Dalam paripurna itu, ada sebanyak 53 pertanyaan, saran dan masukan yang telah dibacakan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Seperti berkaitan dengan persoalan banjir dan kemacetan yang terjadi di Kota Malang.

“Urusan penanganan kemacetan harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektoral. Penyebab kemacetan banyak dari beberapa sektor, salah satunya peningkatan jumlah kendaraan yang terus bertambah sedangkan kapasitas jalan tetap. Pemerintah Kota Malang telah melengkapi prasarana dan sarana jalan serta rekayasa lalu lintas guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas,” kata Bung Edi-sapaan Wawali dalam penyampaian jawaban wali kota. 

Ditambahkannya, jika dari beberapa poin yang telah disampaikan tersebut, pihaknya berharap nantinya para kepala perangkat daerah Kota Malang bisa menyiapkan materi dalam perubahan APBD 2023 dengan jelas. Terlebih saat hiring bersama dengan komisi DPRD Kota Malang.

“Harapan kita perubahan APBD ini jelas. Tadi sudah saya minta ke perangkat daerah yang hadir hari ini untuk menyiapkan materi nya. Apa yang terjadi di perubahan APBD itu, dijelaskan,” tuturnya.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa dalam paripurna tersebut masih membicarakan soal kebijakan yang diambil dalam perubahan APBD, belum pada persoalan angka serta teknis. “Setelah perubahan umum anggaran, kita adakan Rakor di situ ketemu bahwa Silpa ternyata salah satu alasannya karena keterbatasan waktu. Karena itu, kita sepakat untuk memperpanjang penyerapan anggaran di empat bulan terakhir, mulai awal Oktober sampai di Desember. Dengan semangat itu kita harapkan Silpa menurun,” jelas Made.

Kemudian, pihaknya berharap agar nantinya APBD untuk rakyat bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Jika angka Silpa itu kecil, maka banyak anggaran yang terserap kepada masyarakat dengan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari segi infrastruktur maupun yang lain. 

“Tekan Silpa sekecil-kecilnya. Kita ingin menargetkan Silpa di bawah Rp 200 miliar. Kalau Silpa kecil berati banyak anggaran terserap, kalau banyak anggaran terserap berati masyarakat dapat pelayanan yang lebih banyak, baik dari segi infrastruktur maupun yang lain,” imbuh Made. (rsy/sit)

Menurutnya, KUA PPAS Tahun 2024 diformulasikan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2024. “Sejalan dengan kebijakan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang mengusung tema Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak, maka kebijakan RKPD Kota Malang Tahun 2024 mengusung tema Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Daya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Adaptif,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk menurunkan anggaran secara keseluruhan. Namun, menurutnya asumsi pendapatan perlu diperhitungkan dengan cermat, dan saat ini diajukan pada angka 95 persen dari APBD sebelumnya.

Baca juga :

“Jadi tidak mesti naik, jangan melihat masih rancangan KUA. KUA itu sama saja dengan RKPD. Nanti detailnya ketika membuat rancangan RAPBD, karena itu sudah clear. Karena RKPBD disusun Juli dan itu langsung nanti dibuat KUA, jadi kebijakan-kebijakan umunya saja,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan bahwa rencana defisit anggaran merupakan hal yang wajar dan dapat ditutupi dengan menggunakan Sisa Lebih Perubahan Anggaran (Silpa) tahun 2023. “Tidak mungkin APBD itu bisa sampai 100 persen dananya. Tapi ada namanya penghematan, contohnya di KUPA yang kita lempar, di DPUPRPKP aja dua titik kegiatan mampu efesiensi sekian. Jadi itu mekanisme rutin dan tiap tahun begitu. Tadi pendapatan pajak daerah hampir sama dengan tahun 2023,” tambahnya.

Lebih lanjut, dalam penerimaan pajak daerah, pihaknya berharap agar peraturan daerah yang diminta untuk dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri segera turun. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2024.

“Insyaallah, tahun 2024 kita sudah mandiri fiskal, lebih banyak pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bertindak sebagai Ketua Pelaksana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa jumlah calon jamaah haji Kabupaten Situbondo pada tahun 1444 Hijriyah, sejumlah 775 jamaah. Nantinya, akan terbagi menjadi dua kloter yaitu Kloter 73 dan Kloter 74 serta tambahan kuota 39 jamaah di luar 2 kloter tersebut.

“Pemberangkatan jamaah haji pada hari Senin (19/06/2023) lusa dan akan kembali ke Kabupaten Situbondo Insyaallah 30 dan 31 Juli 2023,” jelas Sekda Wawan.

Baca juga :

Selain itu, Sekda juga menambahkan bahwa fasilitas yang disiapkan oleh Pemkab Situbondo adalah transportasi untuk membawa calon jamaah haji sejumlah 18 unit bus dan 1 unit bus candangan. Serta, kendaraan truk pengangkut tas atau barang jamaah. “Semua anggaran diambil dari APBD Pemkab Situbondo. Semua untuk kepentingan dan kenyamanan jamaah haji Kabupaten Situbondo,” imbuhnya.

Bupati Karna Suswandi dalam sambutannya mengatakan bahwa calon jamaah haji harus meluruskan hati, pikiran dan niatnya fokus ibadah. “Jangan sampai saat melaksanakan ibadah haji, malah ingat kalau lupa ngasih makan ayam peliharaan,” canda Bupati Karna kepada jamaah untuk mencairkan suasana.

Rencananya, pelepasan CJH pada 19 Juni 2023 mendatang, akan dilaksanakan di Alun-alun Kabupaten Situbondo. Bupati berharap, pihak keluarga tidak perlu banyak-banyak mengantar agar mobilitas kendaraan dan kegiatan berjalan lancar.

“Nanti saat pulang balik ke Kabupaten Situbondo, akan saya jemput langsung di Probolinggo. Selain itu, Pemkab akan sediakan tempat yang memadai agar jemaah haji bisa beristirahat sejenak serta bersiap-siap sebelum kemudian melanjutkan balik ke rumah di Kabupaten Situbondo,” imbuhnya. (her/gie)