Uskup Gereja Katolik Roma Keuskupan Malang, Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, mengatakan setiap perayaan Natal selalu memiliki tema yang berbeda dari tahun ke tahun. Untuk Natal 2025, fokus utama diarahkan pada persoalan keluarga.

“Tentu ada perbedaan dengan Natal-Natal sebelumnya. Tahun ini kami ingin memfokuskan pada masalah keluarga. Tema Natal memang selalu berbeda setiap tahunnya,” ujar Mgr Henricus, Kamis (25/12/2025) tadi.

Menurut Mgr Henricus, makna utama dari tema Natal 2025 adalah kehadiran Allah yang membawa keselamatan bagi keluarga. Dirinya berharap, pesan tersebut dapat menjadi pengingat bagi keluarga-keluarga Kristen untuk semakin memperkuat pembinaan iman di dalam rumah tangga.

“Masalah-masalah dalam masyarakat itu berawal dari keluarga. Kalau keluarganya tidak kuat imannya, itu bisa memicu berbagai persoalan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, hingga perjudian dan judi online. Semua itu bisa diatasi jika keluarga mendidik anak-anaknya dengan baik,” tegasnya.

Baca juga :

Selain itu, perayaan Natal tahun ini juga dilaksanakan secara lebih sederhana. Hal tersebut sebagai bentuk empati Gereja terhadap para korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Utara, Aceh dan kawasan Gunung Semeru.

“Kami berusaha untuk tidak menunjukkan kemewahan yang berlebihan. Tetapi ibadah tetap harus berjalan,” tambahnya.

Terkait dampak bencana alam, Mgr Henricus mengaku hingga saat ini belum menerima laporan adanya jemaat Keuskupan Malang yang menjadi korban langsung. Meski demikian, Gereja tetap ambil bagian dalam aksi kemanusiaan.

“Kami sudah mengirimkan bantuan, baik material maupun dana. Penyalurannya dikoordinasikan oleh KWI pusat,” katanya

Dirinya juga menjelaskan wilayah pelayanan Keuskupan Malang cukup luas, mencakup Malang Raya, Banyuwangi, hingga Pulau Madura. Sementara wilayah dari Porong hingga Jawa Tengah masuk dalam cakupan Keuskupan Surabaya.

“Jawa Timur dibagi menjadi dua wilayah keuskupan. Bagian timur menjadi wilayah Keuskupan Malang yang saat ini saya pimpin, sedangkan bagian barat masuk Keuskupan Surabaya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menekankan bahwa pembangunan tidak hanya soal angka anggaran, tetapi juga dampak nyata dan keadilan sosial. Lima fokus prioritas tersebut adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (prioritas pada pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, dengan orientasi pemerataan layanan dan peningkatan mutu). Kemudian, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah (memperkuat akses jalan, jembatan dan fasilitas publik untuk pemerataan pembangunan dari utara hingga selatan Lumajang).

Prioritas lain, yaitu transformasi tata kelola pemerintahan digital (meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan layanan publik berbasis teknologi informasi). Kemudian, penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal (Menggerakkan pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi rakyat).

Baca juga :

“Prioritas terakhir, sinergi dengan program prioritas nasional dan provinsi (menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi),” terang Bunda Indah.

Bunda Indah menegaskan, lima fokus prioritas ini bukan sekadar dokumen kebijakan. Namun, kompas pembangunan yang harus diterjemahkan ke langkah nyata oleh seluruh perangkat daerah, memastikan setiap anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata, merata dan berpihak pada rakyat. Lima fokus ini, menjadi landasan kita melangkah ke 2026 dengan tujuan yang jelas dan terukur,” paparnya.

Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa arah fiskal 2026 akan menitikberatkan pada optimalisasi PAD, efisiensi belanja, pemenuhan belanja wajib, serta dukungan terhadap program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. (kom/adi/sit)

“RPJMD ini nanti akan memuat visi, misi, program kegiatan, termasuk Dasa Bhakti yang menjadi unggulan dan prioritas. Tujuannya agar janji politik saya bisa terealisasi,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa penyesuaian antara program Pemkot Malang dengan arah pembangunan nasional dan provinsi juga menjadi perhatian. “Program-program prioritas saya nanti juga harus selaras dengan program pemerintah pusat dan provinsi. Kemarin sudah kami sinkronkan dan hasilnya linier dengan RPJMD provinsi maupun Asta Cita Presiden,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat, masih belum menjadi tanggung jawab penuh dari Pemkot Malang. Meskipun di beberapa sekolah sudah mulai menerapkannya secara terbatas.

“Kita hanya menyiapkan siswanya dan tempatnya. Tapi dari sisi anggaran, Pemkot Malang belum mengalokasikan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kalau juknisnya sudah jelas, akan kami laksanakan,” ujarnya.

Selain itu, terkait rencana program bantuan dana Rp 50 juta per RT/RW yang masuk dalam janji politiknya, harus memiliki payung hukum yang jelas sebelum dijalankan. Karenanya, saat ini Pemkot Malang sedang memproses pembuatan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar pelaksanaan.

“Program 50 juta ini harus ada dasarnya dulu. Kami sedang menyusun Perwal, dan jika sudah tuntas akan kami sosialisasikan kepada kelurahan, RW dan RT agar tidak salah dalam implementasinya. Anggarannya akan kami masukkan pada tahun 2026,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Imunisasi adalah hak setiap anak dan langkah preventif yang sangat penting agar mereka terlindungi dari penyakit-penyakit yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Melalui imunisasi, kita dapat mencegah penyakit seperti difteri, tetanus, dan kanker serviks yang dapat menimpa anak-anak di masa depan,” ujarnya di sela kegiatan, Rabu (06/11/2024) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa imunisasi difteri dan tetanus akan diberikan kepada siswa Kelas 1, 2, 5 dan 6 di seluruh sekolah, sementara vaksinasi HPV diberikan kepada siswa perempuan di usia yang tepat. “Program BIAS ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan terlindungi dari risiko penyakit menular yang bisa berdampak besar bagi kesehatan masyarakat,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Rosyidah juga menerangkan bahwa Dinkes P2KB Kabupaten Lumajang terus mendorong orang tua dan guru untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. (kom/adi/gie)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Handi Priyanto, menjelaskan jika di tahun sebelumnya pendapatan perbulan rata-rata bisa mencapai 930 transaksi. Termasuk jual beli, hibah dan waris. Namun, di tahun ini perbulan rata-rata hanya mencapai 625 transaksi. Dimana terdapat selisih transaksi sebanyak 305 per bulan

“Nah sementara di target pajak BPHTB, di tahun ini menjadi Rp 375 miliar dan kita baru dapat Rp 158 miliar. Karena inikan tergantung transaksi, maka kita tidak bisa oprak-oprak orang untuk menyegerakan transaksi itu. Nah, manakala kita perbandingkan dengan tahun lalu, maka memang ada penurunan yang saya tidak tahu kenapa,” jelas Handi-sapaannya, Kamis (26/10/2023) tadi.

Kemudian, pihaknya juga telah memastikan pada pihak pimpinan perbankan bahwa tingkat kredit bank juga mengalami penurunan, sejak Januari lalu. Sehingga, bank menerapkan kebijakan 0 bunga rangka meningkatkan kredit.

“Saya tanya dengan kawan-kawan di luar Kota Malang, ternyata juga sama. Kemudian saya klarifikasi dengan pihak pimpinan Bank, juga sama. Ternyata tingkat kredit di bank-bank yang ada, mulai Januari itu merosot sekali,” katanya.

Baca Juga :

Di sisi lain, dalam menghadapi upaya tersebut, Bapenda Kota Malang sedang meningkatkan dan memfokuskan pada pajak resto sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Jika di tahun lalu, target yang berhasil dicapai yakni Rp 84 miliar dan di tahun ini, targetnya dinaikkan menjadi Rp 150 miliar.

“Kami masih optimis itu bisa tercapai. Makanya ini dengan cara intensifikasi, kita harus rutin ngecek di resto-resto, baik yang sudah terpasang etax atau belum, kita cek kepatuhannya dalam membayar pajak. Sekarang ini capaiannya sudah Rp 120 miliar sekian. Insyaallah tutup target di November nanti,” tuturnya.

Dalam hal ini pihaknya fokus pada peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai sumber pajak dan retribusi yang ada. “Kami tetap berharap ada usaha-usaha baru karena itu juga menambah potensi pendapatan baru. Kami tidak memperbandingkan PAD, tapi membandingkan pajak dan retribusi,” imbuhnya. (rsy/sit)