski seni masuk dalam kategori budaya, hal itu tetap harus membayar pajak tontonan atau hiburan.

“Saya menghimbau teman-teman di birokrat. Saya membenarkan semangat Dispenda (dinas pendapatan daerah) untuk menggeber pendapatan dari pajak, tapi tolong dibedakan,” katanya.

Butet menceritakan, berdasarkan pengalamannya di Yogyakarta, sesuai aturan yang ada pajak tontonan sebesar 10 persen. Para pekerja seni pun mengikuti aturan itu, tetap membayar pajak sebagaimana aturan yang berlaku.

Baca juga :

• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang
• Penumpang Arus Mudik di Terminal Arjosari Diprediksi Turun, Puncak Pergerakan 17 hingga 18 Maret
• Jaga Harmoni dan Keadilan, Bupati Jember Beri THR untuk PPPK Paruh Waktu
• Kolaborasi Apik Pemkab Jember dan Forkopimda Beri Jaminan Mudik Jember 2026 Semakin Aman
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026

Pun begitu, lanjutnya, karena pertunjukan yang digelar tidak bersifat komersil, para pelaku seni mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah hingga akhirnya 8 persen pajak yang disetorkan dikembalikan. “Sebagai warga kota, kewajiban tetap dilakukan tapi di diskon yang sangat besar. Saya pikir, ini satu keadilan yang sangat baik,” ungkapnya.

Masukan itu, pun langsung ditanggapi Mas Dhito. Dihadapan nara sumber dan masyarakat yang hadir, Mas Dhito mengatakan akan memberikan diskon 8 persen bagi pelaku seni, sebagaimana yang dijelaskan Butet Kartaradjasa.

“Tolong, nanti sebagaimana rumus yang disampaikan Pak Butet, bahwa pajak 10 persen itu tetap wajib. Tetapi, nanti kita beri keringanan 8 persen,” tegas Mas Dhito.

Mendengar masukannya langsung ditanggapi Mas Dhito, Butet pun mengaku senang. Sebab, dua usulannya terkait festival Panji maupun pajak langsung, mendapat tanggapan dari bupati. Menurutnya, soal perpajakan yang memetik manfaat adalah seluruh masyarakat kebudayaan di Kediri.

“Saya merasa kehadiran saya di sini, tidak sia-sia karena langsung mendapat tanggapan dari yang paling berkuasa di Kabupaten Kediri,” ujarnya. (kom/pan/sit)

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, menjelaskan bahwa validasi data sangat penting sebelum dilakukan intervensi penanganan oleh Dinas Kesehatan. “Dari validasi pendataan, kita akan tahu wilayah-wilayah mana saja yang butuh perhatian khusus untuk di intervensi penanganan stunting,” ujar Gunawan seusai menghadiri gelaran Focus Group Discussion (FGD) di salah satu hotel di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Senin (04/07/2022) tadi.

Dalam kesempatan itu, Gunawan juga menyampaikan bahwa keterlibatan semua stakeholder, memiliki peranan sangat penting untuk mencegah atau menangani stunting. Terutama salah satunya, seperti pemerintahan desa yang lebih paham mengetahui kondisi kesehatan warga.

Baca juga :

• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang
• Penumpang Arus Mudik di Terminal Arjosari Diprediksi Turun, Puncak Pergerakan 17 hingga 18 Maret
• Jaga Harmoni dan Keadilan, Bupati Jember Beri THR untuk PPPK Paruh Waktu
• Kolaborasi Apik Pemkab Jember dan Forkopimda Beri Jaminan Mudik Jember 2026 Semakin Aman
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026

Karena bagaimanapun, tambahnya, pemerintah daerah atau dinas, tidak bisa melakukan intervensi ataupun penanganan tanpa adanya bantuan data dari desa. “Makanya untuk mencegah dan menangani stunting tersebut, itu perlu keterbukaan. Tidak perlu ada data yang harus ditutup-tutupi. Sehingga, sejauh apa penanganan stunting yang akan kita lakukan, bisa segera dikerjakan,” terangnya.

Gunawan juga mengurai, perlu ada tiga aspek yang harus ditekankan. Ketiga aspek tersebut, diantaranya pola hidup sehat masyarakat dengan menyediakan jamban sehat dan layak bagi warga, asupan makanan bergizi yang dikonsumsi dan pola asuh anak yang benar.

“Pola asuh anak yang baik dan benar tersebut perlu ditekankan, karena tidak semua anak yang dilahirkan terdeteksi stunting,” terangnya.

Namun, tambahnya, jika pola asuh tersebut dinilai salah, maka dampak yang diakibatkan bisa ke arah mengalami gizi buruk. Dari situlah, nantinya bisa menimbulkan penyakit. “Seperti diare, cacingan hingga gizi buruk yang berpotensi menjadikan anak tergejala stunting,” ujar Gunawan.

Karena hal itulah, Gunawan juga menghimbau kepada pasangan pra nikah, maupun pasangan usia produktif, untuk senantiasa memperhatikan berbagai aspek yang ditekankan. Sehingga, potensi terjadinya stunting terhadap anak bisa diminimalisir. (sit)

Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh MUI Kota Probolinggo, dibuka Kapolres Probolinggo Kota,AKBP.Alfian Nurrizal, berlangsung di Hall Rupatama Mapolres Probolinggo Kota.Rabu (24/10/2018).

“Kegiatan ini intinya untuk menjaga situasi Kamtibmas kondusif jelang Pilpres dan Pileg di Kota Probolinggo.Untuk itu, perlunya peran serta masyarakat dalam menghadapi masa kampanye saat ini, agar berjalan aman, damai dan tidak ada gesekan-gesekan sedikitpun yang menimbulkan konflik sosial,”terang Sekretaris MUI Kota Probolinggo,Ky Nur Hasan

“Makanya, kita selalu memberdayakan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda guna membantu kepolisian dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu Tahun 2019 mendatang, sehingga bisa berjalan kondusif,” ungkapnya.
Menurutnya, salah satu tujuan dilaksanakan FGD tersebut, guna menyamakan persepsi dalam menciptakan kamtibmas menjelang pelaksanaan Pemilu mendatang.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita, untuk menyatukan persepsi menyatukan tujuan dalam menghadapi situasi Pemilu ini.Kita akan berdayakan tokoh masyarakat, agama dan tokoh pemuda guna membantu pihak TNI dan Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan kondusif,” ujarnya.

Sementara itu,Ketua MUI Kota Probolinggo,KH,M.Nizar menyatakan peran serta masyarakat sangat penting, dalam menghadapi masa kampanye, agar berjalan aman, damai. Kemudian, agar tidak ada gesekan-gesekan sedikitpun yang menimbulkan konflik sosial. Selain itu, adanya pihak-pihak yang memiliki interes tinggi dalam Pemilu 2019 mendatang, diantaranya kategori pemilih yang mendukung salah satu calon.

“Peran masyarakat dan berbagai kalangan sangat penting untuk mewujudkan pemilu damai,” jelasnya.

Menurut Nizar, pada era globalisasi dan digitalisasi informasi berkembang dengan sangat cepat, dan masyarakat bisa menjadi hakim dan kadang bisa menjadi korban. Ini menjadi tantangan dan tugas yang sangat berat.

“Kita semua bisa menjadi korban dari media sosial (medsos). Hal ini bisa menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan. Atas hal ini, maka masyarakat dan kita semua jangan sampai terpengaruh dengan isyu-isyu hoaxs maupun yang menyesatkan. Kita harus bisa menjadi penyejuk terhadap isu-isu tersebut, guna untuk menjaga kamtibmas,” ungkapnya.

Ditegaskan, pada setiap situasi dan kesempatan yang ada selalu memikirkan keamanan dan berusaha menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Namun, untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus kita pikul, Polri dan TNI tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari segenap unsur masyarakat,” tegas KH.Nizar.(geo/yan)