Kajari Situbondo, Ginanjar Cahya Permana, mengatakan bahwa kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap tahun. Karena, ini berkaitan dengan tugas pokok (Tupoksi) jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Pemusnahan BB ini dilakukan dengan cara dibakar, dirusak, ditimbun, diblender dan dihancurkan. Sehingga, tidak dapat digunakan lagi,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Ginanjar menyampaikan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 43 perkara biasa dan sembilan perkara tindak pidana ringan. “Ini telah berkekuatan hukum tetap, sejak periode pertengahan Maret hingga awal September 2023,” tegas Kajari.

Menurut Ginanjar, barang bukti yang dimusnahkan tediri dari sabu-sabu kurang lebih 23,10 gram, 5.370 butir obat keras daftar G. “Kemudian juga ada handphone, miras, sajam, alat perjudian, atm, pakaian, alat hisap sabu, timbangan elektrik, kunci T hingg buku rekening,” bebernya.

Ginanjar menambahkan, berbagai barang bukti tersebut berasal dari berbagai kasus. Yakni perkara Narkotika jenis sabu-sabu 7 perkara, tindak pidana kesehatan 3 pekara, perjudian 13 perkara, ilegal logging 3 perkara, pencurian 5 perkara, penganiayaan 3 perkara, pembunuhan 1 perkara, penadahan 1 perkara, perlindungan anak 2 perkara, ITE 2 perkara, pengancaman, pemerasan dan lain-lain 5 perkara. “Kemudian, tindak pidana ringan sebanyak sembilan perkara,” tambah Kajari. (her/sit)

Dalam kesempatan tersebut, Bung Karna, panggilan akrab Bupati, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap bersinergi dengan Kejaksaan Negeri setempat.

Terlebih selama ini, seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) sudah biasa bersinergi.

“Kami berharap sinergi, kekompakan, dan kebersamaan bisa terus ditingkatkan di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan Situbondo yang lebih baik, berjaya,” tuturnya.

Di hadapan Kajari baru, Bung Karna juga menjabarkan tentang kondisi APBD di wilayahnya yang tergolong paling kecil di Jawa Timur.

Baca Juga : Bupati Situbondo Hadiri Penyerahan CSR Bank Jatim untuk Sarpras Tiga Pasar dan Ponpes

“Kami masih punya Rp 1,8 Trilyun dan masih Rp 1,25 Trilyun ini biaya operasional, kami bersama Pak Sekda berusaha menaikkan PAD yang hanya Rp 212 milliar, menggunakan e-retribusi dan e-pajak,” beber Bung Karna.

Pihaknya pun mengharapkan sinergi pada semua pihak. Tak terkecuali Kejaksaan Negeri untuk menjadikan APBD Situbondo sehat. Sehingga, bisa menjadi daya ungkit untuk bisa mensejahterakan masyarakat di Situbondo.

“Ini bisa terwujud manakala dibantu Forpimda, Kapolres, Dandim, PN, Kejari, Pengadilan Agama. Semuanya, kalau bisa membantu dan bersinergi tentu tugas tidak akan berat. Tapi akan ringan,” jelas Bung Karna.

Sementara itu, Kajari Situbondo yang baru juga mengharapkan sinergi semua pihak dalam menjalankan tugasnya di Kota Santri Pancasila.

“Kita bersama-sama meningkatkan sinergitas di Kabupaten Situbondo,” harapnya. Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Nyai Hj. Khoirani, Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai, Komandan Kodim 0823 Letkol Inf. Neggi Kuntagina, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah Syaifullah, dan sejumlah jajaran Kepala OPD. (her/ed2)

Hadir dalam peresmian tersebut, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum, Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Akhmad Juni Toa SE MI Pol, Kajari Situbondo Nur Slamet SH MH, Wakil Bupati Ir H Yoyok Mulyadi M Si, Sekdakab Drs H Syaifullah MM, Wakapolres Kompol Zein Mawardi Amd, Para PJU Polres & Kodim 0823 Situbondo, Forkopimka Panji, Tiga Pilar Kamtibmas Kelurahan Mimbaan dan Pengurus Kampung Tangguh Semeru Perumnas Panji Permai.

Rombongan Forkopimda yang tiba dengan menggunakan sepeda pedal disambut di petugas posko Kampung Tangguh Semeru yang melakukan pengecekan suhu tubuh, cuci tangan kemudian registrasi tamu sesuai standar apabila akan memasuki Kawasan Kampung Tangguh Semeru.

Selain itu, juga penyambutan dari grup hadrah, parodi cara pencegahaan Covid-19 dan pembacaan sholawat nariyah oleh anak-anak TMQ Masjid Baitul Makmur.

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH saat meresmikan Kampung Tangguh Semeru di lingkungan Panji Permai berpesan.

” Kekuatan gotong-royong yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang salah satunya diterapkan di Kampung Tangguh ini bertujuan dalam rangka bersemangat untuk menumbuhkan rasa sosial dan gotong-royong untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19, “pesannya.

Sementara Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga lingkungan Panji Permai yang mendukung terbentuknya Kampung Tangguh Semeru sebagai partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran dan pencegahan Covid-19 serta menjadi solusi diberbagai bidang ekonomi, sosial dan keamanan sehingga menjadi nilai dan semangat gotong royong.

“ Kita harus menyiapkan diri dan lingkungan menghadapi New Normal dimana aktifitas masyarakat akan berlangsung seperti biasa namun diiringi penerapan protokol kesehatan, Kampung Tangguh Semeru inilah sebagai wadah warga untuk mecegah Covid-19, “ ucap AKBP Sugandi.

Terpisah, Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Akhmad Juni Toa SE MI Pol pada kesempatan tersebut menyampaikan dukungan kepada Kapolres dalam rangka pembentukan Kampung Tangguh Semeru karena selalu aktif dan semangat mengingatkan masyarakat untuk memiliki kesadaran dan kepedulian untuk mencegah penyebaran virus Corona atau wabah Covid-19.

” Dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan agar berdisiplin protokol kesehatan, “pungkasnya.

Usai peresmian, Forkopimda memberikan bantuan sembako untuk pengurus dan warga yang tidak mampu terdampak Covid-19. Kemudian dilanjutkan meninjau fasilita posko, gudang pangan / sembako, tempat karantina, dapur umum dan inovasi budidaya lele termasuk fasilitas kesehatan Kampung Tangguh Semeru Panji Permai. (im/yan)

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Jabatan (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Wahyu berpendapat, jika masyarakat kurang disiplin atau tidak mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi ini, maka yabg dikhawatirkan adalah terus meningkatnya jumlah pasien yang tertular Covid-19.

“Jika jumlah pasien terinveksi Covid-19 terus bertambah, tentunya tingkat resiko kematian lebih besar. Meski, jumlah pasien sembuh dari Covid-19 di Kabupaten Malang juga terus meningkat. Namun, jika masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan, yang jelas akan terus meningkat jumlah pasien Covid-19,” ujarnya.

Padahal, lanjut Wahyu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Tim Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Malang terus melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Bahkan, dalam sosialisasi tersebut juga dibantu para relawan baik itu dari oraganisasi masyarakat (ormas) hingga Pemerintah Desa (Pemdes). Yang artinya dalam hal ini, semua elemen masyarakat sudah bergerak dalam melakukan sosialisasi demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Meski sudah diberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan, tapi masih ada masyarakat yang tidak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Seperti tidak menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah, Dan bahkan, juga masih ada masyarakat berkerumun yang tidak jaga jarak,” ungkap dia.

Dan juga tidak sedikit, Wahyu menambahkan, Pasien Dalam Pantauan (ODP) diketahui masih berkeliaran diluar rumah. Padahal, mereka harus melakukan isolasi agar virus corana tidak menularkan ke orang lain. Hal itu lah yang menjadi salah satu alasan Forpimda Kabupaten Malang memutuskan akan melakukan kebijakan PSBL. Terutama pada tiga kecamatan yang masuk pada zona merah.

“Kebijakan untuk PSBL sudah disepakati Forkompinda dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada wilayah yang berstatus zona merah yakni Lawang, Singosari, dan Karangploso,” terangnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari laman Twitter @JatimPemprov, yang merupakan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Malang terdapat 103 orang pasien positif Covid-19, 39 orang sembuh, dan 18 orang meninggal dunia. Dan berdasarkan data dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo, bahwa dari jumlah pasien terinveksi positif corana, 61 orang diantaranya berasal dari tiga kecamatan yang kini berstatus zona merah. (iki/yan)

Forkopimda yang hadir diantaranya Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, Sekdakab Drs H Syaifullah MM, Forpimka Panji, Kades Tenggir, Bhabinkamtibmas dan Babinsa desa Tenggir, tim medis Puskesmas Panji, Tim Gugus Tugas Covid-19 desa Tenggir, serta Ketua dapur umum.

BERI BANTUAN SEMBAKO: Kapolres Situbondo bersama Bupati Situbondo saat tinjau dapur umum kampung tangguh. (im)

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas kemandirian, kekompakan dan gotong royong warga khususnya di dapur umum yang sudah membantu menyediakan makanan bagi masyarakat yang sedang melakukan karantina mandiri dan warga lainnya yang tidak mampu.

“Dalam melakukan aktivitas kegiatan dapur umum juga agar memperhatikan protokol kesehatan, terutama saat mengantar makananan agar menggunakan masker dan sarung tangan untuk antisipasi pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19, “katanya.

Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum berpesan kepada masyarakat dalam hal keamanan agar dilakukan selalu berkomunikasi baik tim relawan, masyarakat dan aparatur Pemerintah, TNI Polri untuk mengajak masyarakat disiplin mengikuti protokol kesehatan.

” Untuk menjaga keamanan, kami berharap kepada masyarakat agar selalu berkomunikasi dengan petugas, agar mengikuti protokol kesehatan, “pungkasnya.

Sekedar diketahui, Kampung Tangguh Semeru merupakan program pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam hal ketersediaan pangan, kesehatan dan sosial ekonomi secara bergotong royong melewati pandemi Covid-19.

Pengamatan wartawan di lapangan, selain memberikan support semangat kepada warga, Forkopimda juga memberikan bantuan beras, kompor dan uang tunai untuk menjamin kesiapsiagaan dapur umum dalam menyediakan makanan bagi warga yang karantina mandiri dan warga lain yang tidak mampu. (im/yan)

Seperti kata Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, pihaknya membicarakan langkah efektif untuk menekan sebaran virus corona dengan baik.

“Selasa besok, (28/4/2020), saya diundang Bakorwil di Malang bersama Bupati Malang dan Wali Kota Malang guna membahas PSBB. Rapat ini tadi kita sambil siapkan bahan-bahan yang akan dirapatkan,” jelas Wali Kota, Minggu (26/4/2020).

Alasan PSBB di Kota Batu, tambah Dewanti, karena adanya peningkatan signifikan di Kota Malang dan Kabupaten Malang, apalagi Kota Batu posisinya terletak di tengah-tengah. Terkait pelaksanaan PSBB, sebetulnya belum ada rencana.

“Sehingga mau tidak mau kita harus melakukan itu untuk antisipasi yang bagus melihat peningkatan signifikan di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Tapi Insyallah kita siap jika diberlakukan PSBB, karena kita sudah melakukan syarat-syarat itu. Nanti Pak Sekda yang melakukannya,” beber Dewanti.

Apalagi petugas keamanan yaitu Kepolisian dan TNI sudah jelas apa yang dilakukan dalam PSBB. Kalau belum, nanti tidak bisa menindak hal pasti/jika ada pelanggaran.

Di tempat yang sama, Jubir Satgas Pencegahan Covid-19 Kota Batu, M. Chori mengatakan, sebelum ada PSBB, bantuan Jalin Pengaman Sosial (JPS) harus terealisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Itu menjadi hal yang harus diperhatikan, bantuan harus sudah dibagikan secara tepat kepada kelompok sasaran.

“Sehingga ketika ada pembatasan dan pemberlakuan sanksi, paling tidak kebutuhan sosial sudah terpenuhi untuk meminimalisir dampak aspek sosial,” ujar Chori.

Untuk data dari Dinsos ada 28.298 ribu KK. Data itu akan diklarifikasi, mana yang mendapat dari pusat, kota dan desa. Semuanya berbasis pada NIK dan KK jadi tidak mungkin dobel. Sekarang masih pemilahan data serta sinkronisasi, paling tidak Minggu depan sudah valid dan JPS bisa terlaksana.

“Jangan sampai PSBB diberlakukan, kebutuhan masyarakat tidak dicukupi. Pemberian JPS nanti mengacu pada KK dan KTP Kota Batu. Jadi domisili Batu yang diutamakan, kata wali kota lebih baik terlambat sedikit tapi tepat sasaran,” tutup Chori. (bir/yan)

Bantuan tersebut merupakan bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Perjalanan untuk menuju desa-desa di wilayah Ampelgading pun juga tidak mudah. Mengingat medan yang dilalui cukup sulit, sehingga rombongan pun harus berjalan dengan sangat hati-hati agar aksi sosial ini bisa terlaksana dengan lancar.

Sesampainya di lokasi, Bupati Malang, HM. Sanusi pun juga tetap menerapkan physical distancing dalam menyalurkan bantuan tersebut. Yakni dengan memberikan bantuan tersebut satu per satu kepada masing-masing warga, dan tidak mengumpulkannya dalam satu area tertentu.

“Tolong tetap dijaga jarak nya, jangan berkerumun. Tetap berjarak,” ujar Sanusi untuk mengimbau warga agar berbaris rapi dan tidak berkerumun saat membagikan bantuan tersebut.

Untuk diketahui, setidaknya ada tiga desa di Kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lumajang ini yang menjadi sasaran untuk diberikan bantuan. Tiga desa tersebut yakno, Desa Tirtomarto, Desa Purwoharjo dan Desa Lebakharjo.

Selain itu, dalam moment tersebut, Sanusi juga ingin meninjau tindak lanjut atas penyaluran bantuan yang juga berada pada rana Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.

“Ini kan kami juga ingin meninjau bagaimana penyaluran bantuan oleh Dinsos. Dan setelah kami lihat, penyaluran di wilayah perbatasan Kabupaten Malang dengan daerah lainnya sudah tersalurkan dengan baik, berarti untuk daerah yang lain juga sudah baik,” tegas Sanusi.

Sembari menyalurkan bantuan, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto juga menyampaikan imbaunnya kepada warga setempat untuk tetap menjalankan kebijakan pemerintah terkait physical distancing.

“Iya tentunya tetap kami lakukan imbauan juga, untuk tetap melaksanakan physical distancing, tetap di rumah dan lainnya,” pungkas Didik. (iki/yan)

Dua titik tersebut yakni di posko Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendangbiru, Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan posko di wilayah Kecamatan Ampelgading, sebagai perbatasan wilayah antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang.

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel yang bertugas untuk berperan dalam pencegahan Covid-19 di setiap pintu masuk menuju Kabupaten Malang. Bupati Malang, HM. Sanusi, dermaga Sendangbiru dipilih sebagai salah satu posko check point lantaran di kawasan tersebut terdapat banyak nelayan yang datang dari berbagai daerah untuk bersandar.

“Semua pintu masuk dari luar daerah, kita bikin check point, termasuk Sendangbiru ini. Di bandara kita ada check point, di pelabuhan kita ada check point, terus di perbatasan wilayah juga ada check point,” ujar Sanusi.

Sementara itu, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar menyatakan jika sejumlah nelayan dan kapal yang datang bersandar di Sendangbiru wajib mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan di check point tersebut.

“Karena pelabuhan Sendangbiru ini bukan hanya nelayan dari sini, tapi banyak pendatang juga. Contohnya dari Sinjai, Sulawesi Selatan, Selayar, Bulukumba dan lain sebagainya. Jadi setiap kapal yang masuk nanti pada saat turun nelayannya, akan dilakukan penyemprotan disinfektan kapalnya, kemudian nelayannya disemprot anti septik. Mereka harus masuk check point ini untuk diperiksa kesehatannya,” terangnya.

Selain itu, para nelayan juga akan didata terkait riwayat perjalan dan riwayat kesehatannya. “Kemudian dilakukan pendataan, seperti dari KTP, juga ada brosur kesehatannya gitu, untuk mengetahui kesehatannya dan riwayat perjalanannya nelayan ini sebelumnya,” pungkasnya. (iki/yan)

Posko Check Point Mudik Terpadu sendiri terdapat di enam titik, yang masing-masing berada pada pintu masuk atau perbatasan antara wilayah Kabupaten Malang dan daerah lain. Keenam titik tersebut antara lain ada di wilayah Kecamatan Lawang sebagai perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan, Rest Area Dengkol Singosari, Exit Tol Lawang, wilayah Kecamatan Sumberpucung sebagai perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar, wilayah Kecamatan Ampelgading sebagai perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan dan terakhir ada di wilayah pesisir Pantai Sendang Biru.

“Nantinya, petugas yang terdiri dari anggota TNI-Polri, Dinkes (Dinas Kesehatan), Satgas, dan PMI akan melakukan pengecekan pada penumpang dan kendaraan yang arahnya masuk menuju Kabupaten Malang,” ujar AKBP Hendri Umar.

AKBP Hendri Umar mengatakan selain pada kendaraan pribadi, pengecekan juga diprioritaskan pada kendaraan angkutan umum seperti elf, bis dan kendaraan truk besar. Kendaraan yang melalui pos tersebut, akan diarahkan untuk masuk menuju posko dan dilakukan pemeriksaan pada seluruh penumpang.

“Seluruh penumpang tanpa terkecuali termasuk supir akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Sembari menunggu pemeriksaan, kendaraan akan dilakukan penyemprotan. Tidak hanya diperiksa suhu tubuh saja, penumpang juga akan diminta untuk mengisi blangko terkait riwayat kesehatan dan perjalanannya masing-masing,” imbuh AKBP Hendri Umar.

Sementara itu, Bupati Malang HM. Sanusi mengatakan, langkah tersrbut merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah untuk menerapkan Phsycal Distancing. Dengan begitu, diharapkan dapat meminimalisir adanya penyeberan Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang, karena kebanyakan penyebaran Covid-19 ini kebanyakan berasal dari luar daerah.

“Posko terpadu ini dilakukan untuk memperketat akses keluar masuk masyarakat agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang. Dengan Posko Terpadu ini dapat meminimalisir penyeberan Covid-19. Biasanya dari warga Kabupaten Malang yang berpergian keluar daerah lalu pulangnya ternyata membawa virus, itu yang ditakutkan,” jelasnya.

Namun begitu, Sanusi mengatakan, hal ini bukan berarti bahwa Kabupaten Malang akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang sudah disiapkan oleh beberapa daerah di luar Kabupaten Malang.

“Penerapan PSBB, kami (Pemkab Malang) akan mengikuti aturan menteri saja, karena penerapan PSBB tidak bisa dilakukan begitu saja. Jika beberapa hal tidak terpenuhi, maka pengajuan PSBB akan ditolak, dan kami juga berharap agar hal itu tidak jadi diterapkan. Kami lebih berharap agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas. Selama sebaran tidak masif dan korban meninggal tidak signifikan, maka PSBB masih belum untuk diterapkan di Kabupaten Malang,” pungkas Sanusi.(iki/yan)